​BPN Tidak akan Terbitkan SHGB, DPRD Rekomendasi Pemkot Ambil Alih Semua Lahan Reklamasi

setialampung.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandarlampung sampai saat ini belum menerima pengajuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) untuk lahan reklamasi PT. SKL. BPN juga tidak akan menerbitkan SHGB bagi lahan yang bersengketa. 
Hal ini disampaikan pejabat BPN Bandarlampung Masnah usai pertemuan dengan DPRD Bandarlampung di ruang ketua DPRD setempat, Rabu (12/10).

"Kami belum terima sporadik lahan reklamasi. Ada bagiannya yang akan meneliti jika ada pengajun SHGB lahan reklamasi. Harus diteliti dulu secara fisik dan yuridisnya," katanya.

Menurutnya, semestinya ada persyaratan yang harus dipenuhi di dalam pengajuan SHGB. Dan dasar - dasar pengajuan permohonan tersebut ada di kelurahan dan kecamatan setempat.

"Kalau persyaratan terpenuhi secara badan hukum dan perizinannya, maka akan diterbitkan SHGB. Tapi kalau perseorangan bisa hak milik," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi dalam waktu dekat akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemkot Bandarlampung terkait lahan reklamasi. Rekomendasi itu yaitu minta kepada pemkot Bandarlampung untuk tidak memproses pengajuan SHGB yang akan diajukan PT. SKL. Ini karena DPRD berkeyakinan perusahaan tersebut sudah melakukan wanprestasi dan melanggar perjanjian.

"Selain itu, DPRD juga akan merekomendasikan agar pemkot mengambil alih semua lahan reklamasi. Dan seharusnya pihak kelurahan lebih hati - hati dan teliti sebelum mengeluarkan sporadik. Ketika badan usaha melakukan reklamasi, maka harus ada legalitas perusahaan seperti perizinan usaha jika akan mengajukan SHGB," ungkapnya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog