(Berita foto): Rekapitulasi daftar pemilih tetap Lampung

Gambar: istimewa.

Share:

Menteri dalam negeri resmi buka Manado Fiesta

Istimewa.

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo secara resmi membuka acara festival Manado Fiesta. Acara Manado Fiesta itu sendiri dihadiri Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, Walikota Manado, Vicky Lumentut, Pangdam Merdeka, Kapolda Sulut, Danlanal, sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemprov Sulut, TNI dan Polri.

Dalam sambutannya, Tjahjo mengatakan, Sulut adalah provinsi yang punya prospek. Apalagi sekarang geliat pariwisata di Sulut, khususnya di Manado berkembang dengan menggembirakan. Sulut terutama Manado, kini telah menjadi pintu gerbang Indonesia bagian timur.

"Sulut ini pintu gerbang Indonesia. Provinsi majemuk, provinsi yang menerima semua suku," kata Tjahjo, di Manado, jumat (31/8/2018).

Kuncinya, kata Tjahjo, untuk mewujudkan itu adalah keramahan warga dan warga Manado khususnya terkenal dengan keramahan. Kunci lainnya adalah stabilitas keamanan. Tentu suksesnya program pariwisata bisa mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

"Atas nama pemerintah pusat, kami mengapresiasi Manado Fiesta rutin dilaksanakan. Manado ini  pintu gerbang. Pintu masuk bagi turis dari Tiongkok, Korsel. Manado telah jadi pintu gerbang pariwisata," tuturnya.

Ia pun berharap, tak sekedar Manado Fiesta atau Tomohon yang terkenal dengan festival bunganya. Tapi daerah lainnya pun di Sulut, bisa menampilkan potensi pariwisatanya.

"Seluruh Sulut harus punya potensi wisata. Tempat yang indah juga kulinernya.  Manado telah jadi pintu gerbang. Mau masuk ke Sulsel, Biak, Papua Barat sampai Bali, Manado jadi pintu masuk," kata Tjahjo.

Ia contohkan, setelah dibuka penerbangan ke Cina, kini turis dari negeri tirai bambu itu banyak datang ke Manado dan Sulut. Mereka turis, bukan tenaga kerja seperti yang selama ini ramai dihembuskan.

"Dari Cina, kalau pesawat dari Cina tak bawa tenaga asing. Tapi turis yang ingin nikmati keindahan," katanya.

Mengenai niat Manado Fiesta akan dibuatkan payung hukumnya lewat Perda, Tjahjo mendukung. Menurutnya itu tepat, sehingga Manado Fiesta bisa berjalan rutin dan memang jadi program resmi Pemda.

"Mari jadikan Sulut tujuan pariwisata. Tapi juga provinsi yang aman. Saya yakin Sulut jadi provinsi maju, provinsi yang bisa menjaga kebhinekaan. Dengan ini, saya resmikan Manado Fiesta dibuka," ujarnya.

Sementara itu di acara yang sama, Walikota Manado, Vicky Lumentut, sangat gembira dengan kehadiran Mendagri. Ia mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mendagri membuka acara Manado Fiesta, padahal ada agenda lain yang telah menunggu. Ia juga, berharap Mendagri ikut mendorong agar Manado Fiesta bisa masuk dalam kalender pariwisata nasional kementerian pariwisata. (rls)
Share:

Senin, DKPP gelar sidang pertama laporan koalisi rakyat Lampung untuk pemilu bersih

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah. Foto: Benny Setiawan.

setialampung - Laporan Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) yang melaporkan Bawaslu Lampung ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memasuki babak baru. Ini lantaran DKPP akan menggelar sidang pertama terkait laporan tersebut pada 6 September 2018. Terkait hal ini, baik KRLUPB maupun Bawaslu Lampung siap menjalani sidang tersebut.

"Sudah (terima surat panggilan untuk sidang pertama di DKPP). Sidang pertama 6 September 2018," kata Koordinator KRLUPB, Rakhmat Husein DC, kepada setialampung.co.id, jumat (31/8/2018).

Baca:DKPP akan gelar sidang laporan Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih

Saat ditanya apa persiapan yang dilakukan untuk sidang pertama tersebut, Rakhmat Husein menegaskan akan maksimal.

"Insya Allah kami akan maksimal. Didasari kenyataan yang ada dan diperkuat bukti - bukti," ujarnya.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoriyah usai kegiatan Eksaminasi Hasil Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Provinsi Lampung Bersama Jajaran Stake Holders Terkait yang dilaksanakan di Hotel Sheraton, jumat (31/8/2018) mengatakan yang tidak jauh berbeda terkait rencana sidang pertama di DKPP.

"Kami akan hadir dan jelaskan kepada DKPP. Persiapan (sidang pertama), kami siapkan data dan bukti - bukti. Sama seperti saat di mahkamah konstitusi karena yang dilaporkan terkait politik uang," ungkapnya. (ben)
Share:

Rafa Algifari berhasil raih juara kedua WKF

Ist.

setialampung - Rafa Algifari berhasil menorehkan prestasi di cabang olahraga beladiri. Putra kedua dari pasangan Fahrul Efendi dan Huzaifah ini berhasil meraih juara kedua dalam kejuaraan Wadokai Karate Festival (WKF) dan open tournamen 2018 tingkat provinsi Lampung.

Siswa kelas 6 sekolah dasar ini berhasil meraih juara kedua di kelas komite perorangan pra pemula. Putra ke -2 pasangan Fahrul Efendi dan Huzaifah ini mengikuti kejuaraan WKF yang diikuti sekitar 500 peserta dari dalam dan luar Lampung yang dilaksanakan pada 26 - 28 Agustus 2018 di Perum Puri Gading, Bandarlampung.

Fahrul Efendi mengatakan, ia bangga atas prestasi putranya tersebut. Karena sudah menekuni olahraga tersebut sejak kelas 3 SD.

"Meski belum mendapat medali emas, kami sekeluarga tetap bangga terhadap prestasi Rafa," katanya baru - baru ini. (*)
Share:

(Berita foto) : Kapolda Lampung lakukan kunjungan silaturahmi

Foto-foto: istimewa.

setialampung - Kapolda Lampung, Brigjen Pol Drs Purwadi, SH, M.Si melakukan kunjungan silaturahmi ke Mako Korem 043 Gatam,






kantor pengadilan tinggi, Kampus universitas Lampung, kantor MUI Lampung, dan tokoh adat Pepadun, selasa (28/8/2018). (*)
Share:

Berita foto: Kondisi ruas jalan di Seputih Mataram, Lampung Tengah rusak berat

Salah satu ruas jalan di Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, yang rusak berat.

setialampung - Ruas jalan di Kecamatan Seputih Mataram, ampung Tengah dalam kondisi rusak parah. Kerusakan terjadi hampir di setiap ruas jalan. Kondisi ini dikeluhkan para pengguna jalan. (*)
Share:

DKPP akan gelar sidang laporan Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih


setialampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terus memproses laporan Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih (KRLUPB). Dimana di dalam laporan nomor 212/I-P/L-DKPP/2018, tanggal 13 Agustus 2018 itu, KRLUPB melaporkan Bawaslu Lampung ke DKPP.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (25/8/2018), menuturkan, dirinya tidak memberikan perhatian khusus pada satu kasus.

"Saya nggak beri perhatian khusus pada satu kasus. Tapi setiap pengaduan yang sudah diregristasi akan diperiksa sampai final. Nanti pasti akan ada pemberitahuan sidang," katanya.

Koordinator KRLUPB, Rakhmat Husein Darma Cane mengatakan, jadwal (sidang) belum ditentukan, tapi pasti disidang.

Saat ditanya apa harapannya terkait laporannya ke DKPP, Rakhmat Husein menuturkan, pihaknya hanya mencari keadilan.

"Kami ini hanya mencari keadilan. Fakta politik uang telah terjadi dan diabaikan," ujarnya kepada setialampung.co.id.

Komisioner Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar, melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (25/8/2018) mengatakan, secara resmi pihaknya belum dapat info/panggilan resmi dari DKPP.

"Kami belum dapat info/panggilan resmi dari DKPP. Sebagai warga negara, tentu siap untuk menjalani prosesnya bila memang ada panggilan terkait hal yang dilaporkan," ungkapnya. (ben)
Share:

Diikuti ribuan peserta, kemendagri raih rekor dunia pertandingan catur

Istimewa.

Jakarta - Ketua Rekor Muri, Jaya Suprana mengapresiasi kegiatan 17 Agustus yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan mengadakan pertandingan catur. Muri pun memberikan rekor dunia atas kegiatan tersebut.

"Saya sangat menghargai dan menghormati kemendagri, merayakan ulang tahun ke 73 RI dengan menyelenggarakan pertandingan catur bukan pertandingan tinju, bukan pertandingan sepak bola," kata Jaya Suprana saat menyerahkan rekor muri di kampus IPDN, Cilandak, Jakarta Selatan, jumat (24/8/2018).

Jaya mengatakan, catur merupakan olah raga dan sekaligus juga olah otak, olah rasa yang merupakan permainan yang paling beragam.  Dari permainan catur ini rupanya Mendagri, menitipkan pesan, masyarakat Indonesia harus lebih banyak bermain catur.

"Bagus sekali. Rekor ini diajukan karna pak Menteri itu seorang yang sangat rendah hati, diajukan sebagai rekor Indonesia," tegasnya.

MURI pun kata Jaya Suprana, menolak ini sebagai rekor Indonesia, karena lebih pantas masuk rekor dunia.

"Tetapi dengan sangat menyesal kami terpaksa menolak ini sebagai rekor Indonesia. Karna setahu saya IPDN itu adanya cuma di Indonesia, dan saya kira nggak mungkin ada negara lain yang pernah menyelenggarakan pertandingan catur seperti yang dilakukan IPDN. Maka rekor ini bukan rekor Indonesia tetapi rekor dunia," ungkapnya.

Jaya Suprana pun beharap pertandingan catur yang diadakan Kemendagri ini akan diikuti kementerian lain di luar negeri.

"Semoga seluruh Kemendagri di negara negara akan meniru Kemendagri RI dengan menyelenggarakan lomba catur. Disini sudah tertera pertandingan catur kilat oleh pasangan mahasiswa ikatan dinas yang paling banyak," papar Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, Jaya juga memuji Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo sebagai sosok yang melanjutkan sumpah perjuangan Suparjo Rustam.

"Saya dan Mendagri merupakan santrinya bapak Suparjo Rustam. Saya melihat beliau melanjutkan sumpah perjuangan Suparjo Rustam yang merupakan satu dari sekian ajudan Jenderal Besar Sudirman," tutupnya.

Diketahui, penerimaan rekor dunia - Indonesia (MURI) diperoleh dengan mengadakan lomba catur yang diikuti 1.500 praja IPDN dan 160 pejabat Eselon I, II, III dan IV dilingkungan Kemendagri dan BNPP. (rls)
Share:

Gubernur Lampung Ridho Ficardo makan bareng ribuan warga


setialampung - Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo merayakan hari raya Idul Adha 1439 H bersama ribuan masyarakat Lampung melalui kegiatan dapur qurban dan makan bersama sajian qurban di halaman kantor gubernur Lampung, jumat (24/8/2018).

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo dalam sambutannya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1439H serta menghimbau agar para pejabat di jajaran pemprov Lampung untuk dapat berkurban.

"Pertama-tama saya ucapkan selamat hari raya idul adha 1439 H, semoga perayaan hari raya kurban ini bermakna semakin besar untuk kita, terutama dalam menjalankan tugas-tugas kita dengan penuh ketulusan. Selain itu saya juga menghimbau kepada pejabat-pejabat jajaran pemprov Lampung, terutama yang memiliki harta berlebih untuk dapat berbagi dengan saudara-saudara kita kaum duafa," kata Ridho.

Selain qurban hari ini, Lanjut Ridho, kemarin dirinya bersama pemprov Lampung telah melakukan qurban puluhan sapi termasuk sapi yang disumbangkan Presiden RI, dan telah didistribusikan kepada pesantren-pesantren, masjid, dan masyarakat Lampung yang membutuhkan.

Gubernur Ridho juga berharap agar kedepan kegiatan seperti ini dapat dilaksanankan secara berkelanjutan untuk memenuhi gizi masyarakat Lampung.

"Acara ini bagus sekali, kalau bisa jangan hanya sekali ini saja, tapi berkelanjutan setiap tahun. Bahkan kalau bisa lebih dari setahun sekali, sehingga dapat membantu kaum duafa sekaligus memenuhi gizi masyarakat Lampung yang kekurangan," tegasnya.

Kepala Cabang ACT Lampung, Yungki Pramono, mengatakan, kegiatan dapur qurban dan makan bersama sajian qurban ini merupakan hasil kerjasama pemprov Lampung dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Lampung. Dalam kegiatan tersebut panitia berhasil mengumpulkan 4 sapi dan 14 kambing, dengan perincian 1 sapi dari Pemprov Lampung, 1 sapi dari donatur, kemudian 2 sapi dan 14 kambing dari masyarakat yang melakukan qurban melalu ACT Lampung.

Adapun kegiatan ini tidak hanya diselenggarakan di halaman kantor gubernur saja, tadi dilaksanakan dibeberapa tempat lainnya yakni di pulau tegal, Pringsewu, Pesawaran, dan Tanggamus. (*)
Share:

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo : Kang Suntana sudah banyak berbuat untuk masyarakat Lampung


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengucapkan selamat datang kepada Kapolda Lampung yang baru Brigjen. Pol Drs Purwadi Arianto, M,Si dan menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi - tingginya kepada Irjen Pol Drs. Suntana, M.Si yang selama 7 bulan terakhir telah menjalankan tugas sebagai kapolda dengan sangat baik.

“Tujuh bulan mungkin waktu yang singkat, tapi jangan dilihat dari waktunya. Tapi apa telah diperbuat selama waktu tersebut. Kang Suntana selama ini telah berbuat banyak untuk masyarakat Lampung. Saya atas nama masyarakat Lampung mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas dedikasi Kang Suntana selama ini,” kata Gubernur Ridho kepada Irjen Pol Drs. Suntana, M.Si dalam acara pisah sambut kapolda Lampung di halaman mapolresta Bandarlampung, selasa (21/8/2018).

Gubernur Ridho juga memberikan cinderamata surat piagam penghargaan kepada Irjen Pol Drs. Suntana, M.Si atas pengabdian dan kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas sebagai kapolda Lampung.

Selain itu, Gubernur Ridho juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kapolda Lampung yang baru, Brigjen Pol Drs Purwadi Arianto, M,Si.

"Kepada Brigjen Pol Drs Purwadi Arianto, M,Si, saya ucapkan selamat datang, selamat bertugas di tanah sai bumi rua jurai, tanah segala potensi, tanah segala harapan. Semoga bisa membuat Provinsi Lampung menjadi lebih baik lagi, karena saat ini bapak adalah bagian dari keluarga besar yang menjadi pilar tumpuan pembangunan di Lampung," ungkap Ridho.

Ridho juga menuturkan bahwa kemajuan atas pembangunan di Lampung adalah merupakan sinergitas dari para Forkopimda termasuk jajaran Kepolisian.

“Tanpa kerja keras kita semua, tidak mungkin pembangunan bisa berlanjut, tidak mungkin daya saing bisa terbangun, konektivitas bisa lancar, kesejahteraan bisa meningkat karena stabilitas dan jaminan keamanan di daerah kita. Maka hal yang paling pokok buat kita adalah sinergitas Forkopimda Lampung," pungkas Ridho. (*)
Share:

Kemendagri keluarkan surat arahan kebijakan penyusunan KUA PPAS


setialampung - Kementerian dalam negeri mengeluarkan surat bernomor 903/6291/otda perihal arahan kebijakan dalam penyusunan KUA dan PPAS tahun 2019. Surat ditujukan kepada para gubernur, bupati dan walikota.


Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, surat tersebut berisi beberapa poin penting, terutama menyangkut visi dan misi para kepala daerah terpilih yang harus masuk dalam APBD.

"Ini bagaimana cara kita mendorong visi misi dan program kepala daerah terpilih masuk dalam APBD 2019," kata Akmal, di jakarta, minggu (19/8/2018).

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar menambahkan, berdasarkan ketentuan pasal 265 ayat (1) undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditegaskan, RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program kepala daerah.  Kemudian pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan, RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (pemda).

"Sementara ayat (3) pasal yang sama menyebutkan, RKPD menjadi pedoman kepala daerah terpilih dalam menyusun KUA dan PPAS," katanya.

Bahtiar melanjutkan, merujuk pada  ketentuan pasal 64 Ayat (1) UU nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten atau kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Mengenai RPJPD telah dikeluarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017. Dalam permendagri itu mengatur tentang RPJPD dan visi serta misi calon kepala daerah.

Misalnya terkait RPJPD,  pasal 40 ayat (1) permendagri nomor 86 tahun 2017 menyatakan, RPJPD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, wajib jadi pedoman dalam materi visi, misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Kemudian lasal 40 ayat (2) menerangkan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis saat kampanye. Sementara pasal 46 ayat (1) menegaskan dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah terpilih melebihi jangka waktu enam bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah terpilih," tutur Bahtiar, dalam siaran pers yang diterima setialampung.co.id melalui pesan whatsapp, minggu (19/8/2018).

Karena itu, kata mantan direktur politik dalam negeri ditjen polpum kemendagri ini, untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah, kepala daerah yang sedang menjabat, baik itu pelaksana tugas, penjabat atau kepala daerah aktif, agar berkoordinasi dengan kepala daerah terpilih dalam menyusun kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas plafon anggaran sementara tahun 2019. Sehingga dokumen KUA dan PPAS bisa disandingkan dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Untuk implementasinya perlu sinergi dan komunikasi antara tim kepala daerah terpilih dengan Sekda dan pimpinan unit kerja pemda khususnya yang tergabung tim penyusun APBD tahun anggaran 2019. (rls)
Share:

Bernuansa merah putih, FKPPI Lampung meriahkan HUT ke-73 Republik Indonesia

Foto-foto: istimewa.

setialampung - Pengurus daerah VIII forum komunikasi putra - putri purnawirawan dan putra - putri TNI-POLRI (PD VIII FKPPI) Lampung menggelar berbagai perlombaan tradisional dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-73 tahun 2018 yang dipusatkan di halaman kantor Siger Kencana Transport, Bandarlampung, jumat (17/8/2018).


Kegiatan yang berlangsung sederhana bernuansa merah putih, namun hangat dan meriah penuh kekeluargaan tersebut, diawali pembacaan do’a, dilanjutkan sambutan ketua pelaksana kegiatan, Hj. Erly Yangcik, sambutan ketua PD VIII FKPPI Lampung H. Tony Eka Candra, kemudian diisi berbagai rangkaian perlombaan yang di pandu bendahara PD VIII FKPPI Lampung, Hj. Juwinarni, lalu makan siang bersama diiringi musik atau bernyanyi bersama pembagian door prize, ramah tamah serta hiburan.

Ketua Pelaksana kegiatan, Hj. Erly Yangcik mengucapkan terima kasih atas dukungan Ketua PD VIII FKPPI Lampung, H. Tony Eka Candra dan keluarga besar FKPPI Lampung dalam rangka turut serta memeriahkan HUT RI ke-73 tahun 2018.

"Alhamdulillah acara ini dihadiri sekitar Lima ratusan orang perwakilan KB FKPPI Lampung yang terdiri dari jajaran pengurus daerah (PD) VIII KB FKPPI Lampung, perwakilan pengurus cabang (PC) FKPPI kota Bandarlampung, beserta perwakilan GM FKPPI, WANITA FKPPI, HIPWI FKPPI, GMP FKPPI, SAR FKPPI, Dakwah FKPPI, dan Kopswadek FKPPI Lampung," ucapnya, dilokasi acara.

Erly Yangcik yang juga ketua PD VIII wanita FKPPI Lampung ini menjelaskan, tujuan kegiatan ini tentunya tidak hanya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia semata, namun tentunya agar saling tukar informasi dan ajang silaturahmi sesama keluarga besar FKPPI, dan kita patut bersyukur keberadaan FKPPI selama ini dapat mempersatukan putra putri TNI - POLRI.

“Kami berharap, kegiatan ini dapat menjadi kenangan manis, dan kedepan semoga FKPPI Lampung tetap jaya," tutup wanita yang biasa disapa Mbak Eeng ini.

Sementara Ketua PD VIII FKPPI Lampung, H. Tony Eka Candra dalam sambutanya menyampaikan, di dalam tubuh FKPPI mengalir darah pejuang, serta darah daging dari TNI dan POLRI. Oleh karena itu, FKPPI harus siap menjadi garda terdepan dalam menjaga pancasila, UUD 1945, bhinneka tunggal ika dan keutuhan NKRI, serta wajib menjaga stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Dihari kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 ini, FKPPI Lampung menurunkan 1 kompi (3 pleton) resimen bela negara PD VIII FKPPI Lampung, 1 pleton resimen bela negara wanita FKPPI Lampung untuk mengikuti upacara di lapangan Korpri Bandarlampung," kata mantan ketua KNPI Lampung ini.

Tony menjelaskan, di Lampung saat ini terdapat 16 batalion resimen bela negara FKPPI, 1 batalion berada di masing - masing kabupaten dan kota se-Lampung dengan total 15 batalion, dan 1 batalion di provinsi.

“Anggota resimen bela negara FKPPI adalah kader FKPPI terpilih yang sudah melalui proses seleksi, dan diutamakan yang sudah mengikuti wawasan kebangsaan dan diklat kader bela negara," tuturnya.

Ketua Fraksi Partai GOLKAR DPRD Lampung ini juga menuturkan, bangsa dan negara akan kuat, jika FKPPI ikut ambil bagian bersama segenap komponen bangsa, dan bersama TNI serta POLRI bersatu padu menghadapi kondisi apapun. FKPPI juga diharapkan akan menjadi 'sumber kekuatan’ dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

Politisi yang dikenal low profile ini juga menyampaikan, organisasi FKPPI adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuatan besar karena dinamika keanggotaannya. Di Indonesia tidak kurang dari 20 juta anggota FKPPI, dan di Lampung lebih dari 240 ribu anggota FKPPI, dimana anggotanya terdiri dari berbagai latar belakang dan asal usul yang berbeda-beda, baik perbedaan pilihan politik, profesi, suku, maupun agama. Potensi kekuatan yang besar ini apabila tidak diarahkan untuk melakukan pencapaian tujuan bersama secara positif, maka masing-masing anggota hanya akan melakukan aktifitas sesuai dengan kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja.

"Untuk itu organisasi sebagai alat pemersatu dan alat untuk mencapai tujuan bersama, tentunya membutuhkan loyalitas, kesiapan dan kebersamaan seluruh Pengurus dalam menjalankan tugasnya untuk dapat mengabdi bagi kepentingan bersama, dan FKPPI tidak kemana-mana tetapi ada dimana mana," imbuhnya, diiringi tepukan gemuruh keluarga besar FKPPI yang hadir.

Tony yang juga Ketua DPD GRANAT Lampung ini juga mengajak keluarga besar FKPPI untuk merapatkan barisan dalam momentum silaturahmi ini, khususnya dapat merefleksikan kembali tujuan didirikannya FKPPI.

"FKPPI dimanapun berada baik secara kelembagaan maupun personal, diwajibkan untuk mendukung program - program pemerintah, mendukung tugas TNI dan POLRI, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan FKPPI wajib menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan Pancasila, Undang - Undang Dasar 1945, dan bhineka tunggal ika. Selamat HUT RI ke-73, kerja kita prestasi bangsa," tandas penyandang sabuk hitam DAN VI karateka H. Tony Eka Candra. (*)
Share:

Ridho gelar syukuran bersama warga


setialampung - Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo bersama masyarakat melaksanakan malam syukuran HUT RI ke-73 di pusat kebudayaan dan olah raga, Way Halim, Bandarlampung, Jumat (17/8/2018).

Pesta rakyat yang juga sekaligus malam ramah - tamah dengan pasukan pengibar Bendera Pusaka (paskibraka) Provinsi Lampung tersebut dimeriahkan dengan hadirnya artis Rusyaedi Makmun alias Ady Mantan vokalis group band Naff, dan penyanyi Cuby Cubita dengan groupnya duo gobas (goyang basah).

Gubernur Ridho dalam sambutannya menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada paskibraka dan pasukan pengawal (paswal) bendera merah putih yang telah menjalankan tugasnya dengan baik pada upacara peringatan HUT RI hari ini.

"Saya ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada adik-adik paskibraka dan paswal yang telah bertugas dengan sangat baik saat upacara peringatan HUT RI serta upacara penurunan bendera sore harinya," ujar Ridho.

Lebih lanjut Gubernur Ridho mengatakan, menjadi paskibraka merupakan pengalaman sekali seumur hidup. Oleh karenanya, gubernur berharap adik-adik paskibra dapat mengambil semua pelajaran yang diperoleh selama menjalani masa pendidikan paskibra.

"Banyak manfaat dan pelajaran yang bisa diperoleh, mulai dari membangun kedisiplinan sampai dengan membangun jaringan, yang Insya Allah akan berguna untuk bekal hidup kelak," ucap Ridho.

Disisi lain, pembangunan di Lampung semasa kepemimpinan Gubernur Ridho mengalami kemajuan yang sangat pesat. Oleh karenanya Gubernur Ridho juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi positif terhadap pembangunan di Lampung.

"Progres pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Lampung selalu diatas rata-rata nasional. Tentu hal ini tidak dapat dicapai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya berterimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif demi kemajuan Lampung. Harapan saya juga, anak - anak muda Lampung dapat menjadi generasi yang bisa melanjutkan tongkat estafet pembangunan di tanah yang kita cintai ini," ujarnya. (*)
Share:

Gubernur Ridho wakili menkumham


setialampung - Usai upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan korpri kantor gubernur Lampung, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan wakil gubernur, Bachtiar Basri mengunjungi lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa di Way Hui, Bandarlampung, jumat (17/8/2018).

Dalam kunjungannya, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo mewakili menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia, Yasonna Hamonangan Laoly, menyampaikan, kemerdekaan harus menyentuh seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk warga binaan, yakni dengan memberikan remisi.

Gubernur Ridho dalam wawancara bersama awak media mengatakan, remisi diberikan kepada para narapidana yang berkelakukan baik serta memenuhi parameter tertentu yang sudah ditetapkan kementerian.

Lebih lanjut gubernur menjelaskan, remisi bagian dari sistem pembinaan pemasyarakatan terhadap para narapidana untuk mempercepat perubahan perilaku narapidana menjadi lebih baik.

"Dengan adanya remisi harapannya adalah agar warga binaan lebih terpacu untuk segera kembali menjadi orang-orang yang baik, kembali menjadi warga negara yang baik, sehingga mereka tidak perlu terlalu lama berada di lembaga pemasyarakatan, bisa segera kembali di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Selain itu, menurut Ridho, remisi juga bagian dari pengurangan lapas yang over kapasitas, dengan banyaknya warga binaan yang berkelakuan baik dan mendapatkan remisi, maka dapat mengurangi kepadatan lapas yang bisa dibilang hampir semua lapas di Indonesia mengalami kelebihan daya tampung.

Adapun jumlah narapidana yang mendapatkan remisi di Lampung berjumlah 3.469 orang. Dimana 3.326 orang diantaranya mendapatkan remisi umum pertama dan masih melanjutkan sisa masa hukuman, sedangkan 143 orang lainnya mendapatkan remisi umum kedua dimana setelah mendapatkan remisi langsung dibebaskan.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Bambang Haryono, mengatakan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin melakukan hal terbaik untuk melakukan pembinaan terhadap warga lembaga pemasayarakatan di Lampung, dengan harapan warga binaan dapat menjadi manusia yang lebih baik, mandiri dan dapat membantu pembangunan. (*)
Share:

Ni Putu Ria Anggreni, Rigo Fernando dan Richard Prawira

istimewa.

setialampung - "Kegiatan hari ini agar kita dapat mengingat masa lalu, sekaligus berjuang demi masa depan dalam menjaga, mengisi, memajukan negara kita dan mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya di Lampung," kata Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo setelah melaksanakan upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-73, Republik Indonesia di lapangan korpri kantor gubernur Lampung, (17/8/2018).

Gubernur Ridho yang bertindak sebagai inspektur upacara, bersyukur upacara peringatan berjalan lancar.

"Alhamdulilah upacara perayaan HUT kemerdekaan tahun 2018 berjalan lancar. Cuacanya juga cerah, semoga ini merupakan salah satu bentuk peringatan yang bermakna buat bangsa kita. Tugas kita untuk menjaga serta mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, apa lagi disetiap generasi selalu ada tantangan, halangan, dan rintangan terkait dengan kebangsaan kita, terkait dengan pilar - pilar negara kesatuan Republik Indonesia," ungkap gubernur.

Upacara HUT ke-73 Republik Indonesia di Lampung kali ini dipimpin komandan batalyon infanteri 7 marinir, Mayor Kanang Budi Raharjo. Kemudian paskibra yang bertugas membawa baki duplikat bendera pusaka adalah Ni Putu Ria Anggreni dari SMAN 9 Bandarlampung, petugas pembentang bendera, Rigo Fernando dari SMAN 1 Pesisir Tengah Krui, dan petugas penggerek bendera adalah Richard Prawira, berasal dari SMAN 1 Banjar Agung Tulang Bawang. (*)
Share:

Pesan gubernur Lampung untuk paskibraka


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Lampung yang akan bertugas dalam acara upacara bendera peringatan HUT ke-73 RI di lapangan korpri kantor gubernur Lampung.

Dalam pengukuhan yang dilangsungkan di Balai Keratun, kamis (16/8/2018) tersebut, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengucapkan selamat kepada 33 anggota paskibraka yang terpilih mengibarkan duplikat bendera pusaka pada upacara peringatan HUT RI di Lampung.

"Saya ucapkan selamat kepada adik - adik semua, kalian adalah putra - putri terbaik Lampung yang berhasil lolos seleksi untuk mendapatkan kepercayaan sekaligus kehormatan dalam mengemban tugas yang mulia," kata Ridho.

Menurut Ridho, 17 agustus merupakan momen penting dan tonggak bersejarah berdirinya bangsa Indonesia. Oleh karenanya, gubernur meminta kepada paskibraka yang bertugas untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik - baiknya.

"Setiap tahun putra - putri bangsa, setiap generasi menerima tantangan yang berbeda - beda. Saya harap adik - adik semua dapat melaksanakan tugas dengan sebaik - baiknya dan dengan penuh rasa kebanggaaan tanpa adanya halangan ataupun rintangan yang berarti," ujar gubernur.

Selain itu, Gubernur Ridho juga berpesan agar paskibraka Lampung mempunyai integritas dan kepribadian yang baik, mental yang kokoh, tegar dan pantang menyerah.

Tidak hanya itu, Gubernur Ridho juga berpesan agar paskibraka Lampung tetap rendah hati dan mampu memberikan pengaruh yang positif di lingkungan masing - masing, baik di sekolah maupun dalam pergaulan di masyarakat. (*)
Share:

KPU Bandarlampung terima satu masukkan dari masyarakat terkait bacaleg


setialampung - KPU Bandarlampung telah menerima masukkan atau saran dari masyarakat terkait bakal calon legislatif (bacaleg) Bandarlampung. Ini setelah KPU Bandarlampung mengeluarkan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Bandarlampung.

"Baru satu masukkan dari masyarakat terkait bacaleg. Ini yang saya terima, kalau yang ke sekretariat saya belum tahu," kata Ketua KPU Bandarlampung, Fauzi Heri, melalui sambungan ponselnya, senin (13/8/2018).

Fauzi Heri menuturkan, masyarakat bisa memberikan masukkan terkait bacaleg ke KPU Bandarlampung secara tertulis maupun lisan.

"Sekecil apapun informasinya, akan kami tindaklanjuti informasinya. Jika pada saat diklarifikasi terbukti, maka partai politik bisa mengganti bacalegnya," ujarnya.

Fauzi Heri menjelaskan, pihaknya akan meminta klarifikasi pada 22 - 28 Agustus 2018.

"Umur bacaleg minimal 21 tahun di tanggal 20 September 2018. Penyampaian klarifikasi dari partai politik pada 29 - 31 Agustus 2018. Penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada 20 September 2018," ungkapnya. (ben)
Share:

Pasca terbit DCS, masyarakat bisa beri masukkan terkait bacaleg ke KPU Tanggamus


setialampung - Pasca terbitnya daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Tanggamus, KPU Tanggamus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran atau masukkan terkait bakal calon legislatif (bacaleg).

"(Masukkan dari masyarakat) waktunya sepuluh hari sejak pengumuman (DCS) atau sampai 21 agustus 2018," kata Komisioner KPU Tanggamus Divisi Hukum, Zulwani, M.H, melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, senin (13/8/2018).


Saat ditanya apakah dari DCS tersebut KPU Tanggamus memastikan tidak ada bacaleg yang terindikasi pernah terlibat kasus korupsi, narkoba dan kejahatan seksual dan lain - lainnya, seperti tertuang dalam PKPU nomor 20 tahun 2018, dimana mantan napi korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba tidak boleh nyaleg, Zulwani menuturkan tidak bisa dipastikan secara rinci.

"Karena kita tidak mungkin mengecek satu persatu dari sekian banyak bacaleg. Masyarakat bisa memberikan masukkan terkait pemenuhan syarat bacaleg. Masukkan terhadap pemenuhan persyaratan bacaleg dari masyarakat sangat KPU Tanggamus butuhkan. Kalo ada masukkan dan kami klarifikasi betul pernah terlibat, boleh dilakukan pergantian oleh parpol," ungkapnya. (ben)
Share:

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dapat apresiasi dari menteri pariwisata


 
Foto: istimewa.

setialampung - Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Arief Yahya mengacungi dua jempol terhadap komitmen Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dan jajaran pemerintah provinsi (pemprov) Lampung yang menjadikan pariwisata sebagai 3 portofolio industri utama provinsi Lampung, selain pertanian dan manufacturing. Menteri juga memuji event pariwisata Lampung meningkat dari 31 event menjadi 53 event.

"Even di Lampung masuk top 100 event terbaik nasional. Total wisman provinsi Lampung dari 150 ribu. Angka ini naik menjadi 250 ribu atau naik sebesar 80 persen. Selain itu, pertumbuhan kunjungan wisata Lampung juga tertinggi nasional mengalahkan Pulau Bali," ujar Arief Yahya, saat melaunching Lampung Krakatau Festival (LKF) 2018 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (9/8/2018). 

Terkait dengan keberhasilan itu, Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengatakan, LKF 2018 menjadi salah satu unggulan Lampung yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata. LKF tahun ini memiliki serangkaian kegiatan mulai dari pelaksanaan Lampung Bay Fun Run pada 19 Agustus 2018, seminar intemasional krakatau bekerjasama dengan Institut Teknologi Sumatera 23 - 35 Agustus 2018. Trip Krakatau (25 Agustus 2018). Trip ini merupakan perjalanan wisata bersejarah untuk mengenang meletusnya Gunung Krakatau pada 26 Agustus 1883. Lalu, pesona kemilau Sai Bumi Ruwa Jurai (25 Agustus 2018), dan puncak acara berupa Parade budaya “Lampung Culture dan Tapis Carnival” pada 26 Agustus 2018, serta masih banyak rangkaian acara lainnya. 

Menurut Gubernur, hanya membutuhkan waktu tempuh 25 menit dengan pesawat udara dari Jakarta menuju Lampung. Hal tersebut sebagai sebuah peluang yang sangat menjanjikan bila konektivitas provinsi Lampung semakin diperluas.

"Peningkatan status Bandara Raden Intan II menjadi bandara internasional yang merupakan pintu gerbang utama masuknya wisatawan ke Lampung, menjadi sangat urgent untuk dilakukan. Dengan mendorong pemerintah pusat serta memberikan stimulan melalui APBD Lampung hingga lebih dari Rp400 miliar. Kami berharap peningkatan status bandara internasional akan segera terealisasi. Untuk itu kaml mengharapkan dorongan dari bapak menteri pariwisata RI, Bapak Arief Yahya, agar Bandara Radin Inten II dapat segera menjadi bandara internasional penting untuk mendongkrak 20 juta kunjungan wisatawan ke Lampung," ujar Ridho.

Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengapresiasi peluncuran Lampung Krakatau Festival 2018. Festival ini sangat tepat untuk memperkuat posisi Lampung sebagai destinasi wisata unggulan di ujung Pulau Jawa dan Sumatera. Nama Krakatau sendiri sudah dikenal ke seluruh dunia dengan peristiwa meletusnya gunung berapi terdahsyat di dunia. 

Terkait apresiasi menteri ini, Ridho mengatakan, event LKF bagus, layak untuk dijual. Total ada lima event di dalamnya. Calendar of event di Lampung berjumlah saat ini adalah 53.

“Melalui kesempatan yang baik ini, Kami sangat berharap, kepada Menteri Pariwisata dan jajarannya, insan pers, travell blogger, penggiat wisata, dan wisatawan agar dapat hadir dan memeriahkan Lampung Krakatau Festival 2018," katanya. (humas provinsi)

Share:

Anggota DPRD Bandarlampung Dapil 1 ini siap wujudkan aspirasi warga

Anggota DPRD Bandarlampung Fraksi PDIP, Fandi Tjandra.

setialampung - Delapan anggota DPRD Bandarlampung daerah pemilihan 1 (dapil 1), Fandi Tjandra, Imam Santoso, Wahyu Lesmono, Yusuf Erdiansyah Putra, Agusman Arief, Erika Novalia Sani, Grafeldi Mamesha dan Suprianto Malik melaksanakan reses di Kecamatan Teluk Betung Utara, kamis (9/8/2018).

Anggota DPRD Bandarlampung fraksi PDIP, Fandi Tjandra mengatakan, pihaknya terus berupaya maksimal mewujudkan aspirasi warga.

"Kami akan menindaklanjuti semua keluhan dan aspirasi warga. Aspirasi bisa disampaikan langsung atau tertulis kepada saya atau anggota DPRD Bandarlampung lainnya," kata Fandi Tjandra.


Fandi menuturkan, pihaknya akan berupaya maksimal membantu warga. Salah satunya dengan mengupayakan pengadaan meja dan kursi untuk posyandu setempat.

"Kalau warga ada masalah, silakan menyampaikannya melalui ketua RT, kemudian diajukan ke komisi III DPRD Bandarlampung untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Tamburi, warga RT 03 Kupang Raya, Telukbetung Utara (TBU), pada kesempatan reses anggota DPRD Bandarlampung dapil 1 ini, meminta bantuan kepada DPRD Bandarlampung untuk merealisasikan pembebasan lahan untuk pelebaran masjid di kampung setempat.

"Kami berharap pemkot bisa membantu kami. Karena itu masjid satu - satunya, atas bantuannya kami ucapkan terimakasih," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, warga juga mengeluhkan masalah pendidikan dan kesehatan. Sebab, banyak warga yang kurang mampu tapi tidak memiliki kartu indonesia pintar (KIP).

Imam Santoso, anggota komisi 4 mengatakan, sudah ada program jamkeskot.

"Masalah KIP ini dari pusat. Jadi, kalau ada siswa yang tidak mampu bisa langsung melapor ke sekolah masing - masing. Untuk peralatan lansia, kami akan berkordinasi dengan dinas kesehatan atau dinas sosial," ujarnya. (*)
Share:

Kapuspen kemendagri: aturan pendaftaran capres telah diatur detail

Ist.

setialampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sejak 4 sampai 10 Agustus 2018.  Aturan mengenai tata cara pendaftaran capres dan cawapres sendiri telah diatur secara detil. Termasuk ketika yang mendaftar hanya satu pasangan calon.

"Pemerintah dan DPR telah menyusun secara detail dan lengkap aturan pendaftaran capres dan cawapres dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, " kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, di Jakarta, Rabu (8/8).

Menurut Bahtiar, UU pemilu telah mengatur secara detail mengenai tata cara pendaftaran capres dan cawapres.  Termasuk jka kemudian terjadi perpanjangan waktu pendaftaran yang dipicu beberapa hal. Pasal 235 ayat (4) UU Pemilu misalnya memuat ketentuan bila kemudian setelah pendaftaran ditutup hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar.

"Pasal 235 Ayat (4)  UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang perpanjangan masa pendaftaran selama 2 x 7 hari. Pasal 235 ayat (4) menyatakan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran pasangan calon selama 2 x 7 hari, " kata Bahtiar.

Meski begitu kata Bahtiar, andai pun hanya satu pasangan calon yang mendaftar, pemilihan presiden tidak akan dijadwal ulang. Pemilihan tetap akan dilaksanakan. Tentu dengan catatan satu pasangan calon yang mendaftar tersebut memenuhi syarat. Regulasi pemilu telah mengatur itu.

"Pasal 235 Ayat (6) UU Pemilu menyatakan dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat satu pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU ini," katanya.

Tentu, aturan teknis sebagai tindak lanjut dari ketentuan UU pemilu, kata Bahtiar, telah dibuat oleh KPU. Seperti diketahui terkait dengan Pencalonan capres, komisi pemilihan telah menyusun Peraturan KPU (PKPU) Nomor 22 Tahun 208 tentang pencalonan pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam PKPU tersebut juga diatur rinci mengenai teknis pendaftaran.

"Misalnya pasal 16 ayat (1)  PKPU nomor 22 tahun 2018 menyatakan, KPU melakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, pertama tidak terdapat pasangan calon yang diterima pendaftaranya," ungkapnya.

Perpanjangan masa pendaftaran juga akan dilakukan, kata dia,  bila sampai ditutupnya masa pendaftaran pada 10 Agustus tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar karena KPU menolak pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

"Atau hanya terdapat satu pasangan calon yang diterima pendaftarannya," ujarnya.

Sementara pasal 16 ayat (2) PKPU nomor 22 tahun 2018, kata Bahtiar, mengatur tentang masa perpanjangan pendaftaran. Dalam pasal 16 ayat (2) dinyatakan, perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 x 7 hari. Sedangkan ayat (3) di pasal yang sama menyatakan KPU melakukan perpanjangan pendaftaran pertama selama 7 hari.

"Ayat 4-nya di pasal yang sama menegaskan dalam hal setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan perpanjangan selama 7 hari," katanya.

Bahtiar juga menjelaskan bunyi ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 PKPU Nomor 22 Tahun 2018. Dalam pasal 17 dinyatakan apabila sampai dengan berakhirnya perpanjangan pendaftaran kedua hanya terdapat satu pasangan calon yang diterima pendaftaranya, KPU akan melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 10.

"Jadi, aturan pendaftaran capres dan cawapres dalam UU Pemilu dan PKPU sudah sangat jelas dan lengkap," katanya. (rls)
Share:

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo salah satu pembawa api obor Asian Games 2018

Foto: istimewa.


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menjadi salah satu pembawa api obor dalam kegiatan kirab api obor Asian Games 2018. Lampung menjadi salah satu dari 18 provinsi dan 54 kota di Indonesia yang disinggahi api abadi Asian Games.

Gubernur Ridho mengatakan, Lampung merasa sangat beruntung sebagai salah satu provinsi yang dilintasi kirab api obor Asian Games 2018.

"Lampung merasa sangat beruntung menjadi salah satu dari 18 provinsi yang dilintasi kirab api obor (Torch Relay) Asian Games 2018. Kita berharap semangat gelora kompetisi olahraga ini membawa dampak kebaikan bagi Lampung," ungkap Gubernur muda ini.

Dalam kirab tersebut, Gubernur Ridho menerima api obor dari Kapolda Lampung, Irjen Pol Suntana. Kemudian Gubernur Ridho menyerahkan api obor kepada Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, yang kemudian api tersebut di bawa berlari bersama - sama menuju Tugu Adipura, Bandarlampung.

Gubernur Ridho juga berharap kehadiran api obor Asian Games di Lampung bisa menjadi motivasi guna memajukan dunia olahraga di tanah sang bumi rua jurai. Tidak hanya itu, Ridho berharap atlit - atlit Lampung dapat memberikan sumbangan terbaik bagi bangsa dan negara.

"Selain memberi motivasi di dunia olahraga, posisi Lampung yang berada di antara penyelenggaraan Asian Games Jakarta - Palembang, harapan saya dapat memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi di Lampung," papar Ridho.

Lebih lanjut Gubernur Ridho juga berharap lagu Indonesia Raya berkumandang terus di setiap pertandingan dan menjadi api semangat untuk maju ke depan meraih kejayaan bangsa dan Negara Republik Indonesia. (*)


Share:

Tidak memenuhi syarat, 23 bakal calon anggota legislatif tidak bisa ikut pileg

Ketua KPU Bandarlampung, Fauzi Heri.

setialampung - 23 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Bandarlampung tidak bisa mengikuti pemilihan umum legislatif 2019. Ini dikarenakan 23 bacaleg tersebut tidak memenuhi syarat (TMS).

"Bacaleg yang TMS itu dari delapan partai politik (parpol). Masing - masing tparpol berbeda jumlahnya. Ada satu parpol ada 4 bacaleg yang TMS," kata Ketua KPU Bandarlampungz Fauzi Heri, saat dihubungi ponselnya, selasa (7/8/2018).

Saat ditanya nama kedelan parpol tersebut, Fauzi Heri mengungkapkan, kedelapan parpol itu yaitu PSI, Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Gerindra, PPP, Hanura, PKPI, dan PBB.

"23 bacaleg itu sudah nggak bisa diganti lagi," ujarnya. (ben).
Share:

Kemendagri susun jadwal pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2018

Istimewa.

setialampung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya telah menyusun rencana pelantikan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) 2018. Kemendagri mendasarkan pelantikan kepala daerah terpilih sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Hal ini disampaikan Tjahjo usai mengikuti rapat kabinet paripurna mengenai nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2019 di istana negara, Jakarta pusat, selasa (7/8/2018).

Rapat kabinet dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dan berlangsung secara tertutup. Hadir seluruh menteri kabinet kerja dan para kepala lembaga non kementerian.

"Sudah kita susun tapi secara prinsip sebagaimana ketentuan undang - undang. Masa jabatan kepala daerah, baik gubernur, bupati, walikota tidak boleh dikurangi satu hari atau ditambah satu hari," terang Tjahjo.

Mengenai penjadwalan pelantikan, Mendagri menyebut dua pasangan gubernur - wakil gubernur terpilih yakni Lampung dan Jawa Timur akan dilantik tahun depan. Namun demikian, untuk daerah lain dimungkinkan pelantikan tercepat bisa dilakukan mulai pertengahan September 2019.

"Mudah - mudahan (mulai) pertengahan bulan depan," jelas Tjahjo.

Secara keseluruhan, pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2019 dibagi dalam tiga tahap. Terkait hal itu pula, Kemendagri pekan depan rencananya akan menyerahkan jadwal dan rencana pelantikan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Minggu depan akan (kami) serahkan ke Pak Mensetneg, nanti menyesuaikan dengan Bapak Presiden untuk gubernur. Untuk bupati/walikota serentak nanti dilaksanakan oleh gubernur setelah dilantik," ujarnya. (rls)
Share:

Reses, tujuh punggawa DPRD Bandarlampung siap wujudkan aspirasi rakyat

Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi saat reses di dapil 6, Kecamatan Langkapura, selasa (7/8/2018).

setialampung - Tujuh punggawa DPRD Bandarlampung yaitu Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi, Nu'man Abdi, Suratmin, Ernita, Nani Mayasari, Syarif Hidayat dan Heryadi Payacoen turun ke masyarakat. Tampak hadir juga Camat Langkapura, Ahmad Husni serta jajarannya serta ratusan warga setempat.


Dihadapan ratusan warga setempat, dalam kegiatan reses yang dipimpin Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi ini, para wakil rakyat tersebut  menegaskan siap mewujudkan aspirasi warga di daerah pemilihan (dapil) 6 pada khususnya dan masyarakat Bandarlampung pada umumnya.


Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi pada kesempatan tersebut mengimbau kepada warga untuk terus menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat di DPRD Bandarlampung terutama kepada anggota legislatif dari dapil 6.

"Warga jangan bosan - bosan untuk terus menyampaikan aspirasinya. Karena ini tanggungjawab kami sebagai wakil rakyat untuk berjuang mewujudkan aspirasi warga melalui mekanisme dan peraturan yang sudah ditetapkan," kata Wiyadi.


Wiyadi juga menuturkan, selain kegiatan reses, pihaknya sebelumnya juga selalu turun ke tengah - tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi warga melalui kegiatan non formal anggota legislatif.


"Warga bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung maupun secara tertulis kepada kami. Insya Allah saya terus berjuang untuk kesejahteraan warga," ujarnya.

Anggota DPRD Bandarlampung, Ernita menuturkan, antara wakil rakyat dengan rakyatnya itu tidak ada jaraknya.

"Mohon dimaklumi jika semua aspirasi rakyat belum bisa terwujud semuanya. Ini karena ada mekanisme yang wajib dijalankan. Namun setidaknya kami selalu berupaya maksimal untuk warga. Insya allah kami berbuat lebih baik lagi," ujarnya.

Camat Langkapura Ahmad Husni menjelaskan, kegiatan reses anggota DPRD Bandarlampung dari dapil 6 ini salah satunya sebagai penyambung aspirasi rakyat dengan anggota dewan.

Anggota DPRD Bandarlampung, Syarif Hidayat pada kesempatan tersebut menyaampaikan kepada warga bahwa sejak 2017 - 2018, ada perubahan keweanangan pendidikan. Dimana dari tingkat pendidikan SD - SMP merupakan wewenang pemerintah Kota Bandarlampung, sedangkan tingkat SMA merupakan wewenang pemerintah provinsi.

"Ada beberapa pola di dalam penerimaan siswa baru yaitu melalui pola zonasi dan nilai ujian mandiri," jelasnya.

Rohta, salah satu warga pada kesempatan itu meminta agar dilakukan perbaikan drainase dan jalan di sekitar kelurahan Gunung Terang. (ben)
Share:

TEKAB Jatanras Polda Lampung dan Resmob Polres Lampung Timur tangkap tersangka curas

Barang bukti yang diamankan dari tersangka curas. Foto: istimewa.

setialampung - Tim gabungan TEKAB 308 Subdit 3 Jatanras Polda Lampung dan Resmob Polres Lampung Timur berhasil menangkap lima tersangka curas/begal motor yang viral di medsos.

Kasubdit III Jatanras Polda Lampung, AKBP Ruli Andi Yunianto mengatakan, kelima tersangka curas yang ditangkap merupakan warga Jabung, Lampung Timur. Kelima tersangka itu yaitu JFS (15), OR (14), NP (16), SG (15), dan ES (15).

"Tersangka yang masih buron (DPO) yaitu D dan I. Barang bukti yang diamankan dari tersangka yaitu 1 pucuk senpi rakitan, 1 butir peluru FN dan 1 unit motor," kata Ruli, senin (6/8/2018).

Ruli mengungkapkan, berdasarkan pengakuan para tersangka yang masih tergolong anak - anak di bawah umur tersebut, tersangka telah melakukan kejahatan curanmor di 10 TKP di wilayah Bandarlampung dan Lampung Selatan.
   
Ruli mengungkapkan, modus operandi (MO) para tersangka yaitu tersangka mengendarai 3 unit sepeda motor, salah satunya kendaraan matic warna Merah. Kemudian motor pelaku memepet motor korban (Nurlela), warga Way Jepara, Lamtim, di jalan lintas timur, Ds. Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lamtim. Lalu pelaku menodongkan senjata api ke arah korban, selanjutnya korban tak berdaya menyerahkan motor miliknya.

"Korban mengalami kerugian 1 unit motor Honda Beat warna hitam, no pol BE 6197 PZ, dengan nomor rangka MH1JFZ119GK174723 dan nomor mesin JFZ1E-1165835 seharga Rp12.000.000. Saat ini para tersangka dan barang bukti sudah diamankan di sat reskrim Polres Lamtim untuk ditindaklanjuti proses sidik tuntas. Tim polda bersama sat reskrim Lamtim masih mengembangkan ke DPO dan TKP yang lain," ungkapnya. (ben)
Share:

Belum ada capres dan cawapres daftar ke KPU, ini kata Mendagri

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Foto: istimewa.

setialampung - Sampai sekarang, meski pendaftaran telah dibuka oleh komisi pemilihan umum (KPU), belum ada partai politik yang mendaftarkan capres dan cawapresnya.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, belum adanya capres dan cawapres yang didaftarkan, karena masing- masing partai punya strategi. Semua partai masih saling intip. Sehingga mereka masih saling tunggu. Jadi wajar, kalau kemudian belum ada deklarasi.

"Karena  masing - masing parpol tentunya punya strategi. Sekarang saling mengintip, siapa capres dan cawapresnya," ujar Tjahjo di Jakarta, dalam siaran pers yang diterima setialampung.co.id, minggu (5/8/2018).

Terkait pemilu serentak 2019, yang akan menggabungkan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dalam satu waktu, Tjahjo berharap jadi momentum bagi rakyat bisa merasakan pesta rakyat yang demokratis. Pemilu serentak 2019 harus menjadi pesta rakyat yang menggembirakan. Pemilih dapat  menunaikan hak pilihnya dengan bebas, tanpa intimidasi dan tekanan. Tjahjo juga berharap,  pemilih bisa menilai dengan cerdas dan rasional, siapa yang akan dipilihnya, baik itu calon legislator, calon senator mau pun calon presiden.

"Salurkanlah di TPS sesuai apa yang menjadi prinsip hati nurani, memahami track record baik itu calon DPRD, DPR, maupun calon presiden. Karena apapun pemilu ini adalah dalam rangka untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil. Memilih yang amanah, memilih presiden dan wakil presiden yang amanah. Sama dengan memilih DPR dan DPRD yang amanah," katanya.

Pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri  berkomitmen penuh mendukung penuh kerja penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu. Kementerian punya tugas memfasilitasi kelancaran tugas penyelenggarila, misalnya dari sisi anggaran. Tidak hanya itu pemerintah juga punya tanggung jawab memastikan stabilitas keamanan terjamin selama tahapan pemilu berlangsung. Polri dan TNI, sudah siap mengamankan pesta demokrasi pada 2019 nanti.

"Bagi kami pemerintah, dalam hal ini kemendagri akan membackup penuh KPU karena KPU sebagai penyelenggara pileg dan pilpres. Pemerintah membackup, baik secara anggaran, keamanan, apa yang diperlukan oleh KPU, Bawaslu termasuk memfasilitasi agar proses rekrutmen calon DPR, DPRD maupun proses tahapan pendaftaran sampai kampanye, sampai pelantikan capres yang baru nanti sesuai dengan jadwal," katanya.

Tjahjo sendiri optimistis pelantikan capres terpilih pada 20 Oktober 2019 bisa sesuai jadwal. Ia juga yakin KPU, bawaslu dan DKPP siap melaksanakan dan mengawal tahapan pemilu.

"Saya kira KPU dan bawaslu cukup siap," ujarnya. (rls)
Share:

Peringati pekan ASI sedunia 2018, AIMI Lampung gelar community gathering


setialampung - Dalam rangka peringatan pekan ASI sedunia, asosiasi ibu menyusui (AIMI) Cabang Lampung menggelar communuty gathering di klinik krakatau, minggu (5/8/2018).

Wakil Ketua AIMI Cabang Lampung, Andriana Susmayanti menuturkan, peringatan pekan ASI sedunia rutin dilakukan setiap tahun dari 1 - 7 Agustus, untuk tahun ini temanya menyusui fondasi kehidupan. Untuk tahun 2018 ini AIMI Lampung memperingatinya dengan mengandeng 2 komunitas yang juga masih berhubungan dengan ibu dan anak yaitu Lampung Menggendong dan Ibu Profesional Lampung.

"Artinya pada peringatan ini, kami tidak jalan sendiri, bekerjasama dengan beberapa komunitas, sehingga banyak orang yang tergerak untuk memberikan dukungan kepada ibu menyusui," ujarnya.

Andri menambahkan, community gathering ini ada beberapa materi yang disampaikan diantaranya tentang makanan pendamping ASI (MPASI) disampaikan Yulia Novika selaku kadiv edupel  Lampung, tips dan trik memilih gendongan ergonomis disampaikan Silvia Listiana, admin Lampung menggendong, dan terakhir materi nembangun spirit ibu pembelajar oleh Evi Wiliyanti (ibu profesional Lampung).

"Community Gathering kami inisiasi karena kami melihat 2 komunitas lainnya juga memiliki peran dalam mewujudkan generasi yang berkualitas," kata Andriana.

Dalam kegiatan tersebut peserta juga diberikan tutorial dengan cara menggendong selain mengetahui tentang jenis-jenis gendongan ergonomis. Menyusui dan menggendong memiliki manfaat yang sama yaitu meningkatkan bonding antara ibu dan anak.

Ibu juga diharapkan memiliki semangat untuk terus belajar termasuk dalam hal belajar mempersiapkan diri sebelum proses persalinan sehingga dapat sukses menyusui. (rls)
Share:

Anggota DPRD 'nyaleg' pindah partai, diberhentikan antar waktu


setialampung - Banyak anggota DPRD baik di provinsi, kabupaten dan kota yang maju sebagai calon legislatif bukan lewat partainya yang lama alias pindah partai. Menyikapi itu, kementerian dalam negeri telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada para gubernur, pimpinan DPRD provinsi, bupati, wali kota dan pimpinan DPRD kabupaten atau kota. Para anggota DPRD yang nyaleg pindah partai bisa diberhentikan antar waktu.

"Kami telah mengirimkan surat bernomor 160/6324/OTDA," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, di Jakarta, sabtu (4/8/2018).

Surat tersebut menurut Bahtiar, tentang pemberhentian anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu 2019.

Bahtiar menjelaskan, sesuai ketentuan pasal 139 ayat (2) huruf i dan pasal 193 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menegaskan, bahwa anggota DPRD yang nyaleg bukan dari partai terakhirnya tetapi menjadi caleg 2019 - 2024 lewat  partai lain, diberhentikan antar waktu.  Atau dalam kata lain mereka yang maju bukan lewat  partai disaat yang bersangkutan menjadi anggota DPRD periode 2014 sampai dengan 2019 diberhentikan antar waktu. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2018 tentang ledoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota.

"Pasal 99 ayat (3) huruf i PP nomor 12 tahun 2018, menegaskan itu, bahwa anggota DPRD tersebut diberhentikan antar waktu," kata Bahtiar.

Ketentuan pemberhentian antar waktu bagi anggota DPRD yang maju lewat partai lain, lanjut Bahtiar, sejalan dengan amanat peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten atau kota. Pasal 7 ayat (1) huruf t peraturan KPU menyatakan bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah warga negara indonesia dan harus memenuhi persyaratan.

"Persyaratannya antara lain mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir," katanya.

Pemberhentian juga kata Bahtiar, berlaku bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah jika menjadi calon anggota DPR atau DPRD.

"Ini sebagaimana amanat pasal 240 ayat (1) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujarnya.

Bahtiar menambahkan, kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Maka jika mengikuti pemilihan umum, sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dan sudah masuk dalam daftar calon tetap, tidak lagi memiliki status sebagai penyelenggara pemerintahan.

"Hak dan kewenangannya pun tak lagi dimiliki sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang - undangan," ujarnya, dalam siaran pers yang diterima setialampung.co.id. (rls)
Share:

Keluarga almarhum Yogi Andika dapat perlindungan dari LPSK


setialampung - Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada keluarga almarhum Yogi Andika.

"Iya, diberikan perlindungan 6 bulan, pemenuhan hak prosedural pendampingan. Nah, soal perlindungan fisik, mungkin sebaiknya ditanyakan ke Pak Edwin, seperti apa polanya (perlindungannya)," kata Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli kepada setialampung.co.id, jumat (3/8/2018).

Baca : Investigasi Kematian Yogi Andika, Tim LPSK Tiba di Lampung

Baca : AKBP Ruli: Yogi Andika Dijemput Paksa Pakai Mobil Kijang Super Warna Biru Metalik

Lili menjelaskan, masa perlindungan bisa diperpanjang per 6 bulan tergantung kebutuhan. Ini hasil rapat paripurna LPSK, senin (31/7/2018).

Baca : Soal Dugaan Keterlibatan ASN dalam Kasus Kematian Yogi Andika, Ini Kata Kemendagri

"Perlindungan dimulai tertanggal sejak di tandatangani. Terlindung sepertinya ada 2 atau 3, selain ibunya. Saya lupa, tapi ada ibunya dan saudaranya mungkin, yang pasti tidak 1 orang. Terkait lokasi perlindungannya, saya tak paham mas. Jika di save house ya pasti dirahasiakan," ungkapnya. (ben)
Share:

Berita foto: Gubernur Ridho serahkan surat tugas Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto


Share:

Rakhmat Husein serahkan barang bukti dugaan politik uang ke DKPP

Foto-foto: istimewa.

setialampung - Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) mengadukan Bawaslu Lampung ke DKPP karena dinilai abai dalam menindaklanjuti laporan masyarakat Lampung terhadap kasus dugaan politik uang yang diduga dilakukan salah satu pasangan calon gubernur di pilgub Lampung.


Baca: Pernah Dapat Sangsi Peringatan Keras dari DKPP, Penyelenggara Pemilu Terancam Diberhentikan Jika Kembali Terbukti Melakukan Pelanggaran Berat

Koordinator KRLUPB, Rakhmat Husein menjelaskan, pengaduan ke DKPP ini untuk memberi efek jera kepada bawaslu Lampung yang tidak mampu mencegah terjadinya dugaan politik uang di Pilgub Lampung 2018.

"Baru saja kami menyerahkan 13 barang bukti dan 7 orang saksi yang akan menguatkan pelaporan kami. Terkait apa saja bukti dan saksi, akan kami sampaikan ke kawan - kawan media saat persidangan berlangsung," ujarnya.

Menurutnya, masyarakat Lampung sudah mengetahui, bahwa dalam kasus politik uang yang diduga dilakukan salah satu pasang calon gubernur, tidak diproses oleh bawaslu Lampung dengan alasan hampir semua terlapor hingga kini menghilang.

"Kenapa saksi dan terlapor bisa hilang, tentu karena ada yang sengaja menghilangkannya. Oleh karena itu, kami belajar dari pengalaman sidang - sidang Gakumdu di Lampung, maka kami tak mau kandas, kami tak mau terlapor dan saksi dihilangkan. Oleh karenanya, maka materi pengaduan kami akan kami sampaikan ke kawan-kawan paska persidangan pertama," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, pelaporan tersebut dilakukan untuk memberi efek jera kepada siapa pun yang nanti menjadi komisioner Bawaslu Lampung agar Bawaslu sungguh-sungguh dalam mengawal proses demokrasi di Lampung. (rls)
Share:

Rakhmat Husein laporkan bawaslu Lampung ke DKPP

Koordinator KRLUPB, Rakhmat Husein saat melaporkan bawaslu Lampung ke DKPP. Foto:

setialampung - Rakhmat Husein, kamis (2/8/2018), melaporkan bawaslu Lampung ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP).

"Ya, kami melaporkan (bawaslu Lampung) ke DKPP, tadi siang (hari ini). Politik uang terang benderang dan TSM. Tapi kenapa tidak ada upaya pencegahan dan penindakan bawaslu. APBD untuk bawaslu kan banyak," kata Rakhmat Husein, saat dikonfirmasi setialampung.co.id, kamis (2/8/2018).

Saat ditanya apa saja diantaranya barang bukti yang diserahkannya ke DKPP, Rakhmat menuturkan, nanti akan disampaikan jika sudah sidang.

"Kami sampaikan ke kawan - kawan media jika sudah sidang ya," ujar koordinator Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) ini.

Komisioner bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar saat dikonfirmasi setialampung.co.id terkait hal ini menuturkan, bawaslu Lampung tentu akan mempersiapkan hal sebaik - baiknya. (ben)
Share:

Kurun waktu 12 hari, jajaran polda Lampung ungkap 49 kasus


setialampung - Kurun waktu 20 juli 2018 - 31 juli 2018, polda Lampung beserta jajaran berhasil mengungkap 49 kasus dan 63 tersangka. Terdiri dari kasus curat 30 kasus dan 33 tersangka, kasus curas 14 kasus dan 23 tersangka, kasus pencurian biasa 3 kasus dan 5 tersangka, dan kasus senpi 2 kasus dan 2 tersangka.

"Barang bukti yang diamankan polisi dari para tersangka diantaranya kendaraan roda dua 17 unit, senpi rakitan 2 pucuk, senjata tajam 2 bilah, ponsel 10 unit, laptop 2 unit, aki 2 buah, kunci letter T 3 buah, TV 1 unit, dan uang tunai Rp2.891.000," ungkap Pjs, Kabag Binops Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Ikhlas, mendampingi Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Sulistyaningsih serta jajaran kasat reskrim, saat ekpose di mapolda Lampung, kamis (2/8/2018).

AKBP Ikhlas menjelaskan, ini merupakan kegiatan polisi yang ditingkatkan 2018, polda Lampung dan jajaran. (ben)
Share:

13 pemerintah daerah di Lampung raih opini wajar tanpa pengecualian

Ist.

setialampung - Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung, Kisyadi di Balai Keratun, rabu (1/8/2018). Setelah pelantikan, dilanjutkan serah terima jabatan Kepala BPKP sebelumnya, Sally Salamah kepada Kepala BPKP yang baru, Kisyadi.

Dalam sambutannya Gubernur Ridho mengucapkan terimakasih kepada Sally Salamah atas kinerja dan dedikasinya selama ini sebagai kepala BPKP Lampung. Tidak Lupa, Gubernur Ridho juga mengucapkan selamat kepada Kisyadi sebagai Kepala BPKP Lampung yang baru.

Ridho berharap, kedepan di bawah kepemimpinan Kisyadi, BPKP Lampung dapat bekerja sama dengan lebih maksimal bersama pemerintah provinsi Lampung dalam hal pembangunan sesuai fungsi dan tugasnya.

"Saya harap peran BPKP dapat terus ditingkatkan terutama dalam menjawab dinamika yang berkembang di masyarakat. Diantaranya dalam hal mengawal program - program strategis. Baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Lampung," ucapnya.

Adapun peran serta yang dimaksud Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo diantaranya mengawal pelaksanaan pembangunan seperti jalan tol, nendungan, kawasan industri maritim, infrastruktur dan lainnya. BPKP diharapkan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dari sudut pandang pengawasan sehingga dapat meminimalisir permasalahan - permasalahan yang mungkin terjadi.

Gubernur Ridho juga berharap BPKP terus berkontribusi dalam membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sampai dengan saat ini jumlah pemerintah daerah yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI adalah 13 pemda dari 16 pemda yang ada di wilayah Lampung. Dan diharapkan jumlah Pemda yang memperoleh opini WTP terus meningkat. (*)
Share:

Mendagri : tidak elok jika kepala daerah dilantik di tahanan

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan, calon kepala daerah terpilih yang sekarang di tahan karena terjerat kasus akan tetap dilantik. Sebab aturan perundang-undangan menyatakan, selama belum ada kekuatan hukum tetap, maka calon kepala daerah dengan status tersangka berhak dilantik. Tidak elok jika kemudian kepala desa di dalam tahanan. Ia sebagai menteri dalam negeri akan coba mencari jalan terbaik.

"Kami enggak ingin ada yang dilantik di LP (tahanan)," kata Tjahjo, pada wartawan usai menghadiri acara sarasehan peningkatan kapasitas aparatur desa di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, rabu (1/8/8/2018).

Pihaknya, lanjut Tjahjo, bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam aturan, jika memang belum ada kekuatan hukum tetap dari pengadilan, maka calon kepala daerah terangkat harus dilantik. Tapi mungkin, kata Tjahjo, akan dibahas solusi terbaik.

"Aturan UU-nya sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap bisa dilantik kepala daerah pemenang pilkada," katanya.

Prinsipnya, kata dia, karena UU menyatakan jika belum ada kekuatan hukum tetap, maka kepala daerah berstatus tersangka harus tetap dilantik.

"Kita mencari jalan keluar dengan baik," katanya.

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

Di tempat yang sama, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menambahkan, ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat 6 serta ayat 7 UU Pilkada menyatakan meski sudah berstatus tersangka, kepala daerah terpilih tetap harus dilantik. Namun memang tidak elok jika pelantikan dilakukan di tahanan. Karena itu Mendagri ingin ada jalan yang terbaik. Sehingga acara pelantikan tak ternodai.

"Tetap dilantik," kata Bahtiar.

Dan merujuk ketentuan UU, lanjut Bahtiar, begitu selesai dilantik kepala daerah yang ditahan, langsung diberhentikan sementara. Wakilnya yang lantas menjadi pelaksana tugas kepala daerah, sampai ada keputusan hukum tetap atau kata putus dari pengadilan yang bersifat inkrah. Baru jika sudah inkrah, kepala daerah diberhentikan permanen.

"Saat itu juga diberhentikan sementara dan langsung wakil kepala daerah diangkat jadi plt atau pelaksana tugas. Selanjutnya pada ayat 8 kalau  sudah berkekuatan hukum tetap, maka diberhentikan secara permanen dan wakil kepala diangkat menjadi kepala daerah," katanya. (*)
Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog