Langsung ke konten utama

Sempat ricuh, akhirnya perwakilan PMII diterima ketua dan wakil ketua DPRD Lampung


Ketua PMII Lampung komisariat UIN Raden Intan, Dedi Indra Prayoga (paling kanan), saat menyerahkan tuntutan aksi kepada Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal, selasa (6/3/2018). 

setialampung – Sempat ricuh, akhirnya perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung komisariat UIN Raden Intan Lampung diterima Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal dan Wakil Ketua DPRD Lampung, Ismet Roni di ruang kerja ketua DPRD Lampung, selasa (6/3/2018).

Ketua PMII Lampung komisariat UIN Raden Intan, Dedi Indra Prayoga di dalam pertemuan tersebut mengatakan, kedatangannya ini yakni ingin menyampaikan aspirasi menolak revisi UU MD 3. 

Menurutnya, ada beberapa pasal yang setelah dikaji tidak layak dan terkesan mengangkangi nilai demokrasi. Contohnya pasal 122 huruf K yang berisi, intinya apabila sekelompok orang atau orang perorangan melakukan perendahan terhadap DPRD, maka bisa ditindak oleh aparat.

“Salah satu poinnya itu. Selain itu, pengurus besar PMII pusat sudah mengeluarkan instruksi untuk melakukan aksi serentak menanggapi revisi UU MD 3,” ujarnya.

Selain itu dia mengungkapkan, tuntutan aksinya ini yaitu agar DPRD Lampung mendengar dan menyampaikan tuntutan PMII ke DPR RI, meminta presiden mengeluarkan perppu dan tuntutan yang ketiga yaitu, melalui LBH PMII, pihaknya akan mengajukan uji materi terkait revisi UU MD 3.

“Kami minta DPRD Lampung mendukung dan menyampaikan aspirasi kami ke DPR RI,” pintanya.

Sementara, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI.

“Kami menerima dan akan menyampaikan aspirasi kawan – kawan PMII ke DPR RI,” ujarnya, diamini Wakil Ketua DPRD Lampung, Ismet Roni.  

Sebelumnya, puluhan massa PMII Lampung komisariat UIN Raden Intan melakukan aksi menolak revisi UU MD 3 di depan kantor DPRD Lampung, selasa (6/3/2018). Dalam aksinya sempat terjadi kericuhan karena massa berusaha merangsek masuk ke DPRD Lampung namun dijaga anggota satpol PP. Terjadi aksi dorong mendorong antara massa dan anggota satpol PP, sehingga menyebabkan salah satu kaca gedung DPRD Lampung pecah. (ben)  

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)