Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Di Tiga Kabupaten Ini, Tim Calon Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim Diduga Bagi - Bagi Uang untuk Pengaruhi Pemilih


Foto - foto: ist.

setialampung - Salah satu tim pemenangan pasangan calon (paslon) gubernur Lampung, Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim diduga secara masif melakukan politik uang (money politic) di sejumlah kabupaten. Tim paslon gubernur Lampung nomor 3 ini diduga secara masif melakukan money politik di Lampung Tengah, Pesawaran dan Lampung Selatan.


Di Lampung Tengah, calon gubernur Lampung nomor 3 ini diduga melakukan politik uang di Desa Sinar Seputih, Bangun Rejo, Lampung Tengah.


Tokoh masyarakat Desa Sinar Seputih, Marhabi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah warga yang diberikan uang sebesar Rp50 ribu beserta jilbab yang diduga dilakukan tim paslon Arinal - Nunik.

“Jadi tadi malam pas kita main ke beberapa rumah warga, dari warga mengakui jika mereka diberikan uang Rp50 ribu dan jilbab,” ungkap Marhabi, sabtu (23/6/2018).

Marhabi menambahkan, dari pengakuan Nuryati, tim paslon nomor tiga meminta pada saat pemilihan 27 Juni mendatang agar memilih paslon Arinal - Nunik dan uang Rp50 ribu beserta jilbab sebabai kompensasi dari pemberian tersebut.

“Bu Nuryati mengungkapkan kalau yang memberikan uang adalah Putri, dari paslon nomor tiga dan kompensasi dari pemberian tersebut harus mencoblos paslon nomor tiga,” tuturnya.

Marhabi menuturkan, meski ia bukan pamong desa atau pihak yang berkompeten, namun sebagai masyarakat Desa Sinar Seputih, pihaknya merasa berkewajiban ikut membantu penyelenggara pilkada agar terlaksana dengan lancar dan aman serta tanpa politik uang.

“Ya, saya masyarakat biasa, namun kami juga ikut bertanggung jawab dan berkewajiban membantu pemerintah agar Pilgub ini aman Mas. Sebisa mungkin masyarakat desa tidak tergiur menggadaikan suara hanya karena iming - iming dan jilbab,” singkatnya.

Di Pesawaran, sejumlah warga Desa Cimanuk, RT007/RW004, Kecamatan Way Lima, Pesawaran, melaporkan adanya indikasi politik uang yang dilakukan tim relawan paslon nomor urut 3, Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Nunik).

Deva Arikade, warga Desa Cimanuk, selaku pelapor mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke panitia pengawas pemilu Kabupaten (Panwaskab) Pesawaran.

“Kami telah melaporkan relawan paslon Arinal - Nunik tersebut tadi pagi. Mulai dari Panwascam lalu ke Panwaskab juga,” ujarnya, senin (25/6/2018).

Dijelaskannya, empat amplop berisi uang senilai Rp50 Ribu telah disita panwas sebagai barang bukti.

“Barang bukti sudah Panwascam lalu dibawa ke Panwaskab sebagai bukti. Itu ada empat amplop, satu amplop untuk satu orang dengan isi Rp50 ribu dan jika ditotalkan senilai Rp200 ribu,” kata dia.

Berdasarkan keterangan yang berhasil dia himpun, rencananya Panwaslu setempat akan kembali memanggil pelapor dan saksi guna pengembangan kasus selanjutnya.

“Besok saya dan tiga orang penerima amplop akan di panggil Panwaskab untuk proses tindak lanjut. Harapan saya supaya masalah itu dapat ditangani secara baik, agar kedepan hal serupa tidak terjadi,” ungkapnya.

Deva menyebut, bagi-bagi amplop ini disinyalir dilakukan salah satu oknum tim pemenangan nomor urut 3, sekira pukul 16.30 WIB (24/6/2018), sangat disayangkan seluruh warga.

“Ya jangan begitulah caranya, kan tidak elok. Berjuang secara jujur, karena itu kami laporkan hal ini agar tidak terulang di masa tenang kampanye,” tandasnya.

Sementara di Lampung Selatan, tim paslon Arinal - Nunik disiyalir bagi - bagi uang untuk memengaruhi pilihan masyarakat di Kecamatan Karang Anyar, Lampung Selatan.

Ketua Panwas Kabupaten Lampung Selatan, Ismail mengatakan, pelaku diamankan ketika sedang beraksi di Kecamatan Karang Anyar, Lampung Selatan.

"iya benar ada penangkapan terhadap tim dari paslon nomor urut 3 diduga money politik di Karang Anyar. Tapi masih kita amankan dan belum diinterogasi untuk diambil berita acaranya. Kalau sudah lengkap kami informasikan kembali. Saat ini masih diperjalanan menuju kantor panwas," ujarnya, selasa (26/6/2017). (*)

Berita Populer

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Bahtiar Hadiri Rapat Kerja Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang sentral dalam sebuah pemerintahan di daerah. Pasalnya, hadirnya DPRD memperkuat tata kelola pemerintah daerah terutama dalam hal mendengarkan aspirasi rakyat. Oleh karenanya, memperkuat peran DPRD dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat merupakan bagian yang tak terelakkan.

Hal inilah yang ditekankan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam silaturahmi dan koordinasi antara fraksi PKS DPR RI dengan pimpinan FPKS dan pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia di ruang Puri Ratna Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, kamis (5/12).

“DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara urusan Pemda, harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerahnya,” kata Bahtiar.

Untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPRD perlu mengoptimalkan seluruh peran dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…