Jalani sidang pemeriksaan DKPP, ini kata ketua KPUD Pesawaran



Foto : website DKPP

setialampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dengan nomor perkara 62/DKPP-PKE-VII/2018. 

Teradunya ialah Amin Udin, Yatin Putro Sugino, Aan Saputra, Edi Sutanto, dan Linawati yang merupakan ketua dan anggota KPU Pesawaran.

Bertempat di ruang Gakkumdu Bawaslu Lampung, sidang dipimpin Anggota DKPP, Ida Budhiati didampingi anggota majelis Wahyu Sasongko (TPD unsur tokoh masyarakat), Iskardo P. Panggar (ex officio Bawaslu) dan Handi Mulyaningsih (ex officio KPU). Pengadu dalam perkara ini ialah Hasri.

Pengadu mendalilkan jika para teradu diduga melanggar UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 21 ayat 1 yang mewajibkan anggota KPU untuk tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan. Selain itu Pengadu juga mendalilkan bahwa dalam proses rekrutmen PPK diduga telah terjadi kecurangan karena melanggar PKPU nomor 3 tahun 2015 pasal 18 ayat (1) huruf K yang menjelaskan syarat menjadi anggota PPK adalah belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.




Ketua KPUD Pesawaran, Amin Udin saat dikonfirmasi setialampung.co.id terkait ini mengatakan, semuanya sudah selesai.

"Semua pokok aduan sudah kami jawab beserta bukti - buktinya. Sudah tidak ada masalah," kata Amin Udin, melalui pesan WhatsApp, selasa (10/4/2018).

Menurut Amin Udin, tinggal satu lagi fokus terkait adanya PPK yang diduga terlibat keanggotaan parpol.

"Dimungkinkan akan ada sidang 1 kali lagi. Kami diminta menghadirkan yang bersangkutan di sidang yang akan diberitahukan oleh pihak DKPP selanjutnya," katanya.

Saat ditanya mengapa anggota PPK yang diduga terlibat parpol itu bisa lolos seleksi calon anggota PPK, Amin Udin menuturkan, semua calon PPK saat mendaftar sudah menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat parpol.

"Kan masih diduga, dan yang pasti bahwa semua calon PPK saat mendaftar sudah menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat parpol dan juga tidak ada laporan dari masyarakat atau panwas saat uji publik," ungkapnya. (*/ben)

Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed