Langsung ke konten utama

Soal Dugaan Setoran Proyek Rp14 Miliar, Kuasa Hukum Djoko, Yusron: Djoko Siap Dikonfrontir dengan Farizal Didepan Penyidik

setialampung.com – Kuasa hukum Djoko Prihartanto,Yusron Efendi angkat bicara terkait pernyataan Farizal Badri Zaini yang mengatakan dirinya telah dijebak dan direkam oleh Djoko. Yusron menegaskan, jika merasa dijebak, semestinya Farizal tidak mau hadir ketika diminta datang oleh Djoko.

Oleh karena itu, kata Yusron, pihaknya siap menghadirkan Djoko Prihartanto untuk dikonfrontir atau dipertemukan dengan Farizal Badri Zaini dihadapan penyidik untuk mencari tahu kebenaran terkait dugaan setoran proyek senilai Rp14 miliar.

“Penyidik pertemukan saja antara Djoko dan Farizal. Kami siap menghadirkan Djoko untuk dikonfrontir dengan Farizal dihadapan penyidik. Kalau merasa dijebak, semestinya Farizal tidak mau datang ketika diminta hadir dan atau langsung meninggalkan lokasi pertemuan,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah Djoko masuk kerja seperti biasa setelah masalah ini mencuat, Yusron menuturkan, saat ini Djoko sudah mengajukan cuti diluar tanggungan negara. Artinya tidak mendapat gaji selama mengikuti dan menyelesaikan masalah ini.

Sebelumnya, mantan kepala biro perekonomian pemerintah provinsi Lampung Farizal Badri Zaini mengaku dijebak ketika ditanya terkait beredarnya rekaman video soal dugaan setoran proyek senilai Rp14 miliar.

“Saat itu saya diminta datang oleh Tanto (Djoko Prihartanto) untuk datang ke rumahnya di Citra Garden. Begitu sampai saya heran mengapa Djoko langsung mengeluarkan setumpuk uang. Saat itu dirumah Tanto ada istri dan anaknya,” ujarnya disela – sela pemeriksaan dirinya di Polda Lampung, Jumat (30/9). (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …