​Pekan Depan Barak Laporkan Odani ke Kejari Waykanan

setialampung.com - Barisan rakyat anti korupsi (Barak) pekan depan akan melaporkan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Ahmad Odani ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Blambangan Umpu, Way Kanan. Barak akan melaporkan Odani terkait dugaan penyimpangan anggaran proyek selama menjabat kadis pekerjaan umum (PU) beberapa waktu lalu.

"Kami akan melaporkannya ke kejari bersama dengan bukti - bukti saat Ahmad Odani menjabat kadis PU atas dugaan penyimpangan anggaran 2015 lalu," kata Barak Way Kanan, Muslimin, Sabtu, (3/12), seperti dilansir fajarsumatera.co.id.

"Kalau memang Ahmad Odani merasa nama baiknya dicemarkan oleh saya, tidak apa-apa, saya siap, silahkan. Mari kita buktikan mana yang benar dan yang salah sekarang ini," tegasnya.

Muslimin mengakui adanya transisi jabatan jadis PU Waykanan dari Alamsyah ke Ahmad Odani pada 23 Oktober 2015 - September 2016 lalu. Tetapi mantan Kadis PU, Alamsyah hanya melakukan proses lelang. Sedangkan pelaksanaan fisik dilapangan dilakukan Ahmad Odani sebagai pengguna anggaran dan semua pelaksanaan fisik serta pencairan proyek di Dinas PU baru dikerjakan pada September 2015 lalu.

"Yang bertanggung jawab keluarnya semua PHO itu Ahmad Odani. Kita harus ingat, pemeliharaan pekerjaan selama 6 bulan, artinya Desember 2015 sampai Mei 2016 itu sudah full menjadi tanggungjawab Ahmad Odany untuk mengeluarkan dana tersebut. Tetapi, dengan catatan, kalau proyek atau pekerjaan itu rusak dilapangan, kewajiban rekanan harus bertanggung jawab,"ungkapnya "Nah, seandainya banyak pekerjaan perbaikan jalan yang dikerjakan oleh Dinas PU itu banyak yang hancur karena pemeliharaan itu tidak dikerjakan, tetapi kenapa dana retensi yang lima persen lolos saja dicairkan kepada rekanan yang dikeluarkan oleh kadis PU, ya Ahmad Odani waktu itu," ujarnya.

Selain itu, Muslimin mempertanyakan kinerja Kadis PU Way Kanan, yang waktu itu dijabat Ahmad Odany terkait keluarnya dana retensi lima persen sekitaran Mei - Juli 2016, tetapi tidak ada pengerjaannya. Pasalnya, berdasarkan temuan Barak di lapangan, dirinya mengaku telah banyak temuan terkait proyek Dinas PU yang waktu itu dijabat oleh Ahmad Odany bahwa hampir semua dana retensi proyek tersebut tidak ada pemeliharaan fisik dilapangan.

"Hanya diambil saja uangnya, tetapi tidak ada pengerjaan pemeliharaan fisiknya. Kecuali di sekitaran pusat kota Waykanan. Karena itu nantinya bakal menjadi sorotan. Tetapi wilayah yang berada di ujung Waykanan sana, mau rusak ataupun hancur ya hancur saja, kan aneh,"ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Ahmad Odani mengatakan, dirinya mempersilahkan apabila ada LSM yang akan melaporkannya ke Kejari Blambangan Umpu, Waykanan.

"Iya saya siap, tidak ada masalah. Tapi yang penting nantinya jangan hanya minta maaf saja, seandainya saya tidak terima. Sebab, pelaporan itu menyangkut nama baik saya dan saya orangnya nggak baik-baik amat, tapi kan nantinya keluarga saya banyak yang bahas, kan gitu,"ungkap Odani.

Ahmad Odani merasa kegiatan proyek Dinas PU tahun 2015 itu bukan dikerjakan oleh dirinya. Karena saat dirinya menjabat sebagai Kadis PU pada akhir tahun 2015 lalu dan kondisi kegiatan proyek sudah selesai dan tidak ada masalah.

"Abis itu tahun 2016 kemarin, saya belum sempat melaksanakan pekerjaannya, tetapi sudah diganti lagi. Jadi apa yang mau dilaporin. Kalau dilaporin itu kan harus ada kerugian atau bagaimana. Kalau masalah tender ada lembaga pengaduannya, tetapi disana tidak ada pengaduannya," ucapnya.

Saat disinggung terkait adanya pencairan dana retensi, tetapi tidak ada perbaikan, dirinya meyangkalnya, pasalnya dana retensi itu bisa keluar setelah adanya perbaikan.

"Kalau nggak ada surat pernyataan dari rekanan, pengawas, konsultan pengawas, jadi nggak mungkin lah karena ada surat pernyataan mereka," pungkasnya. (*)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog