(Berita Foto): Bupati Lampung Selatan non aktif, Zainudin Hasan jadi saksi di pengadilan


setialampung - Bupati Lampung Selatan non aktif, yang juga tersangka dugaan kasus suap fee proyek di Pemkab Lampung Selatan, ZH, menjadi saksi untuk terdakwa GR, di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, rabu (31/10/2018).
Share:

Polda Lampung buru terduga otak pelaku pembobol ATM senilai lebih dari lima miliar rupiah


setialampung - Tim Jatanras Polda Lampung memburu terduga otak pelaku pembobolan ATM senilai Rp5,125.950.000 (lima miliar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), berinisial G.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Ruli Andi Yunianto membenarkan hal tersebut.

"Ya, tersangka G masuk daftar pencarian orang (DPO). Saat ini tim di lapangan sedang memburu tersangka G," kata Ruli, kepada setialampung.co.id, senin (29/10/2018).

Saat ditanya apakah kemungkinan sebagian besar uang hasil membobol ATM tersebut diduga dibawa oleh tersangka G, Ruli menuturkan," bisa juga," ujarnya.

Ruli juga menuturkan, Polda Lampung berhasil menangkap tiga tersangka lainnya di tempat berbeda.

"Tersangka RG ditangkap di Bandung, Jawa Barat, tersangka KH ditangkap di Muara Enim, Sumatera Selatan dan tersangka FI alis Ewok ditangkap di Tanggerang," ungkapnya, di dalam ekspos di Mapolda Lampung, senin (29/10/2018).

Ruli mengungkapkan, dari ketiga tersangka, polisi mengamankan beberapa barang bukti, yaitu, dari tersangka KH, diamankan barang bukti uang sebesar Rp140.700.000, satu buah ponsel dan satu buah kipas angin.

Dari tersangka FI diamankan uang sebesar Rp529.200.000 dan satu unit mobil. Sedangkan dari tersangka RG diamankan dua buah ponsel berbagai merek, satu unit sepeda dan satu buah tas ransel.

"Tersangka dikenakan pasal 363 dan 480," ujarnya. (*)
Share:

Kemendagri turut berduka cita terkait musibah jatuhnya Lion Air JT 610


setialampung - Belum kering rasanya air mata korban gempa Lombok, gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala, kini muncul kembali tragedi baru di tanah air. Pesawat Lion air dengan nomor penerbangan JT 610 yang belum genap setahun beroperasi itu dinyatakan hilang kontak sejak pukul 06.33 WIB.

Mendengar kabar duka yang menghentak telinga itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo sejurus kemudian langsung menanyakan kepada stafnya terkait adakah pegawai Kemendagri yang ikut menjadi korban dalam pesawat tersebut.

“Saya sangat sedih mendengar pesawat Lion Air hilang kontak. Semoga korban segera ditemukan. Kami juga sedang mengecek apakah ada pegawai Kemendagri yang ikut dalam pesawat itu," kata Tjahjo, di sela sela menghadiri sebuah acara di JCC Senayan, senin (29/10/2018).

Keprihatinan Mendagri tersebut semakin bertambah karena tercatat dalam pesawat itu memuat penumpang yang sangat banyak. Juga ada pegawai kementerian keuangan, BPK RI dan kementerian lingkungan hidup yang sampai saat ini belum ada kabarnya.

Menurut informasi yang didapat dari siaran pers nomor 212/SP/KJSH/2018 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, tercatat saat ini tengah dilakukan pencarian terhadap korban oleh tim basarnas, rescuer kansar Jakarta dan RIB 03 kansar Jakarta.

Pesawat yang rencananya akan terbang menuju Bandara Pangkal Pinang tersebut membawa 178 penumpang dewasa, 1 anak dan 2 bayi. Ada pula 9 awak pesawat ikut dalam penerbangan ini.

Tjahjo dalam keterangannya berpesan kepada seluruh keluarga korban untuk tetap bersabar dan berdoa sambil menanti hasil pencarian tim yang sudah bergerak.

“Semoga keluarga korban dapat bersabar menghadapi cobaan. Mari kita percayakan kepada tim basarnas yang sudah bergerak," kata Tjahjo.

Di akhir penyampaiannya, Tjahjo mengajak semua masyarakat untuk mendoakan keluarga korban dan tim penolong agar diberikan kekuatan dalam menghadapi tragedi ini.

“Mari kita berdoa semoga keluarga korban dan tim penolong diberikan kekuatan dalam menghadapi tragedi ini. Kita semua sebagai hamba Allah SWT harus tabah dan tegar menjalani cobaan ini. Atasnama kementerian dalam negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, kami mengucapkan turut berduka yang mendalam, keluarga diberi ketabahan, kita semua diberi kesabaran dan semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua, Amiin," ungkapnya. (*)
Share:

Budiman akan cek setiap satker internal Polres Lampung Utara

Kapolres Lampung Utara, AKBP Budiman Sulaksono.

setialampung - Kapolres Lampung Utara, AKBP Budiman Sulaksono akan mengecek setiap satker internal Polres Lampung Utara. Rencana ini disampaikan Budiman kepada awak media, saat di sela - sela acara pisah sambut Kapolres Lampung Utara, dari AKBP Eka Mulyana ke AKBP Budiman Sulaksono yang berlangsung di aula Mapolres Lampung Utara, jumat (26/10/2018).

"Saya akan mengecek masing - masing satker di internal terlebih dahulu, baru mengambil langkah program pendek dan program panjang," ungkapnya.

Selain itu, Budiman menuturkan, ia berharap kepada media untuk bekerjasama dalam menjaga suasana yang kondusif di Lampung Utara.

"Media memiliki peran yang sangat besar. Karena media diibaratkan seperti dunia tanpa batas," kata Budiman. (*)
Share:

Orang mau bayar itu jangan dipersulit


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo meresmikan peluncuran e-samsat Lampung (e-SALAM) di halaman kantor pusat Bank Lampung di jalan Wolter Monginsidi no.182 Bandarlampung, jumat (26/10/2018). Selain meresmikan e-Samsat Gubernur Ridho juga meresmikan Samsat Desa Bukit Kemuning, Samsat Induk Mesuji, Samsat Link dan Aplikasi i-samsat, E-PAP, E-PBBKB tahun 2018.

Gubernur Ridho mengatakan, melalui e-samsat, pemerintah provinsi Lampung memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan menggunakan anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Lampung.

"Esensi dari e-samsat ini adalah mendekatkan layanan kita kepada masyarakat. Biar kalau masyarakat mau bayar pajak aman, nyaman, dan mudah, orang mau bayar itu jangan dipersulit," tegas gubernur Lampung.

Pembayaran PKB melalui ATM Bank Lampung akan memangkas alur pelayanan di kantor samsat. Masyarakat yang ingin membayar PKB  tidak perlu lagi antri, tapi cukup memperlihatkan struk pembayaran dari ATM untuk ditukarkan dengan notice pajak.

Menurut Gubernur Ridho, mempermudah layanan dalam pembayaran pajak akan berimbas langsung pada peningkatan pembangunan di Lampung.

"Pajak adalah sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Lampung, karena kita memang tidak seperti provinsi lain yang memiliki tambang minyak dan lain sebagainya. Oleh karenanya pajak ini adalah darahnya pembangunan di Lampung," papar Ridho

Pada tahun 2014, PAD Lampung berada dikisaran angka satu miliar. namun, lanjut Gubernur, dengan merapihkan sistem yang ada, hari ini PAD Lampung ada pada angka kisaran 7 miliar.

"Dengan adanya program ini, saya berharap dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, sekaligus dapat meningkatkan PAD kita untuk pembangunan," pungkasnya.

Direktur Bank Lampung, Eria Desomsoni mengatakan, ada 77 ATM Bank Lampung yang tersebar disejumlah tempat strategis dan sudah dapat beroperasi penuh untuk pembayaran e-samsat.

"Saat ini sudah ada 77 ATM Bank Lampung yang sudah dapat digunakan untuk pembayaran e-samsat. Ke depan, Bank Lampung juga sedang dalam proses pengadaan 55 ATM tambahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (*)
Share:

Terkait dugaan TPPU bupati Lampung Selatan non aktif ZH, KPK periksa puluhan saksi

Ilustrasi, foto: istimewa.

setialampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bupati Lampung Selatan non aktif, ZH. Puluhan saksi telah dimintai keterangan oleh lembaga anti rasuah ini.

"Ada 32 saksi dari swasta, anggota DPRD dan kepala dinas," kata Kepala bagian pemberitaan dan publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yuyuk Andriati Iskak, saat dikonfirmasi setialampung.co.id, melalui pesan whatsapp.

Seperti diketahui, KPK tetapkan ZH sebagai tersangka dugaan TPPU. ZH diduga menggunakan uang yang disinyalir hasil suap yang dipergunakan untuk membeli aset berupa tanah, bangunan dan kendaraan. (*)
Share:

Pesan Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto untuk pejabat utama Polda Lampung yang baru


setialampung - Kapolda Lampung, Irjen Pol. Purwadi Arianto mengimbau kepada jajaran pejabat utama (PJU) Polda Lampung yang baru untuk melakukan pembenahan dan bekerja optimal.

"Beradaptasilah di tempat kerja yang baru. Lakukan pembenahan agar menjadi lebih baik lagi," kata kapolda saat acara serah terima jabatan PJU Polda Lampung yang baru, di Mapolda Lampung, kamis (25/10/2018).

Seperti diketahui, PJU yang baru dilantik yaitu Irwasda Polda Lampung, Kombes Rudy Sumardiyanto, Karo SDM Polda Lampung, Kombes Novian Pranata,


Direktur Krimsus Polda Lampung, Kombes Subakti,


Kapolresta Bandarlampung, Kombes Wirdo Nefisco, Kapolres Lampung Barat, AKBP Doni Wahyudi, Kapolres Way Kanan AKBP Andi Siswantoro, Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, Kapolres Tulangbawang Syaiful Wahyudi dan Kapolres Pesawaran AKBP Popon Ardianto. (*)
Share:

Wajah kawasan perbatasan telah berubah


setialampung - Pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla telah memasuki tahun ke 5. Di tahun penghujung pemerintahan ini, tentunya banyak capaian yang telah di dapat dari berbagai sektor yang ada.

Melalui diselenggarakannya konferensi pers 4 tahun Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla yang diselenggarakan di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta beberapa hari ini, diharapkan akan menjadi wadah bagi insan pers untuk dapat melihat dan menyampaikan hasil kerja pemerintah kepada masyarakat.

Memasuki hari kedua pelaksanaan konferensi pers, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo selaku ketua badan nasional pengelola perbatasan (BNPP) hadir langsung dalam acara tersebut. Tjahjo secara rinci menyampaikan capaian – capaian kerja yang telah di dapat BNPP sebagai institusi yang telah ia pimpin selama 4 tahun ini dengan tema “Progress Pembangunan Kawasan Perbatasan”.

“Selama 4 Tahun perjalanan BNPP, wajah perbatasan yang diidam- idamkan oleh warga negara Indonesia akhirnya terwujud. Hal ini juga merupakan salah satu komitmen Bapak Presiden sejak awal jalannya pemerintahan”, kata Tjahjo di Jakarta, rabu (24/10/2018).

Berbagai capaian yang menjadi komitmen Presiden Jokowi antara lain adalah merubah wajah perbatasan. Menurut catatan BNPP, selama 3 tahun perjalanan BNPP telah dibangun 7 PLBN dari 187 kecamatan. Jumlah tersebut tentunya akan terus bertambah seiring dengan langkah bersama yang dilakukan BNPP dan 17 kementerian/lembaga terkait.

“Selama 3 tahun, sudah 7 PLBN yang dibangun dari total 187 kecamatan yang ada. Ini merupakan kolaborasi yang solid antar 17 kementerian/lembaga yang ikut terlibat," katanya.

Selaku Ketua BNPP, Tjahjo pun mengungkapkan, masih banyak hal yang harus dicapai dan belum saatnya untuk merasa puas.

“Di akhir masa pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak Jusuf Kalla, masih banyak hal yang harus dicapai. Masih ada beberapa PLBN di perbatasan Timor Leste, Papua Nugini dan Malaysia yang harus segera di selesaikan. Jangan langsung puas  dulu," ujarnya.

Di akhir keteranganya, Tjahjo berpesan kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta mengawal program pemerintah.

“Masyarakat harus aktif ikut serta mengawal setiap program pemerintah. Ini merupakan keseriusan pemerintah agar program perencanaan pembangunan nasional dapat berjalan dari mulai pusat sampai daerah," ungkapnya. (*)
Share:

Penahanan tiga tersangka dugaan suap di Lampung Selatan diperpanjang


setialampung - Kepala bagian pemberitaan dan publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, penahanan tiga tersangka dugaan suap di pemerintah kabupaten Lampung Selatan diperpanjang selama 30 hari.

"Perpanjangan penahanan selama 30 hari, dimulai 25 Oktober 2018 sampai 23 November 2018 untuk 3 tersangka TPK suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2018," kata Yuyuk, saat dikonfirmasi setialampung.co.id, melalui pesan whatsapp, rabu (24/10/2018).

Yuyuk menjelaskan, tiga tersangka dugaan suap yang diperpanjang penahanannya itu yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, AA, Anggota DPRD Provinsi Lampung, ABN dan Bupati Lampung Selatan non aktif periode 2016 - 2021, ZH.

Seperti diketahui, ketiga tersangka diduga menerima suap senilai Rp600 juta dari GR. (ben)
Share:

Police Goes to Campus Ditlantas Polda Lampung untuk tingkatkan keselamatan dalam berlalu lintas


Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, Kombes Kemas A. Yamin.
  
setialampung – Salah satu upaya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas, direktorat lalu lintas Polda Lampung melaksanakan program police goes to campus.  

Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, Kombes Kemas A. Yamin menjelaskan, program Police Goes to Campus ini merupakan program yang secara kontinyu (berkelanjutan) selalu dilakukan.   

Menurutnya, dengan program police goes to campus ini, diharapkan mahasiswa sebagai pelopor atau penggerak keselamatan dalam berlalu lintas.

”Sasaran dan tujuannya yaitu agar masyarakat cerdas dalam berlalu lintas dan muaranya yaitu berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas. Untuk sementara fokus di satu kampus dulu, kalau sebarannya dalam satu triwulan hasilnya efektif, maka akan dilaksanakan di kampus lainnya,” ujarnya, saat ditemui di Mapolda Lampung, senin (22/10/2018). (*)  

Share:

Hari ini tonggak sejarah, Groundbreaking LAO


setialampung - Hari ini menjadi tonggak sejarah berdirinya Lampung Astronomical Observatory (LAO) terbesar di Asia. Dimana pembangunannya yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) LAO di Gedung Information Center, Tahura Wan Abdul Rahman disaksikan Osamu Hashimoto dari Gunma Astronomical Observatory Japan, dan para delegasi dari South East Asia Astronomical Network (SEAAN), sabtu (20/10/2018).


LAO adalah pusat astronomi terbesar di Asia yang pembangunannya digagas Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo. Gubernur Ridho mengatakan, pembangunan obersevatorium di Lampung dilakukan untuk menggantikan Observatorium Bosscha yang umurnya sudah sangat tua dengan teknologi yang kurang memadai.

Ground Breaking LAO dilakukan Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat, mewakili Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo. Ground Breaking juga disaksikan President dan delegasi SEAAN yang pada 19-21 oktober 2018 ini menyeleggarakan event The 10th South East Asia Astronomy Network (SEAAN) 2018 di Lampung.

"Saya sangat bersyukur atas dukungan banyak pihak yang dapat mewujudkan impian ini. Observatorium ini adalah yang pertama di Lampung dan ditargetkan menjadi observatorium terbaik di Asia," kata Taufik, saat membacakan sambutan gubernur.

Taufik juga mengatakan, Gubernur Ridho telah menyediakan lahan dan menggelontorkan anggaran untuk pembangunan LAO tersebut.

"Kami telah menyediakan area sekitar 50 ha serta dukungan finansial untuk pembangunan LAO," ujarnya.

Menurut Gubernur Ridho, LAO yang dibangun 1.300 meter di atas permukaan laut (MDPL) tersebut memiliki misi untuk menyebarkan pengetahuan dan kesadaran tentang astronomi ke publik dan sekolah-sekolah untuk menumbuhkan gairah khususnya bagi generasi muda ke astronomi, astrofisika, dan pendidikan sains.

"Pembangunan observatorium ini rencananya memiliki 4 fungsi yakni penelitian, wisata publik, pembelajaran dan kepentingan fotografi terbaik se Asia Tenggara. Oleh karenanya kami memerlukan banyak dukungan dari semua pihak seperti para ahli, peneliti, praktisi, dan komunitas yang berpengalaman di bidang astronomi," ujarnya.

Rektor ITERA, Ofyar Z. Tamin mengatakan, Lampung yang memiliki LAO merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Untuk itu, dirinya mengapresiasi Gubernur Ridho yang sudah sepenuhnya mendukung sehingga terwujudlah LAO tersebut.

"Terima kasih kepada gubernur yang sudah sepenuhnya mewujudkan mimpi bahwa Lampung mampu memiliki observatorium," ungkapnya.

Pada acara tersebut diadakan penandatanganan MoU mengenai pembangunan LAO antara ITERA, National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT) dan Universitas Mandalay, Myanmar. Usai melakukan Ground Breaking, Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat bersama para delegasi SEAAN dan sejumlah pejabat yang hadir, diantaranya Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, Rektor Unila, Hasriadi Mat Akin, Rektor Universitas Bandarlampung, M. Yusuf Sulfarano Barusman, dan Kabinda Lampung, Brigjen TNI Daru Cahyono, melakukan peninjauan lokasi pembangunan LAO di Gunung Betung, Tahura Wan Abdurahman, Pesawaran. (*)
Share:

Alokasi dana kelurahan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat


setialampung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan terkait rencana pemerintah mengalokasikan dana untuk kelurahan. Hal ini disampaikannya acara temu karya nasional, Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) tahun 2018 di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, Bali, jumat (19/10/2018).

Tjahjo lebih lanjut menjelaskan, rencana alokasi anggaran kelurahan merupakan bentuk respon pemerintah pusat terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berdomisili dalam wilayah pemerintah kelurahan. Aspirasi tersebut juga disuarakan para Lurah, camat, assosiasi walikota dan pemda kabupaten, provinsi serta DPRD.

Lurah beserta perangkatnya sama halnya dengan kepala desa juga melayani masyarakat 1x24 jam sepanjang waktu dan hampir tidak ada hari libur. Mereka dituntut harus hadir dan melayani masyarakat kapanpun dibutuhkan, termasuk mengelola dan mengatasi berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang timbul dalam masyarakat. Kompleksitas kehidupan masyarakat dalam wilayah kelurahan seperti kemiskinan, air bersih, penyakit menular, masalah narkoba, keamanan dan ketertiban umum, infrastrurtur jalan2/gang/lorong, saluran air/drainase, kebersihan, pembinaan mental rohani dan ideologi dan lain sebagainya.

Sehingga sering dikatakan bahwa sejatinya kehadiran pemerintah kelurahan melayani masyarakat mulai sejak manusia lahir, interaksi sosial, aktivitas kehidupan masyarakat 1x24 jam termasuk melayani dan mengurus jika ada kematian. Wajah kehadiran pemerintahan sehari-hari sesungguhnya ada pada level pemerimtahan kelurahan dan desa karena merekalah yang melayani dan interaksi lamgsumg dgn masyarakat 1x24 jam dibantu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

“Besaran jumlah penduduk, kepadatan jumlah penduduk, tingkat pendidikan masyarakat, luas wilayah, heterogenitas, jenis profesi warga, latar belakang sosial, gizi, tingkat kemiskinan dan pengangguran, sarana prasarana publik berupa fasilitas olahraga, taman, sarana peribadatan dan lain-lain menambah kompleksitas tuntutan pelayanan pemerintah kelurahan. Hal itu mencerminkan betapa luasnya lingkup tugas dan tanggungjawab aparat pemerintah kelurahan. Oleh karena itu menjadi kebutuhan kita untuk memberikan perhatian  berupa dukungan alokasi pembiayaan khusus guna meningkatkan kinerja pemerintahan kelurahan," ujar Tjahjo.

Rencana strategis pemerintah untuk mengalokasikan dana kelurahan tentunya akan memperhatikan kondisi riil di lapangan sesuai karakteristik, kebutuhan dan tipologi wilayah kelurahan.

Mendagri Tjahyo.Kumolo memberikan apresiasi yang tinggi kepada sejumlah kepala daerah yang saat ini telah mengalokasikan berbagai skim pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah kelurahan. Walaupun belum merata diseluruh daerah karena memang perbedaan kemampuan keuangan masing - masing pemda. Artinya pemerintahan daerah tersebut telah menjalankan nawacita dan sejalan dengan arah pembamgunan nasional.

Tjahjo lebih lanjut menuturkan, perbedaan kemampuan pemerintah daerah sehingga alokasi dana kelurahan yang bersumber dari APBN sangat dibutuhkan untuk menunjang pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan masyarakat di wilayah kelurahan.

“Saat ini ternyata sejumlah kelurahan di Indonesia  memang minim anggarannya. Baik untuk membangun sarana dan prasarana sosial maupun fasilitas umum lainya. Kebutuhan masyarakat kelurahan pada prinsipnya sama dengan masyarakat desa membutuhkan sarana prasana fasilitas umum, jalan - jalan yang bagus, pengelolaan sampah, air bersih, lingkungan yang sehat, taman dan ruang terbuka hijau, stimulan ekonomi untuk usaha kecil dan menengah, pelayanan yang cepat dan berbasis teknologi informasi dan lain sebagainya. Intinya alokasi dana kelurahan semata-mata diarahkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar Baharuddin mengutarakan, jumlah kelurahan di Indonesia saat ini adalah 8.485 kelurahan. Rencana alokasi dana kelurahan disambut baik lurah seluruh Indonesia dan ini pertanda baik pemerintah saat ini sangat responsif terhadap aspirasi kebutuhan masyarakat dan kebijakan ini sudah lama dikaji dan direncanakan pemerintah. Beliau (Mendagri) telah lama memperjuangkan hal ini bahkan sejak awal beliau diberi amanat memimpin Kemendagri.

Guna memastikan rencana alokasi dana kelurahan yang digulirkan 2019 berjalan baik, lanjutnya, (mendagri) jauh - jauh hari telah memerintahkan dirjen bina pemerintahan desa kemendagri dan unit kerja terkait agar menyiapkan pedoman tata kelola alokasi dana kelurahan meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan serta evaluasinya. Melakukan formulasi skenario program, misalnya besaran proporsi  pembiayaan infrastruktur wilayah kelurahan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta alokasi operasional mendukung kinerja aparat pemerintah kelurahan.

Begitupula akuntabilitasnya dipastikan akan mendapatkan pengawasan politik dari DPRD, pengawasan masyarakat, pengawasan dan pengendalian oleh aparat pengawas internal pemerintah oleh inspektorat dan  BPKP serta pengawasan eksternal oleh BPK RI termasuk oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian alokasi dana kelurahan benar - benar akan memberikan kemanfaatan untuk pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kelurahan, peningkatan kualitas layanan pemerintahan kepada masyarakat, menggerakkan dan memberdayaan ekonomi kerakyatan serta mengatasi masalah sosial kemasyaratan.

"Mari kita dukung kebijakan yang baik ini demi kemajuan dan kemashlahatan masyarakat Indonesia khususnya yang berdomisili dalam wilayah administrasi pemerintahan kelurahan," ungkapnya. (*)
Share:

Mendagri ingatkan sekretaris daerah provinsi, waspadai ancaman radikalisme dan terorisme


setialampung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menekankan agar para sekretaris daerah (Sekda) provinsi mencermati ancaman - ancaman radikalisme dan terorisme.

Hal itu dikemukakan Mendagri di sela-sela acara bertema "Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah untuk Mempercepat Pencapaian Target Kinerja RPJMN 2015-2019" yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, rabu (17/10/2018).

Acara ini dihadiri jajaran sekda tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

"Saya sering sampaikan, ancaman bangsa ini radikalisme dan terorisme. Kami mengundang Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Pak Suhardi Alius serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Djoko Setiadi," kata Tjahjo.

Ancaman siber, lanjut Tjahjo, kini berpadu dengan konten radikalisme. Dan, marak di dunia maya. Mendagri mengingatkan kondisi itu perlu diwaspadai.

Dalam pelaksanaan konsep-konsep strategis nasional yang dijabarkan oleh sekjen dewan ketahanan nasional (Wantannas).

"Peran sekda sebagai pejabat eselon 1(satu) di daerah yang diangkat dengan keputusan presiden, berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat termasuk mendukung program2 ketiga lembaga (BNPT, BSSN, Wantannas), sekda menggerakkan SKPD dalam menyusun dan melaksanakan  program-program yang ada pada tingkat provinsi dan serta evaluasi kinerja program kegiatan kabupaten/kota. Dan sebagai pejabat ASN paling senior di daerah, pasti sekda provinsi yang paling memahami kondisi sosial kemasyarakatan dan dinamika ideologi politik masyarakat," ujar Mendagri.

Mendagri juga mengajak para sekda provinsi meningkatkan koordinasi dengan para eselon 1(satu) dan eselon II (dua) kemendagri dimana posisi kemendagri sebagai koordinator pembinaaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sdbagaimana diatur dalam UU no.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam acara tersebut, nampak hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Komjen Pol. Suhardi Alius, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi, direktur gratifikasi komisi pemberantasan korupsi (KPK), perwakilan badan pembinaan ideologi pancasila (BPIP), dan perwakilan dewan ketahanan nasional (Wantannas). (*)
Share:

Gubernur soroti pentingnya kesehatan di forum ilmiah tahunan IV






setialampung - Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo menyoroti pentingnya kesehatan dan pendidikan sebagai fundamental pembangunan di Indonesia. Dimana menurutnya, kesehatan adalah faktor utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, rabu (17/10/2018).

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat membuka secara resmi Forum Ilmiah Tahunan(FIT) IV dan Musyawarah kerja nasional XV Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia(IAKMI) 2018 di Ballroom Hotel Novotel, Lampung yang berlangsung 17-18 Oktober 2018.

"Hakikat pembangunan kita adalah membangun manusia Indonesia Seutuhnya. Paling mendasar dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah pendidikan dan kesehatan. Dimana kesehatan memiliki andil yang sangat besar dan menjadi faktor utama dalam membangun SDM yang berkualitas sesuai dengan hakikat pembangunan kita," tegas Gubernur Ridho.

Gubernur Ridho juga mengatakan, ketika pulau jawa sudah cukup jenuh, maka pulau sumatera harus bisa menjadi tumpuan Indonesia dalam melanjutkan tongkat estafet pembangunan. Untuk itu sumber daya manusia Lampung harus siap menghadapi persaingan yang terjadi.

"Kesehatan masyarakat adalah hal yang paling mendasar dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, saya punya harapan dan perhatian yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat," ungkapnya.

Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI), Agustin mengatakan, kegiatan kali ini juga sekaligus rapat kerja tahunan XI AIPTKMI. Dimana dalam kegiatan tersebut membahas bagaimana alumni dari kesehatan dapat mengabdikan ilmunya di masyarakat dibidang kesehatan dan bidang terkait lainnya.

Ketua IAKMI, Ridwan Mochtar Thaha mengatakan, kesehatan di Indonesia tidak akan tuntas tanpa ada tenaga kesehatan masyarakat. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan hal-hal praktis di lapangan, IAKMI menggelar 9 course untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan masyarakat. (*)

Share:

Pemerintah provinsi Lampung, Polda Lampung dan komunitas pelukis Indonesia, gelar malam amal satu untuk negeri


setialampung - Pemerintah provinsi Lampung bersama Polda Lampung, bekerjasama dengan komunitas pelukis Indonesia, menggelar pameran dan lelang lukisan malam amal satu untuk negeri Lampung, peduli Palu - donggala pada 17 - 19 Oktober 2018.

"Yang kita lakukan malam ini merupakan bentuk kebersamaan dan kepedulian kita sebagai anak bangsa terhadap saudara - saudara kita yang terkena musibah di Palu dan Donggala," kata Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo saat membuka acara tersebut di Hotel Novotel, Bandarlampung, rabu (17/10/2018).

Gubernur Ridho juga mengatakan, ini merupakan pertama kalinya diadakan pameran lukisan untuk kegiatan amal di Lampung.

"Mungkin ini pertama kalinya diadakan kegiatan seperti ini di Lampung. Semoga dapat mengetuk hati kita semua, kalau seniman saja mau menyumbang, kenapa yang lain tidak," tegas gubernur.

Mengutip perkataan Presiden pertama RI Ir. Sukarno, Gubernur Ridho mengatakan, kristalisasi dari pancasila adalah gotong-royong.

"Kristalisasi dari pancasila adalah gotong-royong. Ini saatnya kita bergotong-royong membantu saudara-saudara kita di Palu dan Donggala. Saatnya kita membayar hutang budi terhadap sesama anak bangsa, dulu ketika Lampung terkena musibah gempa Liwa, banyak juga saudara-saudara sebangsa yang membantu kita," ungkapnya.

Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri yang hadir mewakili komunitas pelukis Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi Lampung dan Polda Lampung yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.

"Saya atas nama perupa Lampung menyampaikan terimakasih kepada Pak gubernur dan pak kapolda Lampung yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Selain dapat membantu saudara-saudara kita di Palu dan Donggala, semoga juga menjadi awal kebangkitan para perupa Lampung," ujarnya.

Kegiatan pameran dan lelang lukisan untuk Palu dan Donggala ini menghadirkan karya 20 pelukis terkemuka di tanah air. Salah satunya karya Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri yang menyumbangkan 6 lukisannya untuk dilelang. Bahkan pada malam pertama ini, 3 lukisan Wagub Bachtiar Basri yang berjudul Harmoni #1 #2 dan #3 terjual senilai Rp100 juta kepada Abi Suherman, pemilik Hotel Novotel Lampung.

Semua hasil lelang akan disumbangkan untuk membantu saudara- saudara kita yang terkena musibah gempa dam tsunami di Palu- Donggala, Sulawesi Tengah. (*)

Share:

Wahrul Fauzi Silalahi, pekerja sosial yang merambah ingin jadi wakil rakyat Lampung

Wahrul Fauzi Silalahi (kemeja putih).

setialampung - Wahrul Fauzi Silalahi, dikenal sebagai pekerja sosial yang selalu membela kepentingan masyarakat di bidang hukum. Kini, Wahrul bertekad meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui gedung DPRD Lampung.

Menurutnya, sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, digodok lewat pintu DPRD. Kalau di negara diurus oleh DPR RI, di tingkat provinsi digodok lewat DPRD provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten dan kota di godok lewat DPRD kabupaten/kota.

Dia mencontohkan, harga BBM mau naik, tentu harus melalui persetujuan DPR, mengimpor beras atau kebutuhan lainnya juga melalui persetujuan DPR.

Di tingkat provinsi, juga sama. Misalnya pasokan gas berkurang tentu DPRD provinsi bisa menggodoknya, begitu juga dengan kenaikan harga  lainnya. Jika harga naik, sudah tentu memengaruhi kesejahteraan rakyat.

Berangkat dari situ, Wahrul Fauzi Silalahi memberanikan diri mencalonkan sebagai anggota DPRD Lampung melalui Partai Nasdem.

Ia bersyukur karena Partai Nasdem memberikan amanah kepadanya untuk ikut menggodok ekonomi kerakyatan lewat pintu DPRD di daerah pemilihan (dapil) 2, Lampung Selatan.

Atas dasar itu juga, ia meminta kepada masyarakat yang tinggal di Lampung Selatan untuk mendukungnya menjadi wakil rakyat agar dapat andil besar dalam meningkatkan ekonomi rakyat.

“Saya berjanji akan membela kepentingan rakyat demi meningkatkan ekonomi rakyat melalui DPRD Lampung,” kata Wahrul Fauzi Silalahi.

Wahrul yang berkecimpung di dunia pengacara, sering diminta masyarakat untuk membela apabila ada yang konflik dengan pejabat atau pemerintah. Entah sudah berapa ratus rakyat yang dibelanya tanpa harus memberi imbalan alias tanpa pamrih. (*)
Share:

Gelar rakernis, ini penjelasan direktur narkoba Polda Lampung



setialampung – Direktorat narkoba Polda Lampung berserta jajaran melaksanakan rapat kerja teknis (rakernis) di Hotel Sheraton, selasa (16/10/2018). Rakernis dihadiri instansi/lembaga terkait program pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Direktur narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen menjelaskan, salah satu tujuan dilaksanakannya rakernis yaitu untuk menjalin sinergitas kebersamaan, koordinasi agar pemberantasan penyalahgunaan narkoba berjalan simultan, terintegral dan komprehensif.

“Sehingga langkah - langkah penegakkan hukum bisa berjalan sinergi dan membuahkan hasil yang optimal. Pemateri rakernis diantaranya dari BNNP Lampung, kemenkumham Lampung, kejati dan balai POM Lampung,” katanya.

Dia juga menjelaskan, dengan rakernis ini diharapkan terjalin sinergitas kebersamaan dan saling bahu membahu.

“Targetnya, Lampung bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sasarannya adalah proses penanggulangan, pencegahan atau pemberantasan narkoba ini harus berjalan simultan/terpadu. Instansi terkait harus peduli dan ikut serta dalam upaya pemberantasan narkoba. Minimal aparaturnya wajib bersih dari penyalahgunaan narkoba. Paling tidak setahun sekali dilakukan tes urin terhadap aparaturnya. Karena penyalahgunaan narkoba salah satunya akan berdampak terhadap kinerja aparaturnya,” ungkapnya. (*)

Share:

Yustin harap ibu rumah tangga berperan sediakan menu beragam


setialampung - Ketua penggerak PPK Lampung, Aprilani Yustin membuka bazzar pangan sekaligus lomba cipta menu di halaman gedung sumpah pemuda komplek PKOR Way Halim, Bandarlampung, minggu (14/10/2018).

Kegiatan yang mengusung tema "Beragam, bergizi seimbang dan aman" ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari pangan sedunia ke-38.

Melalui lomba cipta menu kali ini, Aprilani Yustin menghimbau kepada masyarakat khususnya ibu rumah tangga dapat berperan dalam menentukan dan menyediakan menu keluarga yang beragam, bergizi seimbang, aman serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari hari.

"Masalah gizi seperti stunting menjadi fokus perhatian khusus pemerintah provinsi Lampung. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi. Sehingga anak tidak tumbuh dengan semestinya sesuai dengan usianya. Oleh karena itu, konsumsi pangan yang beragam, berkualitas, serta memenuhi keseimbangan gizi sangat diperlukan dalam pola konsumsi pangan sehari-hari," kata Yustin.

Istri gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo ini juga mengatakan, saat ini pemerintah gencar melakukan diversifikasi konsumsi pangan. Upaya tersebut dilakukan tidak untuk mengganti beras secara total, tapi mengubah pola konsumsi pangan masyarakat. Sehingga masyarakat mengkonsumsi lebih banyak jenis dan ragam pangan baik untuk pangan sumber karbohidrat, protein serta vitamin dan mineral yang menjadikan kualitas gizi lebih baik.

"Dengan lebih banyaknya ragam pangan yang berkualitas dan bergizi, saya berharap dapat memenuhi gizi keluarga dan mendukung program pemerintah dalam penanganan Stunting. Semoga melalui lomba cipta menu tingkat provinsi Lampung ini dapat mengingatkan kembali perwujudan ketahanan pangan," ujarnya.

Selaku ketua penggerak PKK Lampung, Yustin Ficardo juga bertindak sebagai juri dalam lomba cipta menu yang digelar hari itu. Dari 15 kabupaten/kota yang mengikuti lomba tersebut, Lampung Tengah keluar sebagai juara Pertama, kemudian diikuti Pringsewu dan Lampung Selatan sebagai juara kedua dan ketiga. (rls)
Share:

Gubernur Ridho berharap keberadaan balai wartawan bisa tingkatkan kualitas wartawan


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo meresmikan gedung persatuan wartawan Indonesia (PWI) Lampung di Jalan Ahmad Yani, Bandarlampung, rabu (10/10/2018). Gedung PWI atau balai wartawan HI. Solfian Akhmad ini direhab Gubernur Ridho melalui APBD Lampung tahun 2017.
Sebelumnya balai wartawan ini tidak pernah mengalami perbaikan sejak tahun 1983.

Plt. Ketua PWI Lampung, Nizwar mengutarakan, rehabilitasi gedung PWI ini atas bantuan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. Pada rehab tahap I, kantor sekretariat yang semula dua lantai dibangun menjadi tiga lantai pada 2017 melalui APBD Lampung. Dilanjutkan finishing antai III dan pemagaran pada 2018.

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo dalam sambutannya mengatakan, selain membangun balai wartawan, pihaknya juga tengah melakukan pembangunan lainnya, diantaranya membangun perpustakaan modern senilai Rp100 miliar. Kemudian observatorium terbaik seasia tenggara, bumi perkemahan, pembangunan BPSDM, renovasi museum Lampung, gor saburai, rumah sakit jiwa, dan lain sebagainya yang mana menghabiskan anggaran lebih dari Rp400 miliar.

"Pembangunan balai wartawan ini sebenarnya langkah kecil dari sebuah misi besar. Sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap teman - teman media. Suatu negara tidak akan kuat pemerintahannya tanpa didukung masyarakatnya. Jika masyarakatnya tidak percaya, maka pemerintahan bisa bubar. Disinilah tugas media, yakni menjadi penghubung pemerintah dan masyarakat," papar Ridho.

Selain itu, dengan dibangunnya balai wartawan yang memadai, Gubernur Ridho berharap dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas wartawan.

"Dengan Termanfaatkannya bangunan ini untuk kegiatan wartawan, terutama untuk pendidikan jurnalisme, harapan saya, SDM wartawan semakin berkualitas," ujar Ridho.

Ketua PWI Pusat, Atal S. Depari sangat bersyukur kepada Allah SWT karena telah meridhoi pembangunan balai wartawan PWI Lampung.

Selain itu Atal juga juga mengatakan, ini merupakan catatat sejarah. Tidak banyak kepala daerah yang mau merangkul dan menganggap insan pers sebagai rekan pemerintah daerah.

"Saya berterimakasih kepada pak Gubernur M. Ridho Ficardo atas perhatiannya yang sangat luar biasa kepada profesi wartawan dengan merenovasi balai wartawan PWI Lampung. Semoga bisa meningkatkan kompetensi rekan - rekan wartawan Lampung. Dan PWI dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah provinsi Lampung dalam kaitan mendukung pembangunan di Lampung," ungkapnya. (rls)
Share:

Tidak ingin umbar janji, Hamrin Sugandi siap kontrak politik dengan warga

Wakil Ketua DPRD Bandarlampung, Hamrin Sugandi.

setialampung - Hamrin Sugandi siap melakukan kontrak politik dengan warga, terutama di daerah pemilihan (dapil) V yang meliputi Kecamatan Panjang, Bumi Waras, dan Kedamaian.

"Saya tidak akan umbar janji, Insya Allah, saya siap membawa dan merealisasikan keinginan warga. Kalau masyarakat ingin ada kontrak politik, saya siap," kata calon legislatif (caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Wakil ketua I DPRD Bandarlampung ini mengutarakan, dirinya beserta tim pemenangan selalu turun ke tengah - tengah masyarakat.

"Kami turun langsung door to door ke rumah warga untuk menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat," ujarnya. (*)
Share:

Mendagri: APIP harus menjaga integritas dan profesionalitas

Foto: ist
setialampung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menekankan pentingnya tata kelola pemerintah daerah (pemda). Salah satu prioritas pembenahan tata kelola pemda yang dilakukan dalam empat tahun terakhir adalah dengan memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Selama kurun waktu 4 tahun, salah satu prioritas pembenahan tata kelola pemerintah daerah yang dilakukan adalah penguatan aparat pengawasan intern pemerintah," kata Tjahjo, dalam rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2018 di Bengkulu, selasa (9/10/2018).

Menurutnya, ada tiga area perubahan yang harus dilakukan agar APIP secara efektif. Pertama dari aspek kelembagaan agar APIP berjalan secara independen dan obyektif. Aparat pengawas juga tidak gamang dan takut dimutasi oleh kepala daerah ketika mengambil keputusan.

Kedua, aspek anggaran. Mendagri menekankan agar APIP dapat membiayai kegiatan pengawasan yang dibutuhkan secara memadai. Ketiga, dari aspek sumber daya. Aspek ini menekankan dari segi jumlah dan kualitas agar mandat pengawasan yang diberikan dapat dilaksanakan secara baik.

Mendagri lantas menyinggung permasalahan tindak korupsi di daerah merupakan fenomena gunung es yang tidak dapat diselesaikan secara parsial dan reaktif.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan dilakukannya penguatan pencegahan korupsi pada tiga area sebagaimana tertuang dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

"Penguatan pencegahan pada tiga sektor area rawan korupsi, yaitu sektor perizinan dan tata kelola niaga, sektor keuangan negara dan ketiga pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi," jelasnya.

Khusus terhadap aspek keuangan negara, lanjutnya, penekanannya pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa harus menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Hal ini bisa diukur dari kualitas, jumlah, waktu, harga, dan penyedia serta manfaatnya pelayanan publik dan pembangunan daerah secara nasional.

"APIP harus menjaga integritas, profesionalitas dan mendorong perangkat daerah untuk membangun sistem pengendalian yang handal," pesannya.

Mendagri juga minta APIP terus menerus meningkatkan kapabilitasnya menuju APIP level III yang mampu mendeteksi terjadinya penyimpangan dan mampu memberikan advise kepada perangkat daerah lainnya. (rls)
Share:

Yustin harap asosiasi batik Lampung dapat membantu pengrajin

Aprilani Yustin. Foto: ist.

setialampung - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Lampung, Aprilani Yustin, mengimbau masyarakat Lampung melestarikan dan menggunakan batik khas Lampung. Selain unik, batik khas Lampung punya kelebihan corak, warna, dan bahan.

"Dengan seringnya memakai batik Lampung, kita akan mencintainya. Itu akan terlihat hidup apabila cinta dengan yang dikenakan. Saya berharap kepada asosiasi batik Lampung dapat membantu para pengrajin mengembangkan kerajinan batik Lampung,” kata Aprilani Yustin, saat memberikan kata sambutan pada hari batik nasional di Balai Keratun, kantor gubernur Lampung, selasa (9/10/2018).

Acara ini digelar dewan pimpinan daerah (DPD) Asosiasi Profesi Batik dan Tenun Nusantara (APBTN) Bhuana Lampung. Rangkaian hari batik nasional Lampung bertema 'Beauty Ruwa Jurai' ini dikemas untuk meningkatkan ragam dan kualitas produk kerajinan. APBTN Bhuana DPD Lampung secara khusus bergerak menjaga eksistensi dan melestarikan wastra adat Lampung. Salah satunya batik dan tenun.

Hari batik nasional, kata Yustin, merupakan bagian tak terpisahkan atas pengukuhan badan PBB Unesco, bahwa batik Indonesia menjadi warisan budaya tak benda yang ditetapkan pada 2 Oktober 2009. Kemudian, ditetapkan sebagai hari batik nasional dengan keputusan presiden nomor 22 tahun 2009. Pengukuhan tersebut menjadi suatu kebanggaan atas pengakuan internasional terhadap seni budaya Indonesia.

"Ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk terus melestarikan, memelihara, dan melindungi batik sebagai warisan budaya berkelanjutan," ujar ketua dewan kesenian Lampung (DKL) ini.

Yustin yang juga ketua tim penggerak PKK Lampung ini berharap kepada pengurus, anggota, dan pemangku kepentingan kerajinan daerah agar dapat berperan aktif menciptakan pengrajin dan pelaku usaha.

"Mereka harus memiliki kreatifitas tinggi, sehingga nantinya dapat memberikan sumbangsih dalam pembangunan daerah yang berbasis ekonomi kreatif," imbuhnya.

Pada bagian lain, Ketua DPD APBTN Bhuana Lampung, Laila Alhusna mengatakan, tema yang diangkat memadukan gaya internasional. Namun tetap mempertahankan kearifan lokal.

“Jika diartikan secara luas tema Beauty Ruwa Jurai adalah keagungan dari dua adat istiadat yang menyatu. Keagungan tersebut tergambar dari kekayaan wastra adat provinsi Lampung yang pada kesempatan kali ini mengeksplorasi keindahan batik dan tenun sesuai dengan arahan ketua dekransada Lampung pada peringatan hari batik nasional,” kata Laila.

Acara dilanjutkan peragaan busana batik yang ditampilkan desainer senior Lampung, Aan Ibrahim. Selain itu, Zet Collection by Ida Idris dan Laila Al Lhusna. Kemudian, penyerahan hadiah bagi 53 pemenang dari empat cabang lomba di antaranya lomba desain tenun, lomba membatik, lomba mewarnai desain batik, dan lomba fashion show batik tenun yang terselenggara pada 22-23 September 2018. (rls)
Share:

Pemerintah daerah harus cermati area rawan korupsi.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

setialampung - Pemerintah daerah harus mencermati area rawan korupsi. Penerapan e-planning, menjadi salah satu solusi dalam mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Bahkan penerapan e-planning menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat diwawancarai para wartawan usai menghadiri acara bertajuk," Penerapan e-Planning dalam Penyusunan RPJMD dan RKPD Bagi 171 Daerah Pilkada Serentak 2018," di Jakarta, senin (8/10/2018).

Menurut Tjahjo, biasanya begitu kepala daerah hasil Pilkada telah dilantik, lantas setelah itu disusun RPJMD, fokusnya lebih banyak ke infrastruktur dan kesehatan.  Tapi ia minta agar kepala daerah yang baru terpilih benar-benar memahami area rawan korupsi. Area rawan korupsi harus dicermati dengan serius. Karena itu ia mendorong, kepala daerah yang akan segera bekerja, berkomitmen menerapkan e-planning.

"Yang paling krusial tadi area rawan korupsi. Nah supaya lebih fokus (pencegahannya) ada e-planning. Biar misalnya kalau mau beli mesin ketik ya di Jawa harga sama. Kalau Jawa antara DKI atau dengan Jabar harganya beda jauh kan  ini berpotensi mengarahkan (penyelewengan). Kalau ada e-planning itu ada pedoman," kata Tjahjo.

Dan yang tidak kalah penting, lanjutnya, antar daerah ada sinergi. Sehingga bisa terbangun konektivitas. Sebab konektivitas itu sangat penting, agar pembangunan yang berjalan di satu daerah dengan daerah lainnya, saling terkait. Saling mendukung.

"Misal anggaran di DKI Jakarta, kami berhak untuk mengoreksi. Tolong walaupun DKI itu anggaran gede, tempat pembuangan sampah itu jangan nebeng Bekasi saja, tapi kemudian membantu Tangerang, Tangerang Selatan, Depok.  Sisihkan anggarannya untuk jalan. Tidak egois membangun. Tapi ada sinergi, konektivitas," ujarnya.

Serta kata Tjahjo yang tidak kalah penting adalah, program strategi nasional di daerah harus jalan. Karenanya program pusat dan daerah harus sinkron. Begitu pun dengan program gubernur, mesti seiring dan saling terkait dengan program bupati atau walikota.

"Nah forum ini untuk menyatukan. infrastruktur ekonomi dan sosial Pak Jokowi selesai target sama-sama dong. Urusan pembebasan tanah kan daerah. Tujuannya untuk pemerintah itu satu," kata dia.

Karena itu kata dia, jangan dilihat kepala daerah itu berasal dari partai mana. Sebab, ketika seseorang kepala daerah itu sudah terpilih, ia milik masyakarat. Wajib hukumnya, ia mendengarkan aspirasi masyarakat. Maka, kalau kemudian ada kepala daerah yang bukan dari partai pendukung Jokowi, lantas mendukung presiden, itu wajar-wajar saja

"Jangan dilihat dari partai mana, begitu dia jadi kepala daerah harus sama," tutur Tjahjo.

Ia contohkan, di Sumatera Barat, banyak kepala daerah mendukung Jokowi. Bahkan sebagian bukan berasal dari partai pendukung pemerintah. Tapi karena mendengar aspirasi rakyat, mungkin kemudian lebih mendukung Presiden Jokowi.

"Kayak Sumbar dukung semua Pak Jokowi. Sebagai walikota atau bupati ya dia dengar aspirasi rakyat.  Pemerintah itu satu, dari presiden sampai kepala desa RT, RW. Itu satu. Itu yang ingin dibangun jangan sampai ada program yang terhambat," katanya.

Tjahjo juga sempat ditanya soal reklamasi. Menurut Tjahjo, kepala daerah punya kewenangan diskresi. Misalnya pusat ingin A tapi janji kampanye gubernurnya inginkan B.

"Hargai dong, soal berkembangnya nanti akan ada titik temu ya nanti. Inikan urusan program pusat dan daerahkan rembukan duduk bersama," katanya. (rls)
Share:

Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi lantik Busyairi


Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi (sebelah kiri), saat melantik Busyairi.

setialampung - Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi, senin (8/10/2018), melantik Busyairi AS, sebagai anggota DPRD Bandarlampung
pengganti antar waktu (PAW) 2014 - 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Busyairi dilantik menggantikan Albert Alam.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini merupakan tindak lanjut surat keputusan gubernur Lampung nomor: G/395/B.01/HK/2018 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandarlampung masa jabatan tahun 2014 - 2019. (adv)
Share:

Ayok, yang lahir di Oktober, gratis tiket masuk taman wisata Lembah Hijau

Wahana Waterboom dan kolam renang di Taman Wisata Lembah Hijau, Bandarlampung.

setialampung - Taman wisata Lembah Hijau selalu memanjakan pengunjungnya. Berbagai program menarik digulirkan di taman wisata kebanggaan masyarakat ini.

Manager marketing taman wisata Lembah Hijau, Yudi Indra mengatakan, di Oktober ini pihaknya memberikan gratis tiket masuk taman wisata Lembah Hijau bagi pengunjung yang lahir di Oktober.

"Gratis tiket masuk bagi pengunjung yang lahir di bulan Oktober dan dapat lima voucher diskon lima puluh persen atau potongan harga tiket masuk di semua wahana yang ada di Lembah Hijau," ujarnya. (*)
Share:

Gubernur Lampung: Terimakasih TNI


setialampung - Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo menghadiri upacara serta acara syukuran dan ramah - tamah dalam rangka peringatan hari ulang tahun TNI ke-73 di lapangan Saburai, Bandarlampung, jumat (5/10).

Upacara yang berlangsung hidmat tersebut dipimpin inspektur upacara, Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Kolonel Kav. Erwin Djatmiko. Hadir juga gubernur Lampung, kapolda Lampung, Danbrig, Danlanal, Danlanud, unsur TNI/Polri, dan jajaran forkopimda Lampung.

Dalam kegiatan yang melibatkan 1.096 personil gabungan TNI AD, AL, AU, Polda Lampung, sat pol PP, ormas, serta pelajar SLTA ini, Kolonel Kav. Erwin Djatmiko mengatakan, profesionalisme TNI adalah untuk rakyat.

"Hari ini Indonesia sedang dilanda bencana gempa dan tsunami yang menimpa saudara - saudara kita di Sulawesi Tengah.

"Saat ini TNI berusaha sekuat tenaga membantu meringankan beban saudara - saudara kita dengan memberikan bantuan, menyalurkan logistik. Ini bagian dari bentuk profesionalisme TNI untuk rakyat," katanya.

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo dalam sambutannya menyampaikan selamat HUT TNI ke-73 serta apresiasi dan ucapan terimakasih kepada TNI-Polri yang dengan semaksimal mungkin membantu mengamankan jalannya pembangunan di Lampung.

"Alhamdulillah kegiatan hari ini berlangsung dengan baik dan lancar. Saya atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Lampung, mengucapkan selamat HUT TNI ke-73. Yang mana TNI lahir dari rakyat, menjadi tentara rakyat, tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Oleh karenanya, kekuatan utama TNI kita adalah dukungan rakyat. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada TNI dan Polri yang yang telah dengan semaksimal mungkin membantu mengamankan jalannya pembangunan di Lampung. Pembangunan di Lampung tidak dapat berjalan dengan lancar dan benar, tidak akan memiliki prestasi, jika tanpa bantuan bapak-bapak semua," ungkapnya.

Gubernur juga mengatakan, berkat bantuan TNI dan Polri, Lampung meraih penghargaan nasional terbaik dalam penanganan konflik sosial tiga kali berturut-turut. (rls)
Share:

Ini lima tugas tim pendamping pemda dalam tanggap darurat bencana

Ist.

setialampung - Kementerian dalam negeri (kemendagri), mengirim 110 orang yang tergabung di dalam tim pendamping pemda ke daerah terkena bencana di Sulawesi Tengah yaitu Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong.

Hal ini ditegaskan Kapuspen kemendagri, Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan, tim pendamping pemda yang dikirim, fokus pada tugas pokok dan fungsi kemendagri yaitu mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan baik. Sesuai arahan mendagri saat melepas tim pendamping pemda pada selasa (2/10/2018), di halaman kantor pusat kemendagri.

Bahtiar menegaskan, fokus tugas tim pendamping pemda yang pertama yaitu membantu jajaran pemda setempat dalam mendata infrastruktur pemerintahan, serta sarana dan prasarana yang rusak.

Kedua, pendataaan dari aparatur pemda yang menjadi korban dalam bencana tersebut.

Ketiga, melakukan pendampingan untuk membantu dan menggerakkan kembali penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Minimal pelayanan dasar masyarakat untuk meyakinkan dan memotivasi bahwa pemerintahan berjalan normal.

Keempat, memberi semangat kepada rekan -  aparat pemda yang berduka agar kembali bekerja dan bersemangat sebagai aparatur lemda untuk melayani masyarakat.

Kelima, hasil dari pengumpulan data yang dilakukan tim pendamping kemendagri, menjadi bahan pemerintah pusat untuk melakukan penanganan pasca bencana di bidang pemerintahan.

Bahtiar kembali menegaskan, sampai saat ini masih dalam status darurat penanganan bencana.

"Maka, minggu ini fokus apa yang dilakukan tim, berpedoman pada kelima poin di atas," tegasnya.

Sebelumnya, Mendagri, Tjahjo Kumolo memberikan arahan penting terkait keberadaan tim pendamping lemda dari kemendagri harus mandiri, tidak membebani pemda dan masyararat. Membantu dan memastikan berjalannya pemerintahan setempat. (*)
Share:

KWRI Bandarlampung galang dana untuk korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah


setialampung - Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Bandarlampung, menggalang dana bagi korban gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah. Penggalangan dana dilakukan di Bunderan Gajah, Bandarlampung, kamis (4/10/2018).

"Alhamdulillah, hari pertama penggalangan dana, kami berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp1.132.500. Penggalangan dana akan terus kami lakukan untuk meringankan dan membantu saudara - saudara kita yang terkena musibah di Palu, Donggala dan Sigi," kata Ketua KWRI Bandarlampung, Erlan Heryanto.

Erlan menjelaskan, selain di Bunderan Gajah, penggalangan dana akan dilakukan di beberapa titik di Bandarlampung.

"Seperti di perempatan lampu merah dan tempat strategis lainnya. Insya allah, yang kami lakukan ini bisa membantu saudara - saudara kita yang terkena musibah gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah," ujarnya. (*)
Share:

Tiga PKK di Lampung raih penghargaan tingkat nasional

Foto: Deka

setialampung - Ketua Tim Penggerak PKK Lampung, Aprilani Yustin menghadiri peringatan hari kesatuan gerak PKK ke-46 dan jambore nasional kader PKK tahun 2018, di Hotel Mercure, Jakarta, 2 - 4 Oktober 2018.

Pada kegiatan yang bertemakan "PKK, Menggerakan Kehidupan Berkoperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan" ini, Lampung berhasil memboyong tiga penghargaan sekaligus.

"Kegiatan ini diikuti provinsi seluruh Indonesia dan setiap tahunnya jambore ini memberikan apresiasi kepada kader - kader PKK yang berprestasi. Alhamdulillah, pada hari kesatuan gerak PKK kali ini, Lampung kembali memperoleh penghargaan yakni Pakarti Madya III tingkat kota. Untuk Kota Bandarlampung sebagai pelaksana terbaik pola asuh anak dan remaja (PAAR) dengan penuh cinta dan kasih sayang, Kemudian Pakarti Madya II tingkat kabupaten untuk Kabupaten Pesawaran sebagai pelaksana terbaik pemanfaatan pekarangan, dan Pakarti Madya I Tingkat Kota untuk Kota Metro sebagai pelaksana terbaik Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test," kata istri gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo ini.

Yustin juga mengatakan. kader PKK Lampung selalu berusaha sekreatif mungkin selalu memberikan yang terbaik.

"Kami kader PKK Lampung selalu berusaha berkreasi sebaik mungkin. Baik untuk keluarga maupun masyarakat sekitar. Tadi juga sesuai himbauan Pak Presiden, PKK harus selalu mengembangkan kreasinya, memberikan ide-ide yang kreatif sehingga dapat membantu keluarga," ujar Yustin.

Lebih lanjut, Aprilani Yustin Ficardo berharap PKK semakin maju, semakin baik, dan selalu memberikan manfaat sekitar.

Kegiatan yang dihadiri dan dibuka langsung Presiden RI, Joko Widodo, Ibu Negara Iriana, dan Ketua PKK Pusat, Erni Cahyo Kumolo ini juga dihadiri kurang sekitar 1.600 orang kader PKK seluruh Indonesia. (rls)
Share:

Mendagri: Tim pendampingan kemendagri jangan susahkan pemda

Istimewa

setialampung - Mendagri, Tjahjo Kumolo memberikan penekanan kepada anak buahnya yang diberangkatkan ke daerah bencana Palu dan Donggala sebagai tim pendampingan memendagri, untuk membantu dan memastikan jalannya pemerintahan setempat.

Hal ini diungkapkannya saat pelepasan tim pendampingan kemendagri di depan halaman kantor pusat kemendagri, selasa (2/10/2018).

Tjahjo menegaskan, tim pendampingan kemendagri harus mandiri ketika bertugas di daerah bencana. Jangan sampai membebani pemerintahan daerah setempat.

"Jangan pinjam kendaraan Pemda, jangan minta makan ke Pemda, Pa Eko Subowo (Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan) sudah punya data tempat kos-kostan dan tim bisa sewa kos-kostan yang murah," ujarnya.

Lebih lanjut Tjahjo menuturkan, kondisi logistik di daerah bencana cukup memprihatinkan.

Ia mengutarakan pengalaman kunjungannya pada sabtu dan minggu (29 – 30/9/2018).

"Saat ini yang dibutuhkan adalah air putih dan kue kering. Indomie atau beras harus dimasak, listrik mati, BBM tidak ada, itu yang mudah untuk dikonsumsi," Tutur Tjahjo.

Tjahjo mengingatkan tim pendampingan kemendagri cek desa-desa juga harus jalan ada bantuan, disiapkan Ditjen Bina Pemdes setiap desa 50 juta, minimal buat bangun tenda, alat tulis atau ATK untuk administrasi pemerintahan di desa – desa.

Berkenaan dengan koordinasi dan penempatan personil tim pendampingan kemendagri, Tjahjo mengungkapkan, setiap jam dirinya dan sekjen kemendagri memonitor.

"Setiap minggunya anggota tim pendampingan kemendagri bergantian bertugas supaya tidak jenuh. Dibantu juga Praja IPDN Makassar yang bisa ditempatkan 2 minggu di sana. Masa tanggap daruratnya bisa sampai 3 bulan, saya kira itu tugas kita. Yang terpenting memastikan pemerintahan tetap jalan melayani masyarakat, menampung informasi, menginventarisir, menghubungkan informasi penting dengan berkoordinasi dengan satgas bencana," pungkas Tjahjo. (rls)
Share:

Hearing dengan komisi I, pedagang minta tembok pagar dimundurkan


setialampung -  Sejumlah warga Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, pedagang dan perwakilan PT. Sinar Waluyo, menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan komisi I DPRD Bandarlampung, selasa (2/10/2018).

Di dalam hearing tersebut, pedagang minta agar tembok pagar yang dibangun PT. Sinar Waluyo di sekitar Pasar Tani untuk dimundurkan.

“Kami (pedagang) minta agar tembok pagar dimundurkan satu - dua meter saja. Karena pedagang mengalami kesulitan dengan adanya tembok pagar tersebut," kata Yuliana, di dalam hearing.

Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung, Nu’man Abdi di dalam pertemuan tersebut meminta agar pihak perusahaan bisa mengakomodir dan menginventarisir keinginan pedagang.

“Tolong dicatat Ibu Susi (perwakilan PT. Sinar Waluyo) apa keinginan warga agar tembok pagar bisa dimundurkan," katanya.

Perwakilan PT. Sinar Waluyo, Susi menuturkan, pihaknya akan menyampaikan semua keluhan warga kepada pimpinan perusahaan.

"Kamu tampung semua aspirasinya. Karena pimpinan kami lagi ke luar kota," ujarnya. (*)
Share:

Rakernis pengawasan tahapan kampanye, Teguh: Berita di media bisa dijadikan temuan awal oleh bawaslu terkait politik uang


setialampung - Komisioner Bawaslu Lampung, Muhammad Teguh mengatakan, berita di media bisa dijadikan temuan awal oleh bawaslu terkait politik uang.

"Berita di media bisa jadi salah satu bahan temuan awal bawaslu terkait politik uang. Oleh karena itu, diharapkan media bisa memberikan pendidikan politik kepada publik. Karena media memiliki daya pancar ke semua lini," ungkapnya, di dalam rapat kerja teknis (rakernis) pengawasan tahapan kampanye bersama jajaran pimpinan media massa cetak, elektronik dan daring, di Hotel Sheraton, senin (1/10/2018).

Selain itu, menurut mantan komisioner KPU Lampung Timur ini, salah satu titik rawan pemilu yaitu kuatnya praktek transaksional atau politik uang.

"Dan pelanggaran kampanye yang bisa ditindak itu harus akumulasi poin yang bisa terpenuhi. Agar politik uang bisa terjerat, diperlukan kerjasama yang baik semua pihak," katanya. (ben)
Share:

Iskardo: Pengawasan pemilu tidak akan berhasil tanpa keterlibatan media


setialampung - Pengawasan pemilu tidak akan berhasil tanpa keterlibatan media.

Hal ini disampaikan Komisioner Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar, disela - sela rapat kerja teknis (rakernis) pengawasan tahapan kampanye bersama jajaran pimpinan media massa cetak, elektronik dan daring, di Hotel Sheraton, senin (1/10/2018).

"Pemilu itu perlu terpublikasi dengan baik melalui media. Semua elemen diharapkan bisa terlibat dalam mengawasi pemilu," ujarnya. (ben)
Share:

Bawaslu Lampung harap media bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat


setialampung - Bawaslu Lampung menggelar rapat kerja teknis (rakernis) pengawasan tahapan kampanye bersama jajaran pimpinan media massa cetak, elektronik dan daring, di Hotel Sheraton, senin (1/10/2018).

Ketua bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, kampanye pemilu dimulai sejak 23 September 2018 sampai 13 April 2019.

Fatikhatul mengungkapkan, ada empat tugas bawaslu yaitu melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan dan menyelesaikan sengketa pemilu.

"Kegiatan (rakernis) ini dalam rangka mengoptimalkan pengawasan. Karena tidak semua publik di Lampung memahami dengan baik terkait aturan kampanye," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, salah satu pilar terbaik untuk menyampaikan aturan soal kampanye adalah melalui media.

"Ada beberapa bentuk kampanye yang melibatkan media. Diharapkan media bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat," ungkapnya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog