Langsung ke konten utama

Ditjen Dukcapil laporkan terduga pelaku penjualan blanko KTP-el ke Polda Metro Jaya


Jakarta – Direktur jenderal kependudukan dan catatan sipil kementerian dalam negeri (kemendagri), Zudan Arif Fakrullah memberikan penjelasan terkait terjadinya praktik perbuatan pidana penjualan blanko KTP-el  melalui online.

Dimana kasus tersebut sudah ditangani pihak kepolisian dan pelaku yang menjual melalui online sudah teridentifikasi semuanya sampai dengan nomor rekening dan nama pemilik rekeningnya.

“Saya sudah berkomunikasi dengan penjual tersebut yang bernama NIN melalui telepon dan sudah mengakui menjual 10 keping blanko yang diambil dari ruangan ayahnya. Ayahnya dulu kepala dinas Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang. Saya sudah menugaskan Kadis Dukcapil Provinsi Lampung dan Ketua Forum Dukcapil Provinsi Lampung ke rumah penjual tersebut untuk benar-benar  bisa mendalami motif dan modusnya,” ungkapnya.

Zudan juga berharap dengan telah tertanganinya persoalan ini, maka tidak lagi menjadi isu dan pemberitaan sehingga tidak menimbulkan pemberitaan yang simpang siur dan membuat opini yang tidak benar di masyarakat terkait permasalahan ini.

“Selanjutnya nama-nama dari pelaku penjualan blanko KTP-el tersebut diserahkan pada pihak Kepolisian,” ucapnya.

Secara kronologis, sejak senin (3/12/2018), pihak Ditjen Dukcapil mendapat informasi hal ini dari rekan - rekan wartawan Kompas. Sehingga Ditjen Dukcapil Kemendagri bergerak cepat langsung ke lapangan dan melacaknya.

Lalu pada selasa (4/12/2018), Ditjen Dukcapil langsung melaporkan ke Polda Metro Jaya dan melakukan rapat dengan perusahaan pencetak blanko serta berkoordinasi dengan pihak salah satu penjual online tempat mengunggah penjualan blanko secara online.

Sehari berikutnya tepatnya rabu (5/12/2018), jajaran Ditjen Dukcapil segera menggelar rapat dengan salah satu penjualan online untuk mendapatkan data pelaku. Data awal sudah didapatkan dan langsung dicek ke data base kependudukan.

Zudan juga menyampaikan tindaklanjut temuan data dari pelaku.

“Dari kemarin sore dan pagi ini Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang bergerak ke rumah yang menawarkan blanko tersebut,” ujarnya.

Pada prinsipnya setiap blanko KTP-el ada chip dan ada nomor serinya, sehingga bisa dilacak dengan mudah.

Zudan menegaskan, siapapun dan pihak manapun yang melakukan perbuatan menawarkan dan menjual belikan blanko dokumen negara adalah kejahatan yang harus ditanggulangi bersama.

“Pihak penjual online kami perintahkan untuk melakukan take down penawaran tersebut dan sudah dilakukan kemarin hari rabu (5/12/2018)," pungkasnya. (rls)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Danpomal Lampung Minta Prajurit Profesional

BANDARLAMPUNG- Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Lampung, Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti meminta prajurit bertugas independen dan profesional.

Permintaan Prasetyo Bekti itu dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) Ke-73 Pomal Lampung di Gedung C, PKOR Wayhalim, Bandarlampung, minggu (24/2) pagi.

Soal HUT Pomal, Prasetyo Bekti menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari perayaan HUT Pomal ke-73.

"Acara diawali olah raga bersama, yaitu senam bersama, setelah itu jalan sehat, kemudian dirangkai dengan kegiatan donor darah, sebagai wujud membantu rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan, dan terakhir ialah pengundian kupon jalan sehat," jelasnya.

Prasetyo memaparkan, untuk hadiah jalan sehat sendiri sebanyak 156 item, dengan hadiah utama 10 sepeda.

"Pomal kian bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Khususnya di Lampung, Lanal di Lampung mengelola ribuan prajurit, ada Brigade-4 Marinir, ada 2 Batalyon, ada Prokimal, dan lanal itu sendiri," kata…