Langsung ke konten utama

Pesan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla untuk Muda Praja IPDN Angkatan XXIX

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Foto: ist.

setialampung - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengukuhkan 1.994 Muda Praja IPDN Angkatan XXIX tahun 2018 di Lapangan Parade Abdi Praja Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, jumat (2/11/2018).

Pada acara pengukuhan ini, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla didampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), KH. UU Rushanul, Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo serta forkopinda Jabar, Plt Rektor IPDN.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla diawal sambutannya mengucapkan selamat kepada 1.994 Muda Praja IPDN karena mulai saat dikukuhkan telah resmi menjadi Muda Praja IPDN Angkatan XXIX.

“Anak anak sekalian yang hari ini memulai dan telah jadi muda praja dari ipdn ini. Anda merupakan calon - calon yang terbaik berjumlah 1.994 dari 44.000 orang yang mendaftar.  Artinya ada kurang lebih 5 persen yang diterima dan yang hadir pada pengukuhan pagi hari ini," ujarnya.

Ia melanjutkan, sebagai kader - kader pamong praja yang melakukan pendidikan dan pelatihan di kampus IPDN, tentu mempunyai tugas pada kesempatan yang sangat baik. Sebagai calon pamong praja yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat yang akan anda pimpin semua, anda saat menjadi pemimpin kelak yang akan mendengar aspirasi masyarakat, apa yang perlu dibangun untuk masyarakat.

Ia mengingatkan, para muda praja IPDN untuk menaati aturan dan instruksi para pengajar dan instruktur yang diharapkan akan menghantarkan para muda praja IPDN menjadi pemimpin pada masa depan. Indonesia sebagai bangsa yang besar tentu membutuhkan banyak pemimpin dari tingkat lurah, camat, bupati, walikota, gubernur, dirjen sampai menteri dan jabatan lainnya tingkat pemerintahan pusat.

“Kita semua mengetahui bahwa karir sebagai pamong praja tentu sebagai karir yang sangat baik dan bemanfaat. Untuk itu harus dilaksanakan pendidikan ini dengan sebaik - baiknya. Dunia sangat berkembang, dibutuhkan perubahan - perubahan setiap saat baik teknologi, keinginan masyarakat, tuntutan masyarakat semua," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan tantangan yang dihadapi saat ini berbeda dengan sebelumnya. Pada dasarnya pemerintahan ke depan harus mampu menata dan harus lebih baik dalam menjalankan otonomi daerah. Menjalankan demokrasi yang baik, menjalankan keterbukaan yang baik, menjalankan teknologi yang baik dan semua hal - hal yang dibutuhkan untuk menjawabnya adalah hadirnya pemimpin yang baik bagi masa yang akan datang.

“Menjalankan otonomi dengan jiwa nasionalisme, otonomi daerah dijalankan tapi jiwanya harus tetap NKRI ini. Tanpa jiwa tersebut tentu negara kita akan terpecah belah. Karna tugas anda semua menjalankan persatuan dan menjaga kesatuan bangsa ini. Karena itulah dalam beberapa waktu terakhir telah kita wujudkan bahwa tamatan IPDN ditugaskan bukan di daerah asalnya tapi di daerah yang berbeda agar memiliki pengalaman dan menjiwa bahwa kita mempunyai bangsa yang besar dan mengetahui dinamika masalahnya.

Diakhir sambutannya, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memberi wejangan bagi setiap pamong praja untuk selalu menjaga sikap dan perilaku sebagai calon pemimpin masa depan.

“Tentu setelah tamat dari tempat ini, anda sekalian akan menjadi perangkat pemerintah daerah. Bisa jadi lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan menteri. Oleh karena itu, karir sebagai pamong praja perlu didorong dengan baik sesuai dengan sikap dan perilakunya. Maka sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada muda praja angkatan XXIX, menjalankan dan pedomani janji yang telah dibacakan bersama - sama serta menjalankan tugas sebagai calon pemimpin dengan baik,” pungkasnya. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …