Langsung ke konten utama

Terkait PLTA Way Semangka, Dubes Korea Apresiasi Gubernur Ridho

Foto-foto: istimewa.

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Republik Korea, Kim Chang Beom, memberikan apresiasi kepada Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dan CEO Korea Midland Power (Komipo), Park Hyung-koo, atas selesainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Way Semangka, Tanggamus. PLTA Way Semangka menjadi pemasok listrik ke sistem Sumatera.


"Saya bangga terhadap gubernur Lampung dan CEO Komipo yang mengembangkan industri tenaga listrik di Indonesia dan memimpin kerja sama tenaga kerja yang sangat baik antara Indonesia dan Republik Korea," kata Kim Chang Beom, pada resepsi peresmian PLTA Way Semangka, Tanggamus, Lampung, di Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta, jumat (16/11/2018).

PLTA Way Semangka memiliki daya 2 x 28 megawatt di kawasan hutan lindung register 39 Kota Agung. Tepatnya di utara blok 10 Dusun Kali Kumbang, Pekon Sidomulyo, Kecamatan Semangka, Tanggamus.

Proyek ini dibangun dan dikembangkan sejak 2011 oleh PT Tanggamus Electric Power (TEP), perusahaan yang dibentuk bersama oleh Midland Power Co Ltd (Komipo), Posco E & C Co Ltd, Kexim investment, PT BS Energi, dan PT Nusantara Hydro Alam. Proyek tersebut memiliki masa kompensasi sekitar 30 tahun dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan listrik Sumatera.

Listrik disalurkan ke sistem Sumatera melalui jaringan transmisi 150 kilo volt (kV) sepanjang 33,4 kilometer dari pembangkit ke Gardu Induk (GI) 150 kV Kota Agung yang akan dibangun PLN. Selain dari ekuitas PT TEP, pendanaan melalui pinjaman dari institusi keuangan yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dan Korea Eximbank.

Secara keekonomian, PLTA Semangka layak dibangun. Jika dibandingkan dengan biaya sewa PLTD, proyek ini menghemat subsidi Rp186 miliar per tahun atau Rp5,6 triliun selama 30 tahun.

Menurut Kim Chang Beom, PLTA tersebut merupakan satu-satunya proyek yang direalisasikan menjadi bisnis sebenarnya. PLTA itu merupakan satu dari 16 Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pemerintah Republik Korea dan Indonesia pada 2011 di Bali.

Pada acara resepsi tersebut, Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo berharap dengan pembangunan PLTA tersebut dapat memberikan tambahan pasokan daya listrik yang cukup.

"Saya berharap dengan selesainya konstruksi pembangunan dan dimulainya pengoperasian PLTA tersebut, dapat menambah pasokan daya yang dibutuhkan, baik untuk rumah tangga, komersial, maupun kegiatan industri. Hal ini dapat mendukung rencana Lampung untuk pengembangan kawasan industri maritim di Lampung," ujar Ridho.

Gubernur Ridho juga berharap agar PLTA Way Semangka dapat dikembangkan lagi. Sehingga dapat memberikan pasokan daya listrik yang lebih.

"Kalau PLTA ini tidak dikembangkan, jangankan pasokan daya listrik untuk Sumatera, untuk Kabupaten Tanggamus pun tidak akan cukup," ujar Ridho. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …