Langsung ke konten utama

Ridho Ficardo dan Herman HN Laporkan Arinal Djunaidi ke Bawaslu Lampung


setialampung - Tim pemenangan pasangan calon (paslon) gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo - Bachtiar Basri dan paslon gubernur Lampung, Herman HN - Sutono, melaporkan paslon gubernur Lampung, Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim ke Bawaslu Lampung, rabu (27/6/2018). Paslon Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim dilaporkan ke Bawaslu Lampung atas dugaan pelanggaran politik uang (money politik) secara terstruktur sistematis masif (TSM).

Ketua tim paslon Muhammad Ridho Ficardo - Bachtiar Basri, Fajrun Najjah Ahmad mengatakan, kedatangannya ke Bawaslu ingin menegakkan pilgub Lampung bersih. Sebagaimana iklan Bawaslu, perang terhadap politik uang.

"Kami datang ke sini untuk melakukan gugatan dugaan tindakan pidana Pilgub Lampung yang dilakukan secara TSM oleh paslon nomor urut 3," kata Fajrun Najjah Ahmad.

Pria yang disapa Fajar ini menegaskan, politik uang sangat mencederai proses demokrasi pilgub Lampung. Padahal saat ini pemerintah sedang menggalakkan pilkada serentak yang bersih tanpa politik uang.

"Dugaan politik uang yang dilakukan Paslon 3 ini telah mencederai proses demokrasi di pilgub Lampung," tegasnya.

Ketua Tim Paslon Herman HN - Sutono, Watoni Noerdin mengatakan, kedatangannya dengan tim pemenangan paslon satu di Bawaslu untuk menciptakan pilgub bersih tanpa politik uang.

"Kedatangan kami ke Bawaslu untuk menggugat dugaan politik uang yang dilakukan paslon 3. Kita inginkan terwujudnya pilgub Lampung tanpa politik uang," kata Watoni.

Kedua tim pemenangan ini sama - sama berharap Bawaslu berani memberikan sangsi tegas berupa pembatalan Paslon 3 dari kandidat paslon di pilgub Lampung.

"Kami berharap Bawaslu memberikan sangsi tegas kepada paslon 3. Sebagai mana yang sering di gaungkan Bawaslu, politik uang dapat batalkan paslon. Demi terciptanya pilgub bersih tanpa politik uang," kata dia.

Sementara, Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriah mengatakan, untuk laporan dugaan pelanggaran TSM, sesuai aturan tidak boleh lewat jam 12 malam hari pencoblosan.

"Laporan TSM ini kami terima karena laporanya belum lewat jam 12 malam. Untuk berkas yang belum lengkap ada waktu tiga hari untuk melengkapinya," kata dia.

Diketahui tim pemenangan Ridho - Bachtiar menyerahkan kuasa hukum pada Ahmad Handoko, M Ridho, dan rekan. Kemudian paslon dua Lenistan Neinggolan dan rekan. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …