Langsung ke konten utama

Laporan pidana atas karya jurnalistik, melawan semangat kebebasan pers

Lampung -  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung bekerja sama dengan magister ilmu komunikasi FISIP Universitas Lampung (Unila) akan menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi seputar jurnalisme. Kegiatan bertajuk “Refleksi Kontrol Sosial Media” itu dihelat di pascasarjana FISIP gedung F lantai 4, Unila, sabtu, (17/11/2018), pukul 13.30 WIB.

Adapun film yang akan ditonton bersama yaitu berjudul “The Thin Blue Lie”. Film besutan sutradara Errol Morris tersebut mengisahkan jurnalis _Philadelphia Inquirer_ Jonathan Neumann (diperankan Rob Morrow) yang membongkar praktik penyalahgunaan kekuasaan walikota. Usai nobar, kegiatan dilanjutkan diskusi yang menghadirkan narasumber yakni pengajar ilmu komunikasi Unila, Andy Corry dan Wakil Korwil Sumatera, AJI Indonesia, Yoso Muliawan.

Ketua AJI Bandarlampung, Padli Ramdan mengatakan, kegiatan nobar dan diskusi itu merespons ancaman terhadap kebebasan pers dan kriminalisasi jurnalis terkait IndonesiaLeaks. Sejumlah media yang tergabung dalam IndonesiaLeaks menerbitkan laporan investigasi tentang “Skandal Buku Merah”. Liputan ini memantik respons dan reaksi yang beragam.

Dalam perkembangannya, karya jurnalistik tersebut berujung adanya indikasi kriminalisasi. Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan dkk dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh advokat Elvan Gomez. Beberapa jurnalis dituduh melanggar pasal 317 KUHP tentang pengaduan palsu kepada penguasa. AJI adalah salah satu inisiator IndonesiaLeaks, platform mandiri bagi informan publik untuk menghadirkan pemberitaan yang berkualitas dan menyuarakan kepentingan publik.

“Laporan pidana atas karya jurnalistik melawan semangat kebebasan pers. Di negara demokrasi, seharusnya pers dibebaskan secara independen untuk mengontrol kekuasaan. Tanpa adanya kebebasan pers, maka media tidak akan mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai kontrol sosial,” kata Padli melalui keterangan tertulisnya, yang diterima, jumat, (16/11/2018).

Menurut Redaktur Lampung Post ini, kebebasan pers sejatinya bukan milik wartawan semata. Perlu dukungan publik yang luas agar media bisa bekerja secara maksimal untuk menjadi pilar keempat demokrasi. Sehingga dapat menjadi _watch dog_ (anjing penjaga) atas semua penyalahgunaan kekuasaan. Warga perlu diedukasi terkait bagaimana seharusnya jurnalis dan media bekerja untuk kepentingan publik.

Kemampuan dalam mengawasi kekuasaan dan memastikan tidak adanya penyimpangan perlu ditunjang keterlibatan publik agar bersedia menjadi para peniup peluit, atau wishtle blower. Mereka inilah yang berani menyampaikan informasi dan membuka data agar semua hal yang selama ini dirahasiakan dari publik bisa dipublikasikan secara transparan.

“Lewat film “The Thin Blue Lie”, AJI Bandarlampung mengajak berbagai pihak untuk merefleksikan bagaimana pers melakukan kontrol sosial. Hanya dengan sikap kritis dan liputan yang mendalam, media mampu berperan dalam mendorong perubahan sosial di masyarakat,” ujarnya. (rls)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …