Langsung ke konten utama

Ketua SPI Lampung apresiasi kinerja Presiden Joko Widodo dan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo di bidang pertanian


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para petani di Lampung di Desa Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Pringsewu, sabtu (24/11/2018). Kegiatan yang berlokasi ditengah-tengah sawah tersebut dihadiri sekitar 13.000 petani se-Lampung.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Lampung, Hendri Saragih mengatakan, semenjak kepemimpinan Presiden Jokowi dan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, kesejahteraan petani, khususnya di Lampung semakin meningkat.

Hal tersebut dikarenakan banyaknya program-program bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang sangat membantu para petani di Lampung.

Adapun selama pemerintahan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo lanjutnya, telah banyak prestasi yang ditorehkan dibidang pertanian. Diantaranya adalah nilai tukar petani (NTP) Lampung tertinggi se-sumatera. Lampung juga memperoleh penghargaan pin emas di bidang pertanian dari pemerintah pusat sebagai provinsi penghasil pangan terbesar dan menjadi fokus pertanian pusat dalam sistem logistik nasional.

Sejak juni 2014, produksi padi menurut catatan badan pusat statistik (BPS) Lampung sebesar 3,32 juta ton gabah kering giling (GKG). Pada 2015, perlahan produksi padi naik menjadi 3,64 juta ton GKG atau naik 9,69%. Dan pada 2016 naik menjadi 4,35 juta ton atau naik 19,61%.

Kemudian untuk meningkatkan produksi kopi dan meningkatkan kesejahteraan petani kopi Lampung, Gubernur Ridho mengeluarkan surat edaran (SE) nomor: 046.2/2123/4.22/ 2018 tentang penggunaan produk Kopi Robusta Lampung. Dimana Gubernur Ridho mengintruksikan agar semua instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan swasta (perhotelan, restoran, penyelenggaraan pertemuan, rapat dan lainnya) untuk menyajikan kopi robusta lampung.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, masalah pertanian di semua provinsi itu sama, yakni masalah kekurangan air untuk pertanian. Dimana saat ini Indonesia hanya memiliki 231 bendungan dan waduk di seluruh Indonesia. Sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain.

"Kita hanya memiliki 231 bendungan dan waduk, sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Misalnya India yang memiliki kurang lebih 1.500 bendung, atau Amerika yang memiliki 6.100 bendungan dan waduk. Oleh karena itu, menyediakan air untuk pertanian memang pekerjaan besar untuk kita semua," papar Jokowi.

Masih menurut Jokowi, pemerintah pusat saat ini tengah membangun 65 bendungan dan waduk di seluruh Indonesia untuk membantu pasokan air bagi para petani. Jokowi juga mengingatkan kepada masyarakat Lampung untuk selalu menjaga kerukunan antar suku dan umat beragama. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …