Pemprov Lampung dan kanwil kemenkum HAM tandatangani MoU



setialampung - Pemerintah provinsi (pemprov) Lampung dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai vocal point pelaksana HAM di daerah terus mendorong kerjasama dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Lampung. Penadandatanganan MoU ini berlangsung di Hotel Emersia Bandarlampung, Selasa (31/1).

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melalui staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, Theresia Sormin mengatakan, hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer) dan negara.


“Dengan adanya kerjasama dan koordinasi para penyelanggara negara di daerah, diharapkan dapat memberi penguatan implementasi HAM di Lampung. Pemprov Lampung mengucapkan terima kasih kepada kementerian hukum dan HAM RI yang telah merespon dan merealisasikan kerjasama dengan pemprov Lampung dalam rangka penghormatan, pemenuhan perlindungan penegakan dan pemajuan HAM yang dalam hal ini diwakili oleh direktorat jenderal HAM beserta jajarannya,” ujar Theresia.

Direktur jenderal HAM, Dirjen HAM Mualimin Abdi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada gubernur Lampung dan segenap jajaran pemerintah daerah Lampung yang telah berkenan untuk membangun dan meningkatkan kerjasama dengan kementerian hukum dan HAM. Hal ini sebagaimana telah dirumuskan dalam nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM dan pemprov Lampung.

"Kita sudah memulai gerakan revolusi mental kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda. Sehingga generasi muda mampu melepaskan diri dari jebakan degradasi mental yang membuat bangsa kita semakin terpuruk dalam kehidupan global," ujarnya.

Lebih lanjut Dirjen HAM berharap, nota kesepahaman dapat segera ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya di Lampung.
Acara ditutup oleh penandatanganan dan pemukulan gong sebanyak 5 kali sesuai dengan 5 Pilar dari Pancasila oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Theresia Sormin, Dirjen HAM Mualimin Abdi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bambang Haryono. (rls)
Share:

Nasional

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed