Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Tidak ada zona kampanye, cagub wajib laporkan kampanye terbatas

Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono saat diwawancara di Polda Lampung, senin (5/3/2018).

setialampung - Semua calon gubernur (cagub) Lampung boleh melakukan kampanye di seluruh wilayah Lampung pada 15 Februari - 23 Juni 2018. Ini karena tidak ada penentuan zonasi atau titik - titik kampanye yang dilaksanakan cagub.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono di Polda Lampung, senin (5/3/2018).

"Semua daerah pemilihan (dapil) di Lampung disebut daerah kampanye. Tidak ada zonasi kampanye. Semua calon boleh berkampanye di semua wilayah Lampung," kata Nanang.

Saat ditanya bagaimana bila jadwal kampanye cagub berbarengan dengan cagub lainnya, Nanang menjelaskan, akan dilihat terlebih dahulu izin kampanyenya apabila jadwal kampanye cagub bertumburan dengan calon lain serta akan dipanggil dan dijadwal ulang izin kampanyenya," ungkapnya.

Selain itu, Nanang mengutarakan, setiap calon memiliki kewajiban melaporkan kampaye terbatas yang dilakukan. Seperti contohnya, jika kampanye terbatas dilaksanakan pada Februari - akhir Maret, maka di akhir Maret calon sudah harus melaporkan ke kepolisian.

Disinggung perihal temuan Bawaslu Lampung terkait dugaan pelanggaran cagub, Nanang menegaskan, pihaknya belum menerima laporan resmi dari bawaslu Lampung.

"Belum ada laporan resmi dari bawaslu Lampung ke KPU Lampung. Baru temuan dan kajian bawaslu," ungkapnya. (ben)

Berita Populer

Mendagri Keluarkan Surat Edaran untuk Gubernur, Bupati dan Walikota

Jakarta - Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri tentang Persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Hal itu dipaparkan Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian dalam Rapat Terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Surat Edaran tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar saling berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, membentuk Posko Pemantauan Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor persiapan dan pelaksanaan pada saat menjelang libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 melalui upaya:

a. Peningkatan Kesiapan Sarana dan P…

Reses, Rakhmad Nafindra Siap Bantu Kembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah

Bandarlampung - Permintaan agar prosedur pengajuan pinjaman/kredit untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dipermudah, kondisi arus lalu lintas yang macet, sampai keluhan terkait proses bina lingkungan, merupakan beberapa aspirasi yang disampaikan warga saat menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Bandarlampung, Rakhmad Nafindra, yang dilaksanakan di Perum Korpri, Bandarlampung, sabtu (14/12).

Permintaan agar prosedur pengajuan pinjaman/kredit UMKM dipermudah ini disampaikan salah satu warga bernama Danang.


Menurut pria yang mengaku sebagai mahasiswa ini, ia bersama beberapa warga menekuni industri rumahan yaitu usaha shuttlecock badminton.

"Warga menyambut baik adanya usaha shuttlecock. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengusulkan agar prosedur pengajuan pinjaman UMKM dipermudah. Karena warga ingin memajukan industri rumahannya namun terbentur biaya," kata Danang.


Warga lainnya pun antusias menyampaikan aspirasinya kepada politisi PDIP ini. Seperti dilon…

Reses Dedi Yuginta, Surono Minta Jumlah Guru Ngaji Didata Lagi

Bandarlampung - Surono, warga Kebon Jeruk meminta agar jumlah guru ngaji di wilayahnya didata kembali. Ini lantaran disinyalir adanya guru ngaji yang sudah tidak aktif mengajar lagi, namun masih mendapat bantuan dari walikota Bandarlampung.

Hal ini disampaikan Surono saat menghadiri reses anggota DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta, kamis (12/12).


Menurutnya, diduga ada guru ngaji yang sudah tidak aktif tapi masih menerima bantuan dari walikota Bandarlampung.

"Supaya tidak terjadi tumpang tindih terkait jumlah guru ngaji yang ada, saya minta jumlah guru ngaji untuk didata ulang. Karena disinyalir ada yang sudah nggak aktif lagi tapi masih terima bantuan dari walikota," ujarnya.

Selain terkait mendata ulang jumlah guru ngaji, pada kesempatan tersebut ia juga minta agar honor ketua RT ditambah lagi.

"Kalau bisa honor ketua RT ditambah lagi, kalau bisa honornya menjadi dua juta rupiah," pintanya.

Hal berbeda disampaikan Lia. Warga Kota Baru ini mengusulkan perbaikan goro…