Lampung dan Makassar, tempat riset bantuan hukum



setialampung - Lampung bakal menjadi percontohan nasional tentang pemerataan hukum ke masyarakat, menyusul diupayakan disahkannya perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2015. Dalam Perda ini diatur kemudahan masyarakat mendapatkan kepastian hukum, termasuk bantuan advokasi bagi masyarakat miskin.

“Jika perubahan perda telah disahkan, Lampung dan Makassar merupakan daerah yang dipilih bappenas dan kanwil hukum dan HAM RI untuk dijadikan penelitian dan riset terkait bantuan hukum,” ungkap Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi, saat audiensi dengan Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, kamis (30/11) di ruang kerja wakil gubernur Lampung.

Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri berharap perda tersebut segera diimplementasikan. Sebab, Perda menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

“Masyarakat miskin berhak mendapat bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur undang-undang. Jangan sampai kita sudah punya perda tapi tidak dijalankan, warga miskin harus mendapat bantuan hukum sepenuhnya dengan gratis,“ ungkap Bachtiar.

Sebagai tindak lanjut Perda tersebut, ujarnya, pemprov Lampung segera menerbitkan peraturan gubernur mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

“Melalui Pergub, diharap dapat memicu bertambahnya organisasi bantuan hukum di kabupaten/kota di Lampung. Sehingga bantuan hukum untuk masyarakat miskin dapat merata di Lampung,” ujarnya.

Saat ini pemprov Lampung memiliki perda nomor 3 tahun 2015 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan perda itu mulai diamandemen. (*)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed