Langsung ke konten utama

Besok, Sutono sampaikan klarifikasi ke bawaslu Lampung

Sekda Lampung, Sutono (baju putih), saat menerima rekomendasi sebagai cawagub Lampung dari PDIP, mendampingi Herman HN. Foto: istimewa.

setialampung - Sekretaris Daerah (sekda) Lampung, Sutono, sabtu (5/1/2018), siap menghadiri undangan bawaslu Lampung untuk memberikan klarifikasi terkait kehadirannya di DPP PDIP ketika mendampingi Herman HN saat menerima rekomendasi dari PDIP sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung.

"Iya, insya allah besok jam 9 (klarifikasi)," kata Sutono, melalui short massage service (sms) kepada setialampung.co.id, jumat (5/1/2018).

Saat ditanya apakah ketika menerima rekomendasi sebagai calon wakil gubernur Lampung dari PDIP, dirinya sudah mengajukan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara (ASN), Sutono menegaskan sudah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN.

"Saya sudah mundur," ujarnya singkat.

Ketua bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan undangan kepada Sutono untuk memberikan klarifikasi di bawaslu Lampung.

"Ya, besok agenda klarifikasinya jam 9. Undangan (klarifikasi) sudah dikirim ke kantornya (Sutono)," kata ketua bawaslu Lampung yang disapa Khoir ini kepada setialampung.co.id, melalui pesan whatsapp, jumat (5/1/2018).

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Abhan minta kepada Bawaslu Lampung untuk menindaklanjuti sikap atau tindakan Sutono yang disinyalir masih berstatus ASN dan masih aktif menjabat sebagai sekretaris daerah (sekda) Lampung, namun secara terbuka menerima rekomendasi dari DPP PDIP sebagai calon wakil gubernur Lampung mendampingi calon gubernur Lampung, Herman HN.

"(Terkait Sekda Lampung, Sutono), kami (bawaslu RI) minta kepada bawaslu Lampung untuk klarifikasi lebih lanjut. Kami akan konfirmasi dulu dengan bawaslu Lampung," kata Ketua Bawaslu RI, Abhan kepada setialampung.co.id, melalui pesan whatsapp, kamis (4/1/2018).

Terkait hal ini, Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah akan mengundang Sutono untuk diklarifikasi.

"Ya, nanti kita undang (Sutono) klarifikasi. Kalau kajian awal Bawaslu Lampung, sepanjang statusnya masih ASN, berarti tetap dimaknai sebagai dugaan pelanggaran. Sebagaimana surat Menpan RB," kata Fatikhatul Khoiriyah kepada setialampung.co.id, kamis (4/1/2018).

Saat ditanya apa sanksi terberat atau rekomendasi dari Bawaslu Lampung kepada KASN terkait Sutono ini, wanita yang disapa Khoir ini mengaku belum mengetahuinya.

"Belum tau.. kan belum diproses. Karena Rekomendasi setelah proses klarifikasi dan kajian lengkap," ungkapnya.

Seperti diketahui, Sekda Lampung, Sutono secara langsung menerima rekomendasi sebagai calon wakil gubernur Lampung dari PDIP mendampingi calon gubernur Lampung dari PDIP, Herman HN, kamis (4/1/2018). Tindakan Sutono ini diduga telah melanggar UU ASN no 5 tahun 2014 dan peraturan pemerintah no 42 tahun 2004. (ben)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Danpomal Lampung Minta Prajurit Profesional

BANDARLAMPUNG- Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Lampung, Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti meminta prajurit bertugas independen dan profesional.

Permintaan Prasetyo Bekti itu dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) Ke-73 Pomal Lampung di Gedung C, PKOR Wayhalim, Bandarlampung, minggu (24/2) pagi.

Soal HUT Pomal, Prasetyo Bekti menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari perayaan HUT Pomal ke-73.

"Acara diawali olah raga bersama, yaitu senam bersama, setelah itu jalan sehat, kemudian dirangkai dengan kegiatan donor darah, sebagai wujud membantu rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan, dan terakhir ialah pengundian kupon jalan sehat," jelasnya.

Prasetyo memaparkan, untuk hadiah jalan sehat sendiri sebanyak 156 item, dengan hadiah utama 10 sepeda.

"Pomal kian bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Khususnya di Lampung, Lanal di Lampung mengelola ribuan prajurit, ada Brigade-4 Marinir, ada 2 Batalyon, ada Prokimal, dan lanal itu sendiri," kata…