Siap raih kursi terbanyak di DPRD, DPD Nasdem Lamsel siapkan caleg 'petarung'


setialampung - DPD Partai Nasdem Lampung Selatan (Lamsel) siap meraup kursi terbanyak di DPRD setempat saat pemilu legislatif (pileg) 2019.

Ketua DPD Partai Nasdem Lamsel, Wahrul Fauzi Silalahi kepada setialampung.co.id, minggu (30/9/2018), menegaskan, salah satu strategi untuk meraih kursi terbanyak di DPRD Lamsel yaitu dengan merekrut bakal calon legislatif (bacaleg) Lamsel tanpa mahar.

"Kami rekrut bacaleg - bacaleg Lamsel tanpa mahar. Ke depan para calon legislatif (caleg) ini bisa meraup suara terbanyak pada masing - masing basisnya," tegasnya.

Kemudian, tegasnya lagi, para caleg sudah dibagi wilayah dan sebaran wilayah caleg petarung.

"Harapannya, gotong - royong suara bagus di masing - masing daerah pemilihan (dapil)," ujarnya.

Selain itu, ujarnya, pihaknya tidak pernah menekankan caleg untuk sumbangan ke partai.

"Yang kita tekankan, kader untuk maksimal berbuat ke masyarakat. Maka, ke depan kalau ada kader saya aneh - aneh, saya pecat aja kalau nggak ada guna di masyarakat," ungkapnya. (ben)
Share:

Undang - undang jasa konstruksi, mandor, buruh dan tukang, wajib tersertifikasi

Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Bastian Sodunggaron Sihombing. 

setialampung - Tenaga terampil, tenaga ahli muda, tenaga ahli madya dan tenaga ahli utama wajib bersertifikasi. Ini merujuk akan berlakunya undang – undang (UU) nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.

Penegasan ini disampaikan Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Bastian Sodunggaron Sihombing kepada awak media di sela –sela Workshop K3 Distance Learning dan uji sertifikasi pelaksana/pengawas di GSG pasca sarjana Universitas Bandarlampung, kamis (27/9/2018).

“Menurut UU, seluruh pelaksana kerja wajib bersertifikasi. Karena dengan adanya sertifikat, itu menandakan adanya pengakuan, harga dan menandakan kualitas. Akhir tahun ini kemungkinan besar UU tersebut sudah diajukan. Sekarang terus kita sosialisasikan proses percepatan, agar jika UU itu sudah berlaku, seluruh proyek bisa berjalan dan tenaga kerja sudah bersertifikat. Baik tenaga terampil (mandor, buruh dan tukang) maupun tenaga ahli,” katanya.  

Menurutnya, untuk saat ini berdasarkan informasi, baru sekitar 10 persen pelaksana kerja konstruksi di Lampung sudah bersertifikasi. Secara nasional baru sekitar sembilan persen atau 8 juta tenaga pelaksana di seluruh Indonesia yang bersertifikasi.

“Ini masih jauh dari target yang direncanakan yaitu 3 juta tenaga pelaksana kerja di 2019 yang bersertifikasi, ini harus dipercepat,” ujarnya.  

Menurutnya lagi, sertifikat itu menandakan kualitas, terampil dan kompetensi. Kalau orang yang bekerja tidak bisa diukur kompetensinya, itu tidak bisa diukur produktifitasnya. Kalau semua sudah terukur, maka produktifitas lebih tinggi. Sehingga pekerjaan lebih cepat dan lebih baik.    

“Kalau tidak bersertifikasi maka tidak bisa bekerja. Yang mempengaruhi minimnya pekerja yang bersertifikasi diantaranya karena tenaga terampil tidak mengenal sertifikasi itu apa, yang penting mereka mendapat gaji. Padahal sertifikat ini berlaku seluruh Indonesia,” ujarnya.

Rektor Universitas Bandarlampung, M. Yusuf Sulfarano Barusman.

Rektor Universitas Bandarlampung, M. Yusuf Sulfarano Barusman mengatakan, kegiatan workshop ini bertujuan untuk menyiapkan para mahasiswa masuk ke dunia kerja. Khususnya di dunia konstruksi yang pelaksana kerjanya sudah mulai diberlakukan bersertifikat. Oleh karena itu berkolaborasi dengan balai konstruksi dan LPJK ini sangat bagus untuk model kolaborasi antara perguruan tinggi dan industustri.

“Ini kegiatan yang keempat kalinya yang kami lakukan bagi para mahasiswa. Sedini mungkin para mahasiswa disiapkan dan diberikan pengetahuan praktis. Bahkan disertifikasi yang nantinya dengan sertifikat itu bisa mendampingi ijazahnya, sehingga sudah diakui sebagai tenaga ahli muda,” ungkapnya. (ben).     

Share:

Ibu kota Maybrat pindah ke Kumurkek

Foto: ist.

setialampung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengungkapkan, persoalan penentuan ibu kota Maybrat sudah rampung. Ibu kota Maybrat sudah diputuskan di Kumurkek, bukan Ayamaru. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan perdamaian adat dalam rangka penyelesaian Maybrat.

“Kebetulan seminggu lalu sudah selesai. Ibukota Maybrat dipindah dari Ayamaru ke Kumurkek.  Dalam waktu dekat akan dilaksanakan perdamaian adat," kata mendagri di kantor Ombudsman, jakarta, rabu (26/9/2018).

Menurutnya, perdamaian adat akan diutamakan, selain melihat aspek hukumnya. Perdamaian adat tersebut menurut Tjahjo telah melewati perjalanan yang panjang.

“Perdamaian adat adalah hal yang sangat diutamakan selain aspek hukumnya. Alhamdulilah setelah mengalami proses selama 8 tahun, akhirnya persoalan ini selesai”, tukas Tjahjo.

Perdamaian Adat akan dilaksanakan pada 3 Oktober 2018 di Maybrat. Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo berencana mengundang ketua ombudsman untuk ikut serta menyaksikan.

“Nanti 3 Oktober 2018 saya akan ke sana menyaksikan. Saya juga mengundang ketua ombudsman untuk melihat ini sudah selesai," ujarnya.

Tidak lupa dalam kesempatan tersebut, mendagri menyampaikan terimakasihnya kepada semua pihak yang telah ikut serta memperhatikan bangsa sampai akhirnya persoalan di maybrat telah selesai.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta memperhatikan bangsa, gubernur dan forkopimda Papua Barat, BIN, kepolisan, TNI, bupati Maybrat, pimpinan/anggota DPRD serta aparatur pemda Kabupaten Maybrat, tokoh adat, tokoh agama dan lain sebagainya," pungkasnya. (rls)
Share:

Kwarda Pramuka Lampung raih predikat kwarda tergiat II tingkat nasional

Foto: istimewa.


setialampung - Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo yang juga menjabat ketua majelis pembimbing daerah (Mabida) Kwartir Daerah Pramuka Lampung, rabu (26/9/2018) menghadiri pembukaan musyawarah nasional (Munas) X 2018 di Hotel Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara.
Dalam pembukaan munas tersebut, Kwarda Lampung meraih penghargaan Kwarda Tergiat II tingkat nasional. Penghargaan diberikan langsung Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Imam Nahrowi kepada Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Lampung Idrus Efendi.

Sejak kepemimpinan Gubernur Ridho, gerakan pramuka Lampung memang terus menggeliat. Kegiatan kepramukaan juga banyak dilakukan bersama-sama dengan organisasi kepemudaan lainnya seperti Vertical Rescue Indonesia Lampung dan Taruna Siaga Bencana.

Hal ini tentu tidak terlepas dari bimbingan kamabida Lampung yang memang sedari masa sekolah terkenal aktif di gerakan pramuka. Sederet prestasi dalam kepramukaan sering Ia ukir. Penghargaan Mabida Pramuka Peduli dari Presiden RI selaku Kamabidanas yang diraih tahun 2016 ini merupakan bukti kesetiaan, kecintaan, dan pengabdiannya untuk Pramuka khususnya Pramuka Lampung.

Menurut Sekretaris Kwarda Lampung, Mubasit, penghargaan diberikan kepada kwartir daerah yang aktif melaksanakan kegiatan kepramukaan masa bakti 2013 – 2018. Posisi kwarda tergiat I diraih Sumatera Selatan dan di bawah Lampung ada Jawa Tengah. 

Untuk Predikat Kwarda Tergiat secara wilayah adalah Sumatera Selatan untuk wilayah I, wilayah II Jawa Tengah, wilayah III Bali, wilayah IV Kalimantan Tengah, wilayah V Gorontalo, dan wilayah VI Maluku. Selain penyerahan penghargaan kepada kwarda tergiat juga dilakukan pemilihan dan penetapan presidium Munas X Gerakan Pramuka 2018. Agenda dilanjutkan penyerahan kepemimpinan sidang munas dari Ketua Kwarnas Adhyaksa Dault kepada presidium sidang Munas X Gerakan Pramuka 2018.

Presidium sidang akan memimpin pembahasan laporan pertanggungjawaban Kwarnas Gerakan Pramuka masa bakti 2013-2018, yang akan disampaikan Ketua Kwarnas Adhyaksa Dault. Diteruskan penyampaian hasil kerja Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kwarnas Gerakan Pramuka masa bakti 2013-2018.

Pembahasan berikutnya adalah perubahan AD/ART Gerakan Pramuka, Renstra Gerakan Pramuka masa bakti 2019-2024, dan Arah Kebijakan Gerakan Pramuka 2014-2045. Kemudian pemilihan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka masa bakti 2018-2023 dengan mengutamakan musyawarah mufakat.

Setelah memilih Ketua Kwarnas dilanjutkan pemilihan Tim Formatur, anggota LPK masa bakti 2018-2023. Ketua Kwarnas Gerakan terpilih masa bakti 2018-2023 kemudian dilantik oleh presidium sidang.

"Diharapkan Munas nanti lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Cara seperti itu sesuai dengan Dasa Darma. Pramuka itu berbeda dengan organisasi lain. Di Pramuka sejatinya lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam mencapai tujuan," pungkas Mubasit. (rls)


Share:

Direktorat narkoba polda Lampung amankan dua kilogram sabu asal Riau


setialampung - Subdit II Direktorat Narkoba Polda Lampung mengamankan dua kilogram (kg) narkoba jenis sabu asal Riau dari tangan NA (23), warga Bengkalis, Riau. Polisi menangkap NA di bilangan Raden Intan, Bandarlampung, kamis (20/9/2018).

Direktur Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen mengatakan, awal mulanya polisi mendapat informasi akan ada narkotika jenis sabu yang akan diturunkan di wilayah Bandarlampung.

"Kemudian petugas polisi melakukan penyamaran (undercover bye) dengan membeli sabu dari tersangka NA. Lalu polisi berhasil menangkap NA. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 20 bungkus plastik klip besar berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan di dalam dua bungkus plastik snack. Tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 sub pasal 112 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika," kata Shobarmen.

Sementara tersangka NA mengaku diberi upah sebesar Rp20 juta untuk membawa sabu dari Riau.

"Sudah dua kali (saya) mengirim masing - masing kg sabu," kata tersangka. (*)
Share:

GMBI Lampung minta penahanan Herman dan Sungeb ditangguhkan


setialampung - Ratusan massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) wilayah teritorial Lampung melakukan aksi di depan Polda Lampung, senin (24/9/2018).

Di dalam aksinya, massa yang terdiri dari warga, perangkat pekon serta pihak keluarga Kepala Pekon/Desa Banjar Rejo, Herman, meminta agar Kepala Pekon/Desa Banjar Rejo, Herman dan Sungeb (warga Pekon Pamenang, Pringsewu) untuk ditangguhkan penahanannya.


Ketua wilayah GMBI Lampung, Ali Muktar beserta perwakilan massa dan keluarga Kepala Pekon/Desa Banjar Rejo, Herman, saat diterima Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Sulistyaningsih dan Dirkrimum Polda Lampung, Kombes Boby Marpaung, menyampaikan beberapa dokumen agar Herman dan Sungeb ditangguhkan penahanannya.

Di tempat yang sama, Ketua APDESI Lampung, Suhardi Buyung berharap agar sesegera mungkin ada jawaban dari polda Lampung terkait hal ini.

Sementara, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Sulistyaningsih menuturkan, pihaknya akan menyampaikan hasil pertemuan/audiensi dengan pihak GMBI ini kepada kapolda Lampung.

"Hasil pertemuan ini segera kami sampaikan ke kapolda," ujarnya. (ben)
Share:

Peduli kebersihan, komunitas pecinta kalpataru lakukan bersih - bersih di lapangan kalpataru


setialampung - Komunitas pecinta kalpataru melakukan aksi bersih - bersih sampah di lapangan Kalpataru, Kemiling, Bandarlampung, minggu (23/9/2018). Aksi ini salah satu bentuk kepedulian terkait keberadaan dan kondisi kebersihan lapangan kebanggaan masyarakat Kemiling tersebut.

Ketua komunitas pecinta kalpataru, Imron Rosadi menjelaskan, komunitas ini terbentuk karena kepedulian masyarakat untuk merawat dan menjaga kebersihan lapangan kalpataru.


"Setiap pekan kami berupaya menjaga, merawat dan membersihkan lapangan kalpataru agar terlihat lebih asri dan nyaman. Apalagi sekarang banyak warga yang melakukan aktifitas olahraga di lapangan kalpataru ini," kata Imron, minggu (23/9/2018).

Imron menjelaskan, pengurus dan anggota komunitas pecinta kalpataru berasal dari berbagai latarbelakang.

"Yang berkecimpung di komunitas ini mayoritas perwakilan warga dari kelurahan yang ada di Kecamatan Kemiling. Kami mohon bantuan dan kerjasama seluruh masyarakat untuk menjaga dan merawat kebersihan lapangan kalpataru," jelasnya. (*)
Share:

(Berita Foto): Proyek pasar senilai ratusan miliar di Bandarlampung ini macet

Kondisi Pasar SMEP Bandarlampung saat ini. Foto: Benny Setiawan.

setialampung - Pembangunan pasar SMEP Bandarlampung sampai saat ini tidak ada kelanjutannya alias macet. Sejumlah pedagangpun sudah menyerahkan uang untuk membeli kios baru sebagai tempat untuk berdagang.


Namun sampai saat ini tidak ada pembangunan Pasar SMEP. Kenapa pihak terkait terkesan menutup mata dan tidak tegas terkait macetnya pembangunan salah satu pasar tradisional ini ?. Nantikan penelusuran redaksi selanjutnya....(*)
Share:

(Berita Foto) : Sidang pansus hak angket DPRD Bandarlampung


setialampung - Pansus hak angket DPRD Bandarlampung saat menggelar sidang di ruang lobi DPRD Bandarlampung.
Share:

Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi berikan cinderamata

setialampung- Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi memberikan cinderamata/plakat kepada perwakilan anggota DPRD Surakarta, saat berkunjung ke DPRD Bandarlampung, jumat (21/9/2018).


Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi menjelaskan, kedatangan anggota DPRD Surakarta ini dalam rangka kunjungan kerja (kunker).

"Kunker Diantaranya mempelajari terkait tatib dewan serta yang lainnya," kata Wiyadi. (ben)
Share:

Pesan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo untuk Tanggamus dan Lampung Tengah

Foto-foto: istimewa.

setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo melantik Loekman Djoyosoemarto sebagai bupati Lampung Tengah (Lamteng) definitif, bersamaan dengan pelantikan bupati dan wakil bupati Tanggamus terpilih, Dewi Handajani dan M. AM Syafi’i, di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, kamis (20/9/2018).


Loekman Djoyosoemarto dilantik sebagai bupati Lamteng berdasarkan surat keputusan (SK) menteri dalam negeri nomor 131.18-6118 tahun 2018 tentang pengangkatan bupati dan pemberhentian bupati Lamteng, Lampung tanggal 17 September 2018.

Sedangkan pelantikan bupati Tanggamus terpilih, Dewi Handajani dan M. AM Syafi’i Tanggamus berdasarkan SK mendagri nomor 131.18-6061 tahun 2018 tentang pengangkatan bupati Tanggamus, Lampung atas nama Dewi Handajani dan nomor 132.18-6062 tahun 2018 tentang pengangkatan wakil bupati Tanggamus, Lampung atas nama M AM Syafi’i. Keduanya tertanggal 14 September 2018.

Pelantikan yang berlangsung khidmat ini dihadiri juga, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, serta bupati/walikota se-Lampung dan jajaran forkopimda Lampung.

Gubernur Lampung, M. Ridho dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada bupati Lamteng serta bupati dan wakil bupati Tanggamus.

"Saya ucapkan selamat atas dilantiknya Pak Loekman Djoyosoemarto sebagai bupati Lampung Tengah, juga kepada Ibu Dewi Handajani dan Bapak M. AM Syafi’i sebagai bupati dan wakil bupati Tanggamus. Semoga dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat Lampung, khususnya yang berada di Kabupaten Lampung Tengah dan di Tanggamus," kata Ridho.

Selain itu, Gubernur Ridho juga mengatakan, pelantikan bupati dan wakil bupati kali ini memiliki makna yang dalam serta catatan sejarah, baik bagi Lampung maupun bagi Lampung Tengah dan Tanggamus.

Menurut Gubernur Ridho, selain memiliki potensi yang sangat besar, Tanggamus juga memiliki PR pembangunan yang harus segera diselesaikan yakni pembangunan kawasan industri maritim yang rencanannya akan dilakukan di kabupaten tersebut.

Gubernur mengutarakan, pembangunan kawasan maritim merupakan kerja bersama dan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta pemerintah daerah Tanggamus. Dengan adanya kawasan tersebut, gubernur berharap dapat membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di Tanggamus, salah satunya dengan terbukanya lapangan kerja.

Gubernur juga mengatakan, Lamteng merupakan kabupaten terluas dengan penduduk terbanyak di Lampung. Oleh karenanya, kemajuan Lamteng akan memberi dampak pada kemajuan Lampung.

"Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang besar sebagai pusat agro industri dan basis ketahanan pangan bagi Lampung. Apalagi Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten yang dilalui jalan tol trans sumatera. Harapan saya, dengan potensi yang sangat besar tersebut, pak bupati dapat melakukan optimalisasi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah," ungkap Ridho. (rls)
Share:

Perbaiki DPT bermasalah, Kemendagri bersinergi dengan KPU


setialampung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan komitmennya untuk menyukseskan perhelatan Pemilu 2019. Komitmen tersebut disampaikan Tjahjo mengingat pelaksanaan Pemilu tinggal sebentar lagi, namun masalah data pemilih masih menjadi kendala utama yang dihadapi.

“Kemendagri sangat mendukung langkah KPU memperbaiki DPT bermasalah. Kemendagri siap membantu dalam dukungan data maupun sumber daya yang siap bergerak menyelesaikan permasalahan DPT itu," kata Tjahjo di Atambua, Belu (19/9/2018)

Dalam rangka perbaikan DPT tersebut, sesuai dengan Pasal 201 ayat 8 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih.

Tjahjo mengungkapkan, Kemendagri sangat serius membantu KPU dan siap bersama KPU menyelesaikan permasalahan DPT selama 60 hari ke depan dan menyerahkan data -  data yang diperlukan. 

“Kemendagri sangat serius membantu KPU, kita akan bersama – sama menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi bersama sampai 60 hari ke depan”, ujar Tjahjo.

Tjahjo melanjutkan, dirinya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Kemendagri dan pemerintah daerah mulai dari gubernur, bupati/walikota sampai kepala desa agar ikut serta menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.

“Saya sudah mengintruksikan semua jajaran sampai ke tingkat desa untuk menyukseskan pemilu 2019. Masyarakat harus pro aktif memperbaiki data kependudukan. Langkah KPU menempel DPT di kelurahan dan website harus kita dukung bersama," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah Tjahjo menyampaikan, pemerintah, kejaksaan, kepolisian, kemenpan RB dan BKN sudah berkomitmen menjaga netralitas ASN. Setiap ASN menurutnya wajib menyukseskan pemilu 2019, namun tidak boleh ikut kampanye ataupun mengikuti kegiatan salah satu pasangan calon.

“ASN harus netral, melaksanakan perintah bapak presiden, gubernur, bupati/walikota secara tegak lurus. Perhelatan pemilu 2019 adalah pesta demokrasi dan pendidikan politik bangsa, mari kita sukseskan bersama," pungkasnya. (rls)
Share:

Tokoh agama dan tokoh adat adalah kunci menjaga stabilitas nasional

Foto: ist.

setialampung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo sekaligus Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadiri acara silaturahmi gubernur NTT bersama Bapak Uskup, Imam, Biarawan, dan Biarawati se keuskupan Atambua. Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo menegaskan, tokoh agama dan tokoh adat adalah kunci menjaga stabilitas nasional.

“Kehadiran tokoh agama dan tokoh adat di dalam lingkungan masyarakat adalah kunci menjaga stabilitas. Pak gubernur tidak cukup berkomunikasi dengan forkopimda saja, peran tokoh agama dan tokoh adat itu yang menjadi kuncinya”, ungkap Tjahjo di Keuskupan Atambua, selasa (18/9/2018).

Tjahjo menjelaskan, peran penting tokoh agama dan tokoh adat tidaklah hanya sebatas menjaga stabilitas. Namun juga ikut memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan terkait kemajuan jalannya pemerintahan.

“Tokoh agama dan tokoh adat harus aktif menyuarakan aspirasi, setiap agama dan setiap suku adat pasti Pemerintah berikan ruang seluas – luasnya untuk dapat memberikan masukan demi kemajuan bangsa Indonesia," jelas Tjahjo.

Selain menyuarakan aspirasi dan sumbangsih pemikiran, Tjahjo juga berharap tokoh agama dan tokoh adat dapat mengawal bersama jalannya organisasi masyarakat yang ada.

“Saya menitipkan pesan dan berharap agar tokoh agama dan tokoh adat dapat ikut serta mengawasi dan mengawal jalannya kegiatan organisasi masyarakat yang ada di sekitar kita. Dari total 390 ribu lebih ormas yang tercatat oleh pemerintah, ada banyak lagi ormas yang belum tercatat namun sudah beraktifitas, hal tersebut harus kita waspadai bersama," ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Tjahjo menyampaikan, TNI dan kepolisian yang memiliki jejaring hingga tingkat desa akan setiap saat mengawasi pelaksanaan jalannya pemerintahan.

“Mari kita manfaatkan sebaik - baiknya pelayanan yang sudah diberikan TNI dan Polri yang memiliki jejaring sampai tingkat desa. Laporkan segala hal yang tidak sesuai dengan aturan, sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya kita ikut serta dan aktif," pungkasnya. (rls)
Share:

Pekan depan, deklarasi tim pemenangan saburai Lampung untuk pasangan calon presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin

Foto: ist.

setialampung - Tim pemenangan saburai Lampung untuk calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo - Ma'ruf Amin akan dideklarasikan pada sabtu, (22/9/2018) di Gedung Graha Karya Utama, Pahoman, Bandarlampung.

Wakil ketua bidang perencanaan program dan program kampanye tim saburai Lampung Jokowi - Ma'ruf Amin, Riza Mirhadi mengatakan, deklarasi akan dihadiri sekitar 3 ribu orang.

"Yang tergabung dalam tim pemenangan Saburai Lampung berasal dari semua kalangan. Seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, unsur pemuda, wanita, pengusaha, politisi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi," ungkapnya, dalam keterangan persnya, rabu (19/9/2018).

Menurutnya, pemenangan  Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ini semakin ketat terutama di media sosial.

"Semakin banyak relawan tim pemenangan, akan semakin ringan meraih kemenangan. Berat sama dipikul, ringan sama di jinjing. Acara akan digelar di Gedung Graha Karya Utama (Golkar) sekitar pukul 13.00 wib," ujarnya.

Wakil ketua bidang analisa dan evaluasi tim pemenangan saburai Lampung, Supriyadi Alfian menerangkan, tim pemenangan saburai Lampung merupakan relawan dalam pemenangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

"Selama memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo tiada henti melaksanakan pembangunan di segala bidang. Sehingga membuat bangsa dan rakyat Indonesia menjadi semakin maju, sejahtera dan mandiri. Relawan ini akan bekerja untuk memenangkannya untuk kembali memimpin Indonesia yang kedua bersama Bapak KH. Ma'ruf Amin," ungkapnya.

Tim pemenangan saburai Lampung, lanjutnya, akan menargetkan dalam satu bulan terbentuk di tingkat kabupaten dan kecamatan se-Lampung.

"Kami targetkan sebulan terbentuk di kabupaten dan kecamatan. Relawan ini juga akan bersinergi dengan relawan lainnya yang sudah lebih dulu ada," ucapnya.

Pria yang disapa Bang Yadi ini mengatakan, tim pemenangan saburai Lampung dibentuk karena kecintaan terhadap pembangunan yang telah dibuktikan Presiden Joko Widodo selama ini.

"Dari Lampung untuk Indonesia," imbuhnya.

Wakil Ketua Bidang Pengamanan Suara Tim Pemenangan Saburai Provinsi Lampung, Memed Humaedi menambahkan sebelum dilakukan Deklarasi akan digelar Ceramah Umum oleh Menteri Pertahanan RI, Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dengan Thema “Memperkuat Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara menuju Pemilu Legislatif dan Pilpres Tertib, Aman dan Damai.

"Kehadiran Menhan RI Bapak Ryamizard Ryacudu terpisah dari acara deklarasi itu sendiri," ucapnya.

Dia menerangkan, sebagai tokoh bangsa dan tokoh nasional yang juga putra terbaik Lampung, Ryamizard Ryacudu juga menginginkan pemilu berjalan lancar, tertib, aman dan damai.

"Nanti wawasan kebangsaan dan bela negara juga akan disampaikan dalam konteks pemilu damai," tandasnya.

Sebelumnya, tim pemenangan Saburai Lampung melakukan rapat dalam perencanaan deklarasi di kantor DPD I Partai Golkar Lampung. Adapun rapat dipimpin langsung Wakil Ketua Bidang Perencanaan Program dan Program Kampanye Tim Saburai Lampung Jokowi - Ma'ruf Amin, Riza Mirhadi, Wakil Ketua Bidang Analisa dan Evaluasi Tim Pemenangan Saburai Lampung, Supriyadi Alfian, Wakil Ketua Bidang Pengamanan Suara Tim Pemenangan Saburai Lampung, Memed Humaedi, dan Sekretaris Tim Pemenangan Saburai Lampung, Bambang Purwanto serta dihadiri Dewan Pengarah, Tony Eka Candra. (rls)
Share:

Ratusan ribu aparat keamanan diturunkan dalam operasi Mantap Brata


setialampung – Gabungan anggota Polri, TNI dan stakeholders terkait selama 397 hari atau terhitung sejak 20 September 2018 sampai 21 Oktober 2019 melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Mantap Brata 2018 di seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 272.886 personel Polri dikerahkan dalam operasi ini.

 “Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas tingkat pusat, tingkat daerah, dan tingkat polres,” kata Kapolda Lampung, Irjen Pol. Purwadi Arianto, saat membacakan amanat Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian, dalam apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Mantap Brata di lapangan Saburai, Bandarlampung, rabu (19/9/2018).

Selain itu, kapolda juga mengatakan, kapolri dalam amanatnya menyampaikan, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi (the hallmark of democracy). Karena masyarakat diajak untuk ikut serta menentukan pemimpinnya pada periode mendatang. Dalam kaitan tersebut, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi pemilu tahun 2019 yang tahapannya tengah berlangsung saat ini.

“Pemilu tahun 2019 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas. Karena untuk pertama kalinya pileg dan pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen/parliamentary threshold sebesar 4%. Kondisi ini akan menuntut pada adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Tidak hanya untuk memenangkan pileg dan pilpres, namun juga agar bisa tetap bertahan/survive,” ungkapnya.

Kemudian, dalam kacamata kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan.

“Diantaranya yang cukup menjadi perhatian bagi polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat,” ujarnya. (*)
Share:

Dua terduga kurir narkoba asal Aceh berhasil ditangkap Direktorat Narkoba Polda Lampung

Ist.
setialampung - Tim opsnal subdit 3 ditresnarkoba Polda Lampung menangkap dua terduga kurir narkoba jenis sabu asal Aceh yaitu H dan K. Keduanya ditangkap, jumat (14/9/2018), di sekitar Bundaran Radin Intan, Kelurahan Hajimena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan.

"Dari kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan dua plastik klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu," kata Direktur Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen.

Shobarmen menjelaskan, sebelumnya pihaknya mendapat informasi bahwa kedua terduga tersebut membawa sabu dari Aceh menuju Bandarlampung menggunakan Bus.

"Kemudian tim opsnal subdit 3 melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku. Setelah ditemukan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kedua tersangka dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak dua plastik klip bening ukuran besar. Kedua tersangka dan barang bukti saat ini diamankan di Direktorat Narkoba Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut," ungkapnya. (*)
Share:

197 pejabat dIlantik, Mendagri harap IPDN terus berbenah

foto: istimewa


setialampung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo melantik 197 pejabat di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Sasana Bhakti Praja, kementerian dalam negeri, Jakarta, senin (17/9/2018).

Tjahjo menegaskan, pelantikan pejabat di lingkungan IPDN semata – mata untuk pembenahan sistem pendidikan di IPDN.

“Selama tiga bulan ke depan akan dilakukan evaluasi terhadap pelantikan pejabat baru ini. Apabila ada penempatan yang kurang pas, untuk bisa diperbaiki dengan baik,” tegas Tjahjo.

Tjahjo berharap, pelantikan yang dilakukan kepada 197 pejabat tersebut dapat memberikan kemajuan dalam proses pembenahan di lingkungan IPDN, baik kampus IPDN Jatinangor maupun kampus IPDN daerah.

Pembenahan yang diharapkan Mendagri tidak hanya dalam aspek pendidikannya saja namun juga bagaimana IPDN dapat mengembangkan diri menjadi tempat pendidikan yang maju dan berkualitas.

“Pembenahan yang harus dilakukan adalah pembenahan secara menyeluruh, tidak hanya proses pendidikannya saja. Namun juga bagaimana IPDN dapat menjadi tempat pendidikan yang maju dan berkualitas,” ungkap Tjahjo.

Sesuai Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Mendagri, telah dilantik sebanyak 216 pejabat baru yang terdiri dari 156 pejabat eselon IV, 53 pejabat eselon III, 3 pejabat eselon II dan 4 wakil rektor. Dari 216 pejabat tersebut, 197 diantaranya adalah pejabat IPDN yang baru. 

Masih dalam kesempatan yang sama, Tjahjo menyampaikan, harus ada proses kaderisasi yang profesional di IPDN.

“Pejabat di lingkungan IPDN untuk lebih bisa memperbaiki kaderisasi agar muncul pejabat pejabat baru yang memilki kualitas dan profesionalitas,” ungkapnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo, Ermaya juga dilantik sebagai plt. rektor sampai dilantiknya rektor IPDN definitif, Plt. Ses BNPP Widodo Sigit, dan Pejabat Eselon I dan II Lainnya di lingkungan Kemendagri dan BNPP. (rls)


Share:

Luar biasa, Lampung sejajar dengan DKI Jakarta

Ist.

setialampung - Tempo Inti Media bekerjasama dengan Frontier Consulting Group kembali mengadakan Indonesia Attractiveness Award untuk keempat kalinya.

Diajang bergengsi ini, Lampung mampu mensejajarkan diri dengan DKI Jakarta yang sama-sama meraih penghargaan sebagai provinsi potensial investasi terbaik se-Indonesia kategori silver.

Penilaian terhadap daerah terbaik menggunakan empat komponen utama. Meliputi tingkat investasi, jumlah infrastruktur, pelayanan publik dan pariwisata.

Dari keempat komponen itu, maka dihasilkan Indonesia attractiveness index yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan daerah terbaik.

Untuk menunjang kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, diperlukan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan komunikasi sehingga memudahkan proses distribusi dan akses terhadap suatu pelayanan.  Sektor pariwisata juga merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang seringkali memberikan kontribusi yang besar bagi suatu daerah.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo atas prestasinya membangun Lampung.

"Gubernur Ridho ini gubernur termuda yang mampu mendorong investasi daerahnya," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Ballroom Dua Mutiara JW. Marriot Hotel Jakarta, jum'at (14/9/2018).

"Daerah-daerah yang mampu menarik turis dari dalam negeri maupun mancanegara akan mampu memberikan pemasukan yang besar sehingga meningkatkan pajak daerah dan menggairahkan ekonomi setempat baik sektor perdagangan, transportasi, akomodasi, dan lainnya," lanjutnya.

Torehan prestasi ini menambah daftar panjang penghargaan yang diperoleh Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo. (rls)
Share:

Gubernur Ridho: kegagalan dalam perencanaan, sama dengan merencanakan kegagalan

Foto: ist.

setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo memberi materi sekaligus pengarahan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV di lingkungan pemerintah provinsi Lampung dan kaupaten/kota se-Lampung. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Lampung, kamis (13/9/2018).

Pada kegiatan tersebut Gubernur Ridho yang memberikan materi mengenai Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung. Beliau juga menekankan kepada seluruh peserta diklatpim akan pentingnya perencanaan sebagai pondasi awal dari pembangunan.

"Perencanaan sangat penting dilakukan sebagai pondasi awal dari pembangunan. Kegagalan dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan," tegas Gubernur Ridho.

Diawal kepemimpinannya, Gubernur Ridho menyatakan melakukan survey dan pemetaan prioritas pembangunan sebagai rencana awal pembangunan. Dari hasil survey yang dilakukan, dari 10 kebutuhan masyarakat, yang utama dibutuhkan masyarakat adalah melakukan perbaikan infrastruktur jalan.

"Dari hasil survey infrastruktur jalan yang paling mendesak. oleh karenanya dari 40 SKPD yang ada di Lampung. Dinas Bina Marga mendapatkan anggaran paling besar, yakni 50% anggaran dialokasikan untuk perbaikan jalan. Sedangkan 50% lainnya dibagi ke 40 SKPD seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain," jelas Ridho.

Dengan pengalokasian anggaran yang tepat dan terencana, dari hasil suryvey berikutnya, kebutuhan akan infrastruktur sudah turun keperingkat 6.

"Alhamdulillah, diakhir 2017, jalan mantap kita sudah mencapai 77,2 persen dan target 2018 mencapai 80 persen," lanjutnya.

Selain dari pembangunan infrastruktur, Gubernur Ridho juga menyatakan bahwa hakikat pembangunan adalah dengan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karenanya pembagunan di sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas pembangunan yang terus digalakan oleh pemerintah provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Ridho.

Program sekolah gratis melalui Bosda dan pembangunan serta peningkatan layanan rumah sakit umum daerah menjadi perhatian khusus dari gubernur jebolan Lemhannas ini. Alokasi anggaran untuk RSUD Abdul Moeloek adalah yang terbesar dianggarakan Pemprov Lampung dalam 10 tahun terakhir.

"Membangun manusia Indonesia yang seutuhnya itu lebih penting dari sekedar membangun infrastruktur. membangun itu baik, tapi harus terencana dan terkendali sehingga arahnya jelas. Jangan sampai pembangunan malah mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya buatlah kebijakan sebaik mungkin, Buat kebijakan the best or nothing. Intinya Perencanaan adalah hal yang paling penting dalam menjalankan pemerintahan," kata Ridho kembali menegaskan.

Menurut Kepala BPSDM Lampung Fahrizal Darminto, leserta diklatpim kali ini diikuti 150 peserta yang terdiri dari OPD Pemprov Lampung, Waykanan, Pesisir Barat, Pesawaran, Lamtim, dan Pringsewu. Selain dibekali berbagai materi kepemimpinan, inovasi dan lainnya, peserta juga melakukan perjalanan untuk belajar dari provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat. (rls)
Share:

Besok, AJI Bandarlampung umumkan pemenang Saidatul Fitriah


setialampung - Tiga karya jurnalistik bersaing memperebutkan penghargaan Saidatul Fitriah. Penerima award akan diumumkan pada malam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Kafe Clary’s, Hotel Andalas, Enggal, Bandarlampung, minggu (9/9/2018).

“Tiga nominasi itu yaitu Lampung Post, soal reklamasi, duajurai.co (sengkarut IPLT Bakung), dan Radarlampung.co.id, ihwal penderita kusta,” kata Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan melalui keterangan tertulisnya, sabtu, (8/9/2018).

Padli mengatakan, pihaknya menerima sebanyak 17 karya dari berbagai media di Lampung. Dari jumlah tersebut, hanya tiga karya yang dinilai layak jadi nominasi. Nantinya, dewan juri akan memilih satu karya yang dipandang pantas menerima Saidatul Fitriah Award.

“Tahun ini, semua dewan juri dari kalangan jurnalis. Mereka adalah Budisantoso Budiman (Antara), Wakos Gautama (Tribun Lampung), dan Zulkarnain Zubairi alias Udo Z Karzi dari Fajar Sumatera,” ujarnya.

Selain Saidatul Fitriah Award, lanjut dia, pihaknya juga memberi penghargaan Kamaroeddin. AJI Bandarlampung menerima sejumlah nama yang diusulkan menerima penghargaan tersebut. Sama seperti Saidatul Fitriah Award, nantinya dewan juri memilih satu nama yang dinilai layak menyabet penghargaan Kamaroeddin.

“Untuk penghargaan Kamaroeddin ada tiga besar kandidat. Mereka adalah Oyos Saroso HN (jurnalis), Iswadi Pratama (sastrawan), dan Sugeng Hariyono (pegiat literasi),” kata Padli.

AJI Bandarlampung menggelar penghargaan Saidatul Fitriah dan Kamaroeddin sejak 2008. Penghargaan jurnalisme tersebut diberikan setiap peringatan HUT AJI. Tujuannya, guna meningkatkan profesionalisme jurnalis dan mendorong kemajuan jurnalisme di Lampung.

Saidatul Fitriah Award diberikan kepada jurnalis dengan karya jurnalistik yang berdampak secara positif terhadap kehidupan demokrasi. Sedangkan penghargaan Kamaroeddin kepada orang atau lembaga nonjurnalis yang dinilai konsisten memperjuangkan kebebasan pers, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). (*)
Share:

Selain soal politik uang, Bawaslu Lampung juga dilaporkan ke DKPP terkait masalah ini


setialampung - Bawaslu Lampung menghadapi dua gugatan/laporan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pertama, Bawaslu Lampung sedang menjalani sidang di DKPP atas laporan KRLUPB terkait pilgub Lampung, kedua, Bawaslu Lampung juga menghadapi laporan terkait proses seleksi anggota Bawaslu kabupaten/kota.

Kuasa hukum pelapor, Heri Hidayat mengatakan, di dalam laporan nomor 222/I-P/L-DKPP/2018 itu, dirinya sebagai kuasa tiga orang pendaftar Bawaslu Lampung Timur (Lamtim).

"Yang dilaporkan Bawaslu RI dan Bawaslu Lampung. Itu laporan terkait seleksi bawaslu kabupaten/kota. Sekarang perbaikan berkas dan tambahan bukti - bukti. Tinggal tunggu verifikasi lagi," kata Heri, melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (8/9/2018).

Heri menjelaskan, yang dilaporkan terkait pembiaran terhadap proses seleksi yang diduga kuat cacat prosedur.

"Pemangkasan pendaftar dari ranking berkas itu yang cacat prosedur. Scoring itu melampaui UU dan perbawaslu. Karena berkas administrasi pendaftar itu harusnya cuma diteliti kelengkapan keabsahan dan legalitasnya. Yang lulus penelitian harusnya diterima pendaftarannya. Bukan yang scor besar ini itunya," ungkapnya.

Menurutnya, pedoman (scoring) itu bertentangan dengan UU penyelenggara pemilu dan perbawaslu tentang pembentukan bawaslu.

"Proses selanjunya setelah itu jelas cacat, karena mulainya cacat," imbuhnya.

Anggota Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar saat dikonfirmasi mengaku belum mendapat informasi resmi terkait hal ini.

"Belum dapat info," ujarnya singkat kepada setialampung.co.id, sabtu (8/9/2018).

Sementara Ketua Bawaslu RI, Abhan, belum bisa dikonfirmasi terkait ini. Pesan singkat setialampung.co.id melalui pesan whatsapp belum mendapat jawaban. (ben)
Share:

187 kecamatan berbatasan langsung dengan negara lain

Ist.

setialampung - Setidaknya tercatat 187 kecamatan di Indonesia, berbatasan langsung dengan negara lain.

Hal ini disampaikan Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Widodo Sigit Pudjianto, di acara Kemendagri Media Forum, di Gedung Kemendagri Jakarta, jumat (7/9/2018).

"Itulah concern kita," kata Sigit.

Di antara wilayah - wilayah perbatasan tersebut, kata Sigit, banyak ditemukan jalur - jalur tikus. Karena itulah, pemerintah melalui BNPP membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Karena, jalur-jalur tikus itulah yang menjadi pintu masuk dan keluarnya orang-orang di perbatasan kedua negara. Dikhawatirkan, membawa masalah tersendiri nantinya.

"Seperti narkoba, perdagangan manusia dan terorisme," ujarnya.

Menurutnya, tugas BNPP bukan cuma menjamin pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah terdepan serta terluar Indonesia. Tapi juga dari sisi keamanannya.

"Memastikan supaya NKRI di perbatasan ini aman," tambahnya.

Dalam hal ini, BNPP tak bekerja sendirian. Kewenangan instansi ini adalah membuat desain atas proses pembangunan dan pengamanan di perbatasan.

Setelah itu, ia bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait. Semisal, untuk pengaman dikawal TNI, pembangunan infrastruktur lewat kementerian PUPR.

"BNPP hanya desainnya saja, yang mengerjakan urusan teknisnya adalah kementerian lembaga," tegasnya.

Hadir juga dalam acara  Kemendagri Media Forum antara lain, Deputi Infrastruktur BNPP, Restuardy Daud dan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar. (rls)
Share:

Serikat Media Siber Indonesia Safari Digital ke BNPT


 
Foto: ist.

setialampung - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) melaksanakan safari digital ke kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), rabu (5/9/2018).

Sekretaris Jenderal SMSI, Firdaus mengutarakan, safari digital ini merupakan roadshow silaturahmi SMSI ke sejumlah institusi yang menggunakan konten digital dalam ikhtiar bersama mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa.

"Kita (SMSI) jemput bola. Kita datangi mereka satu per satu, berdiskusi, bersinergi, mengedepankan semangat digital, menjauhkan masyarakat dari hoax," kata Firdaus.

Firdaus menjelaskan, markas BNPT di kawasan Sentul, Jawa Barat ini, menjadi destinasi pertama safari digital SMSI.

Selain Sekjen Firdaus, tampak pula dalam rombongan safari digital, Ketua Bidang Organisasi, Mursyid Sonsang dan Direktur Pemberitaan SMSI, Ramon Damora. Ketiga pengurus SMSI tersebut disambut langsung Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen Abdul Rahman Kadir. 

Ia menyebut, BNPT selama ini memang membuka diri selebar-lebarnya kepada pihak-pihak yang ingin bersinergi dengan BNPT dalam upaya membangun konten digital menangkal penyebaran paham radikalisme. Khususnya media massa.

Secara institusi, terang Deputi Abdul Rahman, BNPT tak bisa berjalan sendiri melakukan agenda kontra-narasi dan kontra-propaganda menghadang arus deras penyebaran paham radikalisme yang menusuk ke hampir semua lini kehidupan berbangsa bernegara.

"Sistem mereka canggih sekali. Bahkan dunia kampus sebagai basis intelektual nyaris sudah mereka kuasai," tegasnya.

Abdul Rahman berharap, sebagai organisasi media siber besar yang memiliki member 400-an perusahaan media online seindonesia, SMSI bisa menjadi media-partner BNPT.

"Bantu kami," ujarnya. (rls) 


Share:

Pemprov Lampung bantah fasilitasi diskusi GSI

Karo Humas dan Protokol Pemprov Lampung, Bayana. Foto: ist.

setialampung - Pemerintah provinsi (pemprov) Lampung membantah telah memfasilitasi Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) dalam acara diskusi publik yang bertemakan “Menangkan Kembali Pancasila dan UUD 1945 sebagai Dasar Falsafah Berbangsa dan Bernegara” di Balai Keratun, pukul 08.00 WIB pada Sabtu (8/9/2018).

“Kita tidak pernah memfasilitasi kegiatan yang dimoderatori Rismayanti Borthon dengan mengundang Ratna Sarumpaet dan Rocky Gerung sebagai narasumber,” kata Karo Humas dan Protokol Pemprov Lampung, Bayana, Selasa (4/9/2018).

Ia mengaku belum mengetahui adanya kabar peminjaman ruang Balai Keratun untuk kegiatan diskusi tersebut. Selain itu, ia menjelaskan, kegiatan di ruang Balai Keratun hingga dua minggu kedepan sudah penuh dengan agenda.

“Yang jelas sampai dua minggu ke depan sudah teragenda untuk penggunaan gedung Balai Keratun tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) Lampung berencana menggelar diskusi publik di Ruang Balai Keratun Pemprov Lampung pada Sabtu (8/9/2018) pukul 08.00 WIB.

Kegiatan yang mengangkat tema menangkan kembali pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar falsafah berbangsa dan bernegara ini akan mengundang Ratna Sarumpaet dan Rocky Gerung sebagai narasumber yang dimoderatori Rismayanti Borthon. (rls)
Share:

Senin siang, AJI Bandarlampung gelar diskusi soal mal administrasi

Istimewa.

setialampung - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, senin (3/9/2018) menggelar diskusi terkait mal administrasi. Diskusi akan dilaksanakan di sekretariat AJI Bandarlampung di bilangan Jalan Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung, sekitar pukul 14.00 WIB.

“Kegiatan (diskusi) ini rangkaian HUT ke -24 AJI," kata Ketua AJI Bandarlampung, Padli Ramdan dalam siaran pers yang diterima setialampung.co.id, sabtu (1/9/2018).

Padli menjelaskan, di dalam diskusi tersebut, pihaknya akan menghadirkan ombudsman RI perwakilan Lampung sebagai narasumber. Dan ombudsman yang akan memberikan penjelasan apa itu maladministrasi dalam pelayanan publik.

"Sehingga, para pewarta memahami secara utuh apa itu maladministrasi," ujarnya.

Menurut redaktur Lampung Post ini, bila jurnalis langsung menelan informasi tanpa menganalisa dan memferifikasi, maka berpotensi menjadi delik pers bagi instansi yang bersangkutan.

“Atas dasar itu, diskusi ini bertujuan meningkatkan kapasitas jurnalis dalam memahami maladministrasi. Kemudian, memberikan pemahaman dasar bagaimana maladministrasi terjadi,” ungkapnya. (*)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog