Langsung ke konten utama

​Soal Oknum Pegawai Bawaslu Lampung Diduga Terindikasi Pengguna Narkoba, Dedi Hermawan: Ini Sudah Menjatuhkan Wibawa dan Integritas Bawaslu

setialampung.com - Terjaringnya salah satu oknum pegawai Bawaslu Lampung yang diduga dan terindikasi penguna narkoba di dalam operasi gabungan yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung, Direktorat Narkoba Polda Lampung, Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) dan Intel Korem, Kamis (13/10) dinihari, dinilai telah menjatuhkan wibawa dan integritas Bawaslu.

Hal ini disampaikan pengamat politik sekaligus pengamat kebijakan publik, Dedi Hermawan kepada setialampung.com, Kamis (13/10).

Selain itu, kata Dedi, dengan adanya kasus ini, patut dipertanyakan proses yang dilaksanakan bawaslu Lampung dalam seleksi atau rekrutmen pegawai.

"Ini jadi pelajaran dan peringatan bagi Bawaslu Lampung. Seharusnya sebagai lembaga pengawas harus bebas dari penggunaan narkoba. Calon kepala daerahnya aja diwajibkan bebas dari narkoba, tapi kok di internal lembaga pengawasnya sendiri ada oknum pegawai yang diduga pengguna narkoba," ujarnya.

Menurutnya, kedepan Bawaslu Lampung harus lebih transparan dalam melaksanakan proses seleksi atau rekrutmen tenaga honorernya. Bawaslu juga diminta lebih memperhatikan kompetensi dan track record saat melakukan proses rekrutmen pegawai honorer.

"Bawaslu juga harus lebih meningkatkan pengawasan internal terkait norma, kode etik dan pergaulan pegawainya. Para pimpinan Bawaslu Lampung juga harus lebih proaktif agar sistem di internal terbangun dengan baik. Dengan adanya indikasi ini, sebaiknya dilakukan tes urine di internal Bawaslu agar ada efek jeranya," ungkapnya.

Dedi menambahkan, tes urine di internal Bawaslu sangat diperlukan. Terlebih lagi saat ini semua institusi dan lapisan masyarakat sangat rentan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba.

"Sekarang ini tidak ada institusi yang steril dari narkoba. Salah satu pencegahannya yaitu dengan melakukan penguatan dibidang keagamaan. Dan bagi oknum pegawai yang diduga terindikasi narkoba sebaiknya di off kan," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah ketika dikonfirmasi setialampung.com mengaku sudah mendengar kabar adanya salah satu pegawai Bawaslu Lampung yang terkena razia gabungan BNNP dan diduga terindikasi menggunakan narkoba tersebut.

“Ya, ada yang ngasih kabar ke saya. Saya prihatin dan tidak menyangka, saya syok mendengarnya. Kedepan Bawaslu akan melakukan tes urine di internal bawaslu. Kita akan melakukan perbaikan agar terkontrol semua. Kami masih menunggu kabar selanjutnya dari BNN,” ujarnya. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …