Ketua Bawaslu Lampung terancam diberhentikan dari jabatannya


setialampung - Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah terancam diberhentikan dari jabatannya. Ini buntut atas sanksi peringatan keras terakhir dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang diterimanya. Ada empat poin keputusan yang tercantum di dalam keputusan DKPP nomor 121/DKPP-PKE-VI/2017.

"Artinya, kalau melanggar etika sekali lagi, (Fatikhatul Khoiriyah) diberhentikan," kata Ketua DKPP, Harjono kepada setialampung.co.id, sabtu (18/11).

Di dalam salinan keputusan DKPP tersebut, DKPP memutuskan, yang pertama, DKPP memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu (Aryanto Yusuf dan Rahmat Husen) untuk sebagian, menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu I yaitu Ketua Bawaslu RI, Abhan, ketiga, menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terakhir kepada teradu II yaitu Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah. Kemudian keputusan yang keempat, DKPP memerintahkan bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Di dalam salinan keputusan DKPP tersebut tertulis, teradu II (Fatikhatul Khoiriyah) diduga melakukan pemalsuan identitas. Karena, teradu II tercatat sebagai warga Lampung dengan bukti e-KTP bernomor NIK 1871014504820008 beralamat di Perum Bumi Anugerah Blok B-3 LK 1 RT 020 Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Bandarlampung. Namun, Fatikhatul Khoiriyah juga terdaftar sebagai pemilih di DKI Jakarta dalam Pilkada tahun 2017. Dimana nama Fatikhatul Khoiriyah tercatat di TPS 32 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat.

Selain itu, teradu II sebagai Ketua Bawaslu Lampung, pada saat yang sama juga menjadi peserta seleksi calon anggota Bawaslu Lampung tahun 2017 ini diduga melakukan komunikasi dan hal lain dengan ketua tim seleksi Bawaslu Lampung untuk memudahkan proses pencalonan yang bersangkutan.

Teradu II diduga telah memalsukan tahun kelahiran. Dalam e-KTP tertulis lahir tanggal 5 April 1982, namun dalam CV yang termuat dalam website Bawaslu Lampung tertulis lahir tanggal 5 April 1980

Teradu II berpotensi melanggar undang-undang dalam melaksanakan kegiatan Bawaslu Lampung karena disinyalir telah melibatkan keluarga/saudara kandungnya dalam melaksanakan pekerjaan di Bawaslu Lampung. (ben)

Share:

DIRGAHAYU KOTA BANDARLAMPUNG KE 337

DIRGAHAYU KOTA BANDARLAMPUNG KE 337

Nasional

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog