Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

​FMPK Laporkan Walikota Bandarlampung Herman HN ke Mabes Polri

setialampung.com - Ketua Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) Lampung, Rofei mengatakan, pihaknya telah melaporkan Walikota Bandarlampung Herman HN ke Mabes Polri, Kamis (29/12). Di dalam surat laporan nomor : 001/FMPK-BL/12/2016 itu, FMPK menilai Herman HN diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yaiti Herman diduga memperkaya diri sendiri sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Rofei mengungkapkan, indikasi atau dugaan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri yang dilakukan Herman HN yaitu tertundanya pembayaran tunjangan sertifikasi guru triwulan IV pada tahun 2012.

"Dugaan ini mengarah pada pembayaran dana sertifikasi guru tahun 2012 ditutupi pada anggaran tahun 2013 dan kejadian ini terus berlanjut sampai sekarang. Makanya dana sertifikasi guru tahun 2016 juga tersendat pembayarannya," ungkapnya, seperti dilansir fajar sumatera.

Menurutnya, sesuai peraturan, dana sertifikasi guru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini tidak boleh dialihkan untuk kegiatan lainnya.

"Diduga dana sertifikasi dicairkan melalui rekening seseorang. Kemudian diduga merekayasa pembuatan SPJ untuk mengeluarkan dana itu," ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, dirinya menduga tersendatnya pencairan dana sertifikasi guru tahun 2012 itu digunakan Herman HN untuk ikut dalam pesta demokrasi yaitu pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung beberapa waktu lalu.

"Diduga saat itu dana sertifikasi guru digunakan untuk membiayai Herman ikut pilgub. Kemudian, tertundanya dana sertifikasi guru pada 2015 sekitar Rp71 miliar digunakan untuk pemilihan Walikota Bandarlampung," jelasnya.

Lalu, katanya, pihaknya melaporkan Walikota Bandarlampung Herman HN atas dugaan penarikan setoran fee proyek dari rekanan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) sekitar 15 persen dari nilai pagu paket pekerjaan.

"Diduga ada intervensi kepada panitia lelang dalam proses pengadaan barang dan jasa/pelelangan yang harus dimenangkan oleh rekanan yang telah ditentukan pemenangnya karena sudah ada uang setoran 15 persen. Dugaan lainnya yaitu banyaknya paket pekerjaan bernilai diatas Rp1 miliar disinyalir dikerjakan oleh adik ipar dan adik sepupu kandungnya. Ini diindikasikan dengan cara penunjukan langsung (PL). Untuk diatas Rp5 miliar dikerjakan melalui kerabat dan saudara Herman HN," tegasnya.

Kemudian, ujarnya lagi, disinyalir ada hasil dana setoran dari Kadis PU Bandarlampung Tirta ke Walikota Bandarlampung Herman HN untuk dibelanjakan aset pribadi. Hal ini atas dasar Wali Herman HN diduga telah memiliki harta kekayaan tidak wajar berupa rumah dan mobil mewah serta memiliki emas, berlian yang disimpan dalam banker rumah di Bandarlampung.

"Indikasi ini juga dibuktikan Herman HN mampu mencalonkan diri sebagai gubernur Lampung dan Walikota Bandarlampung untuk dua periode," ungkapnya.

Permasalahan ketiga, belum ada kejelasan nama penerima dana hibah dan bansos tahun 2015 yang telah menjadi temuan BPK RI perwakilan Lampung sekitar Rp60 miliar.

"Karena tidak ada kejelasan di kejati Lampung, makanya saya laporkan ke Bareskrim Mabes Polri agar permasalahan ini ada titik terangnya. Karena munculnya dugaan penerima dana bansos dan hibah dan laporan pertanggungjawabannya disinyalir hanya rekayasa saja," ucapnya.

Ia berharap, Mabes Polri dapat segera mengusut tuntas laporan tersebut guna menekan angka korupsi di Kota Tapis Berseri maupun Bumi Ruwa Jurai.

"Semoga pelaporan ini ada efek jera bagi pejabat agar tidak melakukan korupsi dan dapat bekerja secara lurus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"harapnya.

Sementara staf penerima surat Mabes Polri, Mince mengakui pihaknya telah menerima laporan dari FMPK. (*)

Berita Populer

Mendagri Keluarkan Surat Edaran untuk Gubernur, Bupati dan Walikota

Jakarta - Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri tentang Persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Hal itu dipaparkan Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian dalam Rapat Terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Surat Edaran tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar saling berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, membentuk Posko Pemantauan Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor persiapan dan pelaksanaan pada saat menjelang libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 melalui upaya:

a. Peningkatan Kesiapan Sarana dan P…

Reses Dedi Yuginta, Surono Minta Jumlah Guru Ngaji Didata Lagi

Bandarlampung - Surono, warga Kebon Jeruk meminta agar jumlah guru ngaji di wilayahnya didata kembali. Ini lantaran disinyalir adanya guru ngaji yang sudah tidak aktif mengajar lagi, namun masih mendapat bantuan dari walikota Bandarlampung.

Hal ini disampaikan Surono saat menghadiri reses anggota DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta, kamis (12/12).


Menurutnya, diduga ada guru ngaji yang sudah tidak aktif tapi masih menerima bantuan dari walikota Bandarlampung.

"Supaya tidak terjadi tumpang tindih terkait jumlah guru ngaji yang ada, saya minta jumlah guru ngaji untuk didata ulang. Karena disinyalir ada yang sudah nggak aktif lagi tapi masih terima bantuan dari walikota," ujarnya.

Selain terkait mendata ulang jumlah guru ngaji, pada kesempatan tersebut ia juga minta agar honor ketua RT ditambah lagi.

"Kalau bisa honor ketua RT ditambah lagi, kalau bisa honornya menjadi dua juta rupiah," pintanya.

Hal berbeda disampaikan Lia. Warga Kota Baru ini mengusulkan perbaikan goro…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…