Langsung ke konten utama

​Soal Kasus Pengeroyokan Fasni Bima, Polda Lampung Pekan Depan Gelar Perkara di Bareskrim Mabes Polri

setialampung.com - Direktur Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Zarialdi mengatakan, pihaknya akan melakukan gelar perkara atas kasus pengeroyokan terhadap Ketua Satgas AMPG Bandarlampung Alfasni Abdul Hamid yang terjadi di depan kantor DPD I Partai Golkar Lampung, Kamis (15/9) lalu. Gelar perkara akan dilakukan di Bareskrim Mabes Polri pada Selasa (18/10).

"Gelar perkara ini untuk menguatkan, apakah ini memenuhi unsur pidana atau tidak. Kita harus berhati - hati dalam artian kita harus dudukan dulu hukumnya. Jangan sampai salah," katanya ketika di temui di ruang kerjanya, Selasa (11/10).

Setelah gelar perkara, jelasnya, langkah berikutnya yaitu Bareskrim Polri mengirimkan surat ke Mendagri untuk meminta persetujuan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka.

Kemudian lanjutnya, Polda Lampung akan melakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka yaitu JC, AY dan MR secara berbarengan. Ini karena kasus yang disangkakan adalah melanggar pasal 170 yaitu melakukan pengeroyokan secara bersama - sama.

"Begitu surat dari Bareskrim sudah diterima oleh kemendagri dan ada tanda terimanya. Terhitung 30 hari setelah surat diterima kemendagri, kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka," ujarnya.

Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah mengantongi izin dari gubernur Lampung untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anggota DPRD Pesawaran berinisial JC. Kendati demikian pemeriksaan baru akan dilakukan setelah gelar perkara di mabes polri secara bersamaan dengan tersangka lainnya yaitu AY dan MR.

"SOP nya jika melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD kabupaten/kota harus ada izin dari gubernur. Sedangkan bagi anggota DPRD provinsi harus minta persetujuan dari mendagri," ungkapnya. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …