KAD dan Kadin Lampung soroti aspek hukum pidana korporasi


setialampung - Komite Advokasi Daerah (KAD) adalah suatu wadah kerja sama yang keluar dari rahim Kadin Lampung dan lembaga anti rasuah yaitu KPK.

Hadir para pembicara seminar nasional KAD Lampung dan Kadin Lampung yakni Kepala Direktorat Pendidikan dan Pelayanan masyarakat, Aris Arham, Bupati Lampung Tengah, Mustafa, Ketua Kadin Lampung, Muhamad Kadafi, akademisi Unila Budiono, Hakim Tinggi Tanjungkarang, Selamat Heriandi, Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung, Zulfikar dan Ketua Komite Advokasi Daerah Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi.

Ketua Komite Advokasi Daerah Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan, kehadiran lembaga KAD ini dalam upaya pencegahan yang sangat penting untuk dilakukan secara sistematis dan masif pada ruang-ruang publik. Serta kedepan melibatkan partisipasi aktif dalam masyarakat. Hal ini mengingat masih tingginya angka korupsi yang terjadi bisa dilihat dari rilis data KPK. Dimana perkara tindak pidana korupsi berdasarkan modus kasus penyuapan 79 kasus, pengadaan barang dan jasa 14 kasus.

"Cendrung yang tertangkap adalah pelaku usaha swasta dan para elit politik. Kedepan kita membangun kesepahaman antara pelaku usaha, pihak regulator dan penegakan hukum sebagaimana tidak adanya satu rencana dan tolak ukur yang jelas mengenai pemidanaan korporasi yang berakibat negara mengalami kesulitan dalam menelusuri dan menarik kerugian negara dari korporasi," ungkapnya.

Tidak disitu saja, menurut Wahrul, jangan sampai di Lampung misalnya, banyak korporasi masih tetap berjalan dan terindikasi menjalankan kejahatanya.

"Kita mau para pelaku usaha mendapatkan keamanan, kenyamanan dan kepastian dalam menjalankan ushanya. (rls)
Share:

Nasional

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog