Langsung ke konten utama

SMI: Inilah fase krisis demokrasi akut

Foto: istimewa.

setialampung - Melalui momentum peringatan hari sumpah pemuda, senin (23/10), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) secara nasional menggelar aksi di Kemenristek, Jakarta dengan menyerukan agar masyarakat dapat berjuang melawan para kapitalis pendidikan dan pembungkaman demokrasi.

SMI melaksanakan aksi karena menilai kebijakan rezim pemerintahan dinilai semakin memperparah keadaan bangsa Indonesia dengan banyak menciptakan kemelaratan struktural masyarakatnya.

“Penerapan kebijakan ekonomi hingga jilid 16 itu bukannya membangun ketahanan ekonomi, malah justru membuat Indonesia semakin memiliki ketergantungan dengan korporasi dan lembaga hutang,” kata Ketua Umum SMI, Nuy Lestari, senin (23/10), dalam siaran persnya yang diterima setialampung.co.id.

Menurutnya, Indonesia mencapai rekor fantastis dari sisi penambahan hutang negara yang sudah menyentuh jumlah Rp3.825,79 triliun. Sementara cicilan hutang jatuh tempo di tahun 2018 - 2019 sebesar 810 triliun.

“ Hampir setara separoh total APBN. Tak heran dilakukan penghematan besar-besaran dengan mencabut subsidi serta menaikkan pajak untuk menambal krisis APBN,” ujarnya.

Ambisi pembangunan infrastruktur yang banyak dibanggakan kelompok kelas menengah, lanjutnya, telah menciptakan kemelaratan yang  jangka panjang bagi rakyat. Karena yang menopang pembangunan infrastruktur besar-besaran adalah dari hutang, bukan kekuatan fundamental ekonomi rakyat.

“Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang mendapatkan dampak cukup besar dari program kebijakan liberalisasi. Kemiskinan struktural telah membuat sebanyak 4,1 juta anak usia sekolah di Indonesia tidak sanggup mengenyam bangku sekolah. Ditambah lagi terdapat sekitar 997.445 siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikan hingga tingkat sekolah menengah. Belum terhitung ratusan ribu kaum muda yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi dan angka putus kuliah,” jelasnya.

Peran institusi pendidikan sebagai aparatur ideologis negara, katanya, beralih fungsi menanamkan budaya pragmatis dan anti kritik yang menyebabkan negara Indonesia krisis demokrasi. Dunia pendidikan juga menampilkan bentuknya sebagai institusi pelanggar nilai-nilai demokrasi. Kasus-kasus pelanggaran demokrasi semakin marak seperti Drop Out massal dan skorsing sepihak.

“Pemberedelan organisasi mahasiswa, serta kasus kekerasan fisik dan kriminalisasi mahasiswa-pemuda-pelajar seperti yang terjadi di Universitas Proklamasi 45 Yogya, Universitas Pekalongan dan daerah lainnya,” ucapnya.

Selain itu, ia menyayangkan upaya pemberantasan radikalisme di dunia pendidikan justru di implementasikan secara serampangan dengan memberlakukan sejumlah aturan-aturan yang tidak masuk akal, seperti pemberlakuan jam malam kampus, pelarangan mimbar-mimbar akademik hingga MoU dengan pihak kampus untuk menindak secara hukum mahasiswa yang melakukan aksi protes terhadap kebijakan kampus.

“Inilah fase krisis demokrasi akut. Institusi pendidikan kita sedang melakukan upaya depolitisasi kampus dan pemberangusan gerakan sosial kaum muda,” keluhnya.

“Situasi ini semakin membuka mata kita, bahwa kekerasan Negara terhadap rakyat tidak hanya berbentuk larangan dan pengekangan kebebasan berorganisasi dan kekerasan fisik. Tapi kekerasan dalam bentuk belenggu kebebasan berpikir dan berekspresi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Serikat Mahasiswa Indonesia secara nasional melakukan aksi massa di depan Gedung Kemenristek-Dikti, Kopertis, Dinas Pendidikan dan institusi yang bertanggung jawab dalam penyelesaian persoalan ekonomi-politik dan pendidikan di Indonesia.

Karena. Sebagai generasi mayoritas sekaligus tumpuan tenaga produktif, tentu akan mengalami pukulan sosial-ekonomi yang cukup serius. Misalnya saja, sistem kontrak outsorching dan jaminan pekerjaan layak yang dicederai oleh liberalisasi pasar tenaga kerja menjadi faktor utama pemerasan tenaga produktif kaum muda semakin tidak dihargai nilai kerjanya akibat politik upah murah.

“Beban kaum muda dan keluarga buruh-tani di Indonesia semakin berat, seiring dengan pencabutan subsidi dan komersialisasi di sektor publik (pendidikan , kesehatan, transportasi, dan lainnya,” ucapnya.

“Krisis sosial ekonomi ini, sudah semestinya menjadi pekerjaan bagi gerakan rakyat dan kaum muda untuk terlibat ke dalam perjuangan rakyat, jika kita tidak menginginkan barisan perbudakan dan penjajahan semakin kronis di negeri ini,” pungkasnya. (rls)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …