Langsung ke konten utama

​Djoko Laporkan Farizal ke Polda Lampung Soal Dugaan Setoran Proyek, Sang Sang Laporkan Djoko ke Polresta Atas Dugaan Penipuan dan Penggelapan

setialampung.com - Kasus dugaan setoran proyek senilai Rp14 miliar yang diduga melibatkan mantan kepala biro perekonomian pemprov Lampung Farizal Badri Zaini dan Djoko Prihartanto memasuki babak baru. Setelah Djoko melaporkan Farizal ke Polda Lampung terkait dugaan setoran proyek. Terbaru Djoko dilaporkan rekanan ke Polresta Bandarlampung atas dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp3,5 miliar.

Kuasa hukum Hi. Sang Sang (rekanan), Ansori mengatakan, kliennya melaporkan Djoko ke Polresta Bandarlampung pada 9 September 2016 atas dugaan penipuan dan atau penggelapan. Laporan tertuang di dalam tanda bukti laporan nomor: TBL/B - 1/3562/VIII/2016/LPG/RESTA BALAM.

"Sekarang lagi tahap pemeriksaan saksi pelapor. Klien kami diperiksa sebagai pelapor pada 3 Oktober 2016 di bagian tindak pidana tertentu (tipiter)," kata Ansori melalui blackberry massengernya, Sabtu (8/10).

Ansori mengungkapkan, uang senilai Rp3,5 miliar dari Sang Sang diserahkan ke Djoko dalam tiga tahap. Tahap pertama pada 6 April 2016 Sang Sang menyerakan uang ke Djoko sebesar Rp1 miliar. Kemudian Rp1,5 milyar diserahkan pada 12 April 2016, lalu Rp1miliar diserahkan ke Djoko pada 26 April 2016.

"Kami lapor di polresta karena polda saat ini sedang memeriksa Fahrizal. Kami berharap Djoko bertanggungjawab atas kerugian Pak Haji Sang Sang dan mengembalikan dana sebesar Rp 3,5miliar tersebut," ungkapnya. 

Sementara kuasa hukum Djoko Prihartanto, Yusron Efendi ketika diminta tanggapannya menuturkan, yang namanya melapor itu sah - sah saja. Saat ini pihaknya hanya menunggu kapan penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Djoko.

"Kami akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Saya sudah sampaikan hal ini ke Djoko. Kami belum menerima surat panggilan dari penyidik. Mungkin terakhir setelah pemeriksaan pelapor selesai," pungkasnya. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …