​Soal Amblasnya Jembatan Way Tatayan, Humanika Lampung Sayangkan Kualitas Pembangunan Jembatan

setialampung.com - Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Lampung angkat bicara terkait Jembatan Way Tatayan yang terletak di Desa Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah (Lamteng) yang abudment-nya amblas pada sisi utara dan selatan sepanjang 10 meter lebih pada, Sabtu (24/12) lalu.

Menurut Ketua Humanika Lampung, Basuki, tuntutan warga terhadap Dinas Bina Marga Lampung untuk segera melakukan perbaikan terhadap jembatan tersebut sangat tidak tepat. Karena jembatan itu sudah melakukan serah terima FHO (Finish Hand Over).

"Artinya, yang bertanggungjawab adalah kedua belah pihak yakni KPA (kuasa pengguna anggaran) diwakili panitia dan kontraktor/pemborong (Dinas PU Lampung Tengah)," kata Basuki, Senin (26/12).

Selain itu, Basuki mengatakan, di dalam semua pembangunan infrastruktur termasuk Jembatan Way Tataan, pastinya memiliki kontrak kerja sama antar perusahaan pemborong dan panitia. Oleh karena itu sangat aneh jika perusahaan yang belum beres lalu dilakukan serah terima.

"Aneh dong kalau begitu. Kenapa panitia tidak sekalian saja terima pemborongnya biar kena pinalti," imbuhnya.

Masih lanjutnya, dalam kontrak kerja sama pengerjaan proyek juga terdapat retensi (uang yang ditahan jika terjadi ketidaksempurnaan bangunan yang sudah selesai dikerjakan). Artinya, retensi dilakukan setelah satu hingga tiga bulan tergantung kontrak.

"Jadi rekanan tidak dapat berlindung di mekanisme retensi. Karena retensi ini kan pemeliharaan. Jika perbaikan, maka anggarannya tidak cukup diangka 10 persen. Disini saja sudah sangat jelas bahwa ada perbedaan antara pemeliharaan dan perbaikan," kata Basuki.

Untuk itu, ujarnya, Humanika Lampung, masyarakat setempat, dan pengguna jalan sangat menyesalkan kualitas bangunan dari pengerjaan proyek tersebut.

"Harapannya bisa cepat diperbaiki. Agar akses jalan menjadi lebih mudah," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas Bina Marga Lampung, Toni Ferdinansyah memastikan, meskipun pihaknya sudah mengetahui terkait amblasnya Jembatan Way Tatayan tersebut. Seyogyanya Dinas PU Lamteng yang harus gerak cepat untuk memperbaiki akses jalan yang katanya menelan dana sekitar Rp5 miliar tersebut.

"Kalau warga kecewa atas amblasnya jembatan itu, langsung laporkan ke dinas terkait, jangan sampai salah sasaran. Pasalnya, dalam hal rusak atau robohnya jembatan itu tidak menjadi tanggung jawab provinsi. Karena lrovinsi hanya mendorong agar percepatan pengembangan infrastruktur terealisasi, dengan serangkaian penghitungan anggaran," papar Toni, seperti dilansir fajarsumatera..co.id.

Masih kata Toni, Dinas Bina Marga Lampung tidak bisa langsung menangani atau memberikan bantuan tanpa kesesuaian prosedur dan ketentuan yang berlaku.

"Kami (pemprov) bisa turun tangan membantu penanganan persoalan jembatan tersebut, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi asalkan ada surat permohonan/pernyataan ketidakmampuan Pemkab Lamteng setempat," tegasnya.

Sebab, sambungnya, jika pemprov langsung turun tangan bisa disalahkan, karena bukan kewenangan provinsi walau tujuan bantuan itu baik. Begitu pula penggunaan APBD provinsi untuk membantu penanganan persoalan jembatan itu tidak serta merta, dan harus ada mata anggarannya.

Untuk diketahui, amblasnya jembatan di kabupaten yang di pimpin oleh Bupati Lampung Tengah Mustafa itu diduga karena tak mampu menahan tonase kendaraan yang melintasinya. Ditambah lagi tanah timbunan masih labil serta faktor cuaca yang tidak mendukung. (*)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed