Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Ridho - Bachtiar lebih dari 70 persen

Foto: istimewa.


setialampung - Hasil survey lembaga survey Charta Politika, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Muhammad Ridho Ficardo - Bachtiar Basri mencapai lebih dari 70 %. Hasil survey disampaikan Charta Politika di Hotel Horizon, selasa (20/3/2018).

Dengan hasil survey ini, Ridho - Bacthiar dinilai memiliki kinerja di atas 70% di sejumlah sektor unggulan, seperti pendidikan dan kesehatan. Juga di beberapa daerah kepuasan masyarakat di atas 70%, seperti dirasakan masyarakat di sejumlah kabupaten di Lampung.

Salah satu hasilnya, masyarakat Lampung puas dengan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan. Bidang Pendidikan menempati angka tertinggi dengan kepuasan masyarakat mencapai 72,8%, disusul bidang kesehatan yang mencapai 66,1%.

Dalam survey juga disebutkan pemerintahan Ridho - Bachtiar memiliki tingkat kepuasan kinerja tertinggi di daerah pemilihan (dapil) 5 Lampung Utara dan Way Kanan. Dimana angka cukup puas mencapai 72,7%, kemudian disusul dapil 6  Mesuji, Tulangbawang Barat dan Tulang Bawang (70%), dapil 3 Metro, Pesawaran, dan Pringsewu (65,6%), dapil 8 Lampung Timur (65,5%).

Sementara, untuk penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah provinsi Lampung dinilai sangat baik. Ketersediaan air bersih mencapai 70,4% , peningkatan hasil pertanian 58,3%, ketersediaan pupuk, bibit dan alat pertanian (54,5%), dan pemerintahan yang transparan dan akuntable (50,4%). Untuk kondisi jalan raya provinsi Lampung, survey Charta Politika membuktikan 53,6% menilai sudah lebih baik.

Adapun metode survey, sampel dipilih secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah penduduk di setiap kabupaten. Jumlah sampel sebanyak 800 responden, dengan margin of error + 3.46% pada tingkat kepercayaan 95%.

Survey ini memiliki unit sampling primer survei (PSU) desa/kelurahan dengan jumlah sampel masing - masing 10 orang di 80 desa/kelurahan yang tersebar di Lampung. Quality control dilakukan terhadap hasil wawancara yang dipilih secara random sebesar 20% dari total sampel. Dalam quality control tidak ditemukan adanya kesalahan berarti.

Adapun metode survey, sampel dipilih secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling) dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah penduduk di setiap kabupaten. Jumlah sampel sebanyak 800 responden dengan margin of error + 3.46% pada tingkat kepercayaan 95%.

Survey ini memiliki unit sampling primer survei (PSU) desa/kelurahan dengan jumlah sampel masing - masing 10 orang di 80 desa/kelurahan yang tersebar di Lampung. Quality control dilakukan terhadap hasil wawancara, yang dipilih secara random sebesar 20% dari total sampel. Dalam quality control tidak ditemukan adanya kesalahan berarti. (*)

Berita Populer

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Bahtiar Hadiri Rapat Kerja Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang sentral dalam sebuah pemerintahan di daerah. Pasalnya, hadirnya DPRD memperkuat tata kelola pemerintah daerah terutama dalam hal mendengarkan aspirasi rakyat. Oleh karenanya, memperkuat peran DPRD dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat merupakan bagian yang tak terelakkan.

Hal inilah yang ditekankan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam silaturahmi dan koordinasi antara fraksi PKS DPR RI dengan pimpinan FPKS dan pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia di ruang Puri Ratna Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, kamis (5/12).

“DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara urusan Pemda, harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerahnya,” kata Bahtiar.

Untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPRD perlu mengoptimalkan seluruh peran dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…