Langsung ke konten utama

Ikut kampanyekan pasangan calon gubernur, anggota DPRD harus cuti

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah (tengah), saat diwawancara di Polda Lampung, senin (5/3/2018).


setialampung - Bawaslu Lampung menyoroti oknum anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang diduga tidak mengajukan cuti sebagai anggota dewan, namun disinyalir turut serta mengkampanyekan pasangan calon gubernur Lampung.

Ketua bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah didampingi anggota bawaslu, Iskardo P. Panggar saat ditemui di Polda Lampung, senin (5/3/2018), mengungkapkan, anggota dewan yang diduga turut mengkampanyekan salah satu pasangan calon gubernur namun tidak mengajukan cuti sebagai anggota dewan diantaranya dilakukan salah satu anggota DPRD Metro dan DPRD Lampung.

"Seperti di Metro ditemukan salah satu anggota dewan setempat yang memberikan bantuan banjir tapi sekaligus membagikan selebaran salah satu pasangan calon gubernur. Ada juga salah satu anggota DPRD Lampung yang mengkampanyekan calon gubernur tapi tidak cuti sebagai anggota legislatif. Dan hasil konfirmasi kami ke KPU Lampung, belum ada izin cuti anggota DPRD yang diterima KPU Lampung," ungkapnya.

Komisioner KPU Lampung, M. Tio Aliansyah menegaskan, anggota dewan harus mengajukan cuti kepada pimpinan dewan masing - masing jika akan mengikuti atau mengkampanyekan pasangan calon gubernur.

"Ya, (anggota DPRD) harus mengajukan cuti ke pimpinan dewannya dan setelah keluar izin cutinya, surat cutinya disampaikan ke KPU. Cutinya sesuai dengan hari kapan anggota dewan tersebut akan melakukan kampanye," kata Tio saat dihubungi setialampung.co.id, senin (5/3/2018). (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …