Setiap tahun, semua pejabat negara wajib buat LHKPN

Foto: istimewa.

setialampung - Berdasarkan surat edaran komisi pemberantasan korupsi (KPK) nomor 11 tahun 2017 dan peraturan KPK nomor 7 tahun 2016, semua pejabat negara termasuk di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) Lampung, wajib membuat laporan harta kekayaan negara (LHKPN) kepada KPK melalui aplikasi e-filling.

Kewajiban menyampaikan LHKPN ini disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Lampung, Hamartoni Ahadis saat membuka acara sosialisasi pendaftaran dan pengisiaan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara melakui e-filling LHKPN, kamis (5/4/2018) di Ballroom Hotel Emersia.

Menurut Hamartoni, pengisian LHKPN adalah kewajiban seluruh penyelenggara negara yang bermanfaat untuk menguji integritas para pejabat dan juga sebagai sarana kontrol.

"Jika harapan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel begitu tinggi, maka pemerintah tentunya perlu mereposisi perannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih," kata Hamartoni.

Untuk itu, kata Hamartoni, ia mengimbau kepada seluruh pejabat untuk ecara serius melaporkan LHKPN-nya. Sehingga terwujud pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Jangan terbebani rasa takut untuk melaporkan harta kekayaan. Terlebih saat ini pelaporan semakin dipermudah dengan aplikasi online,” ujarnya.

Spesialis Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Jeji Azizi menjelaskan, mekanisme  pelaporan LHKPN saat ini telah mengalami perubahan sejak terbitnya peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 sebagai pengganti dari KEP-07/KPK/02/2005 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelanggara negara.

Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa perubahan tentang tata cara pendaftaran LHKPN. Diantaranya perubahan formulir yang digunakan dan perubahan waktu penyampaian LHKPN. Semula, pelaporan hanya dilakukan dua tahun sekali, sekarang penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali atau pada saat terjadi mutasi/promosi jabatan baik sebelum menjabat atau setelah menjabat.

Oleh karena itu, Jeji mengajak seluruh peserta sosialisasi bersama - sama mencegah korupsi yang dimulai dari diri pribadi dan lingkungan kerja.

"Dibutuhkan kepedulian dan komitmen seluruh penyelenggara negara untuk mencegah korupsi,“ ujarnya.

Kepala Inspektorat Lampung Syaiful Dermawan menjelaskan, kegiatan sosialiasi ini untuk menginformasikan serta menyamakan persepsi kepada seluruh penyelenggara negara sesuai peraturan yang berlaku dalam mengisi format yang harus disampaikan kepada KPK.  Adapun peserta sosialisasi terdiri dari seluruh pejabat esselon dua juga pejabat fungsional P2UPD dan auditor. (*)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog