Ada tiga tahap penyelesaian masalah pembebasan lahan jalan tol trans sumatera



setialampung – Kapolda Lampung, Irjen Pol. Suntana beserta unsur Forkopimda dan pihak terkait, melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) percepatan jalan tol trans sumatera (JTTS) ruas Bakauheni – Mesuji, Lampung, di Graha Wiyono Siregar, selasa (3/4/2018).  

Kapolda Lampung, Irjen Pol. Suntana usai rakor menjelaskan, ada beberapa kendala teknis yang dihadapi pelaksana. Salah satunya terkait percepatan pembebasan lahan JTTS.  

“Ada beberapa kendala teknis yang dihadapi pelaksana. Di dalam rakor dilakukan inventarisasi berbagai penyelesaian secara bertahap. Ini bukan pertemuan terakhir, Bulan depan kami mengadakan pertemuan lagi. Namun sebelum pertemuan bulan depan, tim akan turun ke lapangan. Sehingga sebelum pertemuan diharapkan sudah ada penyelesaian di berbagai bidang,” kata Kapolda Lampung, Irjen Pol. Suntana.

Kapolda menjelaskan, rakor ini dilaksanakan atas arahan gubernur Lampung untuk melakukan diskusi bersama unsur Forkofimda dan pelaksana pembangunan JTTS sepanjang 280 km ruas Bakauheni sampai Mesuji.

Terkait masih adanya masalah pembebasan lahan JTTS di beberapa titik, kapolda menjelaskan, hasil pembahasan di dalam rakor, ada tiga tahap penyelesaiannya yaitu validasi, konsinyasi dan eksekusi.

“Pada kesempatan ini saya mohon dan himbau kepada masyarakat untuk mendukung program pemerintah terkait adanya JTTS untuk mobilisasi pembangunan dan transportasi di Lampung. Bulan depan kita bicarakan lagi target penyelesaiannya,” ujarnya.

Kepala Bappeda Lampung, Taufik Hidayat usai rakor menuturkan, ada tim percepatan yang bertugas berkoordinasi dengan pihak terkait seperti dengan PPK dalam hal pembebasan lahan.

“Terkait masalah pembebasan lahan, ada tiga tahap yang akan dilakukan, yakni validasi, kemudian yang bermasalah uangnya dititipkan ke pengadilan, lalu tahap yang ketiga yaitu eksekusi. Target penyelesaian dilakukan bertahap,” jelasnya.

Kapolres Lampung Selatan, M. Syarhan mengutarakan, ada dua titik masalah pembebasan lahan JTTS yakni di wilayah Kali Sari dan Tanjung Sari. Namun menurutnya, saat ini sudah ada titik temu dan uangnya sudah dititip ke pengadilan.

“Di Tanjung Sari ada masalah tanah antara pemilik lahan yang memiliki sertifikat dengan warga penggarap lahan. Walaupun penggarap sudah mendapat UGR, penggarap lahan berharap ada perhatian dari pemilik sertifikat kepada para penggarapnya terkait tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atas lahannya. Sudah ada mediasi dan sudah ada kompensasi untuk masyarakat dari perusahaan sesuai kemampuan perusahaan. Kita berharap ada kemajuan dalam percepatan pembanguanan JTTS dan kami terus bekerja maksimal,” ungkapnya. (ben)

Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog