Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

​Anggaran Perbaikan Jalan Ir. Sutami Sekitar Rp100 Miliar

setialampung.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur jalan meskipun beberapa jalan diantaranya berstatus milik pemerintah pusat atau jalan nasional seperti Jalan Ir. Sutami yang menghubungkan Kabupaten Lampung Selatan-Kota Bandarlampung, dan Kabupaten Lampung Timur.

Kepala Bidang Perencanaan Dinas Bina Marga Lampung Abdilah mengatakan, perbaikan jalan Nasional Ir Sutami dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P). APBN-P sudah masuk sejak tahun 2015 akhir, ketika pemerintah pusat menyetujui Jalan Ir Sutami menjadi jalan nasional. Di tahun 2016 juga dilakukan perbaikan, hanya saja cakupannya meluas. Untuk tahun 2017 nanti, anggaran masuk di APBN-P, untuk jalan Ir Sutami. Semuanya dilakukan secara bertahap," jelas Abdilah, Minggu (18/12).

Abdilah menuturkan, pengalihan kewenangan status jalan menjadi Nasional bukan karena Pemprov Lampung tidak mampu. Namun, dengan dipegang oleh pemerintah pusat, maka pemprov dapat menghemat anggaran untuk dimanfaatkan ke daerah lain yang betul-betul membutuhkan.

“Alokasi untuk perbaikan jalan Ir Sutami saja ada sekitar Rp60 miliar, kemudian yang arah Dipasena itu ada sekitar Rp15 miliar. Totalnya kalau sama yang perubahan ya lebih dari Rp100 milliar, bahkan nanti 2017 bisa meningkat, dan itu bisa kami manfaatkan untuk perbaikan di tempat lain," tegas Abdilah. (*)

sumber: fajar sumatera

Berita Populer

Badri Tamam Nilai KPRI Handayani Koperasi Sehat

Bandarlampung - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandarlampung, Badri Tamam, menilai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Dinas Pendidikan Bandar Lampung merupakan koperasi sehat, karena asetnya mencapai lebih sepuluh miliar.

"Semoga kedepan koperasi Handayani dapat lebih baik lagi," kata Badri Tamam dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2018 KPRI Handayani Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, di Aula Dinas Pendidikan setempat, sabtu (9/3).

Menurut Badri Tamam, KPRI Handayani sangat bermanfaat para anggotanya. Salah satunya memberangkatkan umroh enam orang, membantu anggota dan masyarakat misalnya dalam rangka pengadaan sembako, termasuk juga simpan-pinjam.

Ketua KPRI Handayani Tatang Setiadi menjelaskan, RAT rutin tiap tahun ini merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992. Koperasi harus setiap tahun melaporkan kegiatan tahunannya melalui RAT.

"Jadi kekuasaan tertinggi koperasi adalah RAT. Dalam rapat ini juga mengund…

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…