Langsung ke konten utama

Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Lampung, Riza Mihardi: Lampung Nggak Perlu Musda, Proses PAW Terus Jalan Meski Tidak Ditindaklanjuti Gubernur

setialampung.com - Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Riza Mihardi menegaskan, DPD I Partai Golkar (PG) Lampung tidak perlu melaksanakan musyawarah daerah (Musda). Karena musda berlaku bagi daerah yang belum melaksanakannya.

Hal ini disampaikan Riza Mihardi didampingi Sekretaris DPD II PG Bandarlampung Ali Wardana saat menggelar jumpa pers di DPD I PG Lampung, Jumat (2/9).

"Lampung sudah musda. Musda itu bagi yang belum musda, seperti Yogyakarta dan Sulawesi Selatan," kata Riza.

Selain itu, Riza juga mengatakan, jika hasil musda di masa kepemimpinan Aburizal Bakrie akan dibatalkan oleh kepemimpinan DPP PG saat ini, itu artinya DPP tidak menghargai dan menghormati hasil musda kepemimpinan Aburizal Bakrie.

"Masak apa yang sudah diputuskan DPP periode sebelumnya mau dibatalin sama DPP yang sekarang," ujarnya.

Dia juga menjelaskan, musda DPD I PG Lampung dilaksanakan atas persetujuan dan dukungan ketua umum dan sekjen DPP PG saat itu Aburizal Bakrie dan Idrus Marham.

Disamping itu, pada kesempatan tersebut Riza juga menegaskan tetap melanjutkan proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD provinsi Lampung dan kabupaten/kota yang sudah dicabut kartu tanda anggota (KTA).

"Kami tetap melanjutkan proses PAW walaupun tidak ditindaklanjuti oleh gubernur Lampung. Karena setelah dua minggu tidak ada tindaklanjut terkait proses PAW, kami akan melanjutkannya ke kemendagri melalui KPU. Saya sudah tanya dengan karo otda pemprov Lampung terkait proses PAW ini. Gubernur dan DPRD Lampung tidak bisa menghambat proses PAW," ungkapnya. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …