Ombudsman: masih banyak praktik maladministrasi dalam pelayanan publik di Lampung


setialampung -  Dalam kurun waktu Juli - September (triwulan III) tahun 2017, Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Lampung telah menerima 114 laporan terkait pelayanan publik yang dikeluhkan masyarakat. Seperti permasalahan pelayanan administrasi kependudukan, infrastruktur maupun pelayanan dari kepolisian.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf mengatakan, dari 114 laporan yang diterima Ombudsman, terdapat 5 substansi yang paling banyak dilaporkan sejak Juli sampai September 2017 adalah administrasi kependudukan sebanyak 49 laporan (43%), disusul pelayanan kepolisian 16 laporan (14%), pendidikan 14 laporan (12%), infrastruktur 8 laporan (7%) dan pertanahan 5 laporan (4%).

Banyaknya laporan masyarakat mengenai administrasi kependudukan disebabkan karena ketersediaan blangko KTP-el yang mengalami kekosongan.

”Ditambah lagia danya ketidakpastian informasi dari penyelenggara layanan tentang kapan KTP-el jadi dan belum proaktifnya penyelenggara dalam memberikan pelayanan” kata Nur Rakhman Yusuf dalam siaran persnya, selasa (24/10).

Nur menjelaskan, berkenaan dengan keluhan masyarakat terkait KTP-el tersebut, Ombudsman RI membuka kanal pengaduan di laman website Ombudsman diwww.ombudsman.go.id .

“Jadi, apabila masyarakat ingin mengadukan permasalahan terkait KTp-el bisa langsung mengunjungi website tersebut,” ujarnya.

Sementara, dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada ombudsman berupa penundaan berlarut sebanyak 76 laporan (67%), disusul tidak memberikan pelayanan sebanyak 14 laporan (12%), penyimpangan prosedur sejumlah 12laporan (11%), tidak kompeten sebanyak 6 laporan (5%), permintaan imbalan uang, barang dan jasa sebanyak 4 laporan (3%), tidak patut dan penyalahgunaan wewenang sebanyak 1 laporan (1%).

Dari berbagai  dugaan maladministrasi tersebut, kelompok instansi terlapor yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat kepada ombudsman adalah pemerintah kabupaten/kotamadya yaitu sebanyak 77 laporan (68%), selanjutnya dari kepolisian sebanyak 16 laporan (14%), instansi pemerintah/kementerian 8 laporan (7%), diikuti BUMN/BUMD, rumah sakit pemerintah, dan komisi negara/lembaga negara non struktural masing-masing sebanyak 3 laporan, lembaga pendidikan negeri sebanyak 2 laporan (2%), kemudian badan pertanahan nasional dan lembaga peradilan masing-masing sebanyak 1 laporan (1 %).

Menurutnya, masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik menunjukkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik cukup tinggi dan hal ini patut diapresiasi. Disisi lain, hal itu juga menunjukan masih banyaknya praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Lampung. Maka dari itu, diperlukan komitmen dari penyelenggara layanan untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas.

Nur Rakhman juga menjelaskan, untuk mencegah terjadinya praktik maladministrasi, ombudsman juga perperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada penyelenggara layanan dan masyarakat mengenai apa itu maladministrasi dan dampaknya bagi masyarakat dan penyelenggara layanan. Kegiatan pencegahan maladministrasi tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi, monitoring, kerjasama, pengembangan jaringan dan partisipasi publik. 

"Kegiatan sosialisasi yang sudah kami lakukan pada triwulan III adalah diskusi publik dengan tema partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan publik dengan mengundang berbagai komunitas yang ada di Lampung. Sedangkan kerjasama dilakukan ombudsman dengan kantor wilayah kementerian hukum dan HAM (kemenkum HAM) Lampung dalam hal melakukan monitoring pelaksanaan penerimaan CPNS di lingkungan kemenkum HAM," pungkasnya. (rls)
Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog