Langsung ke konten utama

Menteri dalam negeri serukan lawan racun demokrasi


Jakarta – Menteri dalam negeri (Mendagri) sebagai menteri yang memiliki hubungan kemiteraan dengan partai politik, selalu mendapat undangan untuk mengisinya, baik sebagai keynote speech maupun narasumber. Ia menyempatkan hadir pada setiap undangan acara workshop yang diselenggarakan partai politik, seperti halnya menghadiri workshop pimpinan dan anggota  DPRD yang diselenggarakan Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) di Grand Paragon Hotel, jumat (23/11/2018)

“Hampir semua partai politik dan assosiasi DPRD mengundang saya dalam kapasitasnya sebagai Mendagri. Untuk workshop hari ini kebetulan juga saya sebagai kader partai. Secara prinsip satu konsolidasi demokrasi lewat Pilkada serentak sukses diselenggarakan apapun dinamikanya. Pemerintah dan semua partai politik harus mengapresiasi kerja KPU, Bawaslu, DKPP dan termasuk teman - teman media yang telah sukses menyelenggaran Pilkada serentak 2015, 2017 dan 2018," tuturnya.

Dalam setiap kesempatan, Tjahjo selalu mengingatkan para kader partai politik dan DPRD manapun untuk melawan yang ia sebut “Racun Demokrasi”.

“Tahapan pemilu serentak 2019 Pileg dan Pilpres ini sangat panjang waktunya, khususnya kampanye Pilpres. Mari kita lawan yang namanya racun demokrasi. Satu yang namanya politik uang, kedua mari kita lawan kampanye negatif yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, politisasi SARA, itu harus kita lawan bersama karena itu adalah racun-racun yang merusak peradaban demokrasi yang berdasarkan Pancasila," seru Mendagri Tjahjo Kumolo.

Selain itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menaruh perhatian terkait tingkat partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019. Dalam setiap kesempatan dihadapan kader partai politik, termasuk pada saat menghadiri Workshop DPRD provinsi, kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh DPP PDIP.

“Mari kita tingkatkan partisipasi pemilih masyarakat supaya maksimal mencapai dan melampaui target KPU yakni 77,5 persen,” imbaunya.

Lebih lanjut, Ia juga menyerukan kepada tim sukses, baik kampanye Pileg maupun Pilpres untuk lebih mengedepankan kampanye adu ide, adu konsep, program, dan gagasan yg memberi pendidikan politik bagi masyarakat.

"Mari kita ajak semua tim sukses capres dan cawapres untuk kampanye adu adu konsep, program, dan gagasan. Saya sebagai bagian dari pemerintah saat ini, sudah menjadi kewajiban  saya untuk mensosialisasikan seluruh program yang sedang dan sukses dikerjakan pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla,” ungkapnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo juga tidak henti – hentinya mengingatkan di hadapan para kader partai politik akan ancaman negara yakni area rawan korupsi. Termasuk di dalamnya markup, jual beli jabatan, pengadaan barang jasa serta berbagai macam proyek harus dicermati oleh teman - teman daerah khususnya saya dan semua kepala daerah, DPRD dan kader parpol untuk hati-hati pada area rawan korupsi tersebut di samping masalah narkoba dan mencermati setiap latar perkembangan yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme, serta peka akan masalah kesenjangan dan ketimpangan sosial.

"Kita semua memiliki tanggungjawab yg sama untuk mengawal keberlangsung NKRI.
Dan sebagaimana yg pesan Jenderal Sudirman bahwa "Kejahatan akan merajalela jika orang2 baik berdiam diri". Kita semua yg hadir adalah orang-oramg baik, kita.tidak boleh.berdiam.diri jika disekiling melihat gelagat adanya 4 ancaman negara tsb (narkoba, radikalisme, korupsi dan ketimpangan sosial). Mari bergerak bersama kita melawan racun demokrasi yang akan merusak peradaban demokrasi Indonesia. Dan Mari kita sukseskan pembangunan ekonomi dan infrastruktur sosial demi kejayaan dan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia," ungkapnya. (rls)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …