Langsung ke konten utama

​Soal Kasus Golkar, Pemeriksaan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tidak Perlu Izin Mendagri dan Gubernur

setialampung.com - Pemeriksaan terhadap anggota DPRD Lampung Azwar Yakub dan Mizwan Rodi, dan anggota DPRD Pesawaran Joni Corne terkait dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima yang terjadi di DPD I Partai Golkar Lampung beberapa waktu lalu tidak memerlukan izin tertulis dari menteri dalam negeri (mendagri) dan gubernur.

Hal ini berdasarkan surat kementerian dalam negeri (kemendagri) nomor 331/9914/OTDA tertanggal 14 Desember 2016 yang ditujukan kepada Kapolri. Di dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA), Sumarsono itu dikatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD tidak perlu mendapatkan persetujuan tertulis mendagri untuk anggota DPRD provinsi, dan persetujuan tertulis gubernur untuk anggota DPRD kabupaten/kota. Surat Dirjen Otda ini terkait surat kapolri nomor R/2147/XI/2016 tertanggal 25 November 2016 perihal permohonan persetujuan tertulis mendagri untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anggota DPRD Lampung.

Sumarsono mengungkapkan, di dalam ketentuan pasal 409 huruf d UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, maka pasal 1 angka 4, pasal 314 sampai dengan pasal 412, pasal 418 sampai dengan pasal 421 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran negara RI tahun 2014 nomor 182. Tambahan lembaran negara RI nomor 5568) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut, maka pengaturan terkait penyidikan bagi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, tidak lagi dimuat pengaturannya di dalam UU tersebut," ujarnya.

Sebelumnya Anggota DPRD Lampung Azwar Yakub, Jumat (2/12) menegaskan akan bersikap kooperatif dengan Polda Lampung. Ini terkait telah dikirimkannya surat permohonan izin pemeriksaan terhadap tersangka Azwar Yakub dan Miswan Rodi ke kementerian dalam negeri (kemendagri) atas kasus dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima. Mewakili tersangka lainnya, kepada setialampung.com, Azwar Yakub mengaku memiliki bukti tidak terlibat dalam kasus tersebut.

“Kami akan kooperatif. Dari awal kan kami sudah kooperatif kalau dipanggil polisi. Kami juga akan koordinasi dengan ketua partai. Karena kami kader parta,” katanya.

Sebelumnya Dirkrimum Polda Lampung (kala itu), Kombes Zarialdi ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/11), mengatakan, Kapolri sudah menandatangani permohonan izin pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima.

“Suratnya sudah ditandatangani kapolri pada Jumat (25/11) dan sudah dikirimkan ke sekretariat kemendagri. Jadi, jika dalam kurun waktu tiga puluh hari sejak surat itu diterima kemendagri yaitu sejak Jumat (25/11) tidak ada keputusan dari mendagri. Polda Lampung bisa melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Polda Lampung telah menetapkan tiga anggota DPRD asal Partai Golkar yaitu anggota DPRD Lampung Azwar Yakub dan Miswan Rodi serta anggota DPRD Pesawaran Joni Corne sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima. (ben)

Postingan populer dari blog ini

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Berikut Pidato Lengkap Presiden Joko Widodo

setialampung.co.id - MPR RI resmi melantik Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden masa jabatan 2019 - 2024, minggu (20/10).

Usai dilantik, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya. Berikut pidato lengkap Presiden Joko Widodo.


Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati para pimpinan dan seluruh anggota MPR, Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputeri, Presiden ke-5 Republik Indonesia, Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Boediono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke- 12 Republik Indonesia.

Yang saya muliakan kepala negara dan pemerintahan serta utusan …

Imbauan Kapolda Lampung, Irjen Purwadi Arianto

setialampung.co.id - Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019 - 2024 yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2019, Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto mengimbau kepada semua masyarakat dan semua elemen agar mengikuti apa yang telah menjadi aturan. Sehingga pelaksanaan kegiatan pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung aman dan terkendali.

"Semua ini (pelantikan presiden) adalah kemenangan masyarakat Indonesia. Ini adalah anugerah buat Bangsa Indonesia. Untuk itu saya mengimbau kepada semua pihak agar semua situasi berjalan kondusif, aman dan terkendali. Silakan menyampaikan pendapat dengan santun dan sopan," ujarnya.

Purwadi juga menutukan, pihaknya menempatkan personil secukupnya. Diantaranya seperti di lokasi penyeberangan menuju pulau Jawa yaitu di Bakauheni, Lampung Selatan.

"Memang ada indikasi pemberangkatan massa tapi tidak terlalu banyak. Bagi pendukung yang lagi bersuka ria, agar penyampaiannya tidak mengganggu yang lainnya,"…