OPINI: Telah Muncul Tanda - Tanda Hegemoni Lokal Baru

Oleh : Gunawan Handoko
Pengurus PUSKAP (Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan ) Provinsi Lampung


BEBERAPA bulan belakangan ini kita dipertontonkan berbagai adegan dari penguasa yang mengambil keputusan secara sepihak, tanpa mau di kritik apalagi hanya sekedar saran dan masukan. Setidaknya ada dua keputusan walikota Bandarlampung yang menuai banyak penolakan dari masyarakat, yakni ditutupnya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 9 Bandarlampung dan keputusan rekayasa lalulintas yang dinilai menjadi biang kemacetan. Selain mendapat tantangan dari masyarakat, dua keputusan Walikota Bandarlampung tersebut juga telah mengusik pemerintah pusat untuk ikut menangani polemik yang terjadi di daerah, karena keputusan yang di ambil dinilai salah prosedur dan menyalahi aturan.

Alhasil, keputusan tentang rekayasa lalulintas dianulir pemerintah pusat dan rekayasa lalulintas tersebut harus dikembalikan sebagaimana kondisi awal. Demikian halnya dengan penutupan SMKN 9 Bandarlampung, akhirnya batal dengan sendirinya sejalan dengan adanya alih kelola dari pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah provinsi. Dari dua peristiwa ini hendaknya dijadikan bahan renungan, agar setiap mengambil keputusan tidak dilakukan secara membabi buta dengan menunjukkan kekuasaannya. Jika ini yang terus dilakukan, maka dipastikan akan muncul reaksi balik yakni ketidakpercayaan politik dari rakyat atas kepemimpinannya. Harus diakui bahwa Herman HN sebagai walikota Bandarlampung telah menunjukkan keberhasilan di berbagai sektor, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Keberhasilan itulah yang menghantarkan pasangan Herman HN dan Yusuf Kohar meraih kemenangan telak pada pemilihan walikota dan wakil walikota Bandarlampung beberapa bulan lalu. Maka Pemkot Bandarlampung dibawah kepemimpinan Herman HN dan Yusuf Kohar harus segera kembali pada komitmen awal, yakni memperbaiki diri dan fokus melanjutkan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.Pembangunan yang seimbang dan pemimpin yang cinta kepada rakyatnya adalah mimpi ideal yang seharusnya tidak sulit untuk di wujudkan. Satu hal yang perlu diingat, untuk mewujudkan mimpi tersebut tidak dapat dilakukan oleh walikota sendirian seperti halnya mengurus perusahaan. Namun perlu melibatkan para pihak.

Interupsi yang disampaikan wakil walikota Bandarlampung saat berlangsungnya rapat koordinasi dengan para pejabat di lingkungan Pemkot Bandarlampung beberapa hari lalu merupakan bukti bahwa selama ini walikota bekerja sendiri tanpa melibatkan wakilnya. Harus disadari bahwa walikota dan wakil walikota mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengurus pemerintahan atau negara. Maka manajemen yang digunakan tentu saja manajemen pemerintahan dengan mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tugas kepala dan wakil kepala daerah. Dalam UU tersebut sudah sangat jelas bahwa wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, memberi saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dan yang tidak kalah penting, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah yang bijak tentu tidak akan berpaling dari tugas pokok dan fungsi yang sudah di atur oleh UU tersebut. Guna untuk lebih mengikat peran dan tanggungjawab wakil kepala daerah di dalam menjalankan tugas pemerintahannya dapat ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Sebaliknya, apabila kepala daerah tidak memberikan tugas dan kewenangan sekecil apapun kepada wakilnya, ini pertanda munculnya hegemoni baru walaupun hanya bersifat lokal karena kekuasaan politiknya memang hanya lokal kota. Apapun bentuknya, hegemoni akan memunculkan ketidaksehatan dalam politik dan kekuasaan, dan akhirnya rakyat akan menjadi korban. Maka kritik keras layak dilayangkan kepada walikota Bandarlampung jika ini memang benar terjadi.

Kontrol atas penguasa kota harus lebih diintensifkan oleh rakyat ataupun wakil rakyat. Rakyat Bandarlampung memiliki DPRD kota yang bisa menjalankan amanat rakyat. Organ rakyat inilah yang harusnya mampu menjadi balancing power atau penyeimbang kekuasaan bagi pihak eksekutif dan mampu menjadi judging power atau kekuatan pengontrol jika eksekutif mulai terlalu menikmati kekuasaannya dan tidak mau menerima kritik untuk perbaikan. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah sosok oemimpin yang bijaksana, komitmennya jelas dan keberpihakan terhadap rakyatnya tidak diragukan. (*)
Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog