Secara Nasional, 117 BTM Tersebar di seluruh Indonesia termasuk kabupaten kota.



ist.

setialampung - Pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung mendorong koperasi dari lembaga keuangan Muhamamdiyah untuk membangun jejaring antar koperasi atau dengan badan usaha lainnya untuk menciptakan produk unggulan daerah. Hal tersebut diungkapkan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Hery Suliyanto pada konsolidasi nasional 2018 lembaga keuangan Muhammadiyah di Hotel Emersia, Bandarlampung, senin (7/5/2018).

Menurut Hery, Pemprov terus menyelenggarakan berbagai program pengembangan usaha koperasi dalam bidang produksi, pemasaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi dan pengembangan permodalan koperasi.

"Koperasi, termasuk dari lembaga keuangan Muhammadiyah harus memperkuat konsolidasi internal organisasinya dengan meningkatkan partisipasi seluruh anggotanya. Serta membangun jejaring antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lainnya terutama yang berkaitan menciptakan produk unggulan daerah, pemasaran baik untuk di pasar lokal, nasional maupun pasar global," ujarnya.

Hery mengatakan perkembangan lembaga keuangan mikro Muhammadiyah, selama ini telah mengambil peran yang vital dalam menjawab kesenjangan dan ketidakadilan umat.

"Upaya tersebut dilakukan dengan cara memberikan pemberdayaan terbentuknya pelaku usaha mikro, kecil, data perkembangan jumlah anggota Puskopyah Baitut Tanwil Muhammadiyah (BTM) Lampung dimana telah tercatat sebanyak 31 Koperasi," katanya.

Hery berharap koperasi BTM khususnya, di Lampung mampu membangun kemandirian dan profesional serta tetap berupaya agar koperasi menjadi kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

"Saya berharap kegiatan ini kedepan dapat dijadikan forum konsolidasi antar BTM di seluruh Indonesia dengan sinergitas dapat tercipta dengan baik dan terus digalang dan ditingkatkan. Dengan demikian koperasi dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia," ujarnya.

BTM sendiri adalah sebuah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) disektor keuangan mikro berbasis koperasi syariah. Telah hadir BTM di empat provinsi di Indonesia yakni, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Lampung. Hadirnya BTM, merupakan strategi Muhammadiyah secara ekonomi, dalam menghambat capital outflow di daerah, karena BTM didirikan di tiap-tiap kantong-kantong ekonomi Muhammadiyah didaerah.

Sementara itu, Ketua Induk BTM Achmad Suud mengatakan, secara nasional ada sebanyak 117 BTM tersebar di seluruh Indonesia termasuk kabupaten kota.

 "Berbagai kemudahan BTM yang kita berikan kepada masyarakat di dalam pelayanan BTM adalah yang pertama dari sisi kelembagaan. Semua jaringan BTM biayanya akan dikelola oleh masyarakat setempat sehingga mereka tahu kebutuhan riil dari masyarakat yang dilayani," katanya.

Selain itu, sambung Achmad, BTM juga membangun aliansi dan jaringan dengan sumber-sumber potensial sehingga BTM bisa menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat secara murah. 

"Kita tidak memberlakukan adanya jaminan, sehingga dengan cara itu saya yakin karena yang kita layani adalah masyarakat bawah yang belum cukup familier dalam menghimbau keuangan. Kami menjadikan BTM sebagai pusat keuangan Muhammadiyah dimana selain kami memberikan pelayanan kepada anggota, juga kepada institusi Muhammadiyah," ujarnya.

Untuk kondisi BTM di Lampung, Achmad menyatakan, dalam keadaan dan pelayanan yang terbilang cukup bagus.

"Pelayanan BTM di Lampung terbilang aplikatif," katanya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Meliadi Sembiring mengatakan Pemerintah harus bersinergi dengan BTM sebagai pemicu pergerakan perekonomian Indonesia.

"BTM bergerak di bidang perkonomian. Ekonomi kita cocok dengan koperasi, dan BTM itu adalah koperasi, semua itu tentu bisa dilakukan untuk menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan. Karena ekonomi masyarakat bisa diperbaiki melalui koperasi," ujarnya.

Meliadi menyebutkan, Kementerian Koperasi dan UKM pada saat ini telah melakukan program yang disebut dengan Reformasi Total Koperasi. Ada tiga langkah reformasi tersebut yakni rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan.

"Pada rehabilitas, kita sekarang membenahi database koperasi, dari yang bertambah hingga yang sudah tidak aktif lagi. Begitu juga reorientasi yakni koperasi harus mengutamakan kualitas daripada kuantitas," katanya. 

Pada acara tersebut, turut dilaksanakan pula pembukaan Rapat Anggota Tahunan ke- VIII Induk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM. (*)

Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog