Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Menteri dalam negeri, kepala daerah dan jajarannya fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Foto: Puspen Kemendagri.

setialampung – Menteri dalam negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membuka sekaligus memberikan arahan kepada peserta pendidikan dan pelatihan yang dihadiri kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD di kantor Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kemendagri Jl. Kalibata Jakarta Selatan, senin (12/10/2018).

Mendagri Tjahjo mengawali arahannya dengan menyampaikan capaian dari proses demokrasi yang baru saja dilalui melalui pelaksanaan pilkada serentak yang dibagi dalam 3 gelombang pelaksanaan.

“Pilkada serentak 3 gelombang di 2015 yang diikuti 269 daerah, di 2017 diikuti 101 daerah, dan di 2018 diikuti 171 daerah. Secara prinsip berjalan lancar dan baik. Mulai dari NPHD, stabilitas keamanan baik, koordinasi, tingkat partisipasi secara prinsip tidak mengganggu stabilitas politik nasional dan daerah,” ujarnya.

Menyambung hal tersebut, Tjahjo menyatakan, konsolidasi demokrasi khusus pilkada serentak berjalan dengan baik. Ada beberapa perbaikan ke depannya yang perlu revisi sedikit dan menjadi bahan evaluasi, seperti fenomena calon tungal dan calon tunggal yang kalah oleh kotak kosong di Makassar, Pilkadanya serentak tetapi UU tidak diubah tentang masa jabatan.

“Prinsip jabatan kepala daerah utuh 5 tahun tidak boleh ditambah 1 hari maupun berkurang 1 hari. Jadi tidak dapat dilakukan keserentakan pelantikan” tutur Tjahjo.

Tjahjo memberikan penekanan khusus masalah tata kelola pemerintahan yang sangat dinamis bahkan banyak sekali memunculkan persoalan yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Secara prinsip, tata kelola pemerintahan dinamis. Karena dinamis tapi jangan sampai proses yang dinamis ada tekanan kepada kepala daerah, jangan sampai ada sekretaris daerah dan jajaran di bawahnya yang menekan kepala daerah, itu prinsip,” tegasnya.

Kepala daerah adalah pejabat politik dipilih oleh rakyat mengemban amanah masyarakat di daerah, mengemban tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Tugas sekretaris daerah dan perangkatnya menjabarkan visi dan misi program kampanye kepala daerah. Perencanaan program harus selalu dikoordinasikan dengan DPRD.

Tjahjo juga menyarankan kepada jajaran kepala daerah untuk rutin setiap 3 bulan sekali rapat dengan para SKPD.

"Programnya apa, kendalanya apa, cocok tidak dengan janji kampanye para kepala derah agar penyelenggaran pemerintahan daerah lebih efektif, efisien fokus pada program strategis daerah," pungkasnya. (*)

Berita Populer

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Danpomal Lampung Minta Prajurit Profesional

BANDARLAMPUNG- Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Lampung, Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti meminta prajurit bertugas independen dan profesional.

Permintaan Prasetyo Bekti itu dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) Ke-73 Pomal Lampung di Gedung C, PKOR Wayhalim, Bandarlampung, minggu (24/2) pagi.

Soal HUT Pomal, Prasetyo Bekti menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari perayaan HUT Pomal ke-73.

"Acara diawali olah raga bersama, yaitu senam bersama, setelah itu jalan sehat, kemudian dirangkai dengan kegiatan donor darah, sebagai wujud membantu rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan, dan terakhir ialah pengundian kupon jalan sehat," jelasnya.

Prasetyo memaparkan, untuk hadiah jalan sehat sendiri sebanyak 156 item, dengan hadiah utama 10 sepeda.

"Pomal kian bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Khususnya di Lampung, Lanal di Lampung mengelola ribuan prajurit, ada Brigade-4 Marinir, ada 2 Batalyon, ada Prokimal, dan lanal itu sendiri," kata…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…