Langsung ke konten utama

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik


Foto - foto: ist.
setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pertama. Keberhasilan ini diakui dunia internasional.


"Kemudian pada 2016, penetuan regulasi pileg dan pilpres, serta tahapan pilkada 2017. Lantas pilkada serentak kedua pada 2017, kemudian pilkada serentak 2018 dan nanti pileg dan pilpres pada 2019, serta pemilihan serentak nasional pada 2024 nantinya dimana pemilihan ini meliputi pilpres, pileg dan pilkada secara serentak," katanya.

Semua itu menurut Tjahjo, adalah dinamika demokrasi di Tanah Air. Sebagian telah dilewati. Ia bersyukur, dari dinamika politik yang terjadi, nyaris tanpa ada guncangan yang berarti yang dapat mengganggu konsolidasi demokrasi di Indonesia. Meski diakuinya, ada riak-riak kecil. Tapi secara subtansi, pesta demokrasi dengan segala dinamikanya telah berjalan dengan baik.

"Walau begitu, bukan berarti demokrasi di Indonesia tak ada tantangan," katanya.

Dirinya mencatat ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Tantangan pertama, potensi manipulasi demokrasi. Menurutnya, potensi manipulasi dalam demokrasi sangat mungkin terjadi. Aktornya bisa pemilik modal, pemilik media, dan penguasa.

"Tantangan kedua, potensi kerawanan yang bisa muncul mengganggu konsolidasi demokrasi antara lain tindak pidana pemilihan, kejahatan lain yang terkait, dan konflik sosial," katanya.

Tantangan ketiga, lanjut Tjahjo, mahalnya biaya politik untuk  mendapatkan dukungan parpol. Serta praktek politik uang demi mendapatkan suara masyarakat. Ini katanya, yang membuat biaya elektoral butuh modal yang mahal.

"Ini pula  yang nantinya melahirkan lingkaran korupsi oleh kepala Daerah," ujarnya.

Karena itu, kata dia, diperlukan strategi dalam penanggulangan secara efektif yang  meliputi pencegahan dan penegakan hukum. Dua hal itu harus saling mendukung. Saling terkait dan dilaksanakan secara konsisten serta transparan.

"Saya juga perlu menjelaskan tentang arah pembangunan bidang politik dalam negeri 2005 - 2025," katanya.

Menurut Tjahjo, diperlukan pembenahan yang terus menerus. Sehingga sistem yang dibangun benar-benar kuat dan aplikable dengan situasi dan kondisi politik di dalam negeri. Salah satunya adalah penyempurnaan struktur politik dengan fokus kelembagaan demokrasi. Kemudian penataan peran negara dan masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat. Lalu, penataan proses politik sebagai bentuk representasi kekuasaan.

"Pengembangan budaya politik, pembangunan infokom dengan tujuan kemudahan akses terhadap informasi," katanya.

Dan untuk mendukung itu semua, kata Tjahjo, diperlukan program yang menjadi prioritas nasional. Pertama pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan juga keamanan siber. Di era digital seperti sekarang ini, keamanan siber menjadi satu hal yang perlu dibangun dengan kuat. Tentu, jika semua dinamika dan tantangan politik bisa dikelola dengan baik, kesuksesan pemilu menjadi hal yang niscaya.

"Kesukesesan pemilu bisa terwujud jika ada penguatan lembaga demokrasi, peningkatan kebebasan  sipil dan hak-hak politik, netralitas birokrasi dalam pemilu 2019, pengamanan pemilu yang baik," katanya.

Serta yang tak boleh dilupakan adalah pertahanan wilayah nasional, kepastian hukum dan reformasi birokrasi  serta efektivitas diplomasi. Bila itu diwujudkan, Indonesia bakal jadi referensi demokrasi dunia. Mungkin juga kampiun demokrasi. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …