Langsung ke konten utama

Menko Polhukam: sudah selayaknya kepala daerah lain mencontoh keberhasilan Lampung



setialampung – Lampung, untuk ketiga kalinya berhasil meraih juara pertama dalam penanganan konflik sosial. Penghargaan diberikan dalam rapat koordinasi nasional tim terpadu penyelesaian konflik sosial 2018, di Hotel Bidakara, Pancoran Jakarta Selatan, Rabu (7/3/2018).   

Penghargaan diberikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, didampingi Menteri dalam Negeri, Tjahyo Kumolo dan diterima Pjs. Gubernur Lampung, Didik Suprayitno. 

Menko Polhukam, Wiranto, dalam sambutannya mengatakan, sudah selayaknya kepala daerah lain mencontoh keberhasilan provinsi Lampung.

"Kita adalah Indonesia satu kesatuan. Semua potensi rawan konflik harus segera dituntaskan oleh kepala daerah berkoordinasi dengan jajaran TNI dan Polri. Kepala Daerah di seluruh Indonesia perlu mencontoh Provinsi Lampung yang mampu meraih juara pertama dalam upaya penanganan konflik sosial di daerah," ujar Wiranto. 

Menurut Wiranto, kerjasama dan koordinasi antar lembaga baik eksekutif, legislatif,  yudikatif, sangat penting dalam merespons bahaya kerusuhan yang akan berdampak pada keamanan, ketertiban masyarakat Indonesia.

"Indonesia ini harus kita jaga bersama sama, Indonesia ini milik kita, harus tetap dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Wiranto.

Wiranto juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar pelaku penyebar berita palsu alias hoax dan juga fitnah harus ditindak tegas dan keras. Menurut Wiranto langkah itu dilakukan demi kepentingan bersama.

"Bukan tindakan sewenang-wenang, tapi keras seperti ini, tegas seperti ini, demi kemaslahatan kita bersama, agar masyarakat lebih tenteram, tenang, lebih damai sehingga kita dapat melakukan satu pembangunan yang berkesinambungan, yang bermanfaat untuk banyak orang," kata Wiranto. 

Apalagi saat ini akan berlangsung Pilkada, harus dijaga dengan damai dan tertib serta terhindar dari konflik kesukuan dan konflik mengatas namakan agama. 

Sebagai daerah yang berpestasi menangani konflik sosial, Pjs. Gubernur Lampung menjadi narasumber di hadapan 33 Gubernur, Kepolisian daerah (Polda), Korem, Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Menurut Pjs. Gubernur Didik, Lampung telah lama membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sejak 2015. (*)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)