Tersangka penikam Indrayana menyerahkan diri ke polisi

Foto: istimewa

setialampung - Ali Imron, terduga pelaku penikaman hingga menewaskan Debtcollector Mandiri Tunas Finance (MTF), Indrayana, menyerahkan diri ke Polresta Bandarlampung, selasa (31/10).

Kapolresta Bandarlampung, Kombes Murbani Budi Pitono saat dikonfirmasi setialampung.co.id membenarkan kalau tersangka menyerahkan diri ke Polresta Bandarlampung.

"Sudah, sementara (tersangka) diperiksa di satreskrim," ujarnya singkat," selasa (31/10).

Seperti diketahui, Ali Imron, warga Jalan Wortel, Kelurahan Beringin Raya, Kemiling, Bandarlampung, diduga melakukan penusukan hingga menewaskan Debt Collector MTF, Indrayana, senin (30/10).


Indrayana ditemukan bersimbah darah di sekitar perumahan BCA, RT 01, LK 2, Kelurahan Durian Payung, Tanjungkarang Pusat. Pantauan setialampung.co.id, di lokasi kejadian, banyak bercak darah korban yang berceceran dan sudah ditaburi bunga. (ben)
Share:

Selalu patuh kepada kedua orangtua dan tidak sombong


setialampung -  Selalu patuh kepada kedua orang tua, tidak sombong, serta selalu menebar kebaikan dimanapun berada.
Semoga putra - putri Lampung menjadi generasi penerus yang dibanggakan.

Demikian disampaikan Aprilani Yustin saat menghadiri penguatan alumni pembinaan karakter bangsa bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Sulpakar di Gor Saburai, selasa (31/10)

Selain itu, dalam sambutannya, Yustin menyampaikan salam hormat dan hangat dari Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo.

"Tadi Pak gubernur Ridho menitipkan salam hormat dan salam hangat buat anak - anakku semua yang hadir hari ini. Semoga bisa bertemu dengan gubernur di lain kesempatan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Yustin berpesan untuk menjauhi narkoba, enyahkan rokok dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif dengan cara aktif berorganisasi.

"Organisasi memiliki nilai-nilai kebaikan dan ilmu yang bermanfaat yang akan berguna hingga 15 - 20 tahun kedepan, juga dapat membuat kita terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif, seperti narkoba dan lain sebagainya," paparnya.

Pada kesempatan tersebut, mantan paskibra 1996 ini sangat memahami bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik peserta kegiatan hari ini akan sangat bermanfaat bagi pembinaan karakter bangsa. Oleh karenanya Yustin berpesan untuk mengikuti kegiatan tersebut sebaik-baiknya.

Kegiatan penguatan alumni lembinaan karakter bangsa ini dihadiri 2.000 alumni latihan dasar kepemimpinan OSIS (LDK), alumni parade cinta tanah air (PCTA), dan alumni pembinaan kesadaran bela negara (PKBN) se-Lampung. (*)
Share:

Ridho Ficardo dapat surat tugas dari DPP PPP

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo.

setialampung - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengeluarkan surat tugas kepada Muhammad Ridho Ficardo sebagai calon gubernur Lampung. Di dalam surat tugas nomor : 1472/TG/DPP/X/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 dan ditandatangani Ketua Umum DPP PPP, H. M. Romahurmuiziy, dan Sekretaris Jenderal, Arsul Sani ini, DPP PPP memberikan persetujuan pendahuluan kepada Muhammad Ridho Ficardo, sebagai calon gubernur Lampung, apabila mampu memenuhi syarat - syarat.

Syarat tersebut yaitu, membentuk koalisi partai politik yang efektif sesuai syarat minimal pengusungan kepala daerah/wakil kepala, mendapatkan kepastian nama bakal calon wakil kepala daerah, memberdayakan dan melibatkan seluruh kader dan struktur PPP di setiap tingkatan untuk pemenangan.

Lalu, syarat berikutnya yaitu menyelesaikan proses administratif dalam mekanisme pengusungan calon kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai petunjuk lelaksanaan DPP PPP nomor: 1198/KPTS/DPP/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pencalonan dan penetapan bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah.

Selanjutnya DPP PPP memberikan tugas kepada Ridho Ficardo untuk melengkapi 4 (empat) persyaratan di atas dengan batas waktu sampai tanggal 30 Nopember 2017. (*)
Share:

Buru pelaku perampokan, Polda Lampung koordinasi dengan Polda Sumsel

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Heri Sumarji (kemeja putih). Foto: Benny Setiawan/setialampung.co.id

setialampung - Polda Lampung berkoordinasi dengan Polda Sumatera Selatan (Sumsel) dan Polres Oku, dalam memburu terduga pelaku perampokan yang terjadi di Way Kanan, Lampung Barat, Lampung Tengah dan Pringsewu.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Lampung, Kombes Heri Sumarji ditemui di polda Lampung, senin (30/10), mengatakan, saat ini timnya masih memburu pelaku perampokan sampai ke wilayah Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel).

"Tim memburu pelaku perampokan sampai ke daerah Baturaja, Sumsel. Karena diduga sebagian pelaku perampokan ada yang melarikan diri ke wilayah hukum polda Sumsel. Ada dua tim dan personel brimob yang masih memburu pelaku perampokan," katanya.

Selain itu, Heri mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah mengamankan satu orang terduga  pelaku yang sempat melarikan diri ke Jakarta.

"Petugas masih melakukan pengembangan di lapangan. Karena diduga ada kaitannya dengan perampokan di Lambar dan Way Kanan," ungkapnya. (ben)
Share:

Dalam 10 hari, jajaran polda Lampung amankan 81 tersangka

Kapolda Lampung, Irjen Pol. Suroso Hadi Siswoyo saat pimpin ekspos di Polda Lampung, senin (30/10).

setialampung - Selama 10 hari, terhitung sejak 16 - 25 Oktober 2017, Polda Lampung dan jajarannya berhasil mengungkap kasus curat, curas, curanmor, senjati api illegal da kasus - kasus menonjol pembunuhan.

Kapolda mengungkapkan, perkara dan tersangka yang berhasil diungkapkan, sebanyak 60 kasus dengan 81 tersangka yang terdiri dari, pembunuhan 1 kasus dengan 1 tersangka, curas 15 kasus dengan 23 tersangka, curat 20 dengan 29 tersangka, curanmor 14 kasus dengan 15 tersangka.

Lalu, penyalahgunaan senjata api illegal 2 kasus dengan 2 tersangka, pemerasan 2 kasus dengan 2 tersangka, senjata tajam 1 kasus dengan 1 tersangka, judi 2 kasus dengan 4 tersangka, anirat 1 kasus dengan 1 tersangka, cabul 1 kasus dengan 1 tersangka dan pemalsuan dokumen 1 kasus dengan 2 tersangka.

Kemudian, lanjutnya, barang bukti yang diamankan ada 129 yaitu kendaraan roda empat 3 unit, roda dua 17 unit, senpi rakitan 8 pucuk, amunisi 43 butir, kunci letter T 1 buah, sajam 5 bilah, laptop dan komputer 2 unit, jam tangan 3 buah, ponsel 9 unit, roll eksavator 1 unit, perhiasan/emas 5 jenis senilai Rp15.750.000, uang tunai sebesar Rp1.706.000, dan barang - barang lain 31 jenis.

"Semua ini hasil kegiatan rutin polda Lampung dan jajaran. Selaku pimpinan polda Lampung, saya mengucapkan terimakasih kepada direktorat reserse kriminal umum beserta sat reskrim jajaran polda Lampung yang telah berhasil mengungkap kasus curas, curat, curanmor, penyalahgunaan senpi illegal, serta kasus menonjol pembunuhan di wilayah hukum polda Lampung," ungkap Kapolda Lampung, Irjen Suroso Hadi Siswoyo di dalam ekspose di Polda Lampung, senin (30/10). (ben)



 





Share:

Ridho Ficardo: menang dan kalah bukan tujuan akhir


setialampung - Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Kamabida) Gerakan Pramuka Lampung, Muhammad Ridho Ficardo memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada regu gagak hitam, regu pramuka penggalang putera kontingen daerah Lampung yang berhasil meraih predikat regu berprestasi tinggi (juara I) pada ajang komba regu pramuka tingkat nasional (LT V) di Bumi Perkemahan Wiladatika, Cibubur, Jakarta.

Sebelum berangkat, Kamabida Pramuka Lampung Ridho Ficardo telah berpesan, "Kalian adalah pramuka terbaik, dan duta pramuka yang mengharumkan nama Lampung di kancah nasional. Pramuka Lampung harus selalu Berprestasi".

Ridho Ficardo juga berpesan, menang dan kalah bukanlah tujuan akhir. Namun pramuka harus dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat umum.

“Pramuka harus menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Peserta LT IV adalah pilihan dari setiap Kwarcab. Tunjukkan jiwa sportifitas dalam dalam setiap kesempatan,” pesan Ridho Ficardo singkat.

Prestasi gemilang yang diraih regu pramuka penggalang yang berasal dari SMP Negeri 1 Trimurjo tersebut diumumkan saat acara penutupan LT V, sabtu, 28 Oktober 2017.

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault, menyerahkan langsung hadiah berupa wimple regu berprestasi tinggi dan uang pembinaan kepada ketua regu gagak hitam.

Wakil Ketua I Binamuda Kwarda Lampung, Catur Agus Dewanto, menjelaskan, LT V  2017 dilaksanakan 22 - 28 Oktober 2017 di Bumi Perkemahan Wiladatika Cibubur, Jakarta. Kegiatan ini merupakan ajang pertemuan dalam bentuk perlombaan bagi pramuka penggalang dari seluruh Indonesia. Peserta LT V merupakan regu pemenang LT IV tingkat daerah dari seluruh Indonesia.

Catur menambahkan, Kwarda Gerakan Pramuka Lampung mengirimkan dua regu pramuka penggalang berprestasi tinggi (Juara I) pada LT IV Daerah Lampung. Kedua regu tersebut adalah Regu Kamboja yang berpangkalan di SMP 1 Bandarlampung, dan Regu Gagak Hitam yang berpangkalan di SMP 1 Trimurjo, Lampung Tengah, yang masing-masing beranggotakan delapan orang pramuka penggalang.

Selama tujuh hari dilaksanakannya LT V, setiap regu mengikuti 7 (tujuh) kelompok mata lomba yaitu penghayatan dan pengamalan kode kehormatan pramuka, keterampilan kepramukaan dan manajerial, bela negara, keterampilan hidup, keterampilan kewirausahaan, seni dan budaya bangsa, dan teknologi informasi.

Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Lampung, Idrus Effendi memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih pramuka Lampung dalam ajang LT V nasional tahun ini. Prestasi ini juga pernah diraih oleh Regu Kelinci yang berpangkalan di SMP Negeri 2 Bandarlampung yang juga meraih predikat regu berprestasi tinggi (juara I) di ajang LT V nasional tahun 2007.

Ketua Regu Gagak Hitam Kwarda Lampung, David Ramadhan mengaku ini momen terbaik sepanjang hidupnya.

“Ini pertama kali Lampung juara di LT-V, ini sangat membahagiakan. Selanjutnya kami ingin lebih banyak lagi terlibat dalam kegiatan sosial kemanusiaan di Lampung," kata David. (*)
Share:

Lagi dan lagi, Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dapat penghargaan


Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo saat menerima penghargaan dalam anugerah KPI.

setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo kembali menerima penghargaan. Kali ini Gubernur Ridho mendapat penghargaan dalam anugerah KPI 2017 yang berlangsung, sabtu, (28/10), yang disiarkan langsung dari studio 6 Emtek City SCTV. Penghargaan diberikan pada pemerintah daerah (pemda) dengan kriteria hadirnya regulasi penyiaran daerah, fasilitasi penyiaran daerah lewat penganggaran, SDM, dan infrastruktur pengawasan penyiaran, serta prestasi yang diraih pemda dalam bidang penyiaran.

Lampung berhasil mengalahkan daerah lain yang turut masuk dalam nomiasi pemerintah peduli penyiaran, antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menyampaikan terima kasih kepada KPI, dewan juri, KPID Lampung, dinas kominfo Lampung, biro humas pemerintah kabupaten/kota se-Lampung atas dukungan dan kerja kerasnya.

"Terima kasih kepada seluruh jajaran, kawan-kawan staf saya di pemerintah daerah yang bekerja keras mewujudkan penghargaan ini. Mudah - mudahan dengan penghargaan ini bisa semakin menggiatkan seluruh elemen penyiaran di Lampung dalam mencerdaskan anak bangsa dalam rangka mewujudkan Lampung yang maju dan sejahtera," kata Ridho.

Anugerah KPI 2017 sendiri adalah ajang penghargaan bagi insan pertelevisian di Indonesia atas kiprahnya dalam mewarnai dunia penyiaran.

Pada anugerah KPI ke-12 tahun 2017 ini, KPI memiliki kategori penghargaan khusus yakni pemerintah daerah peduli penyiaran.

Melalui akun twitter @KPI_Pusat pada Sabtu (28/10/2017), Ketua Panitia Anugerah KPI 2017, Nuning Rodiyah mengatakan, KPI berkepentingan memberikan penghargaan tersebut untuk memberikan stimulasi pada pemerintah daerah dalam mendukung kerja KPID dalam mengawasi isi siaran.

Penghargaan diberikan pada pemerintah daerah dengan kriteria hadirnya regulasi penyiaran daerah, fasilitasi penyiaran daerah lewat penganggaran, SDM, dan infrastruktur pengawasan penyiaran, serta prestasi yang diraih pemerintah daerah dalam bidang penyiaran. Diantaranya bagaimana pemda mendorong hadirnya lembaga penyiaran publik lokal.

KPI mengapresiasi beberapa provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota yang sudah menerbitkan peraturan daerah tentang penyiaran. Tentunya hal tersebut dapat membantu mewujudkan hadirnya siaran sehat di tengah masyarakat yang sesuai dengan kearifan lokal setempat. (*)
Share:

Peringati sumpah pemuda, Kandang Buku gelar panggung seni budaya


setialampung - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Komunitas Sanggar Belajar Kandang Buku berencana menggelar panggung seni budaya di Pasar Rakyat Tani, Kemiling, Bandarlampung dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang diperingati, sabtu (18/10).

"Dalam peringatan ini diselenggarakan acara panggung seni budaya di Pasar Rakyat Tani pada 28 Oktober 2017 pukul 13.00 sampai 22.00," kata Pengurus Sanggar Belajar Kandang Buku, Delta, Jumat (27/10).

"Rencananya acara akan dibagi menjadi 2 sesi, yakni pada siang dan malam hari," ucapnya.

Saat siang sampai sore hari, lanjutnya, kegiatan acara berisikan lomba menggambar tingkat sekolah dasar, workshop batik tulis oleh kelompok srikandi batik tulis Lampung dan cek kesehatan oleh komunitas peduli generasi. Sedangkan malam harinya kegiatan acara berisikan nyanyian lagu-lagu nasional serta pembacaan teks sumpah pemuda dan musikalisasi puisi oleh komunitas sanggar Belajar Kandang Buku.

"Acara ini juga menampilkan musik akustik yang diisi oleh kelompok musisi-musisi pemuda di Lampung, serta ada kegiatan baca buku rame-rame yang didukung Komunitas Perpus Jalanan kota Metro," jelasnya.

Digelarnya kegiatan ini dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda. Dimana pemuda merupakan satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia.

"Ikrar sumpah pemuda ini dianggap sebagai kristalisasi semangat pemuda untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia," tegasnya.

Ia berharap, melalui kegiatan peringatan sumpah pemuda ini dapat menumbuhkan semangat para pemuda untuk membangun persatuan pemuda serta rasa kebersamaan tanpa membedakan ras, suku dan agama.

"Kami berharap para pemuda-pemudi dapat membangun semangat persatuan pemuda dan rasa kebersamaan tanpa membedakan ras, suku dan agama," pungkasnya. (*)
Share:

Antisipasi kebakaran lahan, Polres Banjar bentuk kelompok tani


setialampung - Sesuai program kerja kapolri yaitu tentang perpolisian masyarakat, Polres Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) telah membentuk kelompok tani "Bhayangkara Maju Bersama". Kelompok tani ini bertujuan pemanfaatan sekaligus pemeliharaan lahan kosong dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Kapolres Banjar, AKBP Takdir Mattanete mengatakan, melalui peran serta Bhabinkamtibmas dan diprakasai langsung oleh Brigadir Kusnin S.Ap. yang bertugas di Polsek Martapura, Kota Polres Banjar, jenis tanaman yang dikelola di lahan kosong itu yaitu tanaman padi dan tanaman jenis holtikultura seperti cabai, melon, semangka, tomat dan jenis tanaman yang berusia 3 bulan panen.

"Ada juga pemeliharaan hewan ternak berupa 30 ekor sapi bantuan dari dinas peternakan kabupaten Banjar," ujarnya.

Diungkapkannya, pada Desember 2016, Bhabinkamtibmas telah membentuk kelompok tani di RT 06 Desa Tungkaran tepatnya di Kampung Padang Anyar, dengan mengumpulkan beberapa orang yang siap untuk menjadi anggota sebanyak 15 anggota. Kemudian Kelompok tani tersebut dibentuk dan diberi nama Kelompok Tani “BHAYANGKARA MAJU BERSAMA”. (rls)
Share:

Pertama di Indonesia, Bursa Inovasi Desa Digelar Pemprov Lampung

Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri.

setialampung - Berhasil dengan program gerakan membangun desa saburai (Gerbang Desa), pemerintah provinsi (pemprov) Lampung membuat terobosan dengan menggelar promosi pembangunan desa dan bursa inovasi desa di lapangan Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur, Kamis (26/10).

“Ini pertama kali dilaksanakan di Indonesia, dan sebagai niat baik Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo untuk membangun Lampung semakin terdepan,” kata Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, saat membuka acara.

Provinsi Lampung konsisten memajukan desa melalui Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwai Jurai (Gerbang Desa Saburai). Sejak bergulir di 100 desa pada 2016, Gerbang Desa Saburai membidik 250 desa di 2017 dan ditargetkan 380 desa dapat terangkat dari status tertinggal pada 2018. Setiap desa mendapat kucuran dana Rp240 juta. Bursa iovasi desa menampilkan pameran pembangunan desa dan kelurahan perwakilan 15 kabupaten/kota se-Lampung. Selain itu, senam zumba, sunatan 100 anak, dan hiburan dengan mendatangkan artis Desiliana (Dangdut I 3D Indosiar) dan Tika kartika (Juara I Dangdut Pantura 3). Wagub juga memberikan 10 ekor kampung kepada warga.

Dalam memajukan desa, ujar Bachtiar, kuncinya adalah inovasi. Untuk mewujudkannya dibutuhkan sinergi pihak terkait dan kerja nyata.

"Saya berharap acara ini mampu terus dilakukan, sehingga mimpi untuk mewujudkan desa maju dan masyarakat sejahtera dapat terwujud,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung, Yuda Setiawan mengatakan, untuk memperkenalkan program inovasi dan keunggulan desa yang mampu diterapkan di desa lain melalui pemanfaatan dana desa.

“Lampung dua tahun berturut juara lomba desa nasional. Semoga yang ketiga kalinya berasal dari Lampung Timur,” kata dia.

Sebagai bentuk apresiasi atas pembangunan desa, pemprov Lampung memberikan hadiah untuk desa terbaik yakni Gunung Rejo, Pesawaran sebagai Juara I desa terbaik dengan total hadiah Rp75 juta. Kemudian, Pekon Gisting Bawah, Pesawaran sebagai juara II dengan hadiah Rp50 juta, Desa Sido Asih Lampung selatan sebagai juara III dengan hadiah Rp35 juta. Sedangkan untuk kelurahan terbaik yakni Iring Mulyo, Metro sebagai Juara I dengan hadiah Rp70 juta,  Fajar Esuk, Pringsewu sebagai Juara II meraih Rp50 juta dan Gunung Terang, Bandar Lampung sebagai Juara III dengan hadiah Rp35 juta. Panitia juga memberikan hadiah bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbaik yakni Tunas Jaya I, Pesawaran Juara I dengan hadiah Rp11 juta, Tarahan Berkarya II Lampung Selatan Juara II meraih Rp9 juta, dan Hagon Jejama III, Tanggamus sebagai Juara III dengan hadiah Rp6 juta. (*)
Share:

Lampung, provinsi pertama luar Jawa, tuan rumah olympicAD


setialampung - Lampung tercatat sebagai provinsi pertama di luar pulau jawa yang dipercaya menjadi tuan rumah Olympic Ahmad Dahlan (AD). Tuan rumah sebelumnya, Malang, Surakarta, dan Yogyakarta. OlympicAD V 2017 bertema 'Berkemajuan, sinergi, dan berprestasi' ini berlangsung 26 - 29 Oktober 2017 dan diikuti ribuan peserta yang terdiri dari siswa, guru, dan pimpinan perguruan muhammadiyah se-Indonesia.

"Perhelatan OlympicAD ini memperlombakan berbagai bidang akademik dan nonakademik ciri khas muhammadiyah. Ini bagian gerakan muhammadiyah membangun bangsa," kata Inspektur Jenderal Kemendikbud, Daryanto, mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RI, Muhadjir Effendy, saat membuka Olimpiade Nasional Perguruan Muhammadiyah atau Olympic AD, di lapangan Enggal, Saburai, Bandarlampung, Kamis (26/10).

Selain mempertandingkan ilmu bidang keagamaan, OlimpicAD menjadi ajang memfasilitasi prestasi dan mengukur kemampuan siswa muhammadiyah se-Indonesia di bidang sains, teknologi, dan bidang keilmuan. Ajang ini mempertandingkan 21 cabang perlombaan. Diantaranya, matematika, IPA, fisika dan biologi, robotika, lomba bahasa Inggris dan Arab, tilawah, musabaqoh, dan hafiz quran. Selain itu, pembuatan film indie, karya tulis, dan penelitian tindakan kelas para guru, hingga olahraga beladiri tapak suci.

Sebelumnya, guru hanya pendamping, namun di Lampung digelar olimpiade robotika yang melibatkan guru sebagai peserta.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengatakan, meningkatkan kompetensi siswa di bidang pendidikan, gubernur mengajak semua peserta berbagai pengalaman dan ilmu dengan peserta lain.

"Saya yakin banyak pengalaman dan ilmu yang bisa dibagikan untuk kemajuan bersama, terutama Lampung," kata Gubernur Ridho melalui Sekda Lampung, Sutono. (rls)
Share:

Terpilih sebagai ketua DPD AMPI Lampung, Ardito: AMPI siap turut serta membangun Lampung

Ketua DPD AMPI Lampung periode 2017 - 2022, Ardito Wijaya (sebelah kiri). Foto: istimewa.

setialampung - Ardito Wijaya secara aklamasi terpilih sebagai ketua DPD AMPI Lampung periode 2017 - 2022. Ardito terpilih sebagai ketua AMPI Lampung dalam pelaksanaan musyawarah daerah (musda) VIII AMPI Lampung yang dilaksanakan di Hotel Aston, Bandarlampung, yang dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung, Supriyadi Hamzah, Ketua Umum DPP AMPI, Dito Ariotedjo dan Sekretaris Jenderal DPP AMPI, M. Akbar Andi Leluasa.

Ketua DPD AMPI Lampung periode 2017 - 2022, Ardito Wijaya menegaskan, dengan musda AMPI yang mengusung tema "Membangun peran serta AMPI dalam akselerasi pembangunan daerah ini, diharapkan selaku generasi muda menyadari bahwa perbaikan dan kemajuan sebuah daerah tidak bisa dibebankan ke pemerintah daerah (pemda).

"Karena perlu peran serta dan kerjasama masyarakat untuk mengakselerasi dalam pembangunan yang lebih terarah. Selaku pemuda sebagai bagian dari masyarakat, kami akan turut berperan serta langsung dengan sumber daya yang dimiliki," katanya.

Ketua Umum DPP AMPI, Dito Ariotedjo mengatakan, dengan musda, AMPI Lampung diharapkan bisa membawa manfaat bagi pemuda serta memiliki kontribusi nyata bagi pembangunan Lampung.

"Saya yakin AMPI akan tetap eksis berkarya serta bermanfaat," ujarnya.

Ketua DPD AMPI Lampung periode sebelumnya MW. Heru Sambodo menuturkan, para pemuda diharapkan terus bersemangat berkarya, memberikan kontribusi nyata demi Indonesia.

"Untuk peran pemuda di Lampung salah satunya sudah dibuktikan dengan terpilihnya Muhammad Ridho Ficardo sebagai gubernur termuda se-Indonesia pada pemilihan gubernur pada 2014," ujarnya.

Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri menuturkan, ada proses panjang yang harus dilalui pemuda untuk mencapai puncak kepemimpinan.

"Jadi, pemuda tidak mungkin akan sampai pada yang dicita - citakan jika tidak menjaga dirinya dan tidak belajar untuk bersama orang lain. Kita harus menghargai orang lain dan jangan sampai menilai orang lain lebih jelek dari kita. Artinya kita harus punya prinsip," ungkapnya.

Sementara, Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung, Supriyadi Hamzah mengatakan, AMPI menjadi tempat berhimpun kader - kader muda dari berbagai latar belakang.

"Insya Allah, dari AMPI bisa lahir kader - kader muda yang militan. AMPI mempertegas melalui karya nyata untuk mensukseskan program pembangunan," ujarnya. (rls)
Share:

Ombudsman: masih banyak praktik maladministrasi dalam pelayanan publik di Lampung


setialampung -  Dalam kurun waktu Juli - September (triwulan III) tahun 2017, Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Lampung telah menerima 114 laporan terkait pelayanan publik yang dikeluhkan masyarakat. Seperti permasalahan pelayanan administrasi kependudukan, infrastruktur maupun pelayanan dari kepolisian.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf mengatakan, dari 114 laporan yang diterima Ombudsman, terdapat 5 substansi yang paling banyak dilaporkan sejak Juli sampai September 2017 adalah administrasi kependudukan sebanyak 49 laporan (43%), disusul pelayanan kepolisian 16 laporan (14%), pendidikan 14 laporan (12%), infrastruktur 8 laporan (7%) dan pertanahan 5 laporan (4%).

Banyaknya laporan masyarakat mengenai administrasi kependudukan disebabkan karena ketersediaan blangko KTP-el yang mengalami kekosongan.

”Ditambah lagia danya ketidakpastian informasi dari penyelenggara layanan tentang kapan KTP-el jadi dan belum proaktifnya penyelenggara dalam memberikan pelayanan” kata Nur Rakhman Yusuf dalam siaran persnya, selasa (24/10).

Nur menjelaskan, berkenaan dengan keluhan masyarakat terkait KTP-el tersebut, Ombudsman RI membuka kanal pengaduan di laman website Ombudsman diwww.ombudsman.go.id .

“Jadi, apabila masyarakat ingin mengadukan permasalahan terkait KTp-el bisa langsung mengunjungi website tersebut,” ujarnya.

Sementara, dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada ombudsman berupa penundaan berlarut sebanyak 76 laporan (67%), disusul tidak memberikan pelayanan sebanyak 14 laporan (12%), penyimpangan prosedur sejumlah 12laporan (11%), tidak kompeten sebanyak 6 laporan (5%), permintaan imbalan uang, barang dan jasa sebanyak 4 laporan (3%), tidak patut dan penyalahgunaan wewenang sebanyak 1 laporan (1%).

Dari berbagai  dugaan maladministrasi tersebut, kelompok instansi terlapor yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat kepada ombudsman adalah pemerintah kabupaten/kotamadya yaitu sebanyak 77 laporan (68%), selanjutnya dari kepolisian sebanyak 16 laporan (14%), instansi pemerintah/kementerian 8 laporan (7%), diikuti BUMN/BUMD, rumah sakit pemerintah, dan komisi negara/lembaga negara non struktural masing-masing sebanyak 3 laporan, lembaga pendidikan negeri sebanyak 2 laporan (2%), kemudian badan pertanahan nasional dan lembaga peradilan masing-masing sebanyak 1 laporan (1 %).

Menurutnya, masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik menunjukkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik cukup tinggi dan hal ini patut diapresiasi. Disisi lain, hal itu juga menunjukan masih banyaknya praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Lampung. Maka dari itu, diperlukan komitmen dari penyelenggara layanan untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas.

Nur Rakhman juga menjelaskan, untuk mencegah terjadinya praktik maladministrasi, ombudsman juga perperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada penyelenggara layanan dan masyarakat mengenai apa itu maladministrasi dan dampaknya bagi masyarakat dan penyelenggara layanan. Kegiatan pencegahan maladministrasi tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi, monitoring, kerjasama, pengembangan jaringan dan partisipasi publik. 

"Kegiatan sosialisasi yang sudah kami lakukan pada triwulan III adalah diskusi publik dengan tema partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan publik dengan mengundang berbagai komunitas yang ada di Lampung. Sedangkan kerjasama dilakukan ombudsman dengan kantor wilayah kementerian hukum dan HAM (kemenkum HAM) Lampung dalam hal melakukan monitoring pelaksanaan penerimaan CPNS di lingkungan kemenkum HAM," pungkasnya. (rls)
Share:

Baru pemprov dan 12 pemda yang meraih opini WTP

ist.

setialampung - Wakil Gubernur (wagub) Lampung, Bachtiar Basri optimistis seluruh pemerintah daerah (pemda) di Lampung dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan 2017. Berkaca pada kinerja laporan keuangan pemda se-Lampung 2016, Pemprov Lampung dan 12 kabupaten/kota meraih opini WTP. Ke-12 kabupaten/kota se-Lampung itu yakni Bandarlampung, Metro, Tulangbawang, Pringsewu, Mesuji, Way Kanan, Lampung Selatan, Lampung Utara, Tulangbawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Barat, dan Pesawaran.

Atas opini tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Lampung, Alfiker Saringoringo menyerahkan piagam penghargaan.

"Memperoleh opini WTP artinya melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan. Selanjutnya, yang harus dicapai adalah mempertahankan WTP dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yakni penyediaan infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM dan melakukan sinergi yang baik dengan instansi lain seperti BPKP,” kata wagub saat membuka rapat koordinasi ditjen perbendaharaan dengan Pemda se-Lampung, di aula kanwil DJP Lampung, Rabu (25/10).

Secara umum, kata Bachtiar Basri, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) se-Lampung, permasalahan utama yang dihadapi terkait pengelolaan aset yang belum optimal.

"Saya berharap permasalahan tersebut dapat diatasi dan tidak terulang kembali pada LKPD 2017, ujarnya.

Capaian kinerja LKPD pemda se-Lampung 2016, kata Alfiker Siringoringo, cukup baik. Karena terdapat 13 pemda yang meraih opini WTP dari BPK. Selama ini kerja sama antara kanwil ditjen perbendaharaan Lampung dan seluruh pemda cukup baik.

"Seluruh pemda mengirimkan laporan keuangan secara rutin kepada kanwil ditjen perbendaharaan Lampung yang akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan government finance statistic," katanya.

Kepala Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintah, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Ditjen Perbendaharaan, Mega Meilistya, mengatakan, kinerja LKPD selama ini menunjukkan peningkatan. Ini ditandai peningkatan peroleh opini WTP dari BPD dan penurunan perolehan opini wajar dengan pengecualian (WDP), tidak menyatakan pendapat (TMP), dan tidak wajar (TW).

"Ke depan, kami berharap laporan keuangan tidak hanya dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban, namun juga bermanfaat untuk digunakan pengambil keputusan," ujarnya. (rls)
Share:

SMI: Inilah fase krisis demokrasi akut

Foto: istimewa.

setialampung - Melalui momentum peringatan hari sumpah pemuda, senin (23/10), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) secara nasional menggelar aksi di Kemenristek, Jakarta dengan menyerukan agar masyarakat dapat berjuang melawan para kapitalis pendidikan dan pembungkaman demokrasi.

SMI melaksanakan aksi karena menilai kebijakan rezim pemerintahan dinilai semakin memperparah keadaan bangsa Indonesia dengan banyak menciptakan kemelaratan struktural masyarakatnya.

“Penerapan kebijakan ekonomi hingga jilid 16 itu bukannya membangun ketahanan ekonomi, malah justru membuat Indonesia semakin memiliki ketergantungan dengan korporasi dan lembaga hutang,” kata Ketua Umum SMI, Nuy Lestari, senin (23/10), dalam siaran persnya yang diterima setialampung.co.id.

Menurutnya, Indonesia mencapai rekor fantastis dari sisi penambahan hutang negara yang sudah menyentuh jumlah Rp3.825,79 triliun. Sementara cicilan hutang jatuh tempo di tahun 2018 - 2019 sebesar 810 triliun.

“ Hampir setara separoh total APBN. Tak heran dilakukan penghematan besar-besaran dengan mencabut subsidi serta menaikkan pajak untuk menambal krisis APBN,” ujarnya.

Ambisi pembangunan infrastruktur yang banyak dibanggakan kelompok kelas menengah, lanjutnya, telah menciptakan kemelaratan yang  jangka panjang bagi rakyat. Karena yang menopang pembangunan infrastruktur besar-besaran adalah dari hutang, bukan kekuatan fundamental ekonomi rakyat.

“Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang mendapatkan dampak cukup besar dari program kebijakan liberalisasi. Kemiskinan struktural telah membuat sebanyak 4,1 juta anak usia sekolah di Indonesia tidak sanggup mengenyam bangku sekolah. Ditambah lagi terdapat sekitar 997.445 siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikan hingga tingkat sekolah menengah. Belum terhitung ratusan ribu kaum muda yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi dan angka putus kuliah,” jelasnya.

Peran institusi pendidikan sebagai aparatur ideologis negara, katanya, beralih fungsi menanamkan budaya pragmatis dan anti kritik yang menyebabkan negara Indonesia krisis demokrasi. Dunia pendidikan juga menampilkan bentuknya sebagai institusi pelanggar nilai-nilai demokrasi. Kasus-kasus pelanggaran demokrasi semakin marak seperti Drop Out massal dan skorsing sepihak.

“Pemberedelan organisasi mahasiswa, serta kasus kekerasan fisik dan kriminalisasi mahasiswa-pemuda-pelajar seperti yang terjadi di Universitas Proklamasi 45 Yogya, Universitas Pekalongan dan daerah lainnya,” ucapnya.

Selain itu, ia menyayangkan upaya pemberantasan radikalisme di dunia pendidikan justru di implementasikan secara serampangan dengan memberlakukan sejumlah aturan-aturan yang tidak masuk akal, seperti pemberlakuan jam malam kampus, pelarangan mimbar-mimbar akademik hingga MoU dengan pihak kampus untuk menindak secara hukum mahasiswa yang melakukan aksi protes terhadap kebijakan kampus.

“Inilah fase krisis demokrasi akut. Institusi pendidikan kita sedang melakukan upaya depolitisasi kampus dan pemberangusan gerakan sosial kaum muda,” keluhnya.

“Situasi ini semakin membuka mata kita, bahwa kekerasan Negara terhadap rakyat tidak hanya berbentuk larangan dan pengekangan kebebasan berorganisasi dan kekerasan fisik. Tapi kekerasan dalam bentuk belenggu kebebasan berpikir dan berekspresi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Serikat Mahasiswa Indonesia secara nasional melakukan aksi massa di depan Gedung Kemenristek-Dikti, Kopertis, Dinas Pendidikan dan institusi yang bertanggung jawab dalam penyelesaian persoalan ekonomi-politik dan pendidikan di Indonesia.

Karena. Sebagai generasi mayoritas sekaligus tumpuan tenaga produktif, tentu akan mengalami pukulan sosial-ekonomi yang cukup serius. Misalnya saja, sistem kontrak outsorching dan jaminan pekerjaan layak yang dicederai oleh liberalisasi pasar tenaga kerja menjadi faktor utama pemerasan tenaga produktif kaum muda semakin tidak dihargai nilai kerjanya akibat politik upah murah.

“Beban kaum muda dan keluarga buruh-tani di Indonesia semakin berat, seiring dengan pencabutan subsidi dan komersialisasi di sektor publik (pendidikan , kesehatan, transportasi, dan lainnya,” ucapnya.

“Krisis sosial ekonomi ini, sudah semestinya menjadi pekerjaan bagi gerakan rakyat dan kaum muda untuk terlibat ke dalam perjuangan rakyat, jika kita tidak menginginkan barisan perbudakan dan penjajahan semakin kronis di negeri ini,” pungkasnya. (rls)
Share:

Lampung berpotensi sebagai klaster hortikultura nasional


setialampung - Pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung siap menjadi sentra hortikultura nasional. Di Indonesia belum ada provinsi yang ditetapkan menjadi klaster hortikultura.

"Lampung memiliki lahan dan tanah yang sangat memungkinkan untuk pogram tersebut. Sekarang sedang diteliti pemerintah pusat. Kita bekerja sama dengan Fakultas pertanian Universitas Lampung merancang dimana posisi pusat sentra itu dilaksanakan," ujar Sekretaris Daerah Lampung, Sutono saat pengukuhan pengurus ikatan pensiunan penyuluh pertanian Lampung (IP3L) periode 2017 - 2019, di ruang rapat dinas tanaman pangan dan hortikultura Lampung, Sabtu (21/10).

Sutono yang juga ketua dewan pimpinan wilayah perhimpunan penyuluh pertanian Indonesia (DPW Perhiptani) Lampung ini mengatakan, Pemprov terus memberikan perhatian kepada pelaku pertanian tidak terkecuali IP3L. Pemprov juga akan memberi ruang untuk IP3L dalam menyumbangkan pemikiran memajukan pertanian.

"Perhatian Pak Gubernur Ridho kepada penyuluh pertanian begitu tinggi untuk berkarya, dana operasionalnya ditambah. Penyuluh adalah pejuang pertanian dan memberikan perhatian kepada IP3L. Walaupun pensiun, tidak padam dan tidak surut memberikan pengabdian," kata Sutono.

Ketua Pengurus IP3L, Made Suwetja mengatakan, Pemprov Lampung sebelumnya memberangkatkan anggota IP3L dalam wisata rohani dan melihat objek pertanian di luar Lampung.

"Rute yang dituju yakni Jawa Barat dan Jogja, semoga ke depan depan masih diberikan kesempatan untuk diberangkatkan lagi," harapnya.

Made menuturkan, IP3L juga tidak henti-hentinya berkontribusi dalam berkomitmen mendukung pembangunan Lampung.

"Kita terus lakukan apa yang bisa kita perbuat untuk Lampung khususnya di bidang penyuluhan. Empat anggota kami direkrut untuk membantu Gubernur dalam Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan," kata Made Suwetja, yang juga mantankepala badan ketahanan pangan Lampung ini. (*)
Share:

Ridho Ficardo: hakikat pembangunan adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya

Para santri antusias menyambut Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo.

setialampung - Pembangunan fisik tidak akan ada gunanya tanpa pembangunan mental, untuk itu harus diperkuat akidah dan keimanan agar mampu menghadapi perkembangan zaman dan teknologi.

"Sehingga masyarakat Lampung tetap menjadi masyarakat yang religius. Karena hakikat pembangunan adalah membangun manusia Indonesia Seutuhnya," kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, saat menghadiri gebyar hari santri nasional tingkat provinsi tahun 2017 di lapangan korpri, halaman kantor gubernur, (21/10).

Di dalam kegiatan yang dihadiri ribuan santri se-Lampung ini, gubernur juga mengatakan, peringatan hari santri merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah kepada para santri. Dimana santri menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sendi - sendi pembangunan.

"Republik Indonesia berdiri, salah satunya atas peran serta para santri dalam merebut kemerdekaan. Para santri telah ikut berjuang dan mengambil peran signifikan dalam membangun bangsa ini. Saat ini Santri harus terus mengambil peran signifikan dalam proses pembangunan. Sehingga Santri bisa terus memberikan yang terbaik bagi bangsa kita," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, gubernur menyampaikan terima kasih kepada para kiyai karena telah mendidik akidah dan keimanan anak - anak.

Acara yang diawali dengan pengajian, juga diisi dengan pembacaan puisi, pemutaran film dan penapilan musik band dari para santri. Kegiatan yang mengambil tema MENEGUHKAN PERAN SANTRI DALAM BELA NEGARA, PANCASILA dan NKRI juga dihadiri wakil bupati Pesisir Barat, PMII Lampung, ketua MUI dan para Kiyai pimpinan pondok pesantren di Lampung. (*)
Share:

Soal HGU, Dewan Konsorsium Pembaruan Agraria minta BPN perbaharui regulasi


setialampung - Dewan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mendorong pemerintah pusat dan daerah agar Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan besar PT. Sweet Indo Lampung (SIL)/PT. Sugar Group Companies (SGC), segera dihentikan.

Menurut Anggota Dewan Pakar KPA Usep Setiawan, jika HGU perusahaan besar terus berjalan terlebih lagi pada status tanah yang sudah digarap menjadi lahan pertanian dan tidak jelas status HGU-nya, maka yang timbul adalah makin bertambahnya kesenjangan sosial dan kemiskinan di masyarakat.

“Kunci kesenjangan dalam penguasaan aset dan lahan apabila diselesaikan, maka para pelaku UMK nantinya punya akses untuk mengembangkan lahan. Dengan begitu program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan juga ikut terbantu,” kata Usep, dalam Keynote Speech Seminar Nasional dan Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XIX “Terobosan Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi”, di Swiss Belhotel Bandarlampung, Jumat (20/10).

Masih katanya, dalam perpanjangan atau pembuatan HGU itu sendiri, seyogyanya partisipasi masyarakat adalah salah satu syarat pertama, dan ini diharapkan bisa jadi komitmen pemerintah tentunya.

“Kita ini negara agraris, jika memang persoalan HGU tak kunjung selesai, maka regulasi yang harus ditegakkan adalah BPN dan jajarannya membantu melakukan penataan ulang regulasi,” ujarnya, seperti dilansir dan dikutip dari fajarsumatera.co.id.

Munculnya para mafia-mafia tanah ini, sambung Usep, karena memang ada regulasi aturan yang bolong. “Kami (KPA) mendorong agar masyarakat tahu permasalahan yang sebenarnya terkait HGU tersebut. Hentikan saja HGU untuk perusahaan-perusahaan besar, utamakan untuk kepentingan petani atau nelayan. Selain prosedur, perbarui juga orientasi untuk rakyat melalui koperasi,” tandasnya.

Diketahui, perusahaan gula terbesar ini juga pernah dihembus kabar tak sedap. Selain adanya dugaan penyerobotan lahan, juga terseret dalam kasus dugaan pengemplangan pajak yang nilainya triliunan rupiah.

Bahkan pada 11 Mei 2011 lalu, komisi II DPR pernah menggelar rapat dengar pendapat membahas dugaan penipuan, pemalsuan, dan indikasi penggelapan pajak SGC. Komisi II DPR juga membahas penyerobotan lahan masyarakat di 4 Kecamatan di Tulangbawang (Tuba) Lampung, yang diduga dilakukan oleh SGC.

Komisi II DPR menemukan fakta disinyalir SGC telah dengan tanpa hak telah serobot tanah milik warga di 4 kecamatan untuk dijadikan perkebunan tebu.

Komisi II DPR juga menemukan fakta salah 1 perusahaan SGC yakni PT. Garuda Panca Artha (PT. GPA) diduga memalsukan luas lahan perkebunannya. Luas lahan PT. GPA itu berbeda dengan luas lahan berdasarkan izin usaha bupati Tuba yang diterbitkan pada tahun 2004.

Sesuai surat BPN Tuba tanggal 8 Maret 2007 total luas HGU Sugar Grup hanya 86.455,99 hektar. Tak hanya itu, kantor pelayanan pajak Kotabumi, Lampung Utara (Lampura) juga memiliki bukti SGC harus bayar. (*)
Share:

Pemprov Lampung gelar lomba menulis essay


setialampung - Dalam upaya menggalakan kembali budaya tulis menulis, pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung menggelar lomba menulis essay dengan tema "optimisme masa depan provinsi Lampung setelah kehadiran jalan Tol Trans Sumatera dan Bandara Internasional Radelin Inten II".

Kepala Diskominfo Lampung, Achmad Chrisna Putra, mengatakan, lomba penulisan ini juga sebagai bentuk publikasi dan pencapaian pemprov dalam hal pembangunan infrastruktur.

"Infrastruktur maksudnya dipertajam lagi, yakni infrastruktur yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan dan pengembangan kawasan, khususnya di wilayah provinsi," ujar Chrisna, jumat (20/10).

Ditambahkannya, kunci dari pembangunan seperti jalan tol dan bandara adalah konektivitas dengan daerah lain.

"Nantinya ini yang disentuh para penulis, sekaligus kita gairahkan kembali ke semua kalangan baik pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum," tandas mantan plt walikota Metro ini.

Untuk diketahui, para peserta Lomba Menulis Essay bisa memilih subtema sebagai berikut, Jalan Tol Sumatera dan Peluang  Pengembangan Ekonomi Kreatif di Lampung, Dampak Positif Jalan Tol Trans Sumatera bagi peningkatan Pemerataan Ekonomi Daerah di Lampung, Manfaat Jalan Tol Trans Sumatrera dan Pengembnangan Wilayah Strategi di Lampung, Peluang dan Tantangan Bandara Radin Inten II sebagai Bandara Internasional, dan Bandara Internasional Radin Inten II dan Peluang Pengembangan Destinasi Wisata di Lampung. 

Pelaksanaan lomba, naskah masuk tanggal 1-25 November 2017. Pengumuman dan pembagian hadiah 4 Desember 2017. (*)
Share:

Awasi penggunaan dana desa, Polda Lampung bentuk satgas

Kapolda Lampung, Irjen. Pol. Suroso Hadi Siswoyo.

setialampung - Kepolisian daerah Lampung membentuk satgas untuk mengawasi penggunaan dana desa. Pembentukan satgas atas tindaklanjut kesepakatan bersama (MoU) antara kapolri, mendagri dan menteri pemberdayaan desa yang berlaku mulai, jumat (20/10).

"Ini tindaklanjut MoU di masing - masing kesatuan wilayah termasuk polda," kata Kapolda Lampung, Irjen Pol. Suroso Hadi Siswoyo di Polda Lampung, jumat (20/10).

Kapolda menegaskan, pada hakekatnya polisi memberikan penguatan pengawasan dalam proses penggunaan dan pemberdayaan dana desa yang nilainya sekitar Rp120 triliun yang disebar ke seluruh Indonesia oleh Presiden Joko Widodo.

"Polda melakukan penguatan, baik dalam proses akselerasi sosialisasi di lapangan, juga proses pengawasan dan penindakan jika terjadi penyimpangan dana desa," jelasnya.

Selain itu, kata kapolda, ia menginstruksikan kepada setiap babinkamtibmas untuk memberikan pemahaman kepada seluruh kepala desa agar secara transparan untuk membuka berapa rencana program penggunaaan dana desa yang bergulir di masing - masing desa agar dilakukan secara transparan.

"Polda membentuk tim satgas untuk mendeteksi dan pendampingan akselerasi penggunaan dana desa. Satgas dibentuk mulai dari Polda sampai ke seluruh tingkatan," ujarnya. (ben)
Share:

Mau dapat pelayanan publik di badan perizinan, wajib konfirmasi status wajib pajak


setialampung - Pemerintah provinsi Lampung dan Kantor Wilayah Dirjen Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung menjalin kerja sama koordinasi dan singkronisasi program, di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, kamis (19/10). Selain itu, Kanwil DJP juga menjalin kerja sama dengan Pemkab Way Kanan, Mesuji, Pesawaran, Lampung Tengah, Pringsewu, dan Metro.

Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu Lampung, Erna Sulistyowati mengatakan, Konfirmasi Status Wajib  Pajak (KSWP) merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal itu tertuang dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2016 tentang KSWP. Program KSWP merupakan pelaksanaan inspres nomor 7 tahun 2015.

“Sesuai Inpres tersebut, anggota masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan publik di badan perizinan di daerah, wajib terlebih dahulu melalui tahapan konfirmasi pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu validitas nomor pokok wajib lajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan untuk dua tahun pajak terakhir,” kata Erna.

Permendagri 112/2016 menyatakan KSWP ini dilakukan melalui sistem informasi pada pemerintah daerah yang terhubung dengan sistem informasi Ditjen Pajak atau Aplikasi yang disediakan Ditjen Pajak yang dapat dioperasikan secara terkoneksi. Tak hanya melakukan KSWP, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari wajib pajak pemohon layanan tertentu tersebut.

Gubernur Lampung diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia, Harun Alrasyid, mengatakan, dalam pemberian layanan publik ada pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai prasyarat. Syarat itu untuk izin usaha perdagangan, izin usaha hiburan, izin mendirikan bangunan,  izin usaha restoran, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek, izin usaha perikanan, dan mempekerjakan tenaga kerja asing," kata Harun Alrasyid. (rls)
Share:

Gubernur Ridho: sinergi pusat dan daerah bisa atasi kesenjangan sosial


setialampung - Lampung M.Ridho Ficardo usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan yang menjadi keynote speech seminar nasional ISEI XIX di Swiss-Belhotel Bandarlampung, kamis (19/10) pagi.

Menko Luhut B. Panjaitan dalam seminarnya mengangkat tema seputar Pembangunan Kemaritiman untuk mengatasi Kesenjangan dan Kemiskinan.


Pada awal pemaparannya Menko Luhut menyampaikan, pada periode 2011 - 2013, laju pertumbuhan PDB Indonesia cukup tinggi, didorong oleh boomingnya komoditas, namun disisi lain meskipun ekonomi tumbuh diatas 6%, namun tingkat kesenjangan justru meningkat.

Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga telah mendorong pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, namun dalam waktu bersamaan menekan angka penyerapan tenaga kerja, sehingga menimbulkan, masalah pengangguran, kesenjangan, dan kemiskinan.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka pembangunan disektor maritim difokuskan pada pembangunan infrastruktur konektivitas untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.

"Pembangunan infrastruktur konektivitas memiliki dampak yang paling signifikan dalam pengembangan sentra industri," paparnya.

Luhut Juga memaparkan, upaya pemerintah dalam mendorong sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru serta penghasil devisa utama. sektor ini juga yang paling cepat menyerap tenaga kerja.

Pemaparan Menko Luhut tersebut sudah sejalan dengan program-program strategis Gubernur Ridho yang mengupayakan percepatan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah, salah satunya adalah dengan pembangunan Bandara Radin Inten II, Bandara Taufiq Kiemas, Pelabuhan Bakauheni - Merak, serta pembangunan kawasan industri disepanjang jalan Tol Trans Sumatera dan Pengembangan kawasan Pariwisata di Lampung. (*)
Share:

Ridho harap ISEI bisa beri solusi masalah ekonomi


setialampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo berharap Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dapat memberikan solusi atas permasalahan perekonomian di Indonesia, sehingga dapat mendukung pemerintah dalam pembangunan masyarakat.

Menurut Gubernur Ridho, kebijakan mengenai masalah pertanian harus menjadi salah satu pemikiran Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XIX.

"Perekonomian Lampung masih didominasi dari sektor pertanian. Lampung adalah provinsi agraris. Pertanian Lampung surplus tetapi masyarakat masih belum sejahtera. Ini tentu ada yang salah. Untuk itu dengan adanya kegiatan ini saya berharap ISEI dapat memberikan kontribusi pemikirannya yang bisa direalisasikan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan atau kesenjangan ekonomi." katanya, Rabu (18/10).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo saat membuka seminar nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), yang mengusung tema "Terobosan Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi" di Swiss Bel Hotel Novotel, Rabu (18/10) malam.

Dalam seminar nasional yang menghadirkan keynote speech Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Darmin Nasution. Gubernur Ridho mengatakan, sampai saat ini pemerintah provinsi Lampung terus melaksanakan program - program dalam rangka mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Karena masyarakat Lampung sebagian besar mata pencahariannya pertanian, maka cara paling sederhana dalam meningkatkan kesejahteraannya adalah dengan memastikan ketersediaan air yang cukup untuk pertanian, maka dari yang tadinya panen satu tahun sekali, sekarang bisa 2 sampai 3 kali," papar Ridho

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Darmin Nasution, dalam materinya memaparkan soal kebijakan pemerataan ekonomi yang saat ini tengah dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan - persoalan yang terjadi, diantaranya dengan melakukan pengembangan pertanian dengan metode cluster, peremajaan perkebunan, dan pembangunan kawasan industri.

Dalam kegiatan yang dihadiri Menko Perekonomian RI Darmin Nasution, Ketua Umum PP-ISEI Muliaman D Hadad, Ketua Tim Pertimbangan Presiden RI, Sri Hartiningsih, ketua dan pengurus ISEI se- Indonesia, rektor dan dosen fakultas ekonomi se-Lampung tersebut, Gubernur M. Ridho Ficardo juga memberikan penghargaan Lampung CSR Award 2017 sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan-perusahaan dan UKM yang melakukan sinergi antara ekonomi dari segi profit, planet dan people. (*)
Share:

Buru pelaku perampokan, Polda Lampung kirim tim jatanras ke Way Kanan

Direktur Ditreskrimum Polda Lampung, Kombes Heri Sumarji saat pimpin ekspos di polda Lampung.

setialampung - Direktorat reserse kriminal umum (ditreskrimum) polda Lampung mengirimkan 40 personil tim kejahatan dan kekerasan (jatanras) ke Way Kanan, untuk memburu terduga pelaku perampokan yang terjadi, kamis (19/10) dinihari.

"Tim sudah berada di lokasi untuk menangkap terduga pelaku perampokan. Kami menurunkan dua tim untuk menangkap pelaku," kata Direktur Ditreskrimum Polda Lampung, Kombes Heri Sumarji di polda Lampung, kamis (19/10).

Heri menjelaskan, pengiriman tim ini untuk membackup polres Way Kanan.

"Selain polda, tim juga didukung dari polres Way Kanan, Lampung Barat, Lampung Utara dan Brimob. Terduga pelaku perampokan diperkirakan ada delapan orang dan menggunakan senjata api (senpi) laras panjang. Masih diselidiki senpinya," ungkapnya.

Diketahui, diperkirakan delapan terduka perampok berhasil menggasak uang sebesar Rp150 juta dari rumah Tukiran, warga Kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung, Way Kanan, kamis (19/10) dinihari. (ben)
Share:

Berkat Ridho Ficardo, Bandara Radin Intan II jadi bandara percontohan nasional 2017

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo

setialampung - Pemerintah provinsi (pemprov) Lampung di bawah kepemimpinan gubernur - wakil Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo - Bachtiar Basri, sejak 2014 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah menguncurkan dana sebesar Rp408,15 miliar.

Dana tersebut antara lain diperuntukan pekerjaan perencanaan Rp3,2 miliar, pekerjaan fisik Rp102,7 miliar dan pembebasan lahan Rp274,3 miliar.

“Ini komitmen pemprov Lampung dalam mendukung Bandara Radin Inten II menuju bandara internasional. Pemprov Lampung mengucurkan dana ini karena Bandara Radin Inten II merupakan wajah Lampung,” kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, Rabu (18/10).

Melalui APBD 2014 - 2015, pemprov mengucurkan dana total Rp3,2 miliar untuk studi perencanaan pengadaan lahan. Kemudian detail engineering design (DED) sisi darat tahap II, DED perpanjangan dan pelebaran landar pacu, AMDAL, studi rute domestik/internasional, dan pengembangan rute perintis. Selain itu, pada APBD 2014 - 2015 juga dikucurkan Rp102,7 miliar untuk land clearing, pengadaan tanah untuk perpanjangan landas pacu tahap I dan tahap II.

“Kita juga akan membebaskan tanah seluas 28,26 hektare di 2018. Sehingga total luas Bandara Radin Inten II menjadi 198 hektare. Insya Allah tahun depan, Bandara Radin Inten II menjadi embarkasi haji penuh,” kata Gubernur Ridho.

Kepala Bandara Radin Inten II, Asep Kosasih Samapta mengatakan, berkat dukungan pemprov Lampung tersebut, Bandara Radin Inten II kini naik status menjadi bandara kelas I. Prestasi moncer juga diraih dengan menyabet status sebagai sebagai bandara percontohan nasional 2017.

Penetapan bandara percontohan nasional itu ditetapkan di Malang, Jawa Timur, pada 5 Oktober 2017. Pengumumannya disampaikan di Bandung, Jawa Barat, pada 29 September 2017. Bandara Radin Inten II terpilih dari 300 bandara di bawah pengelolaan dirjen perhubungan udara, kementerian perhubungan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Lampung, khususnya Gubernur Lampung Bapak Muhammad Ridho Ficardo yang sejak awal terus mengawal renovasi total bandara, mengalokasikan dana, dan menghibahkan aset untuk perluasan bandara,” kata Asep Kosasih Samapta.

Penilaian tersebut berlangsung sejak Juni 2017. Pada tahap akhir penilaian, ada dua bandara yang dipilih yakni Bandara Radin Inten II dan Bandara Kalimaru, Berau, Kalimantan Timur. Penilaian antara lain meliputi pelayanan, keamanan, dan kepegawaian. Hasilnya, juri memilih Bandara Radin Inten II sebagai Bandara Percontohan Nasional 2017. Peningkatan pelayanan Bandara Radin Inten II, menurut Adi Susanto, penumpang yang rutin terbang dari dan ke Lampung, jauh meningkat. Adi yang juga Sekretaris Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Lampung itu, mengatakan, Bandara Radin Inten II bahkan lebih bagus dari Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta, dan Bandara Husein Sastranegara, Bandung.

“Pengambilan bagasi perlu diperluas. Lainnya, lebih bagus dari dulu,” kata Adi Susanto. (*)
Share:

Setiap anak memiliki hak sipil dan kebebasan



setialampung - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise, mengapresiasi kebijakan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendeklarasikan sebagai Provinsi Layak Anak (Provila). Ini menunjukkan pemerintah daerah hadir membangun anak untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.

"Membangun anak berarti dua sisi yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak," kata Menteri Yohana pada kampanye Bersama Lindungi Anak (Berlian) dan penandatanganan komitmen gubernur, bupati, dan walikota sebagai inisiator Provila dan kabupaten/kota Layak Anak (KLA) se-Provinsi Lampung di Balai Keratun, Selasa (17/10).

Perlindungan anak, kata Menteri, merupakan amanat konvensi hak anak yang diratifikasi melalui kepres 36 tahun 1990. Sejak saat itu Indonesia mendukung gerakan dunia untuk menciptakan World Fit For Children (Dunia yang layak bagi anak. Gerakan ini diwujudkan dalam bentuk Indonesia Layak Anak (Idola) 2030.

Dalam kampanye yang diikuti 400 anak SD, SMP, dan SMA ini, Menteri Yohana menyampaikan setiap anak memiliki hak yang layak.

"Setiap anak memiliki hak sipil dan kebebasan yaitu semua anak harus memiliki akta kelahiran yang harus disediakan gratis," kata Menteri Yohana.

Selain itu, memperoleh tempat Informasi Layak Anak (ILA) dan menekankan lingkungan keluarga adalah pengasuh utama dan pertama. Anak-anak berhak memperoleh kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian, pendidikan layak dan tidak boleh ada anak putus sekolah.

“Kementerian siap mendampingi mempersiapakan kabupaten/kota layak anak. Ada beberapa penghargaan kami berikan bila indikator tertentu dicapai. Dimulai dengan penghargaan pratama, setelah itu madya dan nindya serta utama. Baru bisa dikatakan layak anak,” kata Yohana.

Salah satu indikatornya, pengasuhan anak melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspangga). Harus dibuat sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak.

"Itu semua upaya meningkatkan level kabupaten/kota," kata Menteri.

Di sisi lain Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, melalui Sekda Lampung, Sutono menyampaikan program KLA ini diharapkan mampu mengurangi permasalahan anak seperti kekerasan dan kejahatan seksual.
“Tindak Kekerasan pada anak di Lampung masih tinggi. Pemerintah daerah harus melakukan upaya menekan tindak kekerasan itu dengan cara menjadi KLA," kata Sutono.

Terlebih kondisi geografis Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera sekaligus penyangga Jakarta, sehingga membutuhkan penanganan ekstra pembinaan dan fasilitas agar anak dapat hidup layak.

"Salah satu upaya yang dilakukan Pak Gubernur Ridho adalah mempersiapkan Enggal Elephant Park sebagai salah satu tempat untuk bermain anak di Bandarlampung,” ujar Sutono.

Acara dilanjutkan penandatanganan deklarasi komitmen mewujudkan Lampung menjadi Provila 2028, melalui KLA. Deklarasi ditandatangani gubernur Lampung dan bupati/walikota se-Lampung yang disetujui menteri PPPA. (*)
Share:

Ridho: Lampung dapat pengakuan nasional


setialampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta aparat pemerintah dan keamanan meningkatkan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial. Menurut Gubernur Ridho, dalam menangani konflik sosial, kuncinya peringatan dan deteksi dini.


“Di Lampung masih sering terjadi konflik sosial. Kunci menyelesaikannya, ada di aparatur dalam melakukan deteksi, ketegasan, kehadiran di lapangan tepat waktu, dan dukungan aparat keamanan,” kata gubernur saat menerima kunjungan Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Staf Operasi Polri (Sops) Mabes Polri, Brigjen Jati Wiyono, Rabu (18/10).

Konflik sosial, kata Gubernur, harus dikendalikan karena berdampak negatif yakni investasi berkurang dan pembangunan terhambat.

"Ada keterkaitan erat antara keamanan dan kesejahteraan. Untuk itu dibutuhkan kesatuan dan sinergi antar aparatur negara. Pemerintah provinsi Lampung terus berupaya menekan dan menyelesaikan masalah konflik sosial," ujarnya.

Ditambahkannya, Lampung mendapat pengakuan nasional dalam menangani konflik sosial. Penyelesaian konflik ini bukan karena tidak ada masalah yang terjadi, namun seberapa tangkas pemerintah daerah menanganinya.

"Bupati harus memberikan dukungan seperti menempatkan camat sesuai pertimbangan permasalahan. Alhamdulillah semuanya berjalan solid. Semua perhitungan dilakukan rinci guna menangani masalah konflik," ungkapnya.

Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Staf Operasi Polri (Sops) Mabes Polri, Brigjen Jati Wiyono mengatakan, kunjungannya ini dalam rangka kajian daerah rawan kejahatan konvensional dan transnasional yang merugikan kekayaan negara, serta berimplikasi konflik sosial dan masalah perbatasan.

"Konflik sosial dapat terjadi dimana pun. Apa yang dilakukan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo merupakan kebijakan pengawasan dan antisipasi konflik yang dapat muncul. Hal ini juga upaya meningkatkan citra positif Lampung," katanya. (*)
Share:

Ini kata Rosidi soal video baiat warga


setialampung - Pelaksana tugas kepala dinas pendidikan Lampung Tengah (Lamteng), Rosidi menegaskan, proses baiat/sumpah kepada warga yang terjadi pada Agustus lalu saat sosialisasi perizinan, dilakukan secara spontan.

"Waktu itu saya menyampaikan berbagai program unggulan Pak Mustafa. Lalu warga sangat antusias serta mendukung pak bupati (Mustafa) ikut pemilihan gubernur (pilgub). Jadi semuanya terjadi spontan aja," ungkap mantan kepala penanaman modal perizinan terpadu satu pintu Lamteng ini, setelah memberikan klarifikasi di Bawaslu Lampung, rabu (18/10).

Menurut Rosidi, apa yang dilakukannya tersebut tidak melanggar peraturan, termasuk tidak melanggar UU ASN.

“Saya sama sekali tidak ada pikiran untuk terlibat di politik. Apalagi Pak Mustafa kan belum ditetapkan sebagai calon gubernur. Jadi tidak ada pasal yang dilanggar. Ini hanya masalah kepatutan saja. Saya janji ini tidak akan terulang kembali," ujarnya.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengapresiasi sikap kooperatif terlapor yang telah hadir untuk mengklarifikasi terkait dugaan pelanggaran ASN.

“Ini menjadi dorongan bagi kami agar masyarakat lebih mengerti tentang tugas kami. Kami akan mengkaji lagi hasil klarifikasi ini," katanya. (ben)
Share:

PKPI dan Partai Idaman tidak serahkan berkas kelengkapan partai ke KPU Mesuji


setialampung - Dua partai politik (parpol) di Mesuji yaitu
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Idaman tidak menyerahkan berkas kelengkapan partai ke KPU Mesuji.

"Yang nggak daftar PKPI dan Idaman," kata Ketua KPU Mesuji, Saiful Anwar kepada setialampung.co.id, rabu (18/10).

Sedangkan parpol yang menyerahkan kelengkapan berkas, katanya, ada 17, yaitu Perindo, PKS, Nasdem, Berkarya, PDIP, PPP, Garuda, PSI, Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, Hanura, PKB, Republik, PIKA dan PBB.

"Menurut data Sipol, ada 20 parpol di Mesuji," ujarnya. (ben)
Share:

Ini penyebab korupsi di Indonesia

Jaksa KPK, Abdul Basir saat memberikan materi lokakarya jurnalis antikorupsi.

setialampung - Ada beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, diantaranya integritas dan moralitas penyelenggara atau pejabat negara, faktor struktural, sejarah dan politik.

Hal ini disampaikan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang penindakan, Abdul Basir, di dalam kegiatan lokakarya jurnalis antikorupsi yang dilaksanakan di Whiz Prime Hotel, Rabu (18/10).

"Penyebab terjadinya korupsi lainnya yaitu adanya desentralisasi, kualitas regulasi dan law enforcement," ujarnya.

Saat ditanya soal tudingan KPK melakukan tebang pilih dalam menindak dan memberantas praktek korupsi, dia membantahnya.

"KPK tidak pernah melakukan tebang pilih. Lagi pula, siapa yang nebang dan siapa yang milih," katanya, seraya sambil berseloroh. (ben)
Share:

Dua partai politik di Lampung Barat tidak serahkan kelengkapan berkas

Komisioner KPU Lambar, Syarief Ediansah.

setialampung - KPU Lampung Barat (Lambar) tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Indonesia Kerja (PIKA). Ini disebabkan, sampai batas akhir penyerahan kelengkapan berkas, selasa (17/10), kedua parpol tersebut tidak menyerahkan kelengkapan berkas partainya.

"Kami tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Namun kewenangan meloloskan atau tidaknya partai ada di KPU RI. Bukan KPU kabupaten/kota, karena bisa jadi di Lambar tidak ikut verifikasi, tapi di kabupaten/propinsi lain mereka lolos. Kalau secara nasional mereka lolos, maka bisa menjadi peserta Pileg," kata Komisioner KPU Lambar, Syarief Ediansah kepada setialampung.co.id, selasa (17/10).

Syarief mengungkapkan, saat ini ada 14 parpol yang berkasnya sudah lengkap yaitu Perindo, PDIP, Partai Golkar, Nasdem, Gerindra, PKS, PKB, PAN, Garuda, PBB, Partai Berkarya, Republik, Hanura dan Partai Demokrat.

"Berdasarkan data Sipol, terdapat 23 partai di Lambar," ujarnya. (ben)
Share:

Dugaan penipuan dan penggelapan, mantan anggota DPRD Lambar ini masuk daftar pencarian orang Polda Lampung

Ansori, kuasa hukum Herlina saat di graha jurnalis Polda Lampung, senin (16/10).

setialampung - Penyidik Polda Lampung telah melimpahkan tahap pertama berkas kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp4 miliar dengan tersangka mantan anggota DPRD Lampung Barat (Lambar), berinisial SBR, ke kejaksaan. Selain itu, polda juga tetapkan SBR masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Berkas sudah kami limpahkan ke kejaksaan untuk tahap pertama. Tersangka ditetapkan sebagai DPO karena sampai kini tidak diketahui keberadaannya," kata Kasubdit I Kamneg Polda Lampung, AKBP Muchtar di ruang kerjanya, senin (16/10).

Sementara Ansori, kuasa hukum pelapor, Herlina mempertanyakan perkembangan kasus dugaan penipuan dan penggelapan ini ke Polda Lampung.

"Klien kami (Herlina) melaporkan kasus ini pada 19 November 2016 dengan nomor laporan, LP/1494/XI/2016/SPKT. Sudah satu tahun lebih kasus ini berjalan dan belum tuntas. Jadi, kami mempertanyakan dan meminta kepada polda Lampung untuk secepatnya menyelesaikan kasus ini," ujar Ansori di ruang graha jurnalis Polda Lampung, senin (16/10).

Ansori menjelaskan, kasus ini bermula saat kliennya dijanjikan pekerjaan (proyek) oleh tersangka SBR saat masih menjabat anggota DPRD Lambar.

"kline kami menyerahkan uang Rp4 miliar kepada tersangka karena dijanjikan sebuah pekerjaan. Kami minta polda mengusut tuntas kasus ini," ungkapnya. (ben)
Share:

Di Lambar, jumlah anggota Partai Golkar terbanyak


setialampung - Di Lampung Barat (Lambar), baru lima partai politik (parpol) yang dinyatakan telah lengkap berkas verifikasi. Ke lima partai tersebut yaitu Partai Golkar, Perindo, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PDIP dan PAN.

"Untuk Lambar, parpol yang sudah dinyatakan lengkap per hari ini (16 Oktober 2017), jam 13.30 WIB ada lima partai," kata Komisioner KPU Lambar Syarief Ediansyah kepada setialampung.co.id, senin (16/10).

Berdasarkan data yang diterima setialampung.co.id, untuk Partai Golkar, baik jumlah anggota, KTA maupun jumlah KTP ada 1.564, Perindo, jumlah anggota, KTA maupun jumlah KTP ada 949, PKS, jumlah anggota, KTA maupun jumlah KTP ada 721, PDIP jumlah anggota, KTA maupun jumlah KTP ada 553 dan PAN jumlah anggota, KTA maupun jumlah KTP ada 354. (ben)
Share:

Di Bandarlampung, baru tiga partai yang berkasnya lengkap

Ketua KPU Bandarlampung, Fauzi Heri/website KPU Bandarlampung.

setialampung - KPU Bandarlampung sudah menerima kelengkapan berkas Partai Nasdem, Perindo, PSI, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

"Hari ini PDI Perjuangan dan Gerindra. Yang sudah lengkap baru Nasdem, Perindo dan PSI," kata Ketua KPU Bandarlampung, Fauzi Heri kepada setialampung.co.id, minggu (15/10). (ben)
Share:

Relawan Kita Ridho siap berikan satu juta suara


setialampung - Relawan Kita Ridho siap memberikan satu juta suara bagi bakal calon gubernur Lampung incumbent, Muhammad Ridho Ficardo. Ini untuk mendukung dan mewujudkan kepemimpinan Ridho di periode 2019 - 2024.

"Kami optimis. Kalaupun pilkada minggu depan, kami siap mengumpulkan 1 juta suara. Bahkan lebih dengan mengajak masyarakat untuk memenangkan Muhammad Ridho Ficardo," Kata Ketua Kita Ridho, Ridhwan, minggu, (15/10).


Wadah "Kita Ridho" dengan  memiliki 2 ribu anggota di 15 kabupaten/kota se-Lampung sampai tingkat desa ini telah lahir sekitar enam bulan lalu atas inisiatif masyarakat yang menginginkan M.Ridho Ficardo kembali melanjutkan tongkat kepemimpinan periode 2019-2024 mendatang.

"Kami melihat hasil kinerja M.Ridho Ficardo telah banyak berbuat untuk memajukan Bumi Ruwa Jurai selama menjabat sebagai Gubernur Lampung," ucapnya.

"Misalnya Lampung saat ini memiliki jalan mulus, adanya perubahan Bandara Raden Inten menjadi bandara international, jalan tol serta masih banyak pembangunan lainnya yang tidak terlihat telah dilakukan pak Ridho untuk kemajuan Lampung," tegasnya.

Setiap satu anggota "Kita Ridho" diwajibkan mengajak sekitar 750 mata pilih guna memuluskan langkah ayah tiga anak ini agar bisa memenangi ajang pesta demokrasi lima tahunan tingkat provinsi ini guna semakin memajukan Lampung.

"Kami yakin dan sangat optimis Mas Ridho bersama masyarakat Lampung bisa memenangi pilgub mendatang," tegasnya.

Selain itu, Berdasarkan survei internal "Kita Ridho" Gubernur termuda se- Indonesia ini memiliki beberapa lumbung suara yang tersebar di 15 kabupaten/kota se-Lampung.

"Lamteng, Metro, Tanggamus, Lamsel, Lamtim dan beberapa kabupaten lainnya sangat puas melihat hasil kinerja Mas Ridho selama ini," ucapnya.

Untuk mempertahankan dan menambah basis suara, ia mengaku mempunyai strategi khusus dengan langsung bersentuhan ke masyarakat melalui kegiatan bhakti sosial seperti cek kesehatan gratis, donor darah, Khitanan massal. Selain itu,  pihaknya juga melakukan pendekatan  melalui olahraga seperti mengadakan turnamen volley dan lainnya agar masyarakat Lampung selalu sehat sekaligus mencari  bibit olahraga baru untuk mengharumkan nama Lampung di pentas olahraga tingkat nasional

"Kami bergerak secara diam-diam untuk memenangi Mas Ridho dan agar strategi yang diterapkan tidak ditiru oleh calon lainnya " tegasnya.

Pihaknya juga mengajak masyarakat Lampung yang ingin bergabung ke “ Kita Ridho”  agar memudahkan petahana Balongub, M.Ridho Ficardo memenangi di pilgub bisa datang ke posko yang beralamatkan di jalan Perum Citra Garden Ruko CW jalan Dr Setiabudi, Negeri Olok Gading, Telukbetung Barat.

“Mari kita bersama-sama merapatkan barisan bersama “Kita Ridho”agar Lampung bisa semakin maju dibawah kepemimpinan M.Ridho Ficardo,” pungkasnya.

Sebelumnya, Petahana Bakal Calon Gubernur (Balongub) sekaligus ketua DPD partai Demokrat Lampung, M.Ridho Ficardo meminta seluruh relawan dan kader untuk bergerak menampung aspirasi masyarakat di Bumi Ruwa Jurai.

”Saatnya relawan bergerak dan bekerja maksimal dengan melakukan kegiatan yang berguna bagi masyarakat. Karena tujuan utama saya (Ridho) untuk maju kembali sebagai petahana semata bekerja demi masyarakat,” kata Petahana Calon Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo, Sabtu (14/10).

Langkah ini dilakukan agar pemimpin bisa menjadi solusi semua permasalahan yang tengah dibutuhkan oleh masyarakat di Bumi Ruwa Jurai.

“Pemimpin itu tugasnya melayani, mengayomi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat se-Lampung,” ucapnya.

Kesejahteraan masyarakat Lampung menjadi tolak ukur keberhasilan kepala daerah dalam memimpin daerah tersebut.

“Insya allah dengan adanya kebersamaan, dari relawan, kader dan seluruh elemen masyarakat, Lampung akan menjadi semakin maju periode 2019-2024 mendatang,” ujarnya.

Dilain sisi, situasi politik yang semakin dinamis menjelang digelarnya tahapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, ia meminta kepada para pendukung untuk tidak terpengaruh arus informasi serta hiruk pikuk mengenai partai koalisi yang akan mengusungnya.

“Partai Koalisi sudah siap dan akan merapatkan barisan untuk bersatu memenangi pilgub Lampung. Kemenangan ini nantinya adalah kemenangan masyarakat untuk Lampung Maju dan Sejahtera,” jelas Ridho.

Demi mewujudkan kemajuan di Lampung, ia berharap agar seluruh relawan dan kader serta masyarakat Bumi Ruwa Jurai dapat segera merapatkan barisan untuk memuluskan langkah memenangi pilgub 2018 mendatang. (*)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog