Satpol PP memiliki potensi besar dan wajib diperkuat


setialampung - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengenakan pakaian Pol PP lengkap mengelilingi seluruh peserta apel untuk memastikan seluruh pasukan siap mengikuti Apel Besar dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Ke-67 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-55 Tahun 2017, di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung, kamis (30/3).

Dalam peringatan yang  mengambil tema “Peningkatan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menjaga Kemajemukan Masyarakat di Daerah” ini, Gubernur langsung bertindak selaku inspektur upacara dengan peserta upacara adalah seluruh Kepala Satpol PP dan 18 pleton anggota Satpol PP se-Provinsi Lampung serta anggota wanita praja, TNI/Polri, Linmas dan instansi terkait lainnya.

Selain itu, dalam acara yang berlangsung meriah dan dihadiri oleh sejumlah Anggota Fokorpimda Provinsi Lampung tersebut, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo juga turut memberikan penghargaan kepada Anggota Pol PP Berprestasi diantaranya Andre Bilal Hanafi sebagai Atlet Tinju Berprestasi dalam Kejuaraan Nasional dan Internasional serta Dedy Kurniawan sebagai Atlet Dayung Berpretasi dalam Kejuaraan Nasional Dayung dan Asean Games.

Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri, Gubernur mengatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan. Hal tersebut bertambah kuat dengan pemanfaatan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dibawah pembinaan teknis Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai pelibatan kegiatan seperti deteksi dini, pengamanan, pertahanan,bencana, dan lain sebagainya

“Untuk itu saya menghimbau kepada segenap komponen pemerintah untuk menjalin kerjasama yang massif dan kondusif agar ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat memecah belah bangsa ini teratasi serta merubah pola pikir dari dilayani ke melayani”, ujarnya.

Lebih lanjut Gubernur juga mengatakan bahwa kualitas instansi penegak Perda yaitu Satuan Polisi Pamong Praja wajib diperkuat baik sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun anggarannya agar Perda-Perda buah pemikiran demokrasi daerah dapat ditegakkan. Dalam usianya yang semakin matang, Satuan Polisi Pamong Praja yang didukung oleh kekuatan Satuan Perlindungan Masyarakat haruslah dimanfaatkan secara optimal.

“Saya mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam komunitas intelijen daerah agar informasi dapat direspon secara cepat dan tepat mengingat Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu komponen yang sehari-hari bersinggungan langsung dengan masyarakat".

Dalam penutupnya, Guibernur juga mengungkapkan penghargaan setinggi tingginya kepada anggota Satuan Pamong Praja dan  anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang siap siaga menjaga ketentraman dan ketertiban umum sealam berjalannya pemilihan kepada daerah dan dengan sukarela membantu pengamanan di Tempat Pemungutan Suara.

“Kedepannya, semoga kondisi kondusif ini dapat terus terbina dengan sinergi yang baik antar penyelenggara pemerintahan dan partisipasi masyarakat yang aktif untuk mewujudkan harmonisasi yang indah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara",tutupnya. 

Ditambahkan oleh Karo Humas dan Protokol Bayana, dalam peringatan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Ke-67 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-55 Tahun 2017 juga turut dilakukan atraksi Karate dan Merpati Putih yang dibawakan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Lampung dan ditutup dengan Devile Pasukan dari Anggota Polisi Pamong berasal dari Kabupaten/Kota se-Provinsi  Lampung. 

Hadir juga dalam acara ini Wakil Gubernur  Lampung Bachtiar Basri, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono,  Kepala Kepolisian Daerah Lampung Irjen.Sudjarno, Komandan Korem Garuda Hitam Kolonel Inf.  Hadi Basuki, Kajati Lampung Syafrudin, Danbrigif 3 Marinir Kolonel Marinir Hermanto serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung dan jajaran Kepala Satuan Kerja Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (rls) 


Share:

Gubernur Ridho: ASN harus memiliki kemampuan integral

setialampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menilai Aparatur Sipil Negara dituntut memiliki kemampuan integral. Sehingga pelaksanaan kepemimpinan berlangsung komprehensif. Demikian disampaikan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo sore ini Rabu (29/03) saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Diklatpim III Gelombang I Bagi Pejabat Esselon III pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Gedung Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, Hajimena, Lampung Selatan. 

Terkait dengan pola kepemimpinan saat ini, Gubernur mengatakan pihaknya  terus berupaya menerapkan  sinergitas kebijakan strategis daerah. "Saya harus memastikan bahwa para bupati walikota harus memahami apa arah kebijakan pembangunan provinsi Lampung. Selain itu  dilakukan soliditas kebijakan sektoral daerah. Karena diperlukan dukungan formal kebijakan dari bupati/walikota. Saya harus memastikan mereka memahami dan sejalan dengan Pemerintah Provinsi," ungkap Gubernur.

Dalam sambutannya Gubernur juga mengajak Aparatur untuk menjaga wibawa pemerintahan. Secara luas ASN adalah tulang punggung pembangunan di Indonesia. Yakni sebagai wakil Kementerian Negeri yang dipresentasikan oleh Pemerintah Daerah di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Inilah esensi dari perwujudan Nawa Cita dengan memperkuat kehadiran negara disetiap negara, yakni  pemerintah daerah, " ujar Gubernur .

Dalam penutupnya Gubernur Lampung mengatakan, menilik urgensi dan pentingnya sasaran diklat, maka diklat harus dipahami dan dilihat dari perspektif sebuah sistem kediklatan. Diklat hendaknya dilihat dari sebuah sistem, sehingga sasarannya efektif. "Evaluasi peserta, kualitas penyelenggaraan dan kompetensi tenaga pengajar, masih perlu ditingkatkan secara bertahap dan berkesinambungan," tutupnya.


Diinformasikan Karo Humas dan Protokol Bayana,Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Tahun 2017 ini diikuti oleh sebanyak 40 orang pejabat esselon III yang berasal dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Hadir dalam kesempatan ini Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Zaini Nurman, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Taufik Hidayat, Kepala Kabid Pengembangan Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan LAN RI Hartoto serta pejabat esselon II, III dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. (rls) 
Share:

Pemkot Tak Libatakan Pelajar SMA di Seleksi Paskibraka

Catur Agus Dewanto (ist)

BANDARLAMPUNG – Seleksi pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) tingkat provinsi dan nasional pada 9 – 10 Mei 2017 mendatang nampaknya pelajar SMA di Bandar Lampung tak diikutsertakan dalam proses seleksi. Lantaran, Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya mengundang pelajar ditingkat MAN dan SMTI saja.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Lampung mengimbau agar pemkot Bandarlampung dapat memberdayakan aset generasi penerus bangsa tingkat SMA/SMK untuk mengikuti

“Beberapa hari ini saya tetap berdoa mudah-mudahan aset bangsa di perhatikan. Secara pribadi saya merasa kasian dengan aset bangsa yang tidak ikut dilibatkan,” kata Kabid Layanan Kepemudaan Dispora Lampung, Catur Agus, via ponselnya, di Bandarlampung, Senin (27/3).

Surat seleksi persiapan pasukan paskibraka tingkat provinsi dan nasional pada 9 – 10 Mei 2017 dari Dispora Bandarlampung hanya ditujukan untuk Madrasyah Aliyah dan SMTI dengan jumlah anggota sekitar 100 orang  saja tanpa melibatkan siswa siswi tingkat SMA/SMK baik swasta maupun negeri di Kota Tapis Berseri.

“Berdasarkan landasan dari Permenpora No 0065 tentang penyelenggaraan diklat paskibraka, dimana penentuan atau seleksi anggota paskibraka dilakukan secara bertingkat, mulai dari sekolahan, kecamatan, kabupaten/kota/provinsi sampai ke nasional. Nah urutan kemenpora di kabupaten/kota tetap di Dispora Kota Bandarlampung," imbuhnya.

Lanjutnya, Pemerintah Bandarlampung memiliki kewenangan untuk memilih siswa-siswi guna mengikuti kegiatan itu, dimana sejak adanya pemberlakuan uu 23 tahun 2014 dimana  salah satu kewenangan terhadap SMA/SMK dialihkan ke provinsi.

“Mungkin itu urusan (Red_Pemerintah Kota) Bandarlampung, tetapi kami sudah coba untuk memfasilitasi agar tidak mengkhususkan peserta untuk Madrasyah Aliyah dan SMTI saja,” ujarnya.

Ia berharap, Kementrian Pemuda dan Olahraga dapat membuat Permenpora baru agar seluruh kewenangan pelaksanaan seleksi persiapan paskibrakan ada di tingkat provinsi, bukan kabupaten/kota.

“Pertanyaannya kenapa Bandarlampung yang memiliki kewenangan itu, sementara Provinsi yang merupakan komando dari seluruh kab/kota se Bumi Ruwa Jurai hanya menunjukan Permenpora ini, nah silahkan untuk disikapi," ungkapnya.(#)


Share:

Musrenbang Lampung Timur, Masyarakat aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia,

setialampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis membuka secara resmi acara Musrenbang Kabupaten Lampung Timur tahun 2018 dengan tema Memacu Pembangunan infrastruktur dan Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis Menuju Masyarakat Lampung Timur Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia, yang dilaksanakan di Gedung Pusiban kantor Bupati Lampung Timur, Kamis (16/3).

Asisten Bidang Administrasi Umum menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung telah menjalankan sejumlah program pembangunan prioritas dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lampung dan mewujudkan Lampung Maju dan Sejahtera. Tak terkecuali program-program prioritas yang dijalankan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Dalam Musrenbang ini di bahas sejumlah agenda pokok. Pertama adalah  pentingnya memelihara dan memperkokoh keselarasan kebijakan pembangunan antar jenjang pemerintahan. Kedua pembangunan Provinsi Lampung di tahun 2016 telah menunjukkan perbaikan dan hasil yang cukup membanggakan, baik pada skala regional pulau sumatera maupun skala regional pulau sumatera maupun skala nasional.

"Pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat 5,15 persen, lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 persen. Sedangkan Inflasi Lampung sebesar 2,78 lebih rendah dari inflasi Nasional yang sebesar 3,02 persen," ujar Hamartoni.

Lebih lanjut diuraikan, untuk mendorong percepatan pembangunan pada tahun 2018 mendatang Pemerintah 
Provinsi Lampung telah menetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah. Yaitu pembangunan infrastruktur untuk mendukung kreativitas wilayah, pendidikan dan pembinaan mental, kesehatan, pertanian dan kelautan, investasi dan pariwisata, industri, koperasi dan UMKM yang diikuti dengan stabilitas kamtibmas dan reformasi birokrasi.

Kegiatan yang diselenggarakan Pemprov Lampung tahun 2017 untuk Lampung Timur antara lain pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan sarana prasarana SMA/SMK negeri pertanian sekampung dan SMA Negeri 1 Pasir Sakti dan penguatan infrastruktur melalui pembangunan ruas jalan provinsi koridor 2 sepanjang 7 kilometer serta pemeliharaan berkala ruas jalan Provinsi koridor 1 dan 2 sepanjang 6 kilometer. 

"Kegiatan lain yaitu penanggulangan kemiskinan melalui program Gerbang Desa Saburai. Pada tahun 2017 terdapat 4 desa yang akan ditangani. Selain itu penguatan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah. Seperti pembangunan jalan usaha tani, pembangunan gudang dan sarana kerja usaha tani, hingga pemberian bantuan pengadaan ternak," jelasnya.

Sementara Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim mengucapkan terimakasih dan selamat datang di Lampung Timur kepada Pemerintah Provinsi atas dukungannya terhadap pembangunan baik infrastruktur ataupun perekonomian Kabupaten Lampung Timur.

"Berkat dukungan Pemprov Lampung Alhamdulillah pada tahun 2016 perbaikan jalan terpanjang dengan berbagai jenis ruas jalan baik jalan daerah, jalan provinsi maupun jalan nasional terlaksana di kabupaten Lampung Timur," ujar Bupati.

Ditambahkan oleh Kabag Humas dan Komunikasi Publik, Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim berharap mendapatkan porsi maksimal antara lain pada isu strategis 2018 di bidang infrastruktur dengan pembangunan yang bersifat padat karya.

"Melalui Musrenbang diharapkan mampu memacu pembangunan dan perekonomian daerah dengan isu strategis berupa peningkatan daya saing kepariwisataan, peningkatan iklim investasi daerah, peningkatan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan indeks pembangunan manusia dan optimalisasi kualitas layanan publik," ungkapnya. (rls) 
Share:

Gubernur Ridho terima penghargaan terbaik pertama dari Mendagri


setialampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menerima penghargaan terbaik pertama atas penanganan konflik sosial tingkat provinsi se-Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Manteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo di Ballroom Birawa Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (15/3).


Kepala Biro Humas dan Protokol Bayana menjelaskan bahwa Penghargaan ini diberikan sebagai wujud apresiasi Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur Lampung karena dinilai telah berhasil membentuk dan menjalankan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Lampung. Dimana Tim tersebut telah berkoordinasi bersama secara baik dengan komponen di daerah baik TNI/Polri dan BIN dan unsur di daerah lainnya untuk mencegah, menanggulangi dan mengantisipasi konflik sosial yang ada di Provinsi Lampung.

"Dalam kesempatan ini Gubernur Lampung juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama seluruh perangkat pemerintah, TNI dan Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap kekompakan semua unsur terkait di Provinsi Lampung", jelasnya.

Lebih lanjut Bayana mengatakan bahwa penghargaan ini bukanlah pertama kalinya diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Di Tahun 2016, Lampung juga merupakan salah satu 10 Provinsi Terbaik yang menerima penghargaan dalam Penanganan Konflik Sosial dari Menteri Dalam Negeri.

"Untuk itu Gubernur berharap kedepan masyarakat dan para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lebih berpartisipasi dalam menjaga stabilitas yang kondusif, dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan di daerah masing-masing," ujarnya.

Lebih lanjut Kabag Humas dan Komunikasi Publik Pemprov. Lampung Heriyansyah menambahkan, pelaksanaan pilkada serentak di Lampung turut mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat. Dimana Lampung juga berhasil melaksanakan Pilkada secara aman hingga penanganan konflik yang dilakukan secara damai.

"Selain Lampung, Penghargaan serupa juga diterima oleh Provinsi Aceh, Sumsel, Jambi, Jatim, Kaltim, Kalteng, Bali, NTT dan Gorontalo", tambahnya. (rls)
Share:

Gubernur Ridho canangkan distribusi pupuk berpola billing system

setialampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo secara resmi mencanangkan distribusi pupuk berpola billing system di Lampung. Pencanangan berlangsung, Selasa (14/3) di Bank Lampung Cabang Metro.
Dalam sambutannya Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo mengatakan bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan terutama dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung, seluruh jajaran Instansi terkait di Lampung melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk mensukseskan pendistribusian pupuk bersubsidi, yakni Pola Billing System Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

Dimana uji coba Pola Billing System Penyaluran Pupuk Bersubsidi ini telah dilakukan di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan yang diresmikan pada tanggal 6 April 2016 lalu.

“Diharapkan dengan Pola Billing Sistem ini dapat menjaga kestabilan Harga Eceran tertinggi (HET) dan memberikan kemudahan bagi perusahaan pupuk untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pupuk. Selain itu pola ini memberikan dampak yang sangat positif terutama dalam hal pemenuhan pencapaian tujuan 6 (enam) tepat  yaitu tepat waktu, jumlah, jenis, mutu, tempat, dan harga”, ujar Gubernur.

Lebih lanjut Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menjelaskan bahwa penebusan pupuk denganBilling System segera dapat dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota yang akan dimulai pada Musim Tanan bulan April – September 2017 secara bertahap  di setiap Kabupaten/Kota sampai dapat dilaksanakan di seluruh Kecamatan di Provinsi Lampung.

“Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Produsen pupuk bersubsidi, para distributor dan kios pengecer guna kelancaran pelaksanaan penebusan pupuk bersubsidi melalui Billing System di Provinsi Lampung”, tambahnya.

Pjs. Direktur Utama PT.Bank Lampung Purwantari Budiman mengatakan kredit yang diberikan kepada petani untuk penebusan pupuk bersubsidi diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan produktifitas dan setiap petani akan mendaptkan kredit dari PT. Bank Lampung yang akan di cover pertanggung asuransi kecelakaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, PT. Bank Lampung juga berterima kasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi Lampung yang sudah mengamanatkan PT. Bank Lampung sebagai yang dipercaya untuk Bank pelaksana program tersebut.

"Segenap PT.Bank Lampung berterimakasih kepada Pemerintah Daerah, para nasabah, pelaku bisnis, serta stakeholder lainnya atas dukungannya selama ini sehingga PT. Bank Lampung dipercaya menjadi Bank pelaksana pola Billing System distribusi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung dengan harapan Provinsi Lampung kedepan menjadi basis ketahanan pangan dan destinasi argo wisata sekaligus salah satu Provinsi yang dapat memberikan kontribusi terbesar dalam upaya pemerintah menuju kedaulatan pangan,"ujarnya.

Sementara Karo Humas dan Protokol Bayana sebagaiman laporan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Lampung Edi Yanto menyampaikan bahwa terobosan ini diminati banyak petani karena memberikan kelebihan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan kepastian ketersedian pupuk bersubsidi untuk kelompok tani. Sedangkan untuk distributor dan pengecer, mempermudah pencatatan dan tertib pelaporan. 

“Jika kelompok tani kekurangan modal untuk penebusan pupuk bersubsidi, melalui pola ini  akan diberikan pinjaman berupa skim kredit oleh PT Bank Lampung untuk penebusan pupuk bersubsidi”, katanya.

Ditambahkan oleh Kabag Humas dan Komunikasi Publik Pemprov. Lampung Heriyansyah, berdasarkan catatan DTPH Provinsi Lampung, pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 99/2016 Tentang Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung, pada 2017 akan diikuti oleh 23 kecamatan, 262 desa, 3.254 Poktan, 174 kios penyalur, dan 47 distributor di seluruh kabupaten kota. Dimana pola baru ini dimulai bulan April hingga September 2017 sesuai musim tanam di masing-masing kabupaten/kota.


“Tahun ini, Lampung mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi berupa pupuk Urea 228.500 ton, SP-36 42.635 ton, NPK 129.500 ton, ZA 17.961 ton, dan organik 26.400 ton”, tutupnya. (rls)
Share:

Reklamasi Teluk Lampung Diskriminasikan Kaum Perempuan

Demo Kaum Perempuan Pesisir memperingati Hari Perempuan Internasional, (8/3) - (Istimewa)

Setia Lampung - Dampak reklamasi pantai di pesisir Bandarlampung membuat kaum perempuan hilangnya akses dan kontrol terhadap sumber kehidupan serta penghidupan, yang semakin memiskin-kan masyarakat dan meningkatkan kekerasan terhadap perempuan, baik dalam rumah tangga maupun publik.

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional 2017, yang jatuh pada hari Rabu (8/3/2017) Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, mencoba kembali mengingatkan kepada pemerintah kota di bawah kepemimpinan Walikota Herman HN, bahwa reklamasi pantai memiliki efek jangka panjang yang berkelanjutan.

Aramayanti, Ketua Solidaritas Perempuan Sebay Lampung mengatakan, dampak dari reklamasi pantai melalui kebijakan pemerintah lewat  Perda RT/RW Prov No 10 tahun 2011, tentang tata ruang wilayah, telah memfasilitasi meningkatnya investasi pembangunan di sektor pariwisata sepanjang wilayah teluk panjang sampai padang cermin. 

"Seperti perempuan nelayan di Desa Teluk Bone Cungkeng Kota karang, yang terpaksa harus menjadi buruh pemilih ikan kecil di pulau pasaran dikarenakan terputusnya sumber-sumber kehidupan dari hasil laut dampak dari reklamasi pantai, selain itu perempuan pesisir teluk bone juga mengalami diskriminasi perbedaan upah kerja antara laki-laki dan perempuan padahal jam dan beban kerja diberlakukan sama. Ini situasi yang benar-benar nyata dan sesuai fakta yang terjadi," urai Yanti, sapaan akrabnya.

Ketika suatu pantai itu ditimbun, sambung Armayanti,  otomatis ikan akan menjadi sangat sedikit yang ada di pinggiran pantai. Karena, pada dasarnya akses perempuan hanya sebatas dari pinggiran atau pertengehan laut, yang terjadi saat ini mereka harus lebih jauh lagi dalam mencari ikan.

"Ini kan suatu keterbatasan bagi perempuan, seperti hamil atau suatu halangan lain seperti reproduksi, jadi mengharuskan mereka tidak bisa mencari ikan lagi. Bahkan dampaknya bukan hanya sebagai pemilih ikan kecil di Pulau Pasaran, tetapi ada beberapa nelayan pesisir yang berimigrasi akibat reklamasi pantai," ujarnya.

Dari data yang dihimpun oleh Solidaritas Perempuan, Kota Bandarlampung memiliki garis pantai 27,01km, mulai dari  Serengsem Panjang hingga Lempasing, Teluk Betung. Hampir sebagian pesisir sudah dijadikan proyek reklamasi. Bahkan pada tahun 2016 ada 10 perempuan teluk bone cungkeng yang kemudian barus bermigrasi keluar negeri.

Selain itu, perempuan pesisir yang bekerja menjadi buruh pemilih ikan kecil di Pulau Pasaran mendapatkan diskriminasi pembagian upah kerja antara lelaki dan perempuan. Lelaki dibayar Rp50 ribu/hari,sedangkan perempuan mendapatkan upah Rp35 ribu/hari. Begitu juga dengan pembagian jatah makan siang. Lelaki mendapatkan jatah makan ayam/ikan, sedangkan perempuan dipaksa makan dengan lauk tempe/tahu, sedangkan beban kerja dan jam kerja diberlakukan sama.

Selain dari permasalahan reklamasi pantai, kaum perempuan di Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Way Pengabuan, Lampung utara, juga harus kehilangan lahan untuk bertani. Kondisi ini semakin meminggirkan dan memiskinkan perempuan.

Untuk itu, Solidaritas Perempuan, pada momen memperingati hari Perempuan Internasional ini menyerukan dan mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya perempuan untuk merebut kembali kedaulatan perempuan atas pangan dari penetrasi globalisasi.

Perempuan menolak reklamasi pantai teluk panjang sampai padang cermin, perempuan melawan perdagangan bebas dan investasi, kembalikan kedaulatan perempuan atas tanah, dengan mewujudkan reforma agraria berkeadilan gender, perlindungan bagi perempuan buruh migrant dan keluarganya, Indonesia keluar dari WTO, hentikan hutang dari luar negeri.


Share:

Gubernur Lampung dan ratusan penonton saksikan The Nekad Traveler

setialampung – Ratusan masyarakat telah antri menunggu kehadiran Gubernur Lampung, Forkopimda serta pemeran Film Trinity, The Nekad Traveler". Keriuhan makin meningkat ketika Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo datang bersama para artis dan pendukung film. Gala Premier ini mengundang sekitar 300-an penonton yang ber-KTP luar Bandarlampung. Lebih dari dua studio khusus bagi warga luar Bandarlampung. Mereka diundang melalui kuis yang diadakan di sejumlah akun media sosial.

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengharapkan film Trinity, The Nekad Traveler dapat membantu menginformasikan kepada masyarakat akan destinasi Wisata di Lampung yang tak kalah dari wisata luar negeri.

"Mudah-mudah film ini bisa menarik wisatawan untuk berwisata di Lampung," kata Gubernur, ketika Gala premier pemutaran perdana film 'Trinity The Nekad Traveler, Sabtu (4/3) malam, di Mall Boemi Kedaton Bandarlampung.
Gubernur juga berharap, warga luar Bandarlampung juga bisa menyaksikan film yang banyak mengangkat Lampung ini.

"Kita patut berbangga hati karena Lampung saat ini menjadi daerah destinasi pariwisata, dan melalui film ini akan lebih dikenal oleh seluruh penonton di tanah air. Otomatis kunjungan wisata di Lampung akan semakin meningkat," ungkap gubernur sebelum menyaksikan film besutan Rizal Mantovani yang bakal tayang di bioskop mulai 16 Maret 2017 mendatang. 

Film Trinity The Nekad Traveler yang dibintangi Maudy Ayunda, Ayu Dewi, Rachel Amanda, Anggika Bolsterli, Babe Cabita, Cut Mini, Tompi, Farhan dan Hamish Daud ini selain syuting di Lampung juga syuting di Maldives, Filipina dan di berbagai wilayah destinasi wisata daerah Indonesia. Hampir keseluruhan pemeran film tersebut hadir di Lampung, nonton bareng bersama gubernur Lampung dan forkopimda serta masyarakat Lampung.
Dari awal hingga selesai film yang mengisahkan hoby TRINITY berkunjung kesejumlah destinasi wisata mendapat riuh tepuk tangan para penonton. Apalagi saat menampilkan Festival Layang-Layang, Rangkaian Festival Krakatau dan ketika mendaki Gunung Krakatau. Penonton seakan di hipnotis berada di lokasi pengambilan video/gambar yaitu anak Gunung Krakatau yang begitu mendunia. Tidak itu saja, Taman Nasional Way Kambas di Lampung Timur menjadi daya tarik dari film ini. 


Usai nonton, gubernur dan para pemain film mengajak seluruh masyarakat indonesia untuk nonton film "TRINITY, THE NEKAD TRAVELER" mulai 16 Maret 2017 di seluruh Bioskop tanah air. (rls)
Share:

Santai bersama Gubernur Ridho di Fisip Unila

etialampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melakukan kunjungan ke FISIP universitas Lampung (Unila), jumat (3/3). Kunjungan kali ini dalam rangka silahturahmi dengan mahasiswa/i Fisip Unila. Dalam kunjungan tersebut Ridho Ficardo tampak berdiskusi akrab dengan mahasiswa/i yang hadir sore itu. Diskusi sore itu membahas hal-hal terkait program strategis pembangunan dan isu-isu strategis yang ada di Provinsi Lampung. Sebelumnya Gubernur Ridho melakukan pertemuan dengan rektor Unila dan jajarannya dalam rangka percepatan pembangunan di seluruh sektor pendidikan khususnya di Universitas Lampung.

Gubernur Ridho mengatakan, pemprov siap menampung atau menerima permintaan dari kampus Unila baik itu dari segi aset, kualitas pengajar, memperluas kapasitas gedung dan fasilitas, serta koordinasi hal-hal lainnya.

Gubernur Ridho berharap banyak anak-anak yang berasal dari kabupaten/kota se-Lampung bisa mendapatkan pendidikan di Unila sehingga ada pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Provinsi Lampung dan tercipta SDM yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan kedepan, dan Pemprov siap mendukung Unila dalam upaya ini. (rls)


Share:

Gubernur Lampung Ridho Ficardo panen raya di Lampung Timur

setialampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo bersama bupati dan wakil bupati Lampung Timur melaksanakan panen raya di Lapangan Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur, Kamis (2/3). Acara tersebut juga turut dihadiri anggota fokorpimda dan jajaran tokoh masyarakat serta ribuan masyarakat di Lampung Timur.

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengungkapkan, pembangunan pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini terbukti saat ini Pemerintah Provinsi Lampung sedang membangun Waduk di Jabung dan Marga Tiga dalam upaya membantu petani mengatasi kesulitan airi mengaliri lahan pertaniannya. Tidak hanya itu, bahkan Pemerintah Provinsi juga terus memberikan bantuan sumur bor, membangun jaringan irigasi dan menyiapkan mesin penyedot air serta bibit-bibit unggul sebagai upaya membantu para petani di Lampung.

"Saat ini Lampung mendapat peringkat 4 surplus tingkat nasional terhadap produksi padi dan Lampung Timur adalah penyumbang terbesar kedua di Provinsi Lampung. Untuk itu kami bersama jajaran Pemerintah 

Kabupaten/Kota terus mengupayakan berbagai macam program pertanian guna membantu dan meningkatkan hasil pertanian di Provinsi Lampung", ujar Gubernur dalam sambutannya di hadapan seluruh masyarakat Lampung Timur.

Lebih lanjut Gubernur menambahkan bahwa pihaknya sangat menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya kegiatan Festival Panen Padi merupakan media promosi yang menampilkan berbagai event yang menarik, unik, bernilai jual khas Kabupaten Lampung Timur. 

Selain itu juga Festival ini menjadi wisata alternatif Kabupaten Lampung Timur, sehingga turis-turis baik Nusantara maupun mancanegara yang menyaksikan, akan tertarik untuk berkunjung, sekaligus membangun citra positif tentang kondisi Kabupaten Lampung Timur yang aman dan kondusif. 

"Melalui Festival Panen Padi juga dapat memperkenalkan kepada masyarakat Iuas mengenai berbagai agenda pariwisata Lampung yang diharapkan dapat memacu produktifltas dan kreativitas masyarakat di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Dimana Provinsi Lampung kaya akan keberagaman destinasi wisata, baik wisata laut, pantai, hutan sampai wisata kuliner. Bahkan Taman Nasional Way Kambas ditetapkan sebagai kawasan ASEAN Heritage Park yang ke-36 atau yang ke-4 di Indonesia,” ungkapnya.

Sementara Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim mengatakan Festival Panen Padi ini merupakan Festival Panen Padi pertama kalinya pada tahun 2017. Sehingga diharapkan dapat menjadi bentuk promosi wisata sekaligus motivasi terhadap para petani di Lampung Timur. 

"Lampung Timur adalah penghasil padi nomor dua terbesar di Lampung, Lampung Timur di tahun 2016 produksi padi meningkat 10 % berkat dukungan pemerintah dan petani yang luar biasa sehingga ke depan akan terus kita tingkatkan", jelasnya.

Chusnunia juga mengungkapkan apresiasinya kepada jajaran Pemerintah Provinsi Lampung atas support berupa pembangunan infrastruktur jalan dan alat-alat pertanian yang turut berperan serta dalam meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Lampung Timur.

"Kedepan kami mohon dukungan Gubernur agar gagasan pariwisata di Lampung Timur sebagai penggerak utama bagi peningkatan perekonomian dapat terwujud", ujarnya.

Pada panen raya tersebut juga turut digelar pagelaran seni budaya, lomba memukul lesung/alat tumbuk padi tradisional, pawai kendaraan pertanian, serta pameran produk pertanian. Bahkan acara tersebut turut dimeriahkan dengan  pecinta Motor Cross dan ribuan masyarakat Lampung Timur. (rls)


Share:

Ridho Ficardo Ajak Batik Air Bersama Angkat Budaya Lampung

setialampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menghadiri dan memberi kata sambutan pada peresmian penerbangan pertama Batik Air rute Jakarta - Tanjung Karang - Jakarta, di bandara Radin Inten II, Rabu (1/3).

Gubernur Ridho Ficardo mengatakan, tingkat kepadatan penumpang pesawat di Lampung sangat tinggi. Sehingga dengan adanya tambahan penerbangan atau memperbesar kapasitas penerbangan yang ada ini sagat membantu program pemerintah provinsi (pemprov) Lampung dalam konektivitas untuk perdagangan dan investasi di berbagai bidang.

"Saya berterimakasih kepada manajemen Batik Air, namun berharap jangan cuma satu penerbangan saja. Garuda Air saja sudah tujuh penerbangan. Ini menggambarkan betapa perkembangan market di Lampung ini luar biasa. Apalagi bandara Radin Inten II sudah diperbesar kapasitasnya," kata Ridho.

Pada prinsipnya, kata Ridho, pemprov Lampung mengejar dua hal. Pertama menjadikan bandara Radin Inten II menjadi bandara embarkasi penuh. Namun ternyata ini bukan urusan kementerian perhubungan saja, namun menjadi urusan kementerian agama juga.

”Dimana kita harus persiapkan asrama haji dan islamic center kita menjadi lebih baik. Sehingga yang tadinya kami mau merenovasi gedung Saburai senilai Rp50 miliar, kami alihkan untuk mensegerakan persiapan embarkasi penuh," ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya mengupayakan bandara Radin Inten memiliki penerbangan internasional sesegera mungkin. Untuk memudahkan investasi dari luar, memudahkan konektivitas, dan pariwisata.

Dalam kesempatan ini Ridho Ficardo kembali menegaskan, provinsi Lampung pada hari ini salah satu program prioritasnya adalah pariwisata. Salah satu program pariwisatanya adalah mengangkat budaya.

"Maka nanti bandara akan kita warnai dengan budaya Lampung. Kalau memungkinkan, pesawat Jakarta - Lampung ada ornamen tapis juga. Selain pariwisata, dengan adanya Jalan Tol Trans Sumatera, Pemprov Lampung juga memiliki program-program untuk meningkatkat kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan jalan tol tersebut. Kami akan membangun kawasan-kawasan industri yang didesain oleh pemprov, maupun yang tumbuh secara alami," ungkap Ridho. (*)

Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed