Langsung ke konten utama

Alhamdulillah, pengawas, TU, dan guru honor dapat insentif dari Gubernur Ridho


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mulai menerapkan pemberian insentif bagi pengawas, staf tata usaha dan guru honor pada Februari 2018 ini. Insentf pengawas Rp1.200.000/bulan, staf tata usaha Rp500.000/bulan dan guru honor Rp200.000/bulan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri di depan 11.000 siswa/siswi dan 1.012 guru SMA/SMK dari 34 sekolah negeri/swasta se-Pesawaran, dalam acara penyerahan SK kepada para guru SMA/SMK di Pesawaran yang dilaksanakan di SMA N 1 Kedondong, Pesawaran, selasa (6/2/2018).

"Pemprov Lampung terus melakukan yang terbaik, dan ke depan akan lebih memajukan dunia pendidikan Lampung. Sebab pendidikian merupakan ujung tombak dari suatu negara. Masa depan bangsa ini terletak di tangan guru dan generasi emas penerus bangsa. Untuk itu, kita mulai menerapkan pemberian insentif mulai Febuari ini," ujar Bachtiar.

Selanjutnya, Bachtiar menyinggung banyak hal tentang pentingnya pendidikan. Berdasarkan undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan, bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip - prinsip profesionalitas.

"Sejalan dengan hal tersebut pemprov Lampung juga begitu memperhatikan dunia pendidikan, terutama para guru," kata Bachtiar.

Selain menyerahkan SK kepada para guru SMA/SMK di Pesawaran, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri juga menyerahkan surat penugasan guru tidak tetap, penyerahan SK pengangkatan pendamping sosial program keluaraga harapan, dan penyerahan sertifikat akreditas LKSA Nurul Huda.

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri disambut dengan penampilan tari sembah, lagu tanoh lado, dan bebandung dari siswa/siswi berprestasi SMA/SMK Pesawaran.

Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona yang diwakili Wakil Bupati Pesawaran, Eriawan menyampaikan, Pesawaran memiliki kewajiban dan tugas dalam memberikan pelayanan pembangunan pendidikan bagi warganya. Demikian pula pembangunan pendidikan di Pesawaran. Pendidikan merupakan pondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang mengingat melalui pendidikanlah potensi manusia dihasilkan.

"Organisasi pendidikan sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini harus terus dikembangkan. Saat ini di Pesawaan telah terbentuk ikatan sarjana pendidikan Indonesia Pesawaran (ISPI) yang bertujuan menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan," ujar Eriawan. (*/ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …