Langsung ke konten utama

Reses, tujuh punggawa DPRD Bandarlampung siap wujudkan aspirasi rakyat

Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi saat reses di dapil 6, Kecamatan Langkapura, selasa (7/8/2018).

setialampung - Tujuh punggawa DPRD Bandarlampung yaitu Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi, Nu'man Abdi, Suratmin, Ernita, Nani Mayasari, Syarif Hidayat dan Heryadi Payacoen turun ke masyarakat. Tampak hadir juga Camat Langkapura, Ahmad Husni serta jajarannya serta ratusan warga setempat.


Dihadapan ratusan warga setempat, dalam kegiatan reses yang dipimpin Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi ini, para wakil rakyat tersebut  menegaskan siap mewujudkan aspirasi warga di daerah pemilihan (dapil) 6 pada khususnya dan masyarakat Bandarlampung pada umumnya.


Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi pada kesempatan tersebut mengimbau kepada warga untuk terus menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat di DPRD Bandarlampung terutama kepada anggota legislatif dari dapil 6.

"Warga jangan bosan - bosan untuk terus menyampaikan aspirasinya. Karena ini tanggungjawab kami sebagai wakil rakyat untuk berjuang mewujudkan aspirasi warga melalui mekanisme dan peraturan yang sudah ditetapkan," kata Wiyadi.


Wiyadi juga menuturkan, selain kegiatan reses, pihaknya sebelumnya juga selalu turun ke tengah - tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi warga melalui kegiatan non formal anggota legislatif.


"Warga bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung maupun secara tertulis kepada kami. Insya Allah saya terus berjuang untuk kesejahteraan warga," ujarnya.

Anggota DPRD Bandarlampung, Ernita menuturkan, antara wakil rakyat dengan rakyatnya itu tidak ada jaraknya.

"Mohon dimaklumi jika semua aspirasi rakyat belum bisa terwujud semuanya. Ini karena ada mekanisme yang wajib dijalankan. Namun setidaknya kami selalu berupaya maksimal untuk warga. Insya allah kami berbuat lebih baik lagi," ujarnya.

Camat Langkapura Ahmad Husni menjelaskan, kegiatan reses anggota DPRD Bandarlampung dari dapil 6 ini salah satunya sebagai penyambung aspirasi rakyat dengan anggota dewan.

Anggota DPRD Bandarlampung, Syarif Hidayat pada kesempatan tersebut menyaampaikan kepada warga bahwa sejak 2017 - 2018, ada perubahan keweanangan pendidikan. Dimana dari tingkat pendidikan SD - SMP merupakan wewenang pemerintah Kota Bandarlampung, sedangkan tingkat SMA merupakan wewenang pemerintah provinsi.

"Ada beberapa pola di dalam penerimaan siswa baru yaitu melalui pola zonasi dan nilai ujian mandiri," jelasnya.

Rohta, salah satu warga pada kesempatan itu meminta agar dilakukan perbaikan drainase dan jalan di sekitar kelurahan Gunung Terang. (ben)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)