Langsung ke konten utama

Orang mau bayar itu jangan dipersulit


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo meresmikan peluncuran e-samsat Lampung (e-SALAM) di halaman kantor pusat Bank Lampung di jalan Wolter Monginsidi no.182 Bandarlampung, jumat (26/10/2018). Selain meresmikan e-Samsat Gubernur Ridho juga meresmikan Samsat Desa Bukit Kemuning, Samsat Induk Mesuji, Samsat Link dan Aplikasi i-samsat, E-PAP, E-PBBKB tahun 2018.

Gubernur Ridho mengatakan, melalui e-samsat, pemerintah provinsi Lampung memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan menggunakan anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Lampung.

"Esensi dari e-samsat ini adalah mendekatkan layanan kita kepada masyarakat. Biar kalau masyarakat mau bayar pajak aman, nyaman, dan mudah, orang mau bayar itu jangan dipersulit," tegas gubernur Lampung.

Pembayaran PKB melalui ATM Bank Lampung akan memangkas alur pelayanan di kantor samsat. Masyarakat yang ingin membayar PKB  tidak perlu lagi antri, tapi cukup memperlihatkan struk pembayaran dari ATM untuk ditukarkan dengan notice pajak.

Menurut Gubernur Ridho, mempermudah layanan dalam pembayaran pajak akan berimbas langsung pada peningkatan pembangunan di Lampung.

"Pajak adalah sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Lampung, karena kita memang tidak seperti provinsi lain yang memiliki tambang minyak dan lain sebagainya. Oleh karenanya pajak ini adalah darahnya pembangunan di Lampung," papar Ridho

Pada tahun 2014, PAD Lampung berada dikisaran angka satu miliar. namun, lanjut Gubernur, dengan merapihkan sistem yang ada, hari ini PAD Lampung ada pada angka kisaran 7 miliar.

"Dengan adanya program ini, saya berharap dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, sekaligus dapat meningkatkan PAD kita untuk pembangunan," pungkasnya.

Direktur Bank Lampung, Eria Desomsoni mengatakan, ada 77 ATM Bank Lampung yang tersebar disejumlah tempat strategis dan sudah dapat beroperasi penuh untuk pembayaran e-samsat.

"Saat ini sudah ada 77 ATM Bank Lampung yang sudah dapat digunakan untuk pembayaran e-samsat. Ke depan, Bank Lampung juga sedang dalam proses pengadaan 55 ATM tambahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …