Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

​Nggak Perlu Izin Mendagri Tuk Periksa Tersangka Berstatus Anggota DPRD, Begini Tanggapan Azwar Yakub

setialampung.com - Anggota DPRD Lampung yang juga tersangka kasus dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima, Azwar Yakub siap memenuhi panggilan Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan. Ini buntut terbitnya surat Dirjen Otda Kemendagri nomor 331/9914/OTDA tertanggal 14 Desember 2016 yang ditujukan kepada Kapolri.

Di dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sumarsono itu dikatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD tidak perlu mendapatkan persetujuan tertulis mendagri untuk anggota DPRD provinsi, dan persetujuan tertulis gubernur untuk anggota DPRD kabupaten/kota.

Surat Dirjen Otda ini jawaban surat kapolri nomor R/2147/XI/2016 tertanggal 25 November 2016 perihal permohonan persetujuan tertulis mendagri untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anggota DPRD Lampung.

"Ya, kalau di panggil pasti datang. Tidak masalah. Insya allah semuanya bisa selesai dengan baik," kata Azwar Yakub kepada setialampung.com, Sabtu (17/12).

Saat ditanya apakah dirinya didampingi kuasa hukum untuk menghadapi masalah ini, Azwar Yakub menuturkan didampingi kuasa hukumnya Abi Hasan Muan.

"Enggak pake pengacara juga enggak apa - apa. Saya rasa tidak perlu pake pengacara. Saya bisa ngejawabnya semua. Harapan saya kedua belah pihak bisa dipanggil bersamaan supaya jelas persoalannya. Mana yang benar dan mana yang tidak benar. Apa lagi persoalan ini bukan persoalan korupsi atau narkoba. Insya allah semuanya bisa diselesaikan dengan baik," ungkapnya.

Sementara tersangka lainnya Miswan Rodi dan Joni Corne sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. (ben)

Berita Populer

Badri Tamam Nilai KPRI Handayani Koperasi Sehat

Bandarlampung - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandarlampung, Badri Tamam, menilai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Dinas Pendidikan Bandar Lampung merupakan koperasi sehat, karena asetnya mencapai lebih sepuluh miliar.

"Semoga kedepan koperasi Handayani dapat lebih baik lagi," kata Badri Tamam dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2018 KPRI Handayani Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, di Aula Dinas Pendidikan setempat, sabtu (9/3).

Menurut Badri Tamam, KPRI Handayani sangat bermanfaat para anggotanya. Salah satunya memberangkatkan umroh enam orang, membantu anggota dan masyarakat misalnya dalam rangka pengadaan sembako, termasuk juga simpan-pinjam.

Ketua KPRI Handayani Tatang Setiadi menjelaskan, RAT rutin tiap tahun ini merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992. Koperasi harus setiap tahun melaporkan kegiatan tahunannya melalui RAT.

"Jadi kekuasaan tertinggi koperasi adalah RAT. Dalam rapat ini juga mengund…

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…