Langsung ke konten utama

Pemerintah daerah harus cermati area rawan korupsi.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

setialampung - Pemerintah daerah harus mencermati area rawan korupsi. Penerapan e-planning, menjadi salah satu solusi dalam mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Bahkan penerapan e-planning menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat diwawancarai para wartawan usai menghadiri acara bertajuk," Penerapan e-Planning dalam Penyusunan RPJMD dan RKPD Bagi 171 Daerah Pilkada Serentak 2018," di Jakarta, senin (8/10/2018).

Menurut Tjahjo, biasanya begitu kepala daerah hasil Pilkada telah dilantik, lantas setelah itu disusun RPJMD, fokusnya lebih banyak ke infrastruktur dan kesehatan.  Tapi ia minta agar kepala daerah yang baru terpilih benar-benar memahami area rawan korupsi. Area rawan korupsi harus dicermati dengan serius. Karena itu ia mendorong, kepala daerah yang akan segera bekerja, berkomitmen menerapkan e-planning.

"Yang paling krusial tadi area rawan korupsi. Nah supaya lebih fokus (pencegahannya) ada e-planning. Biar misalnya kalau mau beli mesin ketik ya di Jawa harga sama. Kalau Jawa antara DKI atau dengan Jabar harganya beda jauh kan  ini berpotensi mengarahkan (penyelewengan). Kalau ada e-planning itu ada pedoman," kata Tjahjo.

Dan yang tidak kalah penting, lanjutnya, antar daerah ada sinergi. Sehingga bisa terbangun konektivitas. Sebab konektivitas itu sangat penting, agar pembangunan yang berjalan di satu daerah dengan daerah lainnya, saling terkait. Saling mendukung.

"Misal anggaran di DKI Jakarta, kami berhak untuk mengoreksi. Tolong walaupun DKI itu anggaran gede, tempat pembuangan sampah itu jangan nebeng Bekasi saja, tapi kemudian membantu Tangerang, Tangerang Selatan, Depok.  Sisihkan anggarannya untuk jalan. Tidak egois membangun. Tapi ada sinergi, konektivitas," ujarnya.

Serta kata Tjahjo yang tidak kalah penting adalah, program strategi nasional di daerah harus jalan. Karenanya program pusat dan daerah harus sinkron. Begitu pun dengan program gubernur, mesti seiring dan saling terkait dengan program bupati atau walikota.

"Nah forum ini untuk menyatukan. infrastruktur ekonomi dan sosial Pak Jokowi selesai target sama-sama dong. Urusan pembebasan tanah kan daerah. Tujuannya untuk pemerintah itu satu," kata dia.

Karena itu kata dia, jangan dilihat kepala daerah itu berasal dari partai mana. Sebab, ketika seseorang kepala daerah itu sudah terpilih, ia milik masyakarat. Wajib hukumnya, ia mendengarkan aspirasi masyarakat. Maka, kalau kemudian ada kepala daerah yang bukan dari partai pendukung Jokowi, lantas mendukung presiden, itu wajar-wajar saja

"Jangan dilihat dari partai mana, begitu dia jadi kepala daerah harus sama," tutur Tjahjo.

Ia contohkan, di Sumatera Barat, banyak kepala daerah mendukung Jokowi. Bahkan sebagian bukan berasal dari partai pendukung pemerintah. Tapi karena mendengar aspirasi rakyat, mungkin kemudian lebih mendukung Presiden Jokowi.

"Kayak Sumbar dukung semua Pak Jokowi. Sebagai walikota atau bupati ya dia dengar aspirasi rakyat.  Pemerintah itu satu, dari presiden sampai kepala desa RT, RW. Itu satu. Itu yang ingin dibangun jangan sampai ada program yang terhambat," katanya.

Tjahjo juga sempat ditanya soal reklamasi. Menurut Tjahjo, kepala daerah punya kewenangan diskresi. Misalnya pusat ingin A tapi janji kampanye gubernurnya inginkan B.

"Hargai dong, soal berkembangnya nanti akan ada titik temu ya nanti. Inikan urusan program pusat dan daerahkan rembukan duduk bersama," katanya. (rls)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …