Langsung ke konten utama

Gubernur Ridho berpesan untuk menjaga kemanunggalan pemprov dengan rakyat


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo berpesan agar seluruh apartur sipil negara (ASN) pemerintah provinsi (pemprov) Lampung menjaga kemanunggalannya dengan rakyat.

“Negara akan kuat jika pemerintahan didukung masyarakat. Dan untuk memperoleh dukungan masyarakat, maka masyarakat harus mengetahui apa yang telah dicapai oleh pemerintah. Sehingga tidak ada jarak antara pemerintahan dan rakyatnya. Rakyat dan pemerintah menjadi solid,” ungkap gubernur, saat menjadi inspektur upacara mingguan di Lapangan Korpri, kantor gubernur, senin (5/2/2018).

Gubernur juga mengatakan, dalam waktu beberapa hari ini pemerintah pusat akan segera menunjuk pelaksana gubernur, untuk itu ia berpesan agar ASN tetap melaksanakan tugas dengan baik dan maksimal.

“Tetap tunjukkan kinerja terbaik, sehingga pelaksanaan program kerja dapat berjalan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Jangan sampai kinerja turun sehingga menghambat pembangunan,” ujar Gubernur Ridho.

Gubernur juga mengatakan, ASN sebagai tulang punggung pembangunan di Lampung harus mampu bekerja dengan maksimal dan menjadi corong pembangunan yang telah dilakukan pemerintah. Sehingga memunculkan kebanggaan bagi masyarakat.

Gubernur meminta secara tegas agar ASN menjaga netralitasnya dalam pemilukada serentak yang akan dilaksanakan Juni 2018.

“Sebelum saya dan pak wakil gubernur cuti, saya berpesan beberapa hal kepada seluruh ASN. Pertama agar menjaga netralitas dalam mengahadapi kontestasi politik di Lampung, kemudian terus tingkatkan disiplin dan kinerja dalam bekerja," tegas gubernur.

Menutup sambutannya, Gubernur Ridho menyampaikan penghargaan kepada para ASN yang telah bekerja keras sehingga banyak kemajuan Lampung yang tercapai.

“Saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran ASN yang selama ini telah begitu kuat dan solid serta kompak menunjukkan kinerja terbaik dalam membawa nama baik pemerintah provinsi Lampung baik di tingkat daerah maupun di tingkat basional untuk membuat Lampung lebih maju dan sejahtera,” ungkapnya. (*/ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …