​Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati: Saya Belum Dapat Info Jadwal Pemeriksaan Tersangka Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan

setialampung.com - Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yuyuk Andriati mengatakan, proses pemeriksaan terhadap anggota DPRD Tanggamus terkait dugaan suap pengesahan APBD Tanggamus tahun anggaran 2016 yang disinyalir dilakukan tersangka Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan akan berlangsung sampai Senin (31/10).

"Yang di Lampung (pemeriksaan) sepertinya besok (Senin) masih berlangsung. Tapi semua jadwal tergantung kebutuhan penyidik. Saya tidak bisa pastikan," kata Yuyuk kepada setialampung.com melalui wahtsapp, Minggu (30/10).

Saat ditanya kapan KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, dan apakah status saksi para anggota dewan Tanggamus yang diperiksa KPK akan berubah jadi tersangka, Yuyuk menegaskan, harus ada alat bukti cukup untuk memutuskan seseorang jadi tersangka.

"Soal tersangka, tentu harus ada alat bukti cukup untuk memutuskan sesorang jadi tersangka. Dan saya belum dapat info jadwal pemeriksaan tersangka Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan. Kalo sudah ada pasti saya infokan," ungkapnya. (ben) 
Share:

​Pastikan Kondisi 10 Anggota DPRD Tanggamus, Pekan Ketiga November, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan ke Lampung

setialampung.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar mengatakan, pekan ketiga November, pihaknya akan ke Lampung. Kedatangannya ini untuk memastikan kondisi terakhir sepuluh anggota DPRD Tanggamus yang mengungkap dugaan suap pengesahan APBD 2016 yang diduga dilakukan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan.

"Rencananya diantara minggu ketiga November atau di atas tanggal 9, saya akan kembali ke Tanggamus untuk pastikan keadaan sepuluh anggota dewan Tanggamus yang mendapat perlindungan. Kedatangan kami juga untuk berkoordinasi dengan Polda Lampung," kata Lili kepada setialampung.com, Minggu (30/10).

Ketika ditanya apakah LPSK juga akan memberikan perlindungan kepada anggota DPRD Tanggamus lainnya, Lili menuturkan, sepanjang tidak ada permintaan dan tidak direkomendasi dari KPK, LPSK belum bisa memberikan perlindungan.

"Karena perlindungan bersifat sukarela atau tidak bisa dipaksakan," ujarnya. (ben)
Share:

​Hari Ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi Terus Periksa Anggota DPRD Tanggamus Terkait Dugaan Suap Bupati Tanggamus

setialampung.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara marathon melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Tanggamus terkait dugaan suap pengesahan APBD Tanggamus tahun anggaran 2016.

Berdasarkan pantauan setialampung.com di SPN Polda Lampung, Minggu (30/10), hari ketiga pemeriksaan masih berlangsung. Tampak anggota DPRD Tanggamus diantaranya mantan sekwan Munir Sahri, Herwansyah, Yoyok Sulistyo, Buti Kuryani, Riswanda Zunaidi, Suratman (sekwan DPRD Tanggamus) keluar masuk aula Subarkah, SPN Polda Lampung. 

Tampak pula kendaraan jenis Toyota Kijang Inova, Fortuner dan Avanza yang hilir mudik di seputaran SPN yang diduga digunakan anggota dewan selama menjalani pemeriksaan KPK di SPN.



Buti Kuryani ketika ditemui di SPN usai pemeriksaan enggan memberikan keterangan kepada awak media. 


Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Tanggamus diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) di SPN Polda Lampung, Jumat (28/10). Anggota dewan ini diperiksa sebagai saksi atas tersangka dugaan gratifikasi Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan terkait pengesahan APBD 2016.

Muhtar, salah satu anggota Komisi I DPRD Tanggamus mengatakan, kapasitas dirinya diperiksa KPK sebagai saksi. Pemeriksaan tindaklanjut pemeriksaan sebelumnya.

"Saya diperiksa dari pukul 14.00 WIB. Diperiksa seputar kronologis. Pemeriksaan dilakukan sampai Senin (31/10)," ujarnya kepada wartawan, seraya meninggalkan SPN Polda Lampung dengan mengendarai sedan Honda Civic BE 1170 NC sekitar pukul 18.00 WIB, Jumat (28/10).

Berdasarkan pantauan di lapangan, pemeriksaan dilakukan Aula Subarkah, SPN Polda Lampung. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Tampak sejumlah anggota dewan keluar masuk aula Subarkah. Seperti Tedi Kurniawan, Ahmad Parid, Pahlawan Usman (ketua komisi I), Tahzani AS, Muhtar, Sri Wulandari dan Basuki. Sejumlah anggota dewan tersebut diantarany menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza dan Sedan Honda Civic warna hitam.

Sementara anggota penyidik KPK ketika ditemui dilokasi enggan memberikan keterangan dan menyarankan untuk menghubungi bagian humas KPK. (ben) 
Share:

​Soal Tersangka Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, Sejumlah Anggota DPRD Diperiksa KPK di SPN Polda Lampung

setialampung.com - Sejumlah anggota DPRD Tanggamus diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) di SPN Polda Lampung, Jumat (28/10). Anggota dewan ini diperiksa sebagai saksi atas tersangka dugaan gratifikasi Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan.

Muhtar, salah satu anggota Komisi I DPRD Tanggamus mengatakan, kapasitas dirinya diperiksa KPK sebagai saksi. Pemeriksaan tindaklanjut pemeriksaan sebelumnya.

"Saya diperiksa dari pukul 14.00 WIB. Diperiksa seputar kronologis. Pemeriksaan dilakukan sampai Senin (31/10)," ujarnya kepada wartawan, seraya meninggalkan SPN Polda Lampung mengendarai sedan Honda Civic BE 1170 NC sekitar pukul 18.00 WIB, Jumat (28/10).

Berdasarkan pantauan di lapangan, pemeriksaan dilakukan Aula Subarkah, SPN Polda Lampung. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Tampak sejumlah anggota dewan keluar masuk aula Subarkah. Seperti Tedi Kurniawan, Ahmad Parid, Pahlawan Usman (ketua komisi I), Tahzani AS, Muhtar, Sri Wulandari dan Basuki. Sejumlah anggota dewan tersebut diantarany menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza dan Sedan Honda Civic warna hitam.

Sementara anggota penyidik KPK ketika ditemui dilokasi enggan memberikan keterangan dan menyarankan untuk menghubungi bagian humas KPK. (ben)
Share:

​Hasil Pertemuan Hotel Aston, Djoko Prihartanto akan Serahkan Rumah di Citra Garden ke Hi. Sang Sang

setialampung.com - Djoko Prihartanto, pelapor kasus setoran proyek senilai Rp 14 miliar siap menyerahkan aset berupa uang dan rumah miliknya kepada rekanan proyek Hi. Sang Sang. Kesiapan Djoko ini berdasarkan hasil pertemuan Djoko dan Hi. Sang Sang di Hotel Aston, Selasa (25/10). Hal ini disampaikan kuasa hukum Hi. Sang Sang, Ansori, Rabu (26/10).

"Hasil pertemuan di Hotel Aston itu, Djoko membuat dan menandatangani pernyataan di atas materai yang isinya akan menyerahkan aset berupa rumah miliknya di Citra Garden serta uang yang ada di rekening Djoko untuk Hi. Sang Sang," kata Ansori.

Ansori menjelaskan, pernyataan Djoko itu dibuat karena sampai saat ini Djoko belum mengembalikan uang setoran proyek milik Hi. Sang Sang.

Berdasarkan pantauan setialampung.com, sampai pukul 23.55 WIB malam, Rabu (26/10), Ansori dan Hi. Sang Sang masih menunggu Djoko selesai menjalani pemeriksaan di Polda Lampung. Sementara Djoko sendiri sampai pukul 00.00, Kamis (27/10), belum keluar dari ruang pemeriksaan di ruang Renakta, Subdit IV Ditreskrimum, Polda Lampung. (ben)
Share:

(VIDEO) Diperiksa Sekitar 10 Jam, Pemeriksaan Pelapor Kasus Setoran Proyek Rp14 Miliar Pindah ke Ruang Renakta

Share:

​Diperiksa 10 Jam, Pemeriksaan Djoko Prihartanto di Pindah ke Ruang Renakta

setialampung.com - Setelah diperiksa sekitar 10 jam di ruang siaga Ditreskrimum, Polda Lampung, pemeriksaan pelapor setoran proyek senilai Rp14 miliar, Djoko Prihartanto dipindah ke ruang Renakta, Subdit IV Ditreskrimum sekitar pukul 19.55 WIB, Rabu (26/10).

"Belum selesai, istirahat dulu. Tempat pemeriksaannya pindah ruangan," ujar Djoko, sembari berjalan menuju ruang Renakta didampingi penyidik Polda.

Seperti diketahui, Djoko mulai menjalani pemeriksaan di ruang siaga Ditreskrimum Polda sekitar pukul 10.00 WIB. Sampai berita ini diturunkan, Djoko masih menjalani pemeriksaan di ruang Renakta, Subdit IV. (ben)
Share:

​Djoko Diperiksa Penyidik Polda, Rekanan Menunggu di Depan Ruang Penyidik

setialampung.com - Pelapor kasus setoran proyek senilai Rp14 miliar, Djoko Prihartanto menjalani pemeriksaan penyidik subdit II ditreskrimum Polda Lampung, Rabu (26/10). Pemeriksaan terhadap Djoko dimulai sekitar pukul 10.10 WIB di ruang siaga ditreskrimum.

Berdasarkan pantauan setialampung.com, tampak sejumlah rekanan sedang menunggui Djoko di depan ruang siaga ditreskrimum. Sampai berita ini diturunkan, Djoko masih menjalani pemeriksaan. (ben)
Share:

​Polda Lampung dan Polres Tanggamus Terus Koordinasi Terkait Pengawalan Melekat 8 Anggota DPRD Tanggamus

setialampung.com - Kapolda Lampung Brigjen Pol Sudjarno mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari Kapolres Tanggamus terkait beberapa anggota DPRD setempat yang mendapat pengawalan melekat kepolisian. Pengamanan melekat ini hasil koordinasi dan permintaan LPSK ke Polda Lampung.

"LPSK koordinasi dengan Polda Lampung dan memberikan pengamanan melekat kepada 8 anggota DPRD Tanggamus yang mengungkap dugaan gratifikasi Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan. Pengamanan melekat dilakukan personil Polres setempat. Masing - masing anggota DPRD dikawal satu orang anggota polisi," ujarnya di Polda Lampung, Selasa (25/10). (ben)
Share:

​Hasil Undian Nomor Urut Calon Kada Tulangbawang, Sarnubi Nomor 1, Hanan A. Rozak Nomor 2, Winarti Nomor 3

setialampung.com - Komisioner KPU Tulangbawang (Tuba) divisi keuangan dan logistik, Ahmad Faisol mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon kepala daerah (calon kada).

"Sudah diundi nomor urut pasangan calon. Nomor urut 1 pasangan calon kada Sarnubi - Solihah, Nomor urut 2 Hanan A. Razak - Heri Wardoyo, dan pasangan nomor urut 3 Winarti - Hendriwansyah," ujarnya kepada setialampung.com, Selasa (25/10).

Agenda berikutnya, kata Faisal, Besok (Rabu) dilakukan deklarasi damai bersama Polda Lampung dengan 3 kabupaten penyelenggara pilkada yaitu Tuba, Mesuji dan Tulangbawang Barat di lapangan Pemkab Tuba. (ben)
Share:

​Hari Ini Undian Nomor Urut Calon, Besok Deklarasi Damai dan Tandatangan Fakta Integritas di Lampung Barat



setialampung.com - KPU Lampung Barat melakukan pengundian nomor pasangan calon kepala daerah (calon kada), Selasa (25/10). Komisioner KPU Lampung Barat Syarief  Ediansyah mengatakan, pengundian dilakukan di kantor KPU.
"Pasangan calon kada Parosil Mabsus - Mad Hasnurin mendapat nomor urut 1. Sedangkan Edi Irawan - Ulul Azmi mendapat nomor urut 2," kata Syarief kepada setialampung.com, Selasa (25/10).

Setelah pengundian nomor urut, kata Syarief, besok KPU menggelar acara deklarasi pilkada damai dan penandatanganan fakta integritas.

"Penandatanganan fakta integritas calon kada dilaksanakan di lapangan pemda setempat dihadiri semua pasangan calon, kepolisian, KPU Lambar dan masing - masing tim pemenangan calon," ungkapnya. (ben)
Share:

​Soal Penetapan Tersangka Bupati Tanggamus, Ormas PETIR Lampung Apresiasi KPK RI

setialampung.com - Penetapan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan gratifikasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanggamus Tahun 2016, mendapat apresiasi yang tinggi dari Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Elit Inti Rakyat (DPP PETIR) Lampung.

DPP Ormas PETIR Lampung, sebagai salah satu lembaga advokasi yang selalu mendukung penuntasan kasus ini menyimpulkan, hal ini adalah langkah maju dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya di Lampung. Penetapan Tersangka oleh KPK tentunya sangat ditunggu oleh masyarakat Lampung khususnya Tanggamus karena kalau kasus ini tak mampu diungkap maka menjadi preseden buruk dalam hal pengelolaan anggaran. Sekali lagi KPK RI meretas asa di tengah keraguan masyarakat atas dugaan ini karena proses penyelidikan dan penyidikannya yang sangat alot.

"ya, kita sangat apresiasi kinerja KPK. Ini hadiah untuk Lampung agar menjadi lebih baik," ujar Endang Asnawi, Ketua Umum DPP PETIR Lampung, Senin, (24/10).

Epeng, sapaan akrab Endang Asnawi menambahkan, KPK hari ini memberikan semangat tersendiri untuk semua pijak yang bergerak dalam gerakan anti korupsi di lampung.

"Sejak awal persoalan ini memcuat, kami sangat mendukung untuk segera diambil langkah proses hukum. KPK telah memenuhi apa yang jadi keinginan kami dan masyarakat," ujarnya.

meski diakui, kata dia, DPP PETIR LAMPUNG pada awalnya hampir pesimis melihat KPK begitu lamban, tetapi hari ini dijawab dan sekali lagi bahwa KPK RI harus tetap tegak berdiri.

"KPK RI hari ini seolah memberi pesan agar para pejabat lebih hati-hati khususnya di Lampung, jangan karena kekuasaan anda menjadi sombong dan tidak menjalankan amanah dengan baik," ungkapnya. (lam).
Share:

​Rabu, Polda Lampung Serentak Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada

setialampung.com - Jajaran Polda Lampung, Rabu (26/10), sekitar pukul 08.00 WIB, akan melaksanakan gelar pasukan serentak operasi mantap praja krakatau 2017 terkait pengamanan pilkada di lima kabupaten.

Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan, untuk Mesuji, Tulangbawang (Tuba) dan Tulangbawang Barat, gelar pasukan dipusatkan di Mapolres Tuba dengan inspektur upacara Kapolda Lampung didampingi Karo Ops, Dir Intelkam, Kabid Propam, Kapolres Lampung Timur, Kapolres Lampung Tengah dan Kapolres Metro.

Sedangkan untuk Polres Tanggamus Kabupaten Pringsewu, katanya, apel gelar pasukan dengan inspektur upacara Waka Polda Lampung didampingi Dir Binmas, Dir Pamobvit, Kapolresta Bandarlampung, Kapolres Lampung Selatan.  Untuk Polres Lampung Barat gelar pasukan dengan inspektur upacara Irwasda Polda Lampung didampingi Karo Sarpras, Dir Reskrimum, Dir Polair, Kapolres Lampung Utara, Kapolres Way Kanan. 

"Tema apel gelar pasukannya yaitu "Dengan sinergitas TNI - Polri bersama seluruh elemen masyarakat, kita sukseskan penyelenggaraan pemilukada tahun 2017 di wilayah hukum Polda Lampung," ujarnya.

Kekuatan personil yang akan diturunkan, ungkapnya, Polda Lampung 2.498 dan kekuatan Polres 7.962 total 10.460, 2/3 kekuatan Polda Lampung 1.665 (27 satker) 2/3 kekuatan Polres 5.308 total 6.973 Kontejensi 2/3 kekuatan Polda Lampung 1.433 (15 Satker) 2/3 kekuatan. Polres. 5.308 total 6.741.

"Untuk jumlah personil pengawalan pribadi (walpri), di Tuba jumlahnya Walpri 12, masing - masing 4 walpri, Bupati Mesuji jumlah 8 Walpri untuk 2 pasang calon. Lampung Barat 8 Walpri untuk 2 pasang calon, Bupati Tuba Barat 4 Walpri untuk 1 pasang calon. Bupati Pringsewu 12 walpri," pungkasnya. (ben)
Share:

​Akhirnya Polda Lampung Tahan Tersangka Kasus Setoran Proyek Rp14 Miliar, Farizal Badri Zaini

setialampung.com - Direktur Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol Zarialdi memastikan melakukan penahanan terhadap tersangka kasus setoran proyek senilai Rp14 miliar, Farizal Badri Zaini. Penahanan dilakukan karena Polda sudah memegang cukup bukti.

"Saya sudah tandatangan surat penahanannya hari ini. Farizal akan kami tahan untuk 20 hari pertama dan bisa diperpanjang. Kami melakukan penahanan karena sudah cukup bukti," ujarnya di Polda Lampung, Senin (24/10). 

Kuasa hukum Farizal Badri Zaini, Nelson Rumanop ditemui di Polda Lampung membenarkan kliennya akan ditahan. 

"Iya, kami sudah diberitahu oleh penyidik. Kami akan mengajukan penahanan kota karena Pak Farizal selama ini kooperatif dan tidak akan melarikan diri. Terlebih lagi Farizal masih PNS aktif. Besok pengajuan akan kami ajukan langsung ke Kapolda," katanya. (ben)
Share:

​Masih di Surabaya, Pemeriksaan Djoko Prihartanto, Pelapor Kasus Setoran Proyek Rp14 Miliar Ditunda

setialampung.com - Pemeriksaan terhadap Djoko Prihartanto, pelapor kasus setoran proyek senilai Rp14 miliar di Polda Lampung ditunda. Penundaan dikarenakan Djoko masih berada di Surabaya, Jawa Timur. 

Penundaan pemeriksaan terhadap Djoko ini dibenarkan Kuasa hukum Djoko, Erik Subarkah di Polda Lampung, Senin (24/10).

"Tadi saya mengantarkan surat ke penyidik yang isinya mengatakan Djoko belum bisa diperiksa karena saat ini masih di Surabaya. Mudah - mudahan, Selasa (25/10) Djoko bisa hadir untuk menjalani pemeriksaan penyidik," ujarnya.

Erik menuturkan, sebelumnya Djoko sudah dua kali menjalani pemeriksaan sebagai pelapor di Polda. "Ini pemeriksaan Djoko yang ketiga," katanya. 

Selain itu, Erik mengungkapkan, saat ini kliennya (Djoko Prihartanto) sedang mengajukan gugatan perdata terhadap Indra Ismail ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Gugatan atas dugaan pengambilan paksa rumah Djoko yang diduga dilakukan Indra Ismail. Selengkapnya klik https://youtu.be/FHf9DogZ0Mw

"Djoko mengaku menandatangani jual beli rumah itu karena di bawah tekanan. Sekarang sidangnya sudah masuk tahap mediasi di pengadilan negeri. Besok sidang perdatanya," ungkapnya. (ben)

  
Share:

​Diperiksa sebagai Tersangka, Farizal Dicecar 49 Pertanyaan oleh Penyidik Polda

setialampung.com - Kuasa hukum Farizal Badri Zaini, Benny N.A. Puspanegara mengatakan, Jumat (21/10), Farizal menjalani pemeriksaan pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus setoran proyek senilai Rp14 miliar. Didampingi kuasa hukumnya, Farizal menjalani pemeriksaan sekitar enam jam di ruang penyidik subdit II Polda Lampung. Selama pemeriksaan, mantan kabiro pemprov Lampung ini mengenakan kemeja merah dan menjawab sekitar 49 pertanyaan.

“Tadi pertanyaan penyidik lebih detail dan mendalam. Ada sekitar 49 pertanyaan yang disampaikan ke klien saya. Ada juga pertanyaan yang masih sama seperti pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksaan dilanjutkan Senin besok," ujarnya di Polda Lampung usai pemeriksaan.



Berdasarkan pantauan setialampung.com, Farizal mulai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 16.00 WIB. Sekitar pukul 18.00 WIB, Farizal bersama kuasa hukumnyarehat sejenak. Lalu pemeriksaan dimula kembali sekitar pukul 17.15 WIB dan berakhir sekitar pukul 22.55 WIB.

Direktur Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Zarialdi menuturkan, Farizal diperiksa sebagai tersangka untuk kali pertama. 

"Surat perintah dimulainya penyidikan sudah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Farizal masih kooperatif, kalau penahanan itu wewenang penyidik,” ujarnya. (ben)
Share:

FOTO: Penggerusan Bukit di Bandarlampung untuk Perumahan Terus Berlangsung, Seperti Bukit di Jalan Raden Imba Kesuma, Sukadanaham Ini

Share:

​Sang Sang Ungkap Kronologis Dugaan Setoran Proyek, Begini Kronologisnya

setialampung.com - Pemeriksaan atas kasus dugaan setoran proyek senilai Rp14 miliar dengan tersangka mantan Kabiro Perekonomian Pemprov Lampung Farizal Badri Zaini terus bergulir. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap mantan sopir Djoko Prihartanto, Bayu Apriyadi. Penyidik subdit II Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung, Kamis (20/10) melakukan pemeriksaan terhadap salah satu rekanan yaitu Hi. Sang Sang.

Kepada awak media di graha jurnalis Polda Lampung, Hi. Sang Sang mengungkapkan awal mula dugaan setoran proyek yaitu pada awal Maret 2016 dirinya bertemu dengan Lela Bahar. Lalu Lela menawarkan paket pekerjaan di Dinas PU Bina Marga kepada dirinya. Kemudian sekira pada minggu ke 3 Maret 2016, ia dan Eka Wahyuni diajak ke kantor gubernur oleh Lela Bahar untuk bertemu Djoko Prihartanto (Mantan Kabid penyuluhan pertanian) dan diperkenalkan dengan Farizal Badri Zaini (tersangka) mantan Kabiro perekononomian Provinsi Lampung.

Sesampainya di kantor Djoko, Lela Bahar, Hi. Sang Sang dan Eka Wahyuni diajak Djoko ke ruangan Farizal. Tapi tidak bertemu Farizal karena lagi rapat di lantai II. Tidak lama kemudian Farizal menyempatkan diri menemui Lela Bahar, Sang Sang dan Eka Wahyuni di ruangan Farizal. Selanjutnya Djoko memperkenalkan Lela Bahar, Sang Sang dan Eka Wahyuni kepada Farizal sebagai rekanan perusahaan.

Tidak lama kemudian, kata Sang Sang, Farizal berpamitan untuk ikut rapat lagi dengan alasan rapat dengan gubernur Lampung sambil berkata segala sesuatu urusan dengan Djoko seraya berkata apa yang disampaikan Djoko sama dengan yang disampaikan Farizal.

"Pertemuan tak lebih dari dua kali dan itu dilakukan di kantor gubernur Lampung," ujarnya.

Sejak pertemuan itu, tambahnya, Djoko aktif menghubungi dirinya dan Eka. Lalu pada 5 April 2016, Djoko, Sang Sang dan Eka Wahyuni bertemu di rumah Indra Ismail untuk membicarakan berapa dana yang dibutuhkan. Maka ketemulah angka Rp4,5 miliar dengan rincian Rp1 miliar dana Sang Sang dan Eka, Rp3,5 miliar dana milik Indra Ismail. Dan dana tersebut diserahkan ke Djoko di rumah Indra Ismail pada 5 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB disaksikan Indra Ismail, Sang Sang dan Eka.

Setelah penyerahan pada 5 April 2015, lanjutnya, ia ditelpon Farizal sepengetahuan Djoko dan disaksikan Eka serta supirnya diminta untuk menyerahkan dana Rp1,5 miliar kepada Yosi Rizal anggota fraksi PDIP Lampung.

Selanjutnya pada 12 April 2016, kata Sang Sang, Eka dan supirnya Agus Hernanto mengantar dana ke rumah Yosi Rizal di Jalan Sultan Agung Gang Raden Saleh sekitar 16.30 WIB. Setelah itu Sang Sang melapor ke Djoko bahwa dana sudah diserahkan ke Yosi Rizal dan Djoko menandatangani kwitansi senilai tersebut pada 12 April 2016.

Pada 26 April 2016, Sang Sang dimintai dana Rp1 miliar oleh Djoko dan diantar ke basement kantor gubernur Lampung dan Djoko menandatangani kwitansi tersebut.

"Semua dana yang diserahkan tersebut dengan alasan untuk investasi dan kalaupun ada paket pekerjaan di dinas PU Provinsi Lampung tahun 2016, maka akan diberikan pekerjaannya sebagaimana nilai dana yang telah diserahkan," ungkapnya.

Sementara Kuasa Hukum Sang Sang, Ginda Ansori menuturkan, Sang Sang menjalani pemeriksaan untuk ketiga kalinya.

"Ada sekitar 15 pertanyaaan selama pemeriksaan. Pemeriksaan ini untuk saksi laporan yang sama yaitu Djoko prihartanto. Tapi sebelumnya kesaksian dipenyelidikan dan sekarang kesaksian untuk penyidikan pasca ditetapkan farizal sebagai tersangka," kata Ansori.

Ansori mengungkapkan, Sang Sang diperiksa seputar dua rekaman video dan orang - orang yang ada di dalam video tersebut.

"Termasuk siapa yang mengajak pertemuan, apa isi pertemuan dan siapa saja yang hadir di pertemuan tersebut," ungkapnya. (ben)
Share:

​Wakil Ketua LPSK, Lili : Pasca Bambang Ditetapkan sebagai Tersangka, Pengamanan Terhadap 10 Anggota DPRD Tanggamus Lebih Intensif

setialampung.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar mengatakan, pasca ditetapkannya Bupati Tangamus Bambang Kurniawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), LPSK akan lebih intensif memberikan pengamanan terhadap para anggota dewan yang melaporkan dugaan gratifikasi ke KPK.

"Ya, kami sudah dengar kalau Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Oleh karena itu, kami akan memberikan pengamanan lebih intensif lagi terhadap 10 anggota DPRD Tanggamus yang melaporkan dugaan gratifikasi ke KPK," katanya kepada setialampung.com, Jumat (21/10).

Menurut Lili, justru setelah penetapan tersangka oleh KPK inilah potensi ancaman terhadap anggota dewan yang mengungkap dugaan gratifikasi ke KPK lebih besar. Dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPK terkait waktu dan lokasi pemeriksaan terhadap anggota dewan yang mengungkap dan melaporkan adanya dugaan gratifikasi tersebut.

"Pemeriksaan terhadap saksi, waktu dan tempatnya masih dikoordinasikan. Apakah pemeriksaan saksi dilakukan di Lampung atau di Jakarta. Pastinya kami memberikan perlindungan lebih ketat lagi kepada 10 anggota dewan Tanggamus tersebut. Bisa jadi yang akan diperiksa sebagai saksi jumlahnya lebih dari 10 anggota DPRD," ungkapnya.

Ditambahkannya, dalam dua pekan kedepan, LPSK akan menurunkan tim ke Lampung untuk berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk koordinasi terkait pengamanan terhadap anggota DPRD Tanggamus yang mengungkap dugaan gratifikasi tersebut.

"Pengamanan diberikan untuk enam bulan kedepan. Pengamanan bisa diperpanjang lagi. Karena potensi atau adanya indikasi ancaman terhadap anggota dewan yang mengungkap dugaan gratifikasi itu justru terjadi setelah penetapan tersangka dan setelah putusan KPK," pungkasnya. (ben)
Share:

​Diduga Terkait Kasus Gratifikasi, KPK Tetapkan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan sebagai Tersangka

setialampung.com - Kabar tak sedap menerpa Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan. Orang nomor satu di Tanggamus, Lampung ini dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi DPRD Tanggamus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sudah (ditetapkan tersangka)," ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis (20/10) seperti dilansir okezone.com.

Bambang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan sejumlah uang (gratifikasi) kepada anggota DPRD Tanggamus. Hal tersebut dinilai KPK sebagai penyalahgunaan jabatan yang notabene Bambang adalah pejabat negara.

Selengkapnya bisa dibaca di http://m.okezone.com/read/2016/10/20/337/1520362/kpk-tetapkan-bupati-tanggamus-tersangka-gratifikasi

Sementara Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan belum bisa dikonfirmasi terkait ini. Meski telepon selulernya aktif, namun berulangkali panggilan telepon setialampung.com tidak mendapat respon. Dikirimkan pesan singkatpun tidak ada balasan/jawaban dari Bambang Kurniawan. (*/ben)
Share:

​Takut Terseret Kasus Setoran Proyek Rp14 Miliar, Mantan Sopir Djoko Prihartanto Cabut BAP

setialampung.com - Bayu Apriyadi, mantan sopir pelapor kasus setoran proyek Rp14 miliar, Djoko Prihartanto mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) di Polda Lampung. Pencabutan BAP ini lantaran khawatir terseret di dalam pusaran kasus setoran proyek. Hal ini disampaikan Bayu di Polda Lampung, Rabu (19/10).

Didampingi Benny N.A Puspanegara, kuasa hukum tersangka kasus setoran proyek Rp14 miliar Farizal Badri Zaini, Bayu mengungkapkan, di dalam BAP sebelumnya, kepada penyidik Bayu mengatakan melihat Djoko menyerahkan uang ke Farizal di area Pemprov Lampung.

"Waktu itu saya dipaksa Djoko untuk mengaku melihat Djoko menyerahkan uang ke Farizal. Padahal saya nggak pernah lihat hal tersebut," katanya.

Pengakuan Bayu selengkapnya, klik https://youtu.be/SI_pib5F4h0

Kuasa hukum Djoko Prihartanto, Erik Subarkah mempertanyakan kehadiran Bayu di Polda untuk mencabut BAP.

“Setelah menghilang, sekarang muncul mencabut BAP di Polda Lampung bersama kuasa hukum Farizal. Ada apa ini. Klien kami siap dipertemukan (konfrontir) terkait kasus ini," katanya.

Sementra Direktur Kriminal umum Polda Lampung Kombes Zarialdi mempersilakan mantan sopir Djoko ini untuk datang memberikan pengakuan kepada penyidik. Karena hal itu tidak akan merubah status tersangka Farizal Badri Zaini.

"Silakan saja, yang pasti berdasarkan hasil gelar perkara dan alat bukti yang ada. Farizal sudah kami tetapkan sebagai tersangka," ungkapnya. (ben)
Share:

​Soal Kasus Penganiayaan Fasni Bima, Dirkrimum Polda Lampung Diminta Lengkapi Petunjuk Mabes Polri

setialampung.com - Direktur kriminal umum Polda Lampung Kombes Pol Zarialdi mengatakan, setelah gelar perkara kasus penganiayaan Ketua AMPG Bandarlampung Fasni Bima yang digelar di Mabes Polri, Selasa (18/10), pihaknya diminta untuk melengkapi beberapa petunjuk dari Mabes Polri.

"Kami diberi waktu lima belas hari untuk melengkapi beberapa petunjuk dari Mabes Polri. Tapi belum bisa kami sampaikan petunjuknya apa saja. Secepatnya akan kita lengkapi," katanya di Polda Lampung, Rabu (19/10).

Setelah beberapa petunjuk tersebut dilengkapi, ujarnya, selanjutnya diserahkan ke Mabes Polri. Kemudian hasil gelar perkara ditandatangani Kabag Wasidik lalu diserahkan ke Kabareskrim selanjutnya ke Kapolri. Kemudian Kapolri mengirimkan hasil gelar perkara ke Kemendagri untuk memperoleh izin melakukan pemeriksaan kepada anggota DPRD Lampung Azwar Yakub dan Miswan Rodi.

"Setelah petunjuk dilengkapi, tidak ada gelar perkara lagi. Tinggal menunggu izin dari mendagri,"ujarnya.

Ketika ditanya apakah pemeriksaan terhadap tersangka kasus penganiayaan di kantor Golkar ini akan dilaksanakan bersamaan atau tidak. Zarialdi menuturkan akan melihat situasi apakah pemeriksaan dilakukan bersamaan atau tidak. (ben)
Share:

​Apa Program Kerja 100 Hari Kapolda Lampung Brigjen Pol Sudjarno, Diantaranya Ini

setialampung.com - Kapolda Lampung Brigjen Sudjarno mengatakan, program 100 hari kerja diantaranya melanjutkan program sebelumnya yang sudah baik seperti rembuk pekon, anjau silau dan satgas anti narkoba yang sudah jadi prioritas nasional.

Selain itu, Kapolda mengatakan, pada 23 Oktober mendatang akan digelar apel Kasatwil seluruh Kapolda dan Kapolres yang dipimpin langsung Kapolri Jendral Tito Karnavian. Apel membahas isu terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah) dan pilkada.

Ketika ditanya terkait gelar pasukan pengamanan pilkada, Sudjarno menuturkan, dirinya akan memimpin langsung gelar pasukan di Tulangbawang (Tuba), Tulangbawang Barat (Tubabar) dan Mesuji. Wakapolda memimpin gelar pasukan di Pringsewu dan Irwasda di Lampung Barat.

"Gelar pasukan dilakukan di kabupaten yang akan melaksanakan pilkada. Untuk jumlah personil yang akan diturunkan akan didiskusikan terlebih dahulu di mabes polri," ungkapnya kepada wartawan usai upacara serah terima pataka di Polda Lampung, Rabu (19/10). (ben)
Share:

Soal Kasus Setoran Proyek Rp14 Miliar, Besok, Mantan Sopir Djoko Prihartanto Beri Kesaksian ke Polda

setialampung.com – Mantan sopir Djoko Prihartanto, Bayu Apriyadi, Rabu (19/10) menurut rencana akan memberikan kesaksian terkait kasus dugaan setoran proyek senilai Rp14 miliar atas tersangka mantan kepala biro perekonomian pemprov Lampung Farizal Badri Zaini di Polda Lampung. Bayu dihadirkan sebagai saksi oleh kuasa hukum Farizal, Benny N.A Puspa Negara.

Benny mengatakan, sebelum menghadirkan Bayu, pihaknya, hari ini, Selasa (18/10) telah menyerahkan pengakuan atau kesaksian tertulis Bayu ke penyidik Polda Lampung.

“Tadi (hari ini) kami sudah menyerahkan pernyataan tertulis Bayu ke penyidik. Besok kami hadirkan langsung Bayu untuk memberikan saksi di hadapan penyidik. Kedatangan Bayu besok juga akan meminta perlindungan kepada polisi karena menjadi saksi atas kasus ini," katanya, Selasa (18/10).

Benny menjelaskan, pihaknya menghadirkan Bayu sebagai saksi ke Polda Lampung ini untuk mematahkan tuduhan yang disangkakan kepada Farizal.

Ketika ditanya terkait aliran dana sekitar Rp1 miliar ke rekening Nevorita dan Farizal, Benny menegaskan, uang tersebut merupakan pembayaran hutang Djoko kepada Farizal beserta istri.

"Djoko punya hutang Rp200 juta pada 2014 lalu dan ini ada saksinya. Yang Rp800 juta ke rekening Nevorita itu juga pembayaran hutang Djoko yang pinjam uang ke Farizal sekitar Februari lalu. Dan uang itu sepenuhnya bukan punya Nevorita. Karena separuhnya Nevorita pinjam dari menantu dan kerabatnya. Djoko juga pernah memberikan mobil Honda CRV sebagai jaminan hutangnya. Ini semua ada saksinya," ungkapnya.

Sementara Kuasa Hukum Djoko Prihartanto, Yoesron Effendi membantah kliennya dikatakan memiliki hutang kepada Farizal. Menurut dia, hutang senilai ratusan juta semestinya ada perjanjian dan jaminannya.

"Itu bukan pembayaran hutang, tapi setoran proyek. Masak hutang ratusan juta nggak ada perjanjian dan jaminannya. Sedangkan mobil Honda CRV yang disebut Farizal sebagai jaminan itu nilainya nggak sampai Rp1 miliar," katanya. (ben)
Share:

​Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar Polda Lampung Tetapkan Farizal Badri Zaini sebagai Tersangka

setilampung.com - Kuasa hukum Farizal Badri Zaini, Benny N.A Puspanegara mempertanyakan langkah Polda Lampung yang menetapkan Farizal sebagai tersangka kasus setoran proyek senilai Rp14 miliar.
Menurut Benny, apa yang dituduhkan kepada kliennya tersebut tidak terbukti dan telah dimentahkan.

"Tersangka dalam hal apa. Karena yang dituduhkan tidak terbukti. Saksi yang katanya ikut serta menyerahkan uang juga sudah kita pegang. Dalam hal apa Farizal ditetapkan sebagai tersangka. Mengenai pasal yang terapkan yaitu pasal 372 dan 378, apa yang ditipu dan apa yang digelapkan. Semua sudah kita patahkan semua tuduhannya," katanya, Senin (17/10).

Kendati demikian, ujarnya, pihaknya belum menerima informasi secara resmi dari Polda Lampung terkait penetapan tersangka kliennya.

"Belum ada info resmi dari Polda. Kami besok berencana menyerahkan kesaksian tertulis Bayu Apriyadi, mantan sopir Djoko Prihartanto. Kami liat dulu perkembangannya seperti apa. Dalam kapasitas apa dulu Farizal akan dipanggil nanti. Ini diduga ada trik dan intrik serta sudah banyak kepentingan," ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, pihaknya juga mempertanyakan dua alat bukti yang dipegang penyidik sehingga menetapkan Farizal sebagai tersangka. Menurutnya, uang yang ditransfer di dalam rekening itu merupakan uang kerjasama usaha dan uang pinjeman ibu Nevorita (istri Farizal) dari menantunya Farizal.

"Ini semua sudah disampaikan klien kami di BAP. Kami tidak mau menanggapi serius dulu karena belum dapat kabar secara resmi dari Polda. Sekali lagi kami pertanyakan penetapan status tersangka dan penerapan pasal yang disangkakan ke klien kami," pungkasnya.

Sementara kuasa hukum Djoko Prihartanto Yoesron Efendi menyambut baik ditetapkannya Farizal sebagai tersangka oleh Polda Lampung.

Menurut Yoesron, langkah yang diambil Polda Lampung sudah tepat, profesional dan berimbang. Dan berharap secepatnya bisa dilimpahkan ke pengadilan.

"Kami berharap penyidik menelusuri juga siapa bos yang disebutkan Farizal. Karena tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak lainnya. Kami harap penyidik bisa ungkap aktor intelektual dibelakang Farizal," ujarnya. (ben)
Share:

​Hasil Gelar Perkara, Polda Lampung Tetapkan Farizal Badri Zaini sebagai Tersangka

setialampung.com - Direktorat Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Lampung menetapkan terlapor kasus setoran proyek Rp14 miliar, Farizal Badri Zaini sebagai tersangka. Penetapan ini setelah Dirkrimum melaksanakan gelar perkara, Senin (17/10).

Penetapan Farizal sebagai tersangka ini disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol. Zarialdi di ruang kerjanya, Senin (17/10.

"Selanjutnya dalam waktu dekat kami akan periksa Farizal sebagai tersangka," katanya.

Zarialdi menuturkan, Farizal ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang ditemukan penyidik.

"Kami menemukan alat bukti. Untuk menetapkan sebagai tersangka itu kan minimal sudah mengantongi dua alat bukti," ujarnya.

Setelah ini, lanjutnya, pihaknya akan terus melakukan pengembangan dan penelusuran kasus setoran proyek ini untuk mengetahui kemana saja aliran dana sebesar Rp14 miliar tersebut.

"Nilai transaksi yang kami temukan selama pemeriksaan, ditemukan transaksi uang sekitar Rp1 miliar. Kami akan gali lagi kemana sisa uang yang Rp13 miliarnya. Farizal kami sangkakan melanggar pasal 372 dan 378. Kita akan kembangkan yang lainnya. Bisa aja pelapor berubah jadi terlapor. Kita liat saja perkembangan selanjutnya," ungkapnya.

Ketika ditanya apakah pihaknya akan langsung melakukan penahanan terhadap Farizal pada saat pemeriksaan sebagai tersangka. Zarialdi menuturkan kemungkinan bisa saja terjadi.

"Bisa saja, kenapa nggak. Kita liat perkembangannya," pungkasnya. (ben)
Share:

​Yoga dan Alessandro Berhasil Sabet Juara Pertama Begawi Taekwondo Lampung

setialampung.com - Yoga Esra Rakasiwy Sinaga dan Alessandro Juventino berhasil menyabet juara di dalam kompetisi Begawi Taekwondo Lampung yang dilaksanakan di Gor Saburai, Minggu (16/10).

Kejuaraan yang memperebutkan piala bergilir gubernur ini, Yoga Esra Rakasiwy Sinaga berhasil menyabet juara pertama dalam kategori umur 16 - 17 tahun.

Sementara Alessandro Juventino berhasil meraih juara pertama dalam kategori poomsae tendangan mata tertutup kategori usia 12-13 dan juara pertama lomba baca janji taekwondo. (ben)
Share:

Ketua Dewan Pembina Paguyuban Reog Ponorogo Ngesti Broto, Bandarlampung, Wiyadi: Kita Harus Terus Lestarikan Budaya Tradisional Bangsa Indonesia

​setialampung.com - Paguyuban Reog Ponorogo Ngesti Broto menggelar suroan dan hari jadinya ke 65 tahun di lapangan Gang, Madu, Kemiling, Bandarlampung, Minggu (16/10).

Ketua Dewan Pembina Paguyuban Reog Ponorogo Ngesti Broto, Kota Bandarlampung, Wiyadi mengatakan, selain memperingati hari jadi terbentuknya Paguyuban Reog Ponorogo Ngesti Broto, kegiatan ini juga bertujuan melestarikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia.

"Reog ponorogo ini salah satu kesenian dan budaya nasional asli Bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, kita harus terus menjaga keberadaannya. Semua generasi harus menjaga dan melestarikan kesenian dan budaya ini," ujarnya.

Disamping itu, kata Wiyadi, dirinya juga berpesan kepada seluruh pemuda untuk terus menjadi motor penggerak pelestarian kesenian ini.



Di tempat yang sama, Ketua Paguyuban Ngesti Broto Reyog Ponorogo Supatwan mengungkapkan, kesenian reog ponorogo Ngesti Broto ini terbentuk di Bandarlampung sejak tahun 1951.

"Perwakilan kami sudah menyebar di semua kabupaten/kota di Lampung. Seperti Lampung Timur, Metro dan Lampung Tengah. Kita harus mencintai budaya sendiri dan melestarikannya," ujarnya. (ben)
Share:

​Almarhum Wakil Bupati Mesuji Ismail Ishak Menurut Rencana Dimakamkan di TPU Simpang Lima

setialampung.com - Wakil Bupati Mesuji Ismail Ishak, Sabtu (15/10) sekitar pukul 17.50 WIB tutup usia di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Orang nomor dua di Mesuji ini menghembuskan nafas terakhir di usia 59 tahun karena sakit.

Kabag humas dan protokol Mesuji, Ronal Nasution mengatakan, menurut rencana almarhum Ismail Ishak akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Simpang Lima, Unit II Tulang Bawang. Almarhum dibawa dari Jakarta menuju kediamannya di Unit II Tulangbawang, Lampung menggunakan ambulance melalui jalur darat.

“Masyarakat Mesuji kehilangan seorang tokoh, sosok orang tua yang mengayomi. Kita semua kehilangan atas kepergian almarhum. Mewakili bupati dan segenap jajaran Pemkab Mesuji, kami mengucapkan turut berduka cita. Semoga amal ibadah almarhum diterima Allah SWT. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ungkapnya.

Ismail Ishak Ismail Ishak lahir di Wiralaga pada 4 Oktober 1957. Almarhum meninggalkan seorang istri, Hj. Kasmi, serta empat orang anak. Ismail Ishak sebelumnya pernah menjadi anggota DPRD Tulangbawang masa bhakti 2004 - 2009 dan anggota DPRD Mesuji masa bhakti 2009 - 2012. (Nara)
Share:

​Mesuji Berduka, Beredar Kabar Wakil Bupati Mesuji Ismail Ishak Dikabarkan Tutup Usia di Jakarta

setialampung.com - Kabar duka menyelimuti Mesuji. Ini karena beredar di kalangan wartawan dan masyarakat terkait kabar yang mengatakan bahwa Wakil Bupati Mesuji Ismail Ishak menghembuskan nafasnya yang terakhir di salah satu rumah sakit di Jakarta, Sabtu (15/10).

Setialampung.com mencoba mengkonfirmasi kebenaran kabar ini kepada Bupati Mesuji Khamami. Namun sayang ketika dihubungi ponselnya, Khamami mengaku sedang rapat.

"Nanti aja, saya lagi rapat," kata Khamami seraya langsung mematikan sambungan ponselnya.

Kabar wafatnya Ismail Ishak ini sontak ramai di media sosial facebook. Pemilik akun Fauzi Heri menuliskan status berupa ucapan berduka.

"Selamat jalan pahlawan pemekaran Kabupaten Mesuji. Namamu akan selalu dikenang masyarakat Mesuji selamanya. Hormat saya dan rasa cinta mendalam untuk beliau, Mesuji kehilangan putra terbaiknya. Semoga Allah SWT membukakan pintu surga untuk sosok yg bersahaja dan merakyat ini, amin ya rob...," tulisnya.

Begitupula pemilik akun Juniardi jun. Diakunnya ia menuliskan Turut berduka..Innalillahiwainnailahiraajiun. Selamat jalan Ismail Iskak, wakil bupati Mesuji, Semoga seluruh amal ibadah diterima dan dilipatgandakan olehNya. Semoga khusnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Aamiin YRA. (ben)
Share:

Kepala BNNP Lampung Suwanto: Kami Bisa Usulkan Tempat Hiburan Ditutup Kalau Ditemukan Narkoba di Dalamnya

"​Saya tidak akan melarang dan mengusik tempat - tempat hiburan. Kecuali di dalamnya terbukti dan ditemukan ada peredaran narkoba. Kalau itu kami bisa usulkan agar tempat hiburan tersebut untuk ditutup," Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Kombes Pol Suwanto.

setialampung.com - Salah satu upaya meminimalisir peredaran dan penggunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung akan membagikan selebaran dan menempel stiker di setiap tempat hiburan. Ini disampaikan Kepala BNNP Lampung Suwanto kepada setialampung.com, Jumat (14/10). 

"Sudah kami siapkan stiker bertuliskan stop narkoba. Stiker akan ditempelkan di setiap tempat hiburan," ujarnya.

Upaya lainnya, kata Suwanto, BNNP akan terus memantau, melakukan perawatan dan pembinaan terhadap pengguna narkoba setelah menjalani rehabilitas. Diantaranya dengan memberikan pembekalan keterampilan di bidang perbengkelan, komputer dan kuliner.

"Kami sudah bekerjasama dengan salah satu yayasan untuk melakukan pembinaan kepada para pengguna narkoba. Kedepan kami juga akan menjalin kerjasama dengan balai latihan kerja (BLK) dan perusahaan - perusahaan agar bisa memberikan CSR dalam bentuk pembinaan atau peralatan pelatihan. Saat ini sudah ada 50 mantan pengguna narkoba yang mau ikut program pembinaan," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung, Suwanto mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 20 pengunjung hiburan yang terjaring dalam operasi gabungan yang digelar di Center Stage, Hotel Novotel, Kamis (13/10) dinihari.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BNN dan dokter, 20 orang yang kita amankan itu termasuk pengguna narkoba tingkat pemula. Artinya masih taraf coba – coba menggunakan narkoba jenis sabu – sabu dan ekstasi,” kata Suwanto kepada setialampung.com, Jumat (14/10).

Karena terbukti menggunakan narkoba, kata Suwanto, BNN memutuskan 20 orang
pengguna tersebut untuk menjalani rehabilitasi atau rawat jalan di klinik Pratama.

“Kami mewajibkan 20 orang itu direhabilitasi tapi rawat jalan. Mayoritas 20 orang itu merupakan pegawai dan mahasiswa. Diantaranya ada yang statusnya pegawai kontrak, pegawai honorer Bawaslu Lampung dan mahasiswa,” ungkapnya. Malam ini kita serahkan kepada keluarganya. Tapi sebelumnya harus tandatangan pernyataan wajib ikut rehabilitasi,” ungkapnya.

Sebelumnya juga, BNNP Lampung beserta Direktorat Narkoba Polda Lampung, Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) dan Intel Korem, Kamis (13/10) dinihari melaksanakan operasi gabungan tempat hiburan di Bandarlampung.

“Dari hasil operasi gabungan itu, kami melakukan tes urine kepada sekitar 300 pengunjung. Berdasarkan hasil tes urine, 20 orang yang terjaring di diskotik Center Stage, Hotel Novotel, diduga terindikasi menggunakan narkoba. Umumnya 20 orang ini terindikasi menggunakan sabu – sabu dan ekstasi,” katanya kepada setialampung.com, Kamis (13/10).

Saat ini, lanjutnya, 20 orang tersebut masih berada di BNNP untuk dilakukan pendalaman apakah menggunakan narkoba atau bukan. Karena diduga umumnya narkoba sudah digunakan sebelum datang ke tempat hiburan.

“Menurut pengakuan salah satu pengunjung, narkoba digunakan di luar tempat hiburan. Jadi ketika sampai di tempat hiburan tinggal bersenang – senangnya. Kita tunggu apa hasil pendalaman dokter dan psikologi di BNNP. Apakah 20 orang ini akan dilakukan rehabilitasi jalan atau rehabilitasi inap. BNNP punya klinik rehabilitasi sendiri yaitu klinik Pratama. Berdasarkan aturan, kami punya wewenang 3 x 24 jam untuk melakukan pendalaman terhadap 20 orang ini. Dokter dan psikologi yang memeriksa apakah 20 orang sering menggunakan narkoba atau tidak. Kami juga bisa melakukan tes urine kembali di BNNP jika diperlukan. Mudah – mudahan hari ini sudah ada hasil,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, dari 20 orang yang diduga terindikasi menggunakan narkoba tersebut. Salah satunya merupakan pegawai tidak tetap (honorer) Bawaslu Lampung.

Sementara Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah ketika dikonfirmasi setialampung.com mengaku sudah mendengar kabar salah satu pegawai honorer Bawaslu Lampung terkena razia gabungan BNNP tersebut.

“Ya, ada yang ngasih kabar ke saya. Saya prihatin dan tidak menyangka, saya syok mendengarnya. Kedepan Bawaslu akan melakukan tes urine di internal bawaslu. Kita akan melakukan perbaikan agar terkontrol semua. Kami masih menunggu kabar selanjutnya dari BNN,” ujarnya. (ben)
Share:

Mau Tau Kenapa Mantan Sopir Djoko Prihartanto Ketemu Farizal Badri Zaini

Share:

​Masuk Kategori Pengguna Narkoba, 20 Pengunjung Hiburan yang Diamankan BNNP Lampung Wajib Direhabilitasi

setialampung.com - Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung, Suwanto mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 20 pengunjung hiburan yang terjaring dalam operasi gabungan yang digelar di Center Stage, Hotel Novotel, Kamis (13/10) dinihari.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan BNN dan dokter, 20 orang yang kita amankan itu termasuk pengguna narkoba tingkat pemula. Artinya masih taraf coba - coba menggunakan narkoba jenis sabu - sabu dan ekstasi," kata Suwanto kepada setialampung.com, Jumat (14/10).

Karena terbukti menggunakan narkoba, kata Suwanto, BNN memutuskan 20 orang
penggunatersebut untuk menjalani rehabilitasi atau rawat jalan di klinik Pratama.

"Kami mewajibkan 20 orang itu direhabilitasi tapi rawat jalan. Mayoritas 20 orang itu merupakan pegawai dan mahasiswa. Diantaranya ada yang statusnya pegawai kontrak, pegawai honorer Bawaslu Lampung dan mahasiswa," ungkapnya. Malam ini kita serahkan kepada keluarganya. Tapi sebelumnya harus tandatangan pernyataan wajib ikut rehabilitasi," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala BNNP Lampung Kombes Pol Suwanto mengatakan, pihaknya beserta Direktorat Narkoba Polda Lampung, Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) dan Intel Korem, Kamis (13/10) dinihari melaksanakan operasi gabungan tempat hiburan di Bandarlampung.

“Dari hasil operasi gabungan itu, kami melakukan tes urine kepada sekitar 300 pengunjung. Berdasarkan hasil tes urine, 20 orang yang terjaring di diskotik Center Stage, Hotel Novotel, diduga terindikasi menggunakan narkoba. Umumnya 20 orang ini terindikasi menggunakan sabu – sabu dan ekstasi,” katanya kepada setialampung.com, Kamis (13/10).

Saat ini, lanjutnya, 20 orang tersebut masih berada di BNNP untuk dilakukan pendalaman apakah menggunakan narkoba atau bukan. Karena diduga umumnya narkoba sudah digunakan sebelum datang ke tempat hiburan.

“Menurut pengakuan salah satu pengunjung, narkoba digunakan di luar tempat hiburan. Jadi ketika sampai di tempat hiburan tinggal bersenang – senangnya. Kita tunggu apa hasil pendalaman dokter dan psikologi di BNNP. Apakah 20 orang ini akan dilakukan rehabilitasi jalan atau rehabilitasi inap. BNNP punya klinik rehabilitasi sendiri yaitu klinik Pratama. Berdasarkan aturan, kami punya wewenang 3 x 24 jam untuk melakukan pendalaman terhadap 20 orang ini. Dokter dan psikologi yang memeriksa apakah 20 orang sering menggunakan narkoba atau tidak. Kami juga bisa melakukan tes urine kembali di BNNP jika diperlukan. Mudah – mudahan hari ini sudah ada hasil,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, dari 20 orang yang diduga terindikasi menggunakan narkoba tersebut. Salah satunya merupakan pegawai tidak tetap (honorer) Bawaslu Lampung.

Sementara Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah ketika dikonfirmasi setialampung.com mengaku sudah mendengar kabar salah satu pegawai honorer Bawaslu Lampung terkena razia gabungan BNNP tersebut.

“Ya, ada yang ngasih kabar ke saya. Saya prihatin dan tidak menyangka, saya syok mendengarnya. Kedepan Bawaslu akan melakukan tes urine di internal bawaslu. Kita akan melakukan perbaikan agar terkontrol semua. Kami masih menunggu kabar selanjutnya dari BNN,” ujarnya. (ben)
Share:

Mantan Sopir Djoko Prihartanto Berikan Pengakuan Tertulis ke Kuasa Hukum Farizal

setialampung.com – Kuasa hukum terlapor dugaan setoran proyek Rp14 miliar Farizal Badri Zaini, Benny N.A Puspanegara mengatakan, pihaknya akan memberikan bukti baru ke penyidik Polda Lampung terkait dugaan rekayasa atau paksaan pemberian kesaksian palsu tentang penyerahan uang dari Djoko Prihartanto ke Farizal di area Pemprov Lampung. Bukti yang akan disampaikan yaitu pengakuan tertulis mantan sopir Djoko Prihartanto, Bayu Apriyadi.

“Jadi, Bayu ini beberapa kali berusaha untuk bertemu dengan Farizal. Tapi sebelumnya saya tanya dulu apa tujuannya mau bertemu dengan Farizal,” katanya di Polda Lampung, Jumat (14/10).

Benny mengutarakan, setelah bertemu dengan Farizal, Kamis (13/10) malam, Bayu mengungkapkan bahwa dirinya dipaksa Djoko untuk memberikan kesaksian palsu bahwa dirinya telah melihat penyerahan uang dari Djoko ke Farizal di area pemprov Lampung.

“Bayu ini mengaku diintimidasi oleh Djoko. Karena ketakutan, Bayu menghubungi dan minta perlindungan kepada kami. Setelah bertemu dan memberikan penjelasan ke kami, Bayu bersedia memberikan pernyataan dan pengakuannya secara tertulis. Pengakuan tertulis Bayu ini belum diterima penyidik karena kami diminta membuat surat resmi ke direktur kriminal umum Polda Lampung. Secepatnya kita serahkan ke Dirkrimum,” ujarnya seraya menunjukkan pengakuan tertulis Bayu.

Sementara salah satu kuasa hukum Djoko Prihartanto, Erick Subarkah mempertanyakan dan menilai pernyataan Bayu telah mengada – ada.

“Sudah lama kami kehilangan kontak dengan Bayu. Tapi kenapa sekarang tiba – tiba Bayu muncul dan membuat pengakuan tersebut. Padahal Bayu melihat langsung Djoko menyerahkan uang ke Farizal di area Pemprov Lampung. Jadi ada yang aneh,” katanya melalui ponselnya, Kamis (14/10). (ben)
Share:

​Soal Oknum Pegawai Bawaslu Lampung Diduga Terindikasi Pengguna Narkoba, Dedi Hermawan: Ini Sudah Menjatuhkan Wibawa dan Integritas Bawaslu

setialampung.com - Terjaringnya salah satu oknum pegawai Bawaslu Lampung yang diduga dan terindikasi penguna narkoba di dalam operasi gabungan yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung, Direktorat Narkoba Polda Lampung, Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) dan Intel Korem, Kamis (13/10) dinihari, dinilai telah menjatuhkan wibawa dan integritas Bawaslu.

Hal ini disampaikan pengamat politik sekaligus pengamat kebijakan publik, Dedi Hermawan kepada setialampung.com, Kamis (13/10).

Selain itu, kata Dedi, dengan adanya kasus ini, patut dipertanyakan proses yang dilaksanakan bawaslu Lampung dalam seleksi atau rekrutmen pegawai.

"Ini jadi pelajaran dan peringatan bagi Bawaslu Lampung. Seharusnya sebagai lembaga pengawas harus bebas dari penggunaan narkoba. Calon kepala daerahnya aja diwajibkan bebas dari narkoba, tapi kok di internal lembaga pengawasnya sendiri ada oknum pegawai yang diduga pengguna narkoba," ujarnya.

Menurutnya, kedepan Bawaslu Lampung harus lebih transparan dalam melaksanakan proses seleksi atau rekrutmen tenaga honorernya. Bawaslu juga diminta lebih memperhatikan kompetensi dan track record saat melakukan proses rekrutmen pegawai honorer.

"Bawaslu juga harus lebih meningkatkan pengawasan internal terkait norma, kode etik dan pergaulan pegawainya. Para pimpinan Bawaslu Lampung juga harus lebih proaktif agar sistem di internal terbangun dengan baik. Dengan adanya indikasi ini, sebaiknya dilakukan tes urine di internal Bawaslu agar ada efek jeranya," ungkapnya.

Dedi menambahkan, tes urine di internal Bawaslu sangat diperlukan. Terlebih lagi saat ini semua institusi dan lapisan masyarakat sangat rentan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba.

"Sekarang ini tidak ada institusi yang steril dari narkoba. Salah satu pencegahannya yaitu dengan melakukan penguatan dibidang keagamaan. Dan bagi oknum pegawai yang diduga terindikasi narkoba sebaiknya di off kan," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah ketika dikonfirmasi setialampung.com mengaku sudah mendengar kabar adanya salah satu pegawai Bawaslu Lampung yang terkena razia gabungan BNNP dan diduga terindikasi menggunakan narkoba tersebut.

“Ya, ada yang ngasih kabar ke saya. Saya prihatin dan tidak menyangka, saya syok mendengarnya. Kedepan Bawaslu akan melakukan tes urine di internal bawaslu. Kita akan melakukan perbaikan agar terkontrol semua. Kami masih menunggu kabar selanjutnya dari BNN,” ujarnya. (ben)
Share:

Diduga Terindikasi Pengguna Narkoba, BNNP Jaring 20 Pengunjung Hiburan, Salah Satunya Diduga Pegawai Honorer Bawaslu Lampung

setialampung.com – Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung Kombes Pol Suwanto mengatakan, pihaknya beserta Direktorat Narkoba Polda Lampung, Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) dan Intel Korem, Kamis (13/10) dinihari melaksanakan operasi gabungan tempat hiburan di Bandarlampung. 

“Dari hasil operasi gabungan itu, kami melakukan tes urine kepada sekitar 300 pengunjung. Berdasarkan hasil tes urine, 20 orang yang terjaring di diskotik Center Stage, Hotel Novotel, diduga terindikasi menggunakan narkoba. Umumnya 20 orang ini terindikasi menggunakan sabu – sabu dan ekstasi,” katanya kepada setialampung.com, Kamis (13/10).

Saat ini, lanjutnya, 20 orang tersebut masih berada di BNNP untuk dilakukan pendalaman apakah menggunakan narkoba atau bukan. Karena diduga umumnya narkoba sudah digunakan sebelum datang ke tempat hiburan.

“Menurut pengakuan salah satu pengunjung, narkoba digunakan di luar tempat hiburan. Jadi ketika sampai di tempat hiburan tinggal bersenang – senangnya. Kita tunggu apa hasil pendalaman dokter dan psikologi di BNNP. Apakah 20 orang ini akan dilakukan rehabilitasi jalan atau rehabilitasi inap. BNNP punya klinik rehabilitasi sendiri yaitu klinik Pratama. Berdasarkan aturan, kami punya wewenang 3 x 24 jam untuk melakukan pendalaman terhadap 20 orang ini. Dokter dan psikologi yang memeriksa apakah 20 orang sering menggunakan narkoba atau tidak. Kami juga bisa melakukan tes urine kembali di BNNP jika diperlukan. Mudah – mudahan hari ini sudah ada hasil,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, dari 20 orang yang diduga terindikasi menggunakan narkoba tersebut. Salah satunya merupakan pegawai tidak tetap (honorer) Bawaslu Lampung.

Sementara Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah ketika dikonfirmasi setialampung.com mengaku sudah mendengar kabar adanya salah satu pegawai honorer Bawaslu Lampung yang terkena razia gabungan BNNP tersebut.

“Ya, ada yang ngasih kabar ke saya. Saya prihatin dan tidak menyangka, saya syok mendengarnya. Kedepan Bawaslu akan melakukan tes urine di internal bawaslu. Kita akan melakukan perbaikan agar terkontrol semua. Kami masih menunggu kabar selanjutnya dari BNN,” ujarnya. (ben)
Share:

​BPN Tidak akan Terbitkan SHGB, DPRD Rekomendasi Pemkot Ambil Alih Semua Lahan Reklamasi

setialampung.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandarlampung sampai saat ini belum menerima pengajuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) untuk lahan reklamasi PT. SKL. BPN juga tidak akan menerbitkan SHGB bagi lahan yang bersengketa. 
Hal ini disampaikan pejabat BPN Bandarlampung Masnah usai pertemuan dengan DPRD Bandarlampung di ruang ketua DPRD setempat, Rabu (12/10).

"Kami belum terima sporadik lahan reklamasi. Ada bagiannya yang akan meneliti jika ada pengajun SHGB lahan reklamasi. Harus diteliti dulu secara fisik dan yuridisnya," katanya.

Menurutnya, semestinya ada persyaratan yang harus dipenuhi di dalam pengajuan SHGB. Dan dasar - dasar pengajuan permohonan tersebut ada di kelurahan dan kecamatan setempat.

"Kalau persyaratan terpenuhi secara badan hukum dan perizinannya, maka akan diterbitkan SHGB. Tapi kalau perseorangan bisa hak milik," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi dalam waktu dekat akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemkot Bandarlampung terkait lahan reklamasi. Rekomendasi itu yaitu minta kepada pemkot Bandarlampung untuk tidak memproses pengajuan SHGB yang akan diajukan PT. SKL. Ini karena DPRD berkeyakinan perusahaan tersebut sudah melakukan wanprestasi dan melanggar perjanjian.

"Selain itu, DPRD juga akan merekomendasikan agar pemkot mengambil alih semua lahan reklamasi. Dan seharusnya pihak kelurahan lebih hati - hati dan teliti sebelum mengeluarkan sporadik. Ketika badan usaha melakukan reklamasi, maka harus ada legalitas perusahaan seperti perizinan usaha jika akan mengajukan SHGB," ungkapnya. (ben)
Share:

​Soal Kasus Pengeroyokan Fasni Bima, Polda Lampung Pekan Depan Gelar Perkara di Bareskrim Mabes Polri

setialampung.com - Direktur Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Zarialdi mengatakan, pihaknya akan melakukan gelar perkara atas kasus pengeroyokan terhadap Ketua Satgas AMPG Bandarlampung Alfasni Abdul Hamid yang terjadi di depan kantor DPD I Partai Golkar Lampung, Kamis (15/9) lalu. Gelar perkara akan dilakukan di Bareskrim Mabes Polri pada Selasa (18/10).

"Gelar perkara ini untuk menguatkan, apakah ini memenuhi unsur pidana atau tidak. Kita harus berhati - hati dalam artian kita harus dudukan dulu hukumnya. Jangan sampai salah," katanya ketika di temui di ruang kerjanya, Selasa (11/10).

Setelah gelar perkara, jelasnya, langkah berikutnya yaitu Bareskrim Polri mengirimkan surat ke Mendagri untuk meminta persetujuan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka.

Kemudian lanjutnya, Polda Lampung akan melakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka yaitu JC, AY dan MR secara berbarengan. Ini karena kasus yang disangkakan adalah melanggar pasal 170 yaitu melakukan pengeroyokan secara bersama - sama.

"Begitu surat dari Bareskrim sudah diterima oleh kemendagri dan ada tanda terimanya. Terhitung 30 hari setelah surat diterima kemendagri, kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka," ujarnya.

Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah mengantongi izin dari gubernur Lampung untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anggota DPRD Pesawaran berinisial JC. Kendati demikian pemeriksaan baru akan dilakukan setelah gelar perkara di mabes polri secara bersamaan dengan tersangka lainnya yaitu AY dan MR.

"SOP nya jika melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD kabupaten/kota harus ada izin dari gubernur. Sedangkan bagi anggota DPRD provinsi harus minta persetujuan dari mendagri," ungkapnya. (ben)
Share:

Ketua Fraksi PDIP DPRD Bandarlampung Hanafi Pulung Harap Polda Lampung Ungkap Motif Mutilasi yang Menimpa M. Pansor

setialampung.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD Bandarlampung Hanafi Pulung berharap kasus kematian anggota DPRD Bandarlampung bisa terungkap dengan jelas. Harapan ini disampaikannya dihadapan Kapolda Lampung Brigjen Pol. Ike Edwin disela - rapat paripurna DPRD Bandarlampung, Senin (10/10).

"Kami berharap kapolda menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengungkap apa motif dibalik kasus mutilasi yang menimpa anggota fraksi kami yaitu M. Pansor," ujarnya.

Kendati demikian, kata Hanafi Pulung, pihaknya mengapresiasi kinerja polda Lampung beserta polda Sumsel yang berhasil mengungkap dan menangkap pelaku yang memutilasi M. Pansor.

"Publik masih menunggu apa sebenarnya motif pembunuhan yang disertai mutilasi ini. Kami berharap Polda Lampung dan Polda Sumsel bisa mengungkap semuanya. Dan pelakunya bisa dihukum seberat - beratnya," harapnya. (ben)
Share:

​Kapolda Lampung Brigjen Pol Ike Edwin: Daerah Tugu Adipura Tempat Saya Main Waktu Masih Kecil



setialampung.com - Meski hanya sembilan bulan menjabat sebagai kapolda Lampung, namun Brigjen Pol Ike Edwin bertekad akan terus berbuat untuk kebaikan. 
"Sembilan bulan saya menjabat kapolda Lampung. Saya tidak ingin meninggalkan Lampung. Saya dilahirkan di Bandarlampung. Saya anak Gotong Royong. Adipura tempat saya bermain waktu masih kecil," ujarnya di dalam sambutanny usai menerima penghargaan di DPRD Bandarlampung, Senin (10/10).

Selain itu, kapolda menuturkan, dirinya dikejutkan dengan terbitnya telegram untuk dirinya dari kapolri.

"Jam 10.00 WIB malam (5/10) lalu, TR saya turun dari kapolri terus Jam 11.00 WIB malam saya tidur. Saya dikagetkan pagi harinya karena saya banyak terima ucapan penghargaan terimakasih. Jam 6 pagi sudah di jalan karena program saya semua polisi ada di mana - mana. Penghormatan masyarakat Lampung luar biasa," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi memberikan apresiasi dan penghormatan kepada kapolda Lampung Brigjen Pol. Ike Edwin.

"Kapolda Ike Edwin selama di Lampung sudah memberikan rasa aman dan tertib bagi masyarakat Lampung pada umumnya dan Bandarlampung pada khususnya," ungkapnya. (ben)
Share:

Kapolda Lampung dan Kapolresta Bandarlampung Tinjau Langsung Arus Lalu - Lintas di Bandarlampung

setialampung.com - Kapolda Lampung Brigjen Pol. Ike Edwin dan Kapolresta Bandarlampung AKBP Murbani Budi Pitono beserta jajarannya, Senin (10/10) memantau langsung arus lalu lintas. Pantauan dimulai dari Tugu Adipura dilanjutkan ke Jalan Pasar Bambu Kuning, Jalan Raden Intan (Depan Ramayana). Selain memantau arus lalu lintas, Kapolda juga berinteraksi langsung dengan penjual dan pembeli di pasar Bawah.

Kapolda Lampung, Brigjen Pol DR. H. Ike Edwin, S.H, M.H, mengatakan, memantau arus lalulintas harus selalu dilakukan.

"Ya, kita harus selalu lakukan pantauan lalu lintas, lancar atau tidaknya, kondisi apapun yang ada di lalu lintas kita harus bisa mengendalikannya. Karena keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berkendaraan menjadi tanggung jawab kita semua," ujarnya.

Semangat dalam menjalankan semua giat merupakan kewajiban kita, lanjut Ike. "Ya, semangat harus selalu kita terapkan, seperti hari ini. Walau dipenghujung jabatan, saya tetap semangat menjalankan tugas. Saya ingin semua selalu bersemangat disemua tugas yang dilakukan. Kerrja ikhlas, tulus dan berbuat baik dengan siapapun, akan menghasilkan yang baik pula," ujarnya.

Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, semua adalah saudara kita, ujarnya. "Ya, setiap orang memiliki derajat yang sama, kita harus berbuat baik. Menjaga tali silaturahmi dengan siapapun dan dimanapun. Di dunia ini hanya sementara, jadi kita harus selalu ingat, semoga semua kerja menjadi amal ibadah dunia akhirat, insyaallah," tegasnya. (*/ben)
Share:

FOTO: Suasana Malam Hari di Depan Masjid Al Furqon, Bandarlampung

Share:

​Djoko Laporkan Farizal ke Polda Lampung Soal Dugaan Setoran Proyek, Sang Sang Laporkan Djoko ke Polresta Atas Dugaan Penipuan dan Penggelapan

setialampung.com - Kasus dugaan setoran proyek senilai Rp14 miliar yang diduga melibatkan mantan kepala biro perekonomian pemprov Lampung Farizal Badri Zaini dan Djoko Prihartanto memasuki babak baru. Setelah Djoko melaporkan Farizal ke Polda Lampung terkait dugaan setoran proyek. Terbaru Djoko dilaporkan rekanan ke Polresta Bandarlampung atas dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp3,5 miliar.

Kuasa hukum Hi. Sang Sang (rekanan), Ansori mengatakan, kliennya melaporkan Djoko ke Polresta Bandarlampung pada 9 September 2016 atas dugaan penipuan dan atau penggelapan. Laporan tertuang di dalam tanda bukti laporan nomor: TBL/B - 1/3562/VIII/2016/LPG/RESTA BALAM.

"Sekarang lagi tahap pemeriksaan saksi pelapor. Klien kami diperiksa sebagai pelapor pada 3 Oktober 2016 di bagian tindak pidana tertentu (tipiter)," kata Ansori melalui blackberry massengernya, Sabtu (8/10).

Ansori mengungkapkan, uang senilai Rp3,5 miliar dari Sang Sang diserahkan ke Djoko dalam tiga tahap. Tahap pertama pada 6 April 2016 Sang Sang menyerakan uang ke Djoko sebesar Rp1 miliar. Kemudian Rp1,5 milyar diserahkan pada 12 April 2016, lalu Rp1miliar diserahkan ke Djoko pada 26 April 2016.

"Kami lapor di polresta karena polda saat ini sedang memeriksa Fahrizal. Kami berharap Djoko bertanggungjawab atas kerugian Pak Haji Sang Sang dan mengembalikan dana sebesar Rp 3,5miliar tersebut," ungkapnya. 

Sementara kuasa hukum Djoko Prihartanto, Yusron Efendi ketika diminta tanggapannya menuturkan, yang namanya melapor itu sah - sah saja. Saat ini pihaknya hanya menunggu kapan penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Djoko.

"Kami akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Saya sudah sampaikan hal ini ke Djoko. Kami belum menerima surat panggilan dari penyidik. Mungkin terakhir setelah pemeriksaan pelapor selesai," pungkasnya. (ben)
Share:

FOTO: Puluhan Bus yang Mengangkut Ribuan Kader Partai Nasdem di Lapangan Enggal, Bandarlampung



Ribuan kader Partai Nasdem di acara pelantikan pengurus DPW Partai Nasdem Lampung di Lapangan Enggal, Bandarlampung.
Share:

​Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh Ajak Kader Partai Tegakkan Restorasi Indonesia dengan Kejujuran dan Kebenaran

setialampung.com - Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh mengimbau kepada pengurus dan ribuan kader partai untuk terus melakukan restorasi perubahan dengan menegakkan keterbukaan, kebenaran dan kejujuran. Imbauan ini disampaikan Surya Paloh dalam sambutannya dihadapan ribuan kader Partai Nasdem di dalam acara  pelantikan pelantikan pengurus DPW Partai Nasdem Lampung di Lapangan Enggal, Bandarlampung, Sabtu (8/10).

"Kita harus menegakkan kejujuran dan kebenaran walaupun pahit," katanya.

Selain itu, di dalam acara yang bertemakan Lampung untuk Indonesia ini, Surya Paloh menuturkan, pelantikan pengurus DPW Partai Nasdem Lampung ini merupakan pelantikan yang terbesar dan terhebat.

"Pelantikan pengurus DPW Partai Nasdem Lampung ini yang terhebat yang pernah saya lakukan. Saya yakin, di bawah kepemimpinan Mustafa, Nasdem Lampung bisa bertambah besar dan jaya," ujarnya di dalam acara yang juga dihadiri gubernur, bupati, walikota dan anggota DPR RI asal Partai Nasdem ini. (ben)
Share:

FOTO: Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh Beserta Rombongan Hadiri Pelantikan DPW Partai Nasdem Lampung

Share:

Pertemuan Terkait Sengketa Lahan Reklamasi PT. SKL Berlangsung Seru. Mau Tahu Apa Isinya?

Share:

Penyidik Subdit II Dirkrimum Polda Lampung Blokir Rekening Milik Farizal Badri Zaini

​setialampung.com - Kuasa hukum terlapor dugaan setoran proyek senilai Rp14 miliar, Farizal Badri Zaini, Benny N.A Puspanegara mengatakan, penyidik subdit II Dirkrimum Polda Lampung telah memblokir rekening tabungan milik Farizal Badri Zaini dan istri (Nevorita). Pemblokiran terkait pemeriksaan dugaan setoran proyek senilai Rp14 miliar yang diduga melibatkan terlapor.

Benny mengutarakan, rekening Farizal yang diblokir terdapat uang sekitar Rp2,5 juta. Sedangkan di dalam rekening istri (Nevorita) terdapat uang sekitar Rp9 juta.

"Yang diblokir ini uang hasil usaha keluarga. Pak Farizal tau rekeningnya diblokir pada saat akan mengambil uang dari rekeningnya. Penyidik memblokir sebelum pemeriksaan pertama Farizal di Polda. Rekening diblokir sampai masalah selesai," kata Benny di sela - sela pemeriksaan Farizal Badri Zaini di Polda Lampung, Jumat (7/10). (ben)
Share:

​Tokoh Adat Masyarakat Lampung Berharap Kapolri Tinjau Ulang Perpindahan Ike Edwin

setialampung.com - Tokoh adat dan masyarakat Lampung menyayangkan terbitnya telegram kapolri nomor: ST/2434/X/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 yang isinya merotasi Brigjen Pol Ike Edwin dari jabatannya sebagai kapolda Lampung.

"Ike Edwin itu putra daerah Lampung yang terbaik. Contohnya Ike Edwin berhasil mendorong polda Lampung menjadi type A. Ike ini sudah dan akan terus berjuang untuk Lampung. Memang masalah pindah tugas itu merupakan wewenang kapolri. Tapi kita menyayangkan dan menyesalkan Ike Edwin dipindahtugaskan," ujar Ketua Fokmal Sutan Syahrir Oelangan

Menurut dia, dengan dipindahtugaskannya Ike, masyarakat Lampung merasa kehilangan sosok putra daerah yang terbaik untuk memimpin jajaran kepolisian di Lampung. Oleh karena itu, diharapkan kapolri bisa mendengar aspirasi masyarakat Lampung ini.

"Ike Edwin telah berbuat dan mempersatukan masyarakat Lampung. Pembinaan ike Edwin cukup baik. Kami mohon jika memungkinkan agar kapolri meninjau ulang telegram perpindahan Ike Edwin," pungkasnya. (ben)
Share:

​Mantan Wakapolda Lampung, Kombes Pol. Krishna Murti: Semoga Kedepan Lampung Lebih Kece Lagi

setialampung.com - Mantan Wakapolda Lampung Kombes Pol Krishna Murti mengaku banyak belajar selama menjabat orang nomor dua di Polda Lampung.

"Saya banyak belajar selama jadi wakapolda Lampung. Karena itu pertama kalinya saya berdinas di luar pulau Jawa," ujar Krishna di dalam sambutannya di acara pisah sambut wakapolda Lampung yang dilaksanakan di Graha Wiyono, Polda Lampung, Kamis (6/10).

Didampingi sang istri, mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini juga menuturkan, sejak awal dirinya sangat mendukung dan bertekad membuat Lampung menjad lebih baik lagi. Namun saat ini dirinya sudah mendapatkan tugas dan jabatan baru sebagai Kabagkembangtas.

"Persiapan sidang interpol sudah dua tahun ini dikelola, tinggal nunggu waktu pelaksanaannya aja. Bagian pengembangan kapasitas ini pintu masuk polri untuk kerjasama dengan kepolisian negara lain. Mudah - mudahan saya bisa bekerja full di jabatan baru. Sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, atas nama pribadi dan keluarga, saya minta maaf. Semoga kedepan Lampung lebih baik dan lebih kece lagi," ungkapnya. (ben)
Share:

​Dalam Dua Pekan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian Copot Jabatan Kapolda dan Wakapolda Lampung

setialampung.com - Dalam kurun waktu dua pekan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian merotasi dua pucuk pimpinan kepolisian daerah (Polda) Lampung. Setelah Kombes Pol. Krishna Murti dimutasi dari jabatannya sebagai wakapolda Lampung pada 23 September 2016 melalui telegram nomor 2325/IX/2016.

Kali ini kapolri melalui telegramnya nomor: ST/2434/X/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 merotasi Brigjen Pol Ike Edwin dari jabatannya sebagai kapolda Lampung. Ike Edwin selanjutnya ditugaskan sebagai Kasespimma Sespim Polri Lemdikpol.

Soal pergantian kapolda Lampung ini dibenarkan Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih.

"Benar," ujar Sulis melalui pesan singkatnya ketika dihubungi setialampung.com, Kamis (6/10). (ben)
Share:

​Diancam, 10 Anggota DPRD Tanggamus Dapat Pengamanan Melekat dari Polisi

setialampung.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar mengatakan, mulai Selasa (4/10), 10 Anggota DPRD Tanggamus yang mengungkap dan melaporkan dugaan gratifikasi yang diduga dilakukan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan ke komisi pemberantasan korupsi (KPK), mendapat pengamanan melekat dari kepolisian.

"Kami sudah komunikasi dengan kapolda Lampung. Terhitung Selasa (4/10), 10 anggota dewan tersebut mendapat pengawalan melekat dari polisi. Anggota dewan ini mendapat pengaman melekat karena mendapat ancaman dari orang nggak dikenal," ujarnya di dalam jumpa pers yang digelar di Hotel Amalia, Rabu (5/10).

Untuk jumlah personil polisi yang melakukan pengamanan, katanya, disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan semua biaya ditanggung oleh negara melalui dana APBN.

"Jumlah polisinya relatif. Bisa satu atau dua, bahkan tiga anggota polisi yang melakukan pengamanan untuk masing - masing anggota dewan tersebut. Pengamanan diberikan bagi 3 anggota dewan perempuan dan yang lainnya laki - laki. Siapa saja nama anggota dewannya tidak bisa kami sebutkan," katanya. (ben)
Share:

FOTO: Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari Menjelaskan Rangkaian Acara Pelantikan DPW Nasdem Lampung

Share:

Apa Kata Eva Devitasari, Putri Mantan Kabiro Perekonomian Pemprov Lampung Farizal Badri Zaini, Bisa Disimak di Sini

Share:

​Kondisi Kesehatan Menurun, Farizal Badri Zaini Dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara

setialampung.com - Pemeriksaan terhadap terlapor dugaan setoran proyek Rp14 miliar, mantan kepala biro perekonomian pemerintah provinsi Lampung Farizal Badri Zaini, Selasa (4/10) terpaksa dihentikan karena kondisi kesehatan Farizal menurun.

Ini disampaikan kuasa hukum Farizal, Nelson Rumanop, kepada wartawan ketika ditemui di Polda Lampung, Selasa (4/10).

"Saat lagi menjalani pemeriksaan, kondisi kesehatan Pak Farizal mendadak menurun. Mungkin kelelahan karena kurang istirahat," katanya.

Karena kondisi kesehatan menurun, ujarnya, Farizal dibawa ke rumah sakit Bhanyangkara Polda Lampung didampingi kuasa hukum.

"Ini saya mengantarkan surat keterangan pemeriksaan dari dokter ke penyidik. Pemeriksaan ditunda dan menurut rencana dilanjutkan Kamis (6/10).

Ketika ditanya seputar pemeriksaan penyidik, Nelson menuturkan, salah satunya yaitu Farizal menyerahkan rekening koran miliknya di salah satu bank kepada penyidik. Namun sayangnya Nelson enggan menyebutkan berapa nilai nominal uang yang ada di dalam rekening Farizal tersebut. (ben)
Share:

Soal Dugaan Setoran Proyek Rp14 Miliar, Kuasa Hukum Djoko, Yusron: Djoko Siap Dikonfrontir dengan Farizal Didepan Penyidik

setialampung.com – Kuasa hukum Djoko Prihartanto,Yusron Efendi angkat bicara terkait pernyataan Farizal Badri Zaini yang mengatakan dirinya telah dijebak dan direkam oleh Djoko. Yusron menegaskan, jika merasa dijebak, semestinya Farizal tidak mau hadir ketika diminta datang oleh Djoko.

Oleh karena itu, kata Yusron, pihaknya siap menghadirkan Djoko Prihartanto untuk dikonfrontir atau dipertemukan dengan Farizal Badri Zaini dihadapan penyidik untuk mencari tahu kebenaran terkait dugaan setoran proyek senilai Rp14 miliar.

“Penyidik pertemukan saja antara Djoko dan Farizal. Kami siap menghadirkan Djoko untuk dikonfrontir dengan Farizal dihadapan penyidik. Kalau merasa dijebak, semestinya Farizal tidak mau datang ketika diminta hadir dan atau langsung meninggalkan lokasi pertemuan,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah Djoko masuk kerja seperti biasa setelah masalah ini mencuat, Yusron menuturkan, saat ini Djoko sudah mengajukan cuti diluar tanggungan negara. Artinya tidak mendapat gaji selama mengikuti dan menyelesaikan masalah ini.

Sebelumnya, mantan kepala biro perekonomian pemerintah provinsi Lampung Farizal Badri Zaini mengaku dijebak ketika ditanya terkait beredarnya rekaman video soal dugaan setoran proyek senilai Rp14 miliar.

“Saat itu saya diminta datang oleh Tanto (Djoko Prihartanto) untuk datang ke rumahnya di Citra Garden. Begitu sampai saya heran mengapa Djoko langsung mengeluarkan setumpuk uang. Saat itu dirumah Tanto ada istri dan anaknya,” ujarnya disela – sela pemeriksaan dirinya di Polda Lampung, Jumat (30/9). (ben)
Share:

​Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin Berhasil Halau Ribuan Massa dengan Santun

setialampung.com - Kapolda Lampung Brigjen Pol. Ike Edwin berhasil menghalau sekitar 1.500 massa yang berkumpul di sekitar area PT. BNIL, Tulangbawang, dengan santun, Sabtu (1/10).

"Saya memimpin anggota berjalan kaki sekitar 2 KM menghalau ribuan massa untuk kembali ke kampungnya masing - masing. Sekitar 40 menit saya menghalau ribuan massa itu. Tidak ada massa yang menyorakin dan melempar batu ke kami," kata Kapolda, Senin (3/10).

Pada kesempatan itu, jelasnya, dirinya hanya secara lisan menyampaikan dan meminta dengan santun dan tegas kepada masa untuk meninggalkan lokasi tempat berkumpul.

"Bapak - bapak ini saudara saya, saya beri waktu 10 menit untuk tinggalkan lokasi. Akhirnya ribuan massa meninggalkan lokasi. Tidak ada lemparan batu dan sorakan dari para pengunjung rasa. Kondisi jalan tidak macet total. Karena pohon yang melintang dan mobil yang ditarok di jalan berhasil disingkirkan polisi," ungkapnya.

Selain itu, ujarnya, pada kesempatan itu dirinya juga menyampaikan akan mengantarkan ribuan massa itu ke kampungnya yang berjarak sekitar 2 KM dari lokasi berkumpul.

"Saya ucapkan terimakasih, kalau bapak - bapak mau kembali ke kampungnya, saya antar sampai rumah. Saya menyeberang kali menganter para pengunjuk rasa," tandasnya.

Menurut Ike Edwin, permasalahan di PT. BNIL ini sudah muncul sejak tahun 1987 sampai saat ini. Dan tuntutannya sama yakni masyarakat ingin memiliki lahan setempat dan perusahaan tidak ingin menyerahkan lahan tersebut.

"Mari kita sama - sama cari solusinya untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu upaya kami untuk menyelesaikan masalah ini, saya punya ide untuk membentuk satgas yang terdiri dari semua unsur terkait. Seperti dari departremen transmigrasi," ungkapnya lagi. (ben)
Share:

​Tetapkan Satu Tersangka, Polda Lampung akan Pulangkan 54 Calon Tenaga Kerja Wanita Asal Pulau Jawa

setialampung.com - Polda Lampung menetapkan salah satu pengurus biro jasa pembuatan paspor berinial WN sebagai tersangka pengiriman 54 calon tenaga kerja wanita (TKW) illegal asal pulau Jawa ke luar negeri.

"Tersangak WN (41) ini merupakan warga Bandarlampung yang bekerja dibiro jasa pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas I Bandarlampung. Kantor biro jasanya dekat dengan kantor imigrasi. Kami masih dalami lagi untuk mengembangkan kasus ini. Karena kemungkinan bisa bertambah lagi calon tersangkanya," kata Kasubdit IV Renakta Ditkrimum Polda Lampung, AKBP Ferdyan Indra Fahmi, di dalam kepada awak media di Polda Lampung, Senin (3/10).

54 calon TKW asal Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur ini, jelasnya, menurut rencana akan bekerja di Malaysia, Singapura dan Hongkong. Keberangkatannya melalui jalur air dan darat yaitu melalui Batam dan Pontianak.

"Kami sudah berkoordinasi dan melakukan pengecekan dengan BPTKI. Calon tenga kerja ini berangkat ke luar negeri melalui Lampung karena lebih mudah dalam mengurus pembuatan paspor.Kami masih mendalami apakah ada keterlibatan dengan pihak atau institusi lain. Tersangka WN sudah diamankan di Polda Lampung. 54 calon TKW ini setelah didata dan diminta keterangannya, akan kita kembalikan ke kampung halamannya masing - masing," ungkapnya. (ben)
Share:

​Rekayasa Dokumen, Polda Lampung Berhasil Gagalkan Pengiriman 54 Calon Tenaga Kerja Wanita ke Luar Negeri

setialampung.com - Kepolisian daerah Lampung berhasil menggagalkan pengiriman 54 calon tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia keluar negeri karena menggunakan dokumen yang tidak resmi dan penuh rekayasa.

"Keberangkatan calon tenaga kerja ini tidak sesuai dengan dokumen dan ketentuan yang berlaku. Pengurus calon tenaga kerja mendoktrin keberangkatan ke luar negeri untuk jalan - jalan bukan untuk bekerja. Padahal dari awal tahu tujuan ke luar negeri untuk bekerja," kata Kasubdit IV Renakta Ditkrimum Polda Lampung, AKBP Ferdyan Indra Fahmi, kepada awak media di Polda Lampung, Senin (3/10).

Dilanjutkannya, 54 calon TKW ini diamankan pada Jumat (30/9) setelah membuat paspor di kantor imigrasi kelas I Bandarlampung. "Kami melakukan penangkapan karena dokumennya tidak sesuai aturan dan permohonan pembuatan paspornya juga direkayasa," jelasnya. (ben)
Share:

FOTO: Polda Lampung Berhasil Gagalkan Pengirimkan 54 TKW Illegal ke Luar Negeri

Share:

​Tempat Pembuangan Sampah Sementara Dituding Timbulkan Bau Menyengat di Sekitar Lapangan Kalpataru, Siswanto: Kita akan Cek Dulu Darimana Sumber Baunya

setialampung.com - Kepala bidang kebersihan (kabid) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) Bandarlampung Siswanto angkat bicara terkait tempat pembuangan sampah (TPS) sementara di sekitar lapangan kalpataru yang dituding timbulkan bau menyengat.
Menurut Siswanto, petugas kebersihan setiap hari selalu mengangkut sampah dari TPS tersebut.

"Kita akan cek dulu sumber baunya dari mana, baru kita bisa mengambil langkah - langkah untuk menghilangkan baunya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi menyayangkan kondisi bau menyengat di sekitar lapangan kalpataru. Bau menyengat ini diduga berasal dari TPS sementara yang berasal di sekitar lapangan kalpataru.

"Kalau kondisi lapangannya terawat, tapi bau sampahnya tercium oleh warga. Jadi kurang sehat udaranya. Terlihat kumuh karena banyak sampah yang berserakan di sekitar lapangan," ujar Wiyadi ketika sedang berolahraga pagi di lapangan kalpataru, Minggu (2/10). (ben).
Share:

​Tempat Pembuangan Sampah Sementara Dituding Timbulkan Bau Menyengat di Lapangan Kalpataru

setialampung.com - Kondisi ruang terbuka hijau (RTH), lapangan kalpataru, Kemiling, Bandarlampung, kurang terawat. Bau sampah yang menyengat tercium tatkala warga sedang melakukan kegiatan olahraga pagi atau kegiatan keramaian lainnya. Bau sampah yang menyengat itu diduga dikarenakan lokasi tempat pembuangan sementara (TPS) sampah masyarakat berada tidak jauh dari lapangan kalpataru.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi. "Padahal lapangan kalpataru ini setiap hari digunakan warga setempat untuk berolahraga. Kalau kondisi lapangannya terawat, tapi bau sampahnya tercium oleh warga. Jadi kurang sehat udaranya. Terlihat kumuh karena banyak sampah yang berserakan di sekitar lapangan," ujar Wiyadi ketika sedang berolahraga pagi di lapangan kalpataru, Minggu (2/10).

Menurut Wiyadi, semestinya RTH ini bisa dijaga kebersihan dan udaranya. Sehingga bisa menimbulkan kenyaman bagi warga yang melakukan aktifitas olahraga atau kegiatan lainnya.

"Bagaimana mau sehat kalau udara paginya sudah nggak sehat lagi karena bau sampah. Padahal di sekitar lapangan terdapat kantor kelurahan dan kecamatan. Semestinya pemkot bisa mencari solusinya agar bau sampah tidak mengganggu warga yang lagi olahraga," katanya. (ben)
Share:

FOTO: Pingsan, Salah Satu Tenaga Kerja Wanita Ilegal yang Berhasil Diamankan Polda Lampung

Share:

​Selain Dihadiri Surya Paloh, 15 Ribu Massa akan Ramaikan Pelantikan Pengurus DPW Partai Nasdem Lampung

setialampung.com - Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, pelantikan pengurus DPW Partai Nasdem Lampung akan melibatkan sekitar 15 ribu massa. Pelantikan akan dihadiri Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh beserta rombongan DPP. 
Kemudian Ketua dewan pertimbangan, ketua DPP lainnya, koordinator wilayah, anggota DPR, ketua DPW dari provinsi lain, dan beberapa kepala daerah dari provinsi lain yang berasal dari Nasdem.

"Tapi sekjen nggak hadir. Pelantikan akan dilaksanakan di lapangan merah, Enggal, Bandarlampung, Sabtu (8/10). Rundown acaranya lagi difinalisasi, yang jelas kegiatan ini akan melibatkan 15 ribu massa kader nasdem dari unsur petani, garda pemuda, mahasiswa, perempuan," ujarnya kepada setialampung.com, Minggu (2/10).

Pria yang disapa Tobas ini menjelaskan, acara pelantikan hanya berlangsung sehari. Pagi hari diisi dengan acara pelantikan, kemudian dilanjutkan sore harinya dengan kuliah umum yang akan disampaikan ketum Nasdem. Siang harinya transit dulu untuk makan siang di Hotel Novotel. (ben)
Share:

Ini Tanggapan Lengkap Farizal Badri Zaini Terkait Dugaan Setoran Proyek Rp14 Miliar

Share:

​Soal Rekaman Video Dugaan Uang Setoran Proyek Rp14 Miliar, Farizal Badri Zaini Mengaku Dijebak

setialampung.com - Mantan Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Lampung, Farizal Badri Zaini mengaku dijebak ketika ditanya terkait beredarnya rekaman video dirinya yang diduga terlibat setoran proyek senilai Rp14 miliar. Hal ini disampaikan Farizal kepada awak media disela - sela pemeriksaannya di polda Lampung, Jumat (30/9).

Farizal menceritakan, munculnya video rekaman dugaan uang setoran proyek Rp14 miliar bermula ketika dirinya diminta untuk datang ke rumah Tanto (Joko Prihartanto) di seputaran Teluk Betung, Bandarlampung.

"Pulang dari kantor, saya dipanggil Tanto untuk ke rumahnya di Citra Garden," katanya.

Dijelaskannya, ketika dirinya tiba di kediaman Tanto, Farizal mengaku terkejut dan terperangah karena Tanto langsung mengeluarkan setumpuk uang.

"Saya heran, untuk apa uang yang dikeluarkan Tanto itu. Nah, di situlah saya dijebak. Waktu itu istri dan anaknya Tanto yang ada di rumahnya," akunya. (ben)
Share:

​Farizal Badri Zaini Bantah Terlibat dan Merasa Difitnah Soal Tudingan Setoran Proyek Rp14 Miliar

setialampung.com - Mantan Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Lampung, Farizal Badri Zaini akhirnya buka suara terkait tudingan kasus setoran proyek sebesar Rp14 miliar yang disebut - sebut melibatkan dirinya.

Didampingi kuasa hukumnya Benny N.A Puspanegara, Nelson Rumanop dan Syaripudin, disela - sela pemeriksaannya di Polda Lampung, Jumat (30/9), Farizal membantah dan mengaku difitnah.

"Semua kabar yang beredar di media itu bohong besar. Karena saya nggak tau dan nggak mengerti pekerjaan di bina marga dan cipta karya. Saya juga nggak ngerti syarat - syaratnya apa," tegasnya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed